Yure Humano
Jurnal Yure Humano : merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular . Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya (fokus dan ruang lingkup Jurnal Yure Humano terletak pada bidang Hukum) Jurnal Yure Humano merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Mpu Tantular . Jurnal ini merupakan hasil sumbangsih Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Mpu Tantular. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum. Jurnal Yure Humano ini telah diregistrasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Articles
74 Documents
<![CDATA[ANALISIS FINAL AND BINDING PUTUSAN ARBITRASE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
<![CDATA[INA HELIANY]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dunia persaingan dalam bisnis yang semakin ketat dan dinamis akan meningkatkan potensi sengketa antar pelaku usaha. Terhadap sengketa tersebut ada dua pilihan penyelesaian yaitu jalur litigasi dan non litigasi, tetapi pada umumnya pelaku usaha memilih jalur non ligitasi khususnya arbitrase karena dianggap selaras dengan dunia usaha, lebih efektif, efisien, dijamin kerahasiannya serta memiliki putusan yang bersifat final and binding. Prinsip final and binding terdapat pada pengaturan arbitrase baik nasional maupun internasional. Tulisan ini ditujukanuntuk menganalisis konsistensi pasal serta sifat putusan arbitrase juga mengetahui dampaknya pada kepastian hukum dan keadilan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa putusan arbitrase masih menyisakan banyak pertanyaan yang membingungkan para pelaku bisnis. Hal itu disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian dalam Undnag-Undang Arbitrase. Undang-Undang tersebut masih membuka kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur litigasi dengan dalil yang sulit dibuktikan serta tidak ada petunjuk rincinya. Putusan belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang berperkara.Mereka dapat dengan mudah mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri. Dipandang perlu adanya revisi atau pembaharuan Undang-Undang yang berkaitan dengan prinsip final and binding pada putusan arbitrase. Peraturanperaturan maupun pasal-pasal yang tidak sinkron atau inkonsisten yang berhubungan dengan putusan arbitrase harus disesuaikan sehingga lahir kepastian hukum dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah atau pihak yang terkait diluar proses litigasi, misalnya dibentuk dewan kehormatan dan juga pengawas lembaga arbitrase sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan juga pertukaran domain hukum antara sistem litigasi dengan non litigasi. Kata Kunci: Arbitrase, Non Litigasi, Final and Binding]]>
<![CDATA[KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH ]]>
<![CDATA[A TERAS NARANG]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum good governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilainilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Kata “governance” yang kemudian dipadukan dengan kata “good” (baik) dan selanjutnya berkembang menjadi istilah (konsep) yang popular sebagai “good governance” yang sering didampingi dengan kata ”clean government”, bermula dari usulan badan-badan pembiayaan internasional seperti World Bank dan IMF. Konsep tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka program bantuan reformasi ekonomi di negara-negara penerima bantuan, termasuk Indonesia dan terus mengemuka sampai kini. Pada perkembangannya perlu dilakukan pengujian terhadap implementasinya di dalam pemerintahan secara terus menerus khususnya di Kalimantan Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penlitian menunjukkan bahwa Propinsi Kalimantan Tengah sudah cukup berhasil mewujudkan Good dan Clean Governance diwujudkan melalui berbagai capaian di beberapa bidang. Kata Kunci: Good Governance, Clean Governance, Pemerintahan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 995/PID.SUS/2021/PN.JKT.SEL.) ]]>
<![CDATA[Aris Setiabudi]]>;
<![CDATA[Edy Supriyanto]]>;
<![CDATA[M. Amin Saleh]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga secara umum merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat disebut Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat berupa tindakan kekerasan semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan atau dapat berupa pemukulan secara langsung. Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi atas kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan cidera ringan, dan kekerasan fisik berat dapat menimbulkan cidera berat atau cacat bahkan bisa bisa menjadi kematian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) Penyebab Perceraian?. 2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim sudah sesuai dengan Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Sel. Sesuai Peraturan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PASAR RAWALUMBU BEKASI (Studi Kasus 2019-2022) ]]>
<![CDATA[Arvian Nugraha Zaenal]]>;
<![CDATA[Edy Supriyanto]]>;
<![CDATA[Muhenri Sihotang]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak juru parkir untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di pasar Rawalumbu Bekasi. Peranan korban dalam terlaksananya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di pasar Rawalumbu Bekasi adalah sikap kelalaian korban yang kurang berhati-hati seperti parkir sembarangan dan tidak mengunci tambahan (kunci ganda). Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dan pihak juru parkir dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terdiri dari dua bentuk yang pertama yaitu upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan koordinasi langsung dengan pihak terkait yakni pihak juru parkir serta melakukan patroli yang bekerja sama dengan pihak keamanan sekitar pasar. Upaya yang kedua adalah upaya pre emtif, yaitu berupa himbauan kepada masyarakat dengan melakukan pemasangan spanduk berupa pemberitahuan. Meskipun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juru parkir cukup baik namun fakta yang terjadi di lapangan berbeda yaitu respon dari pihak kepolisian dan juru parkir pasar menurut korban yang Penulis telah lakukan wawancara adalah dari kedua pihak tersebut tidak terlalu baik meskipun ada diantaranya mendapatkan respon dengan baik namun pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa (nihil).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MELALUI APLIKASI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Astrid Eka Deva]]>;
<![CDATA[Suyud Margono]]>;
<![CDATA[Setia Jaya]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Meningkatnya sistem elektronik mendorong penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan layanan berbasis elektronik dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam hal pelaku usaha melakukan kegiatan jual beli dan semakin pesatnya teknologi informasi, Semakin meningkat pengguna internet membuat para pelaku bisnis berusaha untuk memajukan bisnis yang dijalankannya dengan memperluas jaringan bisnis melalui internet sebagai salah satu media untuk menawarkan produknya, situs jual beli online yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah e-commerce jenis marketplace. Marketplace merupakan sebuah tempat secara online dimana penjual dapat membuat akun dan menjajakan barang dagangannya. Marketplace yang ada di Indonesia salah satunya diantara lain Instagram, tidak dipungkiri bahwa setiap situs jual beli online memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan setiap penyedia, konsumen pun tidak luput dari masalah-masalah transaksi dan persoalan-persoalan hukum, tentang agaimana perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik dan bagaimana menghindari akun palsu pelaku usaha terhadap tansaksi jual beli di media sosial Instagram tersebut. Hal ini terjadi karena antara transaksi jual beli penjual dan konsumen dengan hukum mempunyai peranan yang relatif besar di dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang teratur dalam kehidupan bersama.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB (STUDI DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Dimas Adi Prayogo]]>;
<![CDATA[Ina Heliany]]>;
<![CDATA[Edy Supriyanto]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan tata tertib Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berisikan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Dalam aturan hukum tersebut telah mencantumkan larangan yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib? 2. Bagaimana penerapan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Narkotika Kelas IIA Jakarta? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen dan literatur yang terkait untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa dengan pendekatan induktif guna menjawab isu yang menjadi pokok penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan antara lain : jumlah personil petugas, dari segi Warga Binaan Pemasyarakatan sarana dan prasarana. Serta penerapan sanksi atau hukuman bagi warga binan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu untuk pelanggaran tingkat ringan pemberian hukuman dengan melakukan peringatan teguran secara lisan, untuk pelanggaran tingkat sedang diberikan hukuman penundaan waktu pelaksanaan kunjungan bahkan dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari, dan untuk pelanggaran tingkat berat pemberian hukuman dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari sampai 12 hari, dan jika pelanggaran berat mengandung unsur pidana akan diproses secara hukum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA TIMUR (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 146/G/2018/ PTUN JKT) ]]>
<![CDATA[Feri Evandani Saragih]]>;
<![CDATA[Suyud Margono]]>;
<![CDATA[Lasbok Marbun]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan diberikanya suatu tanda hak yang kuat yaitu sertifakat atas tanah. Penerbitan sertifikat sering kali membawa akibat hukum baik bagi pihak yang dituju ataupun pihak-pihak yang merasa kepentinganya dirugikan yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah yang dimana proses penyelesaianya harus dibawa lewat jalur litigasi. Salah satu contohnya adalah penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur yang harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Jakarta Timur sehingga masalah yang akan diteliti yakni 1. Bagaimanakah tahapan proses penerbitan sertifikat tanah sehingga dapat terjadi kepemilikan seritifikat ganda? 2.Bagaimanakah Perlindungan hukum dan kepastian hukum atas kepemilikan sertifikat tanah? Dengan studi kasus (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 146/G/2018/PTUN JKT). Penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris pendekatan perundangan undangan dan kasus dan pengumpulan data dilapangan langsung. Hasil penelitan menunjukan factor penyebab terjadinya sertifikat ganda yakni kurang telitinya dan profesional Kantor Badan Pertanahan dalam menjalankan proses pendaftaran tanah. Dalam penyelesaian sengketa ini ditempuh melalui jalur pengadilan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PROSES HUKUM DALAM LINGKUP PENGDILAN ]]>
<![CDATA[Daud Silaban]]>;
<![CDATA[Stephanus Pelor]]>;
<![CDATA[Appe Hutauruk]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative.Metode penelitian Normative adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan restorative justice terhadap anak yang menjalani proses hukum di Indonesia? (2)Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan restorative justice sebagai alternatif dalam proses pelaksanaan peradilan bagi anak yang berkomplik dengan hukum?,dari penelitian skripsi ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa Keadilan restoratif (restorative justice) sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak yang berbenturan dengan hukum, Konsep Restorative Justice dalam sistim peradilan pidana anak sudah sesuai dengan perspektif Kemanfaatan hukum karena mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, dan memuat norma yang cukup jelas dari segi pemaknaanya.Penerapan restorative justice juga menjadi dilema kurangnya koordinasi antar lembaga,terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Farhan Siraj]]>;
<![CDATA[Charles D. L. PARDEDE]]>;
<![CDATA[Setia Jaya]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengulangan tindak pidana Residivis Narkotika?. Penelitian ilmiah ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengulangan tindak pidana residivis narkotika. dan (2 Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada program pembinaan narapidana dalam upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana residivis narkotika.. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang didalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRA PERADILAN DI POLDA METRO JAYA PADA PUTUSAN NOMOR 118/PID.PRA/2021/PN.JAKSEL ]]>
<![CDATA[Josua Mangihut Manurung]]>;
<![CDATA[Stephanus Pelor]]>;
<![CDATA[Muhenri Sihotang]]>
<![CDATA[ YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahhui Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Putusan Nomor 118/PID.PRA/2021/PN.Jak.sel sebagaimana tersangka atas nama INDAH HARIANI telah melakukan penggelapan dana dari rekening MUHAMAD RAFKY ROSYAF dengan sengaja menguasai dana hasil transfer yang bukan hak nya dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dalam penyelidikan termaksud serangkaian penyidikan dan menemukan suatu tindak pidana yang menentukan tidak nya dilakukan penyidik menurut cara yang di atur dalam KUHAP Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, mentelah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam impleks Pasal 183 ayat (3) KUHAP. Dalam pengadilan, Hakim telah mempertimbangkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan praperadilan harusnya berdasarkan pembuktian administratif, tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara dan menunggu hasil putusan sebagai ganti denda dalam kurungan penjara maksimal 5 tahun penjara dan putusan pengadilan tinggi munguatkan putusan pengadilan negri]]>
