cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ina Heliani
Contact Email
jurnalhukumumt@gmail.com
Phone
+6281316352225
Journal Mail Official
jurnalhukumumt@gmail.com
Editorial Address
Jl. Cipinang Besar No.2, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Jatinegara, Kota Jakarta Timur,13410
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Yure Humano
Published by Universitas Mpu Tantular
ISSN : -     EISSN : 3026751X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yure Humano : merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular . Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya (fokus dan ruang lingkup Jurnal Yure Humano terletak pada bidang Hukum) Jurnal Yure Humano merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Mpu Tantular . Jurnal ini merupakan hasil sumbangsih Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Mpu Tantular. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum. Jurnal Yure Humano ini telah diregistrasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 74 Documents
 4   5   6   7   8 
Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Kuri Rouf; Ina Heliany; Sri Hutomo
YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Remisi sesuai dengan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999, adalah bentuk pembebasan hukuman baik sebagian maupun seluruhnya yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merinci tata cara pelaksanaan hak remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat dapat memperoleh remisi. Penelitian ini secara spesifik mengevaluasi pelaksanaan hak pengurangan masa pidana narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pemenuhan hak pengurangan masa pidana, termasuk kapasitas terbatas, inkonsistensi dalam kebijakan, dan terbatasnya akses pendidikan serta pelatihan bagi narapidana. Penelitian ini memberikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan pengurangan masa pidana bagi narapidana selama masa tahanan, yang membantu narapidana untuk lebih berhasil dalam mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE NOMOR 8 TAHUN 1999 DALAM KASUS PEMBELIAN PRODUK HANDPHONE TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN MELALUI E-COMMERCE PLATFORM TOKOPEDIA Charles D.L. Pardede; Manotari Pasu Simamora; Suyud Margono
YURE HUMANO Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam praktik perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce, seringkali diketemukan ketidak seimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap konsumen e-commerce, dan diketahui seringkali pihak pelaku usaha yaitu pengelola e-commerce, maupun pedagang pada e-commerce, menghindari tanggungjawab terhadap konsumen,. Masalah ini seringkali tidak mendapat perhatian dari pemerintah dimana meskipun seringkali terjadi dimana konsumen dirugikan oleh pelaku usaha e-commerce, namun pemerintah lebih menyerahkan penyelesaian masalah yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen e-commerce pada pihak pelaku usaha e-commerce. Pada penelitian ini diketahui hendak membahas mengenai perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi melalui tokopedia dan prosedur penyelesaian sengketa yang sudah terjadi dalam transaksi e-commerce khususnya tokopedia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi melalui tokopedia pada dasarnya dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, maka perlindungan hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka mekanisme perlindungan hukum tersebut bila terjadi sengketa maka dilakukan dengan mengutamakan terlebih dahulu online dispute resolution yang disediakan penyelenggara e-commerce, dan bila gagal, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pengadilan, meskipun faktanya penanganan perlindungan terhadap konsumen lebih banyak dilakukan melalui upaya pemidanaan oleh aparatur penegak hukum, termasuk adanya perlindungan hukum terhadap konsumen pada tokopedia. Kemudian Penyelesaian sengketa yang sudah terjadi dalam transaksi e-commerce khususnya tokopedia diketahui dilaksanakan dengan metode online dispute resolution yang disediakan penyelenggara e-commerce, dan bila gagal, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pengadilan, dimana dalam praktiknya diketahui penyelesaian sengketa antara pihak pembeli dengan pihak penjual, dilaksanakan selama kurang lebih 13 hari, dimana pihak tokopedia cukup lama merespon keluhan konsumen atau pembeli, yaitu tiga hari setelah keluhan disampaikan, dan konsumen juga harus melewati tahap pengaduan yang berbelit-belit dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, mulai dari mengkonfirmasi data pribadi konsumen kepada pihak tokopedia, jasa pengiriman, dan pihak penjual pada tokopedia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH Charles D.L. Pardede; Alifia Ivani; Lasbok Marbun
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan bank semakin meningkat, modus oprasinya makin canggih, untuk itu peran Bank Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam Perbankan sangat diperlukan dan perbankan dapat mencarikan solusi melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam Perbankan, Adapun permasalahan Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perbankan di Indonesia? Kendala apa yang timbul terhadap Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan? Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perbankan. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif, Berdasarkan pembahasan tersebut di atas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah belum efektif, hal ini dikarenakan masih banyaknya dalam perlindungan hukum, aparatur penegak hukum yang belum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional, kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada. Kendala yang Timbul Terhadap Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam perlindungan hukum terhadap perbankan adalah kendala internal menyangkut bank dalam melindungi reputasi bank dan kendala eksternal adalah kerjasama belum melembaga. Solusinya adalah penanggulangan tindak pidana dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penal (penal policy) dan non penal (non penal policy). Penal policy lebih ditekankan kepada upaya represif dari penegak hukum yang didahului dengan ketersediaan undang-undangnya, sedangkan non-penal policy menjadi tugas Bank Indonesia untuk melindungi nasabah. Jaminan yang diberikan oleh pihak perbankan untuk memberi perlindungan hukum terkait data nasabah, serta Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah merupakan hal penting yang wajib diberikan setiap bank serta upaya-upaya bank untuk menjaga kepentingan nasabah.
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1001/PID.B/2021/PN JKT.TIM) Lukkas Perdinan Harjono; Busrizalti Busrizalti; Charles D. L. PARDEDE
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP? (2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 1001/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim?. Penelitian ilmiah ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP. dan (2) Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 1001/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari warga masyarakat (kuesioner) dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang didalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) DAN KUHPERDATA (STUDI KOMPARASI) Muhammad Raushan Fikri; Edy Supriyanto; Muhenri Sihotang
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah pengangkatan anak telah diatur dalam hukum Islam dan hukum perdata. Kedua perangkat hukum tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak boleh dilakukan demi kepentingan terbaik anak angkat. Namun, permasalahan muncul terkait hak waris anak angkat, di mana kompilasi hukum Islam dan hukum perdata memiliki ketentuan yang berbeda. Dalam kompilasi hukum Islam, status anak angkat tidak setara dengan anak kandung, sehingga anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tetap berhak menerima hibah dan wasiat dari orang tua angkatnya, dengan batasan bahwa warisan tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan orang tua angkat. Sementara itu, dalam hukum perdata, anak angkat diakui sebagai anggota keluarga yang berhak menerima bagian warisan dari orang tua angkatnya, baik melalui pembagian harta warisan yang diatur oleh undang-undang (ab intestato) maupun melalui surat wasiat (testament).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK SEBAGAI PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022) Muhammad Yunus; Ina Heliany; Edy Supriyanto
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Perantara Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap tindak pidana narkotika anak sebagai perantara peredaran narkotika dan untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara pengumpulan data secara studi pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Hasil yang diperoleh melalui penelitian adalah dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dibawah usia dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr harus merujuk kepada Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berisi tentang perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum demi tercapainya keadilan bagi para pihak yang berperkara. Selain itu, dalam menyelesaikan perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr seharusnya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terlebih dahulu, karena sistem peradilan pidana anak mewajibkan untuk dilakukannya upaya diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak, baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan, maupun hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2022/PNJkt.Utr, hakim hanya mempertimbangkan secara yuridis bahwa anak tersebut telah memenuhi unsur pidana yang dituntut oleh penuntut umum, sehingga anak tersebut dapat dijatuhi pidana, tetapi hakim tersebut tidak mempertimbangkan secara filosofis dan sosiologis. Hakim tidak memperhatikan bahwa seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, yang mana anak tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena minimnya ilmu pengetahuan tentang akibat yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut, selain itu faktor eksternal juga mempengaruhi anak tersebut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika melalui trend globalisasi.
PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) SECARA ELEKTRONIK (HT-EL) DENGAN AGUNAN SERTIPIKAT TANAH Wahid Budi Pranoto; Suyud Margono; Appe Hutauruk
YURE HUMANO Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak tanggungan elektronik merupakan inovasi dalam dunia hukum yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan mekanisme pemberian jaminan atas harta benda. Dalam konteks ini, harta benda yang diberikan sebagai jaminan tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga dapat berbentuk digital atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dengan jaminan sertipikat tanah dan untuk mengetahui efektifitas pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dibandingkan dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara Konvensional (non emektronik). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak tanggungan elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem jaminan harta benda. Kelebihan utamanya meliputi kemampuan untuk mengamankan aset digital, pengurangan biaya administrasi, dan peningkatan transparansi. Namun, terdapat pula beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perlindungan privasi, keamanan data, serta keabsahan dan enforceability hak tanggungan elektronik di mata hukum. Dalam implementasinya, aspek hukum, teknologi, dan keamanan data harus diintegrasikan dengan baik. Pengaturan hukum yang jelas dan konkrit diperlukan untuk mengatur hak tanggungan elektronik, termasuk pengakuan legalitasnya dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam era digital ini, kolaborasi antara lembaga hukum, teknologi, dan regulasi menjadi krusial guna memastikan bahwa hak tanggungan elektronik berjalan efektif dan dapat diandalkan dalam praktiknya.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS NO (PUTUSAN 662/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) Naek Reynghat Sitorus; Stephanus Pelor; Appe Hutauruk
YURE HUMANO Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengetahui hakim menilai pembuktian jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dalam putusan nomor: 662/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini: Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Saksi Korban dan menarik bantal dari kepala saksi dan melemparkan bantal ke kepala saksi sehingga kepala saksi terbentur dilantai, melakukan kekerasan terhadap saksi di bagian perut saksi dan badan bagian belakang dengan kuat sehingga terdapat bekas-bekas kuku terdakwa di perut saksi dan badan bagian belakang seterusnya terdakwa mencengkram kedua tangan saksi dan memiting kaki saksi sehingga saksi tidak dapat bergerak; Hakim menilai pembuktian jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku dalam putusan nomor: 662/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA PASAL 338 KUHP (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 461/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst) Pernando Pasaribu; Stephanus Pelor; Appe Hutahuruk
YURE HUMANO Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengetahui pengertian unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dalam Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini: pengertian unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dalam Putusan Nomor 461/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst Artinya bahwa suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Menurut teori kehendak yang dimaksud kesengajaan/dengan sengaja adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil). Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NIXON RICHARD ASSA meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor:33/TU.VER. 0436A. II.1/I/2020 yang membuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Oktavinda Safitry, Sp.FM.MPd. Ked. Walaupun terdakwa mengakui tidak ada niat untuk membunuh korban namun faktanya terlihat dengan jelas bahwa terdakwa telah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu memukul kepala korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah serta korban hilang keseimbangan. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, karena keadaan yang memberatkan terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, bahawa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman beralkohol merek Johnnie Walker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sah dan meyakinkan, terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt) Ronaldo Sahat Tua; Ina Heliany; Muh. Amin Saleh
YURE HUMANO Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian dan Pencucian Uang adalah suatu hal yang berbeda namun dari segi perspektif hukum hamper sama dan sangat berkaitan dimana dalam pencurian ini diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tepatnyapada pasal 362. Menjadi sesuatu hal yang menarik karena penelitian ini membahas sebagaimana Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah 1. Bagaimanakah eksistensi pembuktian tindak pidana pencurian dan pencucian uang dari aspek aturan perundang-undangan di Indonesia?2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah Eksistensi pembuktian Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menggunakan Pasal 184 KUHAP, dan keyakinan hakim ini sejalan dengan teori pembuktian menurut Lilik Mulyadi yang mana dalam pembuktian tersebut dikuatkan dengan bukti surat, dokumen, dan keyakinan hakim yang bisa menguatkan tindak pidana tersebut. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt adalah, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Page 7 of 8 | Total Record : 74

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2024): YURE HUMANO JOURNAL Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL Vol 7 No 1 (2023): YURE HUMANO JOURNAL Vol 6 No 2 (2022): YURE HUMANO JOURNAL Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL Vol 5 No 1 (2021): YURE HUMANO JOURNAL Vol 4 No 2 (2020): YURE HUMANO JOURNAL Vol 4 No 1 (2020): YURE HUMANO JOURNAL Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL Vol 2 No 2 (2018): YURE HUMANO JOURNAL Vol 2 No 1 (2018): YURE HUMANO JOURNAL Vol 1 No 2 (2017): YURE HUMANO JOURNAL Vol 1 No 1 (2017): YURE HUMANO JOURNAL More Issue