cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 321 Documents
 8   9   10   11   12 
Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Margasatwa Ragunan Tampubolon, Toby Samuel; Dhaniswara, Puandita; Nainggolan, Ruth Hanna; Karimah, Nabila; Ajrina, Denanda Zahra; Nathanael, Kevin Hizkia; Alfionita, Serly; Amoro, Khoirotun Hisan Prameswari Dwi; Tarina, Dwi Desi Yayi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2631

Abstract

Kepemimpinan merupakan elemen yang fundamental dalam menunjang pembangunan pariwisata berkelanjutan di Taman Margasatwa. Kepemimpinan yang efektif dan terintegrasi sangat dibutuhkan dalam mengawasi, mengatur, dan mengendalikan suatu pariwisata agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik dalam manajemen pengelolaan suatu pariwisata akan tercipta pembangunan berkelanjutan di suatu Taman Margasatwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan dalam mengelola dan menciptakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Taman Margasatwa Ragunan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan pengamatan secara langsung ke lapangan. Data - data diperoleh melalui wawancara bersama pihak yang memimpin Taman Margasatwa Ragunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan di Taman Margasatwa Ragunan sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin yang mengelola. Pengelolaan yang baik akan mendukung adanya peningkatan fasilitas di Taman Margasatwa Ragunan, tingkat kepuasan pengunjung Taman Margasatwa yang tinggi, koordinasi yang baik antar divisi serta pembangunan pariwisata secara berkelanjutan.
Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum Hanifah, Nida Syahla; Lewoleba, Kayus K
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2657

Abstract

Reformasi konstitusi Indonesia menegaskan negara sebagai negara hukum, namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait korupsi. Peran masyarakat penting dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, menciptakan stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dampak positif supremasi hukum diharapkan meningkatkan stabilitas nasional dan mendorong demokrasi.Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris dan analisis. Pendekatan sosio-hukum digunakan untuk mempertimbangkan hubungan hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.Tantangan dalam penegakan hukum Indonesia meliputi korupsi, disparitas, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Solusinya melibatkan perbaikan politik, paradigmatik, dan peningkatan kesadaran hukum. Penegakan hukum yang efektif mendukung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Supremasi hukum memastikan perlindungan hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.Penegakan hukum di Indonesia masih kompleks. Meski negara menyatakan sebagai negara hukum, penegakan hukum belum mencerminkan supremasi hukum sepenuhnya. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kesadaran hukum guna mendukung supremasi hukum yang sesungguhnya.
Asas Keadilan Putusan Pengadilan Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Ramadhan, Adam; Mutiara N, Amanda; Arofah, Muhammad Nouval; Anaya P, Selma Dwi; Kurniawan, Zhufar Atallah; Ramadhani, Dwi Aryanti
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2667

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang asas keadilan dalam putusan pengadilan terkait gugatan wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli apartemen. Kasus wanprestasi sendiri dalam konteks ini sering terjadi karena berbagai faktor seperti keterlambatan penyelesaian proyek, kualitas bangunan yang tidak sesuai, atau pelanggaran terhadap kesepakatan lain dalam perjanjian. Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas keadilan diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara- perkara semacam ini, serta faktor- faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mencapai putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini juga adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus yang mendalam terhadap beberapa putusan pengadilan terkait gugatan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa asas keadilan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti ketidakseimbangan kekuatan antara pengembang dan konsumen, serta interpretasi hukum yang bervariasi di antara hakim. Sehingga, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas keadilan dalam putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli apartemen.
Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan Musyafak, Zabrina Hijriani; Atriani, Dina Maya; Hasanah, Diana Uswatun; Sari, Ayu Yolanda; Astarina, Yennita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2668

Abstract

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuisisi perusahaan menurut hukum persaingan usaha dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tentang akuisisi dan juga dari hukum persaingan usaha. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang yang masih relevan, buku, jurnal, website, serta dokumen dan data-data penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan untuk penelitian pertanggungjawaban terhadap literatur yang diperlukan untuk mencari sumber-sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang efektif dan kepemimpinan politik dalam proses akuisisi merupakan kunci utama untuk menghindari kegagalan akuisisi dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian diperlukan untuk mewujudkan sinergi, efisiensi, dan keseimbangan pasar yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya dengan lahirnya undang-undang dan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang seperti komisi pengawas persaingan usaha bersama menciptakan iklim usaha yang sehat sesuai amanat konstitusi.
Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Nima, Irsil Meilani; Assmaningrum, Nurlatifah; Jody, Exca Sukas; Nurhandayani, Alya; Atriani, Dewi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2679

Abstract

Direksi sebagai badan hukum yang menjalankan pengurusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari dapat mencapai keberhasilan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu diberikan kewenangan tertentu agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas serta mengetahui bagaimana implementasi Good Corporate Governance (GCG) oleh direksi terhadap kinerja perusahaan. Dari kajian ini ditemukan bahwa Implementasi prinsip Good Corporate Governance oleh direksi dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ini termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi biaya modal, dan memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat.
Hukum Tata Negara Tentang Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Ada di Indonesia Triadi, Irwan; Anshari, Muhammad Faqih Al
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2686

Abstract

: Komponen penting dari sistem hukum ketatanegaraan Indonesia adalah evolusi tatanan hukum negara. Perkembangan sistem hukum, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, perintah eksekutif, perintah presiden, dan peraturan daerah, dibahas secara berkala dalam artikel ini. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana lembaga-lembaga negara seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga peradilan memengaruhi pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Esai ini menggunakan teknik yuridis normatif dengan strategi studi kepustakaan dalam penelitiannya, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum yang meliputi perjanjian, kaidah, asas, norma, dan ketetapan. Hukum tata negara adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang organisasi umum negara, fungsi, tugas, dan kekuasaan perangkat negara, wilayah negara, status penduduknya, dan hak asasi manusia. Kita tidak hanya dapat memahami apa itu hukum tata negara, namun kita juga dapat mempelajari apa yang diajarkan di dalamnya. Satu hal yang dapat kita pelajari dari hukum ketatanegaraan adalah perbedaan gagasan dan pendekatan yang digunakan untuk menerapkannya di berbagai negara. Memahami perubahan tatanan hukum dan peraturan dapat membantu mengidentifikasi pola, permasalahan, dan potensi reformasi yang dapat memperkuat sistem hukum tata negara Indonesia. Selain itu, hukum tata negara mempunyai beberapa fungsi. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap hukum tata negara dengan mendorong lebih banyak kajian mengenai topik tersebut, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum tata negara.
Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia) Lubis, Rachel; Triadi, Irwan
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2687

Abstract

Dalam konteks konstitusi Indonesia, kesetaraan gender menjadi salah satu aspek penting yang tercermin dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjadi fokus utama dalam era kontemporer ini. Namun, stereotip gender masih menjadi tantangan yang signifikan dalam mencapai keadilan sosial dan masih terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip konstitusi dan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok minoritas gender. Dengan fokus pada perlindungan hak-hak dasar dan kesetaraan gender, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi terkait kesetaraan gender serta mengeksplorasi pemahaman mengenai hambatan dan tantangan dalam implementasi konstitusi yang menjamin keadilan gender dan perlindungan HAM di Indonesia. Metode penelitan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui melalui studi kepustakaan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Meskipun kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang penting dalam Konstitusi Indonesia, masih ada hambatan besar yang menghalanginya. Oleh karena itu, upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat, diperlukan untuk memastikan implementasi kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan secara efektif di Indonesia. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender sebagai bagian pokok dari HAM maka dalam hal ini pendidikan perlu ditingkatkan, serta budaya ataupun kebiasaan yang menimbulkan diskriminasi terhadap gender harus segara ditangani dan kebijakan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender perlu diperbaharui supaya hak-hak setiap individu tanpa terkecuali tetap mendapat keadilan dan kepastian dihadapan hukum.
Hukum Perusahaan Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Dalam Kontrak Kerja di Lingkungan Perusahaan: Analisis Perspektif Ketenagakerjaan Khoirunnisa, Nabilah; Putri, Septyanda Annishafa; Heriyanto, Taufik; Akbar, Muhammad
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2701

Abstract

Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara manusiawi, memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui relevansi dan implikasi peraturan ketenagakerjaan yang ada terhadap perlindungan hukum bagi karyawan di era dinamika perubahan pasar tenaga kerja dan teknologi, serta penanganan implikasi peraturan ketenagakerjaan bagi karyawan di lingkungan perusahaan. Metode pengumpulan data melibatkan studi literatur yang mencakup peraturan hukum, jurnal, buku, serta sumber informasi yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber seperti Google Scholar dan portal informasi yang dapat dipercaya. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan di lapangan. Hal ini meliputi pemantauan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan, peninjauan kembali kontrak kerja yang ada, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan kerja para pekerja. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan peran teknologi dalam transformasi pasar kerja saat ini.
Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional Aliya Nadita Ifara; Alsya Devita Alizky; Amelia, Riski Fajar; Syafitri, Yayang Tria; Iskandar, Stevri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2703

Abstract

Konflik antara Israel dan Palestina meningkat karena faktor-faktor seperti kehadiran Hamas di Gaza dan konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terlibat dalam konflik tersebut, namun tindakannya telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kompleksitas politik konflik tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan hubungan internasional. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat diatasi oleh organisasi internasional untuk mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam konflik yang sedang berlangsung. Konflik ini telah menjadi isu global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal hukum, dan media massa. Metodenya meliputi analisis Pustaka dan data bulanan yang saling berhubungan dan akan digunakan untuk menganalisis dan memvalidasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada. Tindakan Israel terhadap Palestina telah menjadi perhatian global, melibatkan hukum internasional dan penegakan hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional (IHL) bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kekerasan. Israel telah mendorong hukum internasional dan memimpin serangkaian tindakan, yang mengarah pada pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Konflik antara Israel dan Palestina memiliki aspek penting, antara lain mekanisme hukum internasional, kompleksitas konflik, sejarah konflik, perbedaan ideologi, dan kompleksitas hukum internasional. ICC berperan penting dalam menyelesaikan konflik, memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan Rikiansyah, Rikiansyah; Septiawan, Aristo; Shanty, Shanty
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2719

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan secara komprehensif aspek filosofis mengenai perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada kajian filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari hukum dari segi filosofis dan etika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis yang berlaku untuk dikaitkan dengan suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, berupa studi kepustakaan. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari berkembangnya kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia (HAM). Contohnya mengenai hukuman mati. Hukuman yang dianggap tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk berubah jelas merupakan hukuman yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia.

Page 10 of 33 | Total Record : 321

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September