cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 350 Documents
 7   8   9   10   11 
Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pengelolaan Limbah Hasil dari Kegiatan Usaha Pabrik Ikan yang Berada di Kecamatan Muncar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Aroma, Mega Servian; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah baku mutu air berdasarkan PERDA Kab Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dan Pembahasan dari Penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab mengawasi operasi pabrik ikan di Muncar. Pengawasan ini dilakukan melalui kunjungan rutin ke sungai di wilayah Muncar guna memastikan bahwa industri di sekitarnya mematuhi peraturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran yang ditemukan, pabrik akan segera dikenakan sanksi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mengambil langkah tambahan seperti pengawasan dan pelatihan lapangan, pengiriman surat kepada perusahaan, dan penyelenggaraan sosialisasi tahunan.
Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia: (Constitutional Law History in Indonesia) Reyhan, Maulana Arfidata; Darsono, Leandra Aurelrio Putra; al anshari, Muhammad Faqih; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2588

Abstract

Hukum Tata Negara di Indonesia Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Jika dilihat ke belakang, HTN di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, dari mulai awal kemerdekaan hingga saat ini. Dari waktu ke waktu, HTN tidak selamanya tetap sama dan itu-itu saja tanpa adanya perubahan sama sekali. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana sejarah HTN atau Ketatanegaraan di Indonesia serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan sejarahnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sejarah HTN/Ketatanegaraan di Indonesia tidak lepas dari konstitusi atau Undang-Undang dasar yang digunakan pada setiap periode. Selain itu, gaya pemerintahan di setiap periode Undang-Undang Dasar yang digunakan pada setiap periode juga tidak sepenuhnya sama satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan ketatanegaraan modern.
Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya: (Constitutional Law and its Relationship with Other Sciences) Reyhan, Maulana Arfidata; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2589

Abstract

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan disiplin ilmu yang mengatur struktur kenegaraan, hubungan antarstruktur organ negara, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika politik, HTN tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan integrasi dengan disiplin ilmu lain seperti Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana hubungan antara HTN dengan bidang hukum lainnya, serta bagaimana interaksi ini mempengaruhi penataan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengandalkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan HTN dan disiplin ilmu terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HTN berfungsi sebagai konkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang diatur dalam Ilmu Politik. Selain itu, HTN dan HAN memiliki hubungan simbiotik dimana HTN menyediakan kerangka hukum dan HAN memastikan operasionalisasi yang efektif dari badan-badan negara. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami dan mengembangkan HTN untuk menjawab tantangan kenegaraan modern.
Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur dalam Profesi Artis Aurellia, Khaila
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2592

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur yang berkecimpung dalam profesi artis serta faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi artis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis literatur dan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, dan sumber lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang berprofesi sebagai artis di bawah umur merupakan persoalan yang sangat penting di masyarakat. Oleh karena kegiatan acting yang dilakukan oleh anak di bawah umur berpotensi mengganggu perkembangan fisik dan psikisnya, maka diperlukan perlindungan hukum yang tepat dan efektif untuk mencegah eksploitasi anak dalam profesi artis. Temuan penelitian menunjukkan meskipun negara sudah berupaya keras untuk melindungi anak-anak, masih banyak sektor yang mempekerjakan anak di bawah umur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Faktor Keluarga, Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan Lainnya
Integrasi Hukum dan Filsafat dalam Mengatur Perilaku Parkir: Pendekatan Multidisipliner untuk Penanggulangan Parkir Liar Situmorang, Christian Immanuel; Suprima, Suprima
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2594

Abstract

Parkir liar menjadi isu signifikan di berbagai kota besar di Indonesia, yang mempengaruhi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Juru parkir liar, yang beroperasi tanpa izin resmi, sering kali terlibat dalam pungutan liar dengan menetapkan tarif parkir tidak resmi fenomena ini merugikan pengguna jalan dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan hukum dan filsafat metode ini melibatkan analisis terhadap undang-undang yang mengatur parkir dan lalu lintas, serta literatur filsafat yang membahas hubungan antara hukum, masyarakat, dan kebutuhan individu. Studi ini mengkaji peran hukum dalam mengatur parkir dan bagaimana filsafat hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang parkir liar dan menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan perkotaan, serta menciptakan tatanan lalu lintas yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kajian Yuridis Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial pada WNI yang Tidak Bersedia Vaksin Covid-19 (Berdasarkan Perpes No 14. Tahun 2021) Fitriadil, Akhmad Kurnia; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2596

Abstract

Jaminan sosial merupakan wujud layanan negara kepada rakyatnya, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial negara. Adanya sebuah wabah pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi yang menyebabkan kontroversi di lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji mengenai sanksi penundaan jaminan social kepada masyarakat yang tidak bersedia vaksin covid-19. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dengan jenis penlitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan sanksi terhadap individu yang menolak divaksinasi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Perpres No. 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Virus Corona dianggap bermasalah karena dinilai melanggar hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan tersebut juga dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara, serta hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial. Dengan demikian, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 tanpa disertai dengan pemenuhan hak asasi manusia dapat menyebabkan ketidakadilan dan konflik antara kebijakan pemerintah dan hak-hak individu. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara upaya penanggulangan pandemi dan perlindungan hak-hak individu agar kebijakan yang diambil dapat dijalankan secara efektif dan adil.
Penuntasan Sengketa Pilkada Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 oleh Mahkama Konstitusi Resolution of the Sabu Raijua Regional Election Dispute in East Nusa Tenggara in 2020 By : Resolution of the Sabu Raijua Regional Election Dispute in East Nusa Tenggara in 2020 By Constitutional Court Triadi, Irwan; Kayla Sidabutar, Jesamine Margareth
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2610

Abstract

Dalam manifestasi pemilukada terdapat mekanisme dan syarat yang telah disahkan dalam undang – undang BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN Bagian Kesatu Persyaratan Calon Pasal 4 ayat (1). Termuat salah satu syarat pemilukada yaitu setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Dalam artikel ini, dibahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Calon Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020. Orient Patriot Riwu Kore, sebagai calon Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 nomor urut 02 kedapatan secara diam – diam berstatus kewarganegaraan ganda yaitu Indonesia dan Amerika Serikat hal ini disampaikan langsung kebenarannya oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa kedutaan Besar dapat mengonfirmasi kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI. Persoalan ini tentulah mewujudkan kewajiban Mahkama Konstitusi sebagai pemutus sengketa dalam pemilu/pilkada. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. (legal research), studi dokumen atau menggali data – data pustaka yang nantinya akan dianalisis, serta dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual/doktrin (Conceptual Approach) yang terakhir pendekatan kasus itu sendiri (Case Approach). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyimpangan terhadap syarat pencalonan diri sebagai Calon Bupati oleh Orient Patriot Riwu Kore sebagai latar belakang putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP-XIX/2021 yang berisi dibatalkannya Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai pemenang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Saburaijua Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pendiskualiikasian Orient Patriot Riwu Kore dalam Pilkada Bupati Saburaijua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam tulisan ini penulis ingin membahas mengenai penyelewengan aturan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore hingga dampak hukum yang harus ditanggung.
Analisis Hukum Mengenai Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan Pratama, Dicky Satria; Ariady, Muhammad Wendy Alpianur; Azis, Muhammad Zulfikar; Pananda, Muhammad Zacky Umar
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2628

Abstract

Perusahaan sejatinya juga memberikan rasa aman kepada calon karyawannya karena perusahaan yang sehat dan baik adalah perusahaan yang memberikan rasa aman kepada calon karyawannya. Namun, dalam praktik menjalankan perekrutan, perusahaan tidak serta merta memberikan rasa aman kepada calon karyawannya dengan kebijakan-kebijakan dan keperluan-keperluan lainnya yang berkaitan dengan administrasi untuk sebuah perekrutan, ini sendiri tergantung dengan kebijakan pimpinan, inginnya seperti apa, karena pimpinan perusahaan tentunya ingin memberikan yang terbaik kepada kepada perusahaan yang dijalankannya tersebut, namun tentunya pimpinan tersebut memiliki cara yang bervariasi untuk merekrut calon karyawannya, tetapi yang menjadi masalah adalah motif dari pimpinan perusahaan yang ingin menyertakan ijazah sebagai jaminan di sebuah perusahaan. Ada beberapa motif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang memberikan kebijakan penahanan ijazah calon karyawannya atau pelamarnya, yang salah satunya adalah untuk dijadikan jaminan, padahal ijazah sendiri bersifat pribadi dan tidak bernilai ekonomis. Selain itu juga yang menjadi problematikanya adalah calon karyawan atau pelamar yang mendaftarkan dirinya pada sebuah perusahaan ingin juga memiliki kesempatan untuk mendaftar di perusahaan lain dan ini merupakan hak dari pada pelamar untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih spesifik pada Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 38 Undang-Undang a quo juga. Namun, ini semua dihalangi oleh sebuah perusahaan yang memiliki kebijakan menjadikan ijazah sebagai jaminannya. Ini juga tidak dijelaskan secara rinci pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa yang sebagaimana diubah beberapa ketentuannya pada Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2023. Ini merupakan pelanggaran dari HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang memuat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Pelamar yang dilanggar haknya dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat perusahaan terkait ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan dapat melaporkan ke Polisi karena melakukan penggelapan, selain itu juga, penahanan ijazah ini sangat bertentangan dengan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Peran Hukum Tata Negara dalam Mewujudkan Keberlanjutan Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya: The Role of Constitutional Law in Achieving Sustainable Forest and Ecosystem Management Febrian, Fazl Mawla; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2629

Abstract

Hutan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, namun saat ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ekosistem hutan yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka dengan menelusuri berbagai referensi dalam bentuk artikel ilmiah ataupun buku yang dicari menggunakan gogle scholar. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan keberlanjutan pengelolaan hutan dan ekosistemnya.
Peran Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini: (The Role of Constitutional Law in the Current Indonesian Government System) Triadi, Irwan; Rangoraja, Amudi Panigori
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2630

Abstract

Pemerintahan di Indonesia tentu memiliki sejarah dalam pengembangannya melalui sejarah hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Tata Negara yang berperan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Hukum Tata Negara dalam pembentukan sistem pemerintahan yang berkembang hingga sekarang dan untuk mengetahui sejarah dari Hukum Tata Negara tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan kepustakaan (library research). Peran Hukum Tata Negara memiliki peran yang penting yaitu salah satunya adalah sebagai penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dan warga negara, dalam hal ini Hukum Tata Negara menjadi mediasi atau penengah untuk menyelesaikan masalah yang ada antara pemerintah dan masyarakat, melalui Hukum Tata Negara pemerintah harus beradaptasi terhadap tantangan dan peluang baru yang akan terjadi di Indonesia dengan berdasarkan hukum yang berlaku khususnya hukum tata negara, dengan memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebab itu Hukum Tata Negara memiliki peran yang penting dalam untuk masa depan pemerintah Indonesia.

Page 9 of 35 | Total Record : 350

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue