cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 379   380   381   382   383 
Analisis Kemampuan Dosen Uinsu Dalam Menyusun Rps Berbasis Obe Pada Rumpun Mata Kuliah Pai Ridha Khairani; Izzatussyakira; Ismail Amnur; Siti Halimah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.9583

Abstract

The paradigm shift in higher education curricula toward Outcome-Based Education (OBE) requires lecturers to possess adaptive pedagogical competencies, particularly in designing Semester Learning Plans (Rencana Pembelajaran Semester/RPS). This study aims to analyze the ability of lecturers at the State Islamic University of North Sumatra (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/UINSU) in developing OBE-based RPS within the Islamic Religious Education (PAI) course cluster, which includes the courses of PAI Learning Strategies, Hadith Studies, and History of Islamic Education. This research employed a descriptive qualitative method using document analysis and confirmation interviews with course instructors. The findings reveal that: (1) in the input stage, the formulation of Program Learning Outcomes (CPL) into Course Learning Outcomes (CPMK) and Sub-Course Learning Outcomes (Sub-CPMK) by Izzatussyakira has generally reflected the use of Bloom’s Taxonomy action verbs, although further alignment with higher-order thinking skills (HOTS) is still required; (2) in the process stage, the selection of learning materials and instructional strategies in the PAI Learning Strategies course has adopted a student-centered learning (SCL) approach, whereas the Hadith Studies course taught by Ismail Amnur remains predominantly characterized by expository teaching methods; and (3) in the output stage, the design of evaluation methods, the accuracy of assessment instruments (rubrics), and the updating of references based on reputable academic journals require further improvement. Overall, lecturers’ pedagogical competence in developing OBE-based RPS can be categorized as fairly good; however, structured workshops on constructive alignment are necessary to enhance the quality and consistency of curriculum implementation.
Judges' Legal Reasoning at the Bengkayang Religious Court in Granting Petitions for the Marriage Dispensation of Minors Under Law Number 16 of 2019 Rahel Dwi Maharani; Dzulkifli Al’Amin; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Ahmad Nuh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.9681

Abstract

This study aims to examine the legal reasoning of judges at the Bengkayang Religious Court in granting petitions for the marriage dispensation of minors. Marriage dispensation is a concession granted by the court to prospective spouses who have not reached the minimum marriageable age of 19 years, as regulated under Law Number 16 of 2019. In deciding a marriage dispensation petition, judges do not rely solely on juridical aspects but are also obliged to consider the facts established through evidence as well as the needs of the petitioners, with the prevention of harm as the primary consideration. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. The data sources consist of primary data in the form of interviews with judges and the Bengkayang Religious Court Decree Number 5/Pdt.P/2026/PA.Bky, as well as secondary data in the form of legislation, books, and legal journals. The findings show that, in deciding petitions for the marriage dispensation of minors, the Bengkayang Religious Court relies on the prevailing legal foundations and applies specific considerations adapted to the facts and conditions of the petitioners, so that decisions—whether granted or rejected—aim to eliminate harm to the parties. This study also highlights the norms governing marriage dispensation within the family law system in Indonesia and assesses the consistency of their application from the filing of the petition to the judge's decision.
Co-creation dalam Pelayanan Publik Digital: Membangun Nilai Publik melalui Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dedi Juanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.9703

Abstract

Transformasi pelayanan publik digital telah mengubah paradigma pemerintahan dari model birokrasi tradisional menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran co-creation dalam pelayanan publik digital sebagai strategi untuk membangun public value melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis terhadap berbagai literatur akademik, laporan kebijakan, dan studi terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa co-creation memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perancangan, implementasi, dan evaluasi layanan publik digital. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, co-creation terbukti berkontribusi dalam menciptakan public value melalui inovasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan tata kelola kolaboratif. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital, budaya birokrasi, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan ekosistem digital dan tata kelola kolaboratif menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi co-creation dalam pelayanan publik digital
Transformasi Digital Pemerintahan dalam Mewujudkan Public Value Deni Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.9706

Abstract

Transformasi digital telah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan tata kelola sektor publik sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital pemerintahan dalam mewujudkan public value melalui pendekatan studi literatur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review melalui kajian terhadap artikel ilmiah, buku, regulasi pemerintah, dan laporan organisasi internasional yang berkaitan dengan transformasi digital dan public value. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis untuk mensintesis konsep serta temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Namun demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan digital, kapasitas organisasi, tata kelola data yang terintegrasi, regulasi yang adaptif, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks Indonesia, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kapasitas digital, interoperabilitas sistem, dan keamanan data. Oleh karena itu, transformasi digital perlu dipandang sebagai strategi reformasi pemerintahan yang komprehensif untuk menciptakan public value secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat.
Resiliensi Tata Kelola Pemerintahan dalam Menghadapi Disrupsi Digital di Era Transformasi Teknologi Parmo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.9708

Abstract

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan tata kelola pemerintahan, menuntut adanya kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi disrupsi teknologi yang berlangsung cepat dan kompleks. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep resiliensi tata kelola pemerintahan dalam menghadapi disrupsi digital di era transformasi teknologi. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif melalui analisis tematik terhadap berbagai sumber ilmiah, termasuk artikel jurnal, buku akademik, dan laporan lembaga internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa resiliensi tata kelola pemerintahan mencakup kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi dalam menghadapi perubahan lingkungan digital. Resiliensi tersebut dipengaruhi oleh kapasitas institusional, kesiapan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola data dan keamanan informasi. Selain itu, strategi seperti data-driven governance, collaborative governance, dan agile governance berperan penting dalam memperkuat daya adaptasi pemerintah. Namun demikian, implementasi resiliensi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas digital, budaya birokrasi yang kaku, serta risiko keamanan siber. Oleh karena itu, penguatan ekosistem digital dan reformasi tata kelola menjadi faktor kunci dalam membangun pemerintahan yang resilien dan berkelanjutan di era disrupsi digital.
Evaluasi Implementasi Sistem Digital Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Indonesia Ahmad Subhan; Nina Kurnia; Reni Tania
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.9744

Abstract

Digital transformation has encouraged local governments in Indonesia to develop faster, more accessible, transparent, and responsive public services. The implementation of digital government systems has not always produced consistent service quality because it remains influenced by organizational readiness, infrastructure, public officials’ competence, and citizens’ ability to use technology. This study aims to evaluate the implementation of digital government systems in improving the quality of public services in Indonesian local governments and to identify their supporting and inhibiting factors. A qualitative approach with an evaluative literature review method was employed. Data were collected from 20 national journal articles published between 2021 and 2025 and analyzed through data reduction, thematic classification, comparison of findings, and narrative synthesis. The findings indicate that digital systems accelerate service processes, reduce the need for direct office visits, expand access to information, and improve administrative efficiency. Digital platforms also strengthen transparency, complaint management, and public participation in service delivery. Implementation remains constrained by fragmented systems, unequal network quality, limited digital competence among public officials, low levels of digital literacy, and inadequate public outreach. Better digital service quality was found in local governments with strong leadership support, clear governance arrangements, adequate infrastructure, and continuous evaluation mechanisms. Digital government implementation should therefore prioritize service integration, capacity building, data protection, and inclusive access to ensure sustainable improvements in public service quality.
Peran Transformasi Digital dan Pemasaran Media Sosial terhadap Kinerja Bisnis UMKM di Era Ekonomi Digital Gugun Gunawan; Mutia Rizky Septiani; Indira Sri Rejeki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.9746

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mengubah struktur persaingan, perilaku konsumen, dan proses penciptaan nilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menganalisis peran transformasi digital dan pemasaran media sosial dalam meningkatkan kinerja bisnis UMKM serta mengidentifikasi mekanisme organisasi yang menentukan efektivitasnya. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif terhadap 20 artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021–2025. Artikel dipilih berdasarkan relevansi, kebaruan, kejelasan metode, serta pembahasan langsung mengenai transformasi digital, pemasaran digital, adopsi media sosial, atau kinerja UMKM. Hasil sintesis menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan kinerja melalui efisiensi operasional, keputusan berbasis data, inovasi, kelincahan pasar, dan penyesuaian model bisnis. Pemasaran media sosial memperkuat hasil pasar melalui perluasan visibilitas merek, interaksi dua arah, pembentukan kepercayaan, perolehan informasi pasar, dan konversi penjualan. Manfaat tersebut dimediasi oleh kapabilitas digital, keterlibatan pelanggan, kemampuan inovasi, dan keunggulan bersaing. Besarnya pengaruh dipengaruhi kepemimpinan digital, keterampilan pegawai, kesiapan organisasi, kualitas konten, kompatibilitas teknologi, dan tekanan lingkungan. UMKM perlu mengintegrasikan teknologi dan media sosial dengan strategi, proses, manusia, data, serta tujuan pelanggan yang terukur agar menghasilkan kinerja berkelanjutan
Analisis Peran Kepemimpinan Digital dan Inovasi Organisasi terhadap Produktivitas Karyawan Perusahaan Modern Indonesia Panji Hendrarso; Heru Wicaksono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.9748

Abstract

Transformasi digital telah mengubah arsitektur pekerjaan, pengambilan keputusan, koordinasi, dan inovasi pada perusahaan modern. Penelitian ini menganalisis peran kepemimpinan digital dan inovasi organisasi terhadap produktivitas karyawan perusahaan Indonesia serta mengidentifikasi kondisi yang memperkuat atau membatasi pengaruh keduanya. Penelitian menggunakan kajian literatur integratif terhadap 20 artikel jurnal ilmiah terbitan 2021–2025. Literatur dipilih berdasarkan relevansi, kejelasan metode, kebaruan, serta pembahasan langsung mengenai kepemimpinan digital, inovasi organisasi, kinerja karyawan, perilaku kerja inovatif, atau produktivitas. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kepemimpinan digital meningkatkan produktivitas melalui pembentukan arah digital, percepatan komunikasi, pemberdayaan karyawan, pengambilan keputusan berbasis data, dan penguatan pembelajaran. Inovasi organisasi menerjemahkan kemampuan kepemimpinan tersebut menjadi desain ulang proses kerja, struktur kolaboratif, integrasi pengetahuan, dan ruang eksperimen karyawan. Pengaruhnya dimediasi oleh transformasi digital, job crafting, keterikatan kerja, berbagi pengetahuan, keamanan psikologis, dan perilaku kerja inovatif. Kompetensi digital, budaya organisasi, kesiapan teknologi, kesesuaian tugas-teknologi, kesejahteraan karyawan, dan tata kelola memperkuat hubungan, sedangkan resistensi perubahan, beban digital, kesenjangan keterampilan, fragmentasi sistem, dan koordinasi yang lemah menghambatnya. Penelitian menghasilkan kerangka implementasi bertahap yang mengintegrasikan pengembangan kepemimpinan, tata kelola inovasi, peningkatan kapabilitas, desain ulang proses, dan pengukuran produktivitas yang seimbang
Analisis Efektivitas Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pryo Handoko; Eva Latifah; Ihin Solihin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.9752

Abstract

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam pembaruan tata kelola pemerintahan karena mampu mempercepat pelayanan, memperluas akses informasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur terstruktur. Data penelitian diperoleh dari 20 artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021–2025 dan membahas e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelayanan publik digital, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan. Data dianalisis melalui proses reduksi, pengelompokan tematik, perbandingan temuan, dan sintesis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, menciptakan jejak administrasi yang lebih jelas, serta mendukung pemantauan kinerja pemerintah. Sistem digital juga dapat memperkuat transparansi melalui penyediaan informasi layanan, anggaran, program, dan pengaduan yang lebih terbuka. Akuntabilitas publik meningkat melalui pencatatan elektronik, pelacakan proses pelayanan, pengawasan kinerja, dan kemudahan audit. Efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, lemahnya integrasi sistem, kompetensi aparatur, keamanan data, dan kesenjangan akses masyarakat. Transformasi digital dinilai efektif ketika didukung oleh perubahan proses kerja, integrasi data, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan data, serta partisipasi publik. Pemerintah perlu mengembangkan layanan digital yang terintegrasi, aman, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
Upaya Meningkatkan Kompetensi Lulusan Melalui Strategi Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Usaha di SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu Suriana Suriana; Fitri Yulia; Nurmahani Tanjung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.9755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kerjasama yang diterapkan SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam upaya meningkatkan kompetensi lulusan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru produktif, dan perwakilan mitra industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kerjasama yang diterapkan meliputi: (1) pemetaan mitra industri yang relevan, (2) pendekatan langsung kepada perusahaan, (3) komunikasi berkelanjutan, (4) pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), (5) kunjungan industri, serta (6) penyelarasan kurikulum bersama dunia industri. Upaya peningkatan kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran berbasis praktik, pembelajaran berbasis proyek, program PKL, pelatihan keterampilan, dan pembinaan karakter. Faktor pendukung meliputi dukungan industri, komitmen guru, ketersediaan sarana praktik, motivasi siswa, dan dukungan orang tua. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan mitra industri, perbedaan standar kerja, kurangnya kesiapan mental sebagian siswa, dan waktu PKL yang terbatas. Penelitian ini merekomendasikan perluasan jaringan kemitraan dan penguatan program PKL sebagai solusi utama peningkatan mutu lulusan SMK.

Page 381 of 383 | Total Record : 3823

 379   380   381   382   383 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue