cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 358 Documents
 9   10   11   12   13 
Sinkronisasi Simkah dan Pencatatan Pendaftaran Perkawinan (Studi Putusan Nomor:1428/Pdt.G/2021/Pa.Jbr) Zainullah, Muhammad; Suryono, Ahmad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan. Penelitian ini menggunakan 3(tiga) pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus serta menekankan pada jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan sudah saling berkesinambungan, akantetapi adanya kelalaian dari petugas yang diberikan wewenang dalam pencatatan, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam hal pencatatan perkawinan.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Studi Kasus: Penganiayaan terhadap Anak Selebgram yang dilakukan oleh Pengasuh Anak di Malang Ramadhan, M. Suarga Nabil Akbar; Sianturi, Patra Orlen; Nurahman, Reza; Istiqlal, Alif Naufal
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2721

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan terhadap anak AP oleh seorang babysitter di Malang. Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan media, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak serta tanggung jawab hukum yang diemban oleh pengasuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuh anak dapat dikenai sanksi pidana yang berat atas tindakannya, mengingat posisi mereka yang seharusnya melindungi dan merawat anak.
Analisis Keselarasan Pengaturan Yurisdiksi Cyber Crime dengan Implementasinya di Kehidupan Nyata Siti Aliza Nuraini Wahdini; Fiqri Fitrah Banu Irfansyah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang pengaturan mengenai yurisdiksi dari cyber crime yang tentunya tidak terlepas dari tantangan serta hambatan dalam pelaksanaannya di kehidupan nyata. Pengaturan mengenai yurisdiksi ini muncul sebagai aturan yang mendorong negara – negara untuk dapat mengadili pelaku kejahatan siber tanpa terkecuali. Namun dalam mengadili pelaku juga tidak terlepas dari hukum nasional negara yang terkodifikasi dengan hukum internasional yang berlaku, sehingga negara – negara tersebut dapat ditengahi dan bekerja sama dalam mengadili pelaku. Meskipun begitu keterbatasan hukum dalam menangani kejahatan siber juga menjadi sebuah hambatan. Dikarenakan belum ada aturan yang secara spesifik dalam menangani jenis – jenis kejahatan siber tersebut. Selain itu sering terjadi keterlambatan terhadap penegakan hukum tersebut karena harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mengkaji terkait kesesuian antara pengaturan yang berlaku dengan yurisdiksi cyber crime. Hasil penelitian menyatakan bahwa yurisdiksi cyber crime sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun tetap memiliki hambatan – hambatan tertentu.
Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia Ansar, Shafira Salsabil Auliyya; Rahmawati, Aulia; Arrahman, Radhitya Dhimas
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2740

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak deforestasi terhadap lingkungan dan bagaimana respons masyarakat terhadap deforestasi hutan, serta upaya pengawasan hukum terkait dengan kebijakan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. Deforestasi hutan dapat menyebabkan perubahan iklim, serta bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan longsor tanah yang dimana penyebabnya adalah penggundulan hutan secara besar-besaran dengan tujuan untuk pemusnahan lahan hutan untuk kepentingan tambang maupun pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini berisi mengenai peninjauan terkait kebijakan atau pengaturan hukum yang berlaku untuk mencegah dan mengatur mengenai kegiatan penebangan hutan berskala besar di Indonesia. Serta menunjukkan tantangan yang harus dihadapi dalam pengaplikasian hukum dan kebijakan tersebut baik dalam bidang implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan garis pandang yang lebih rinci terhadap dampak deforestasi dan strategi penegakan hukum yang dapat digunakan dalam memperbaiki kebijakan hutan di Indonesia. Serta memberikan gambaran kasar mengenai hambatan dan tingkat efisiensi dalam penerapan kebijakan mengenai penebangan hutan berskala besar atau deforestasi.
Perlindungan Hukum Investor dalam Transaksi di Bursa Efek Perspektif Hukum Perusahaan Noesti, Noesti; Khalidya, Diva Azzura; Baaba, Christiana Andria; Hariyanti, Ditha
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2741

Abstract

Lembaga pengawas pasar modal memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar serta melindungi kepentingan investor. Artikel ini mengeksplorasi peran krusial lembaga pengawas dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum pasar modal guna melindungi investor. Melalui penyusunan peraturan, pengawasan entitas pasar modal, penanganan pelanggaran hukum, dan penyediaan edukasi kepada investor, lembaga pengawas membentuk lingkungan pasar yang adil, efisien, dan aman. Dengan demikian, keberadaan lembaga pengawas menjadi kunci dalam memastikan perlindungan investor dan menjaga integritas pasar modal.
Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja dalam Aspek Hukum Keperdataan Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Darmawan, Cinta Rizqareka; Rachman, Rheyna Reva; Rafiki , Najla; Tarina, Dwi Desi Yayi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kontrak kerja, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, merupakan hubungan hukum penting antara pekerja dan pengusaha. Namun, ada halnya ketika perjanjian tersebut dapat gagal yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Untuk menghindari kegagalan dan menjaga hubungan kerja yang sehat dalam situasi seperti ini, penting untuk menyelesaikan perselisihan. Ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu non-litigasi (seperti negosiasi dan mediasi) dan litigasi atau melalui jalur hukum (seperti pengadilan). Sangat penting untuk memahami upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kerja. Para pihak dapat membangun hubungan profesional yang kuat, saling menguntungkan, dan berkelanjutan melalui tindakan pencegahan yang tepat, seperti membuat perjanjian yang jelas, berkomunikasi secara terbuka, mengawasi kinerja, dan bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penulis melakukan analisis terhadap kasus wanprestasi perjanjian kerja dengan metode penelitian hukum normatif agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum perdata dan implikasi hukumnya.
Analisis Penerapan K3 pada Perusahaan yang Menyebabkan Buruh Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 107/PID.C/2021/PN.KIS Faisal, Adhiya; Gumay, Davina Kheisya Alliyah; Simamora, Tesalonika Amazia; Tarina, Dwi Desi Yayi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2782

Abstract

Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di Indonesia belum memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap keselamatan dan kesehatannya. Hal ini menjadi permasalahan karena banyak kendala yang menyulitkan perlindungan untuk bekerja dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang penerapan dan pengaturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada suatu perusahaan, dengan fokus pada aspek hukum kelalaian dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang berujung pada meninggalnya pekerja. Selain itu, tulisan ini akan menganalisis putusan perkara Nomor 107/Pid.C/2021/PN.Kis yang relevan dengan topik K3 dan implikasi hukumnya. Dengan mengkaji isu-isu tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman akan pentingnya K3 di tempat kerja dan implikasi hukum bagi pengusaha yang mengabaikan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya berujung pada kematian pekerja.
Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif Deromero, Derby; Nugraha, Dwi Putra; Setiawan, M. Redho; Febrianggo, Tendy; Wulandari, Wulandari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2784

Abstract

Penelitian ini mengamati penerapan sistem keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek keadilan restoratif yang bisa diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Memberikan kontribusi dalam penyelesian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Walaupun kecelakaan lalu lintas tergolong tindak pidana, namun terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan diluar peradilan pidana. Sistem keadilan restorative atau restorative justice dapat diterapkan pada kasus kecelakaan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kedua persyaratan ini merupakan satu kesatuan yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka penyelesaian tindak pidana dengan sistem keadilan restorative tidak dapat diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan memberi kontribusi dalam penegakan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas.
Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital Tsakila, Nur Fazri; Wirahadi, M. Arya; Fadilah, Azwar Alif; Simanjuntak, Henri; Siswajanty, Farahdinny
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2787

Abstract

Perkembangan financial technology (fintech) telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan, menciptakan peluang dan tantangan baru bagi sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fintech terhadap kinerja dan inovasi perbankan di Indonesia dalam konteks ekonomi digital. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder dari laporan industri dan publikasi ilmiah terkini, penelitian ini mengkaji perkembangan fintech, responsi perbankan, serta implikasinya terhadap kinerja keuangan dan inovasi layanan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski fintech berpotensi mengganggu model bisnis tradisional, bank yang mampu beradaptasi dan berkolaborasi dengan fintech justru mengalami peningkatan efisiensi operasional, penurunan biaya transaksi, dan perluasan akses layanan kepada segmen yang sebelumnya kurang terlayani. Inovasi seperti mobile banking, pembayaran digital, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis kredit menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan regulasi dan keamanan siber sebagai isu krusial yang perlu diatasi dalam mengoptimalkan potensi fintech. Kesimpulannya, sinergi antara perbankan dan fintech berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan inovatif di era ekonomi digital, namun memerlukan kerangka regulasi yang adaptif dan penguatan infrastruktur teknologi untuk memitigasi risiko potensial.
Kepastian Hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di Wilayah Kabupaten Badung Provinsi Bali Ahsanicka, Addina Sabyla; Sukma, Nadira Fariza; Mashuri, Nadiyah Farhah; Nainggolan, Ruth Hanna; Zahra, Shafira El; Ramadhani, Dwi Aryanti
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2792

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat memahami dan menganalisis pembuktian terhadap tergugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat memahami dan menganalisis penyelesaian hukum berdasarkan putusan hakim pada kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis data-data terkait wanprestasi yang terjadi. Hasil dari penelitian ini membuktikan Identifikasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah pelanggaran oleh Tergugat terhadap perjanjian yang dibuat sebelumnya. Tergugat tidak mampu memenuhi perjanjian yang disepakati dengan Penggugat di depan Notaris I Wayan Sugitha dan mengulur waktu untuk membayar Tahap III. Kepastian hukum ditunjukkan dalam putusan hakim yang menolak kasasi Tuan Hendra Pangestu karena Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi Pasal 1 huruf b Akta Notaris Nomor 12. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 karena kasasinya ditolak dan Tergugat dinyatakan kalah.

Page 11 of 36 | Total Record : 358

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue