cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sanusi
Contact Email
jurnal@staip.ac.id
Phone
+62266-6446226
Journal Mail Official
jurnal@staip.ac.id
Editorial Address
STAI Pelabuhanratu - Sukabumi Jl. Siliwangi No. 95 Pelabuhanratu Sukabumi
Location
Kab. sukabumi,
Jawa barat
INDONESIA
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by STAI Pelabuhan Ratu
ISSN : -     EISSN : 29879582     DOI : https://doi.org/10.51729/sakinah
Core Subject : Religion,
Religion
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam fokus mengkaji penelitian di bidang pemikiran hukum Islam dan hukum keluarga Islam, baik penelitian literasi maupun penelitian lapangan. Ruang lingkup kajian jurnal ini adalah bidang pemikiran Islam dan pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga, hak asasi manusia, perkawinan, perceraian, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan sedekah. Diterbitkan oleh STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi 2 (dua) kali dalam setahun yaitu Mei dan November. Kata sakinah berarti sebuah ketenangan atau ketentraman yang dirasakan oleh suami dan istri dalam rumah tangga. Filosofi Jurnal As-Sakinah dapat mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kedamaian, ketentraman, harmoni, dan keberkahan dalam konteks keilmuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam. Jurnal As-Sakinah bertujuan untuk menjadi wadah penelitian yang mendorong pemahaman Hukum keluarga Islam, menggali nilai-nilai kehidupan yang harmonis, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang lebih baik secara spiritual dan sosial.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Kantor Urusan Agama berbasis Web Noor, Muhammad; Julianto, Veri
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah22707

Abstract

Kantor Urusan Agama (KUA) Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi pernikahan. Namun, pemanfaatan teknologi dalam proses pendaftaran di kantor ini masih kurang efisien. Sistem yang diterapkan saat ini mengharuskan masyarakat mendaftar secara manual dengan mendatangi kantor, mengisi formulir pendaftaran, serta melengkapi berkas persyaratan nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi proses pendaftaran nikah dan pengelolaan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, serta mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendaftaran manual yang saat ini diterapkan memiliki berbagai kelemahan, seperti waktu layanan yang tidak efektif, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, serta pencatatan manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan implementasi sistem informasi digital yang dapat mendukung proses pendaftaran nikah secara daring dan pengelolaan laporan berbasis elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan administrasi di KUA.
Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Susanto, Agus
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah22738

Abstract

Semula, bentuk keluarga adalah extended family. Karena pengaruh industrialisasi maka keluarga besar terurai menjadi nuclear family yang fragmentatif dan individualistik karena keluarga jenis ini dianggap mampu merespon perubahan sosial. Namun, disisi lain, keluarga yang didasarkan pada ikatan perkawinan ini tidak memiliki perlindungan yang kokoh. Sementara itu, lebih dari empat belas abad yang lalu, Islam telah menetapkan adanya wali nikah sebagai pelindung dengan derajat yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi hukum Islam menetapkan wali nikah dalam menjaga keutuhan keluarga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat hukum Islam menetapkan wali nikah maka ia menjalankan dua fungsi hukum, yakni fungsi social control yang menetapkan bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun yang harus ada saat melangsungkan akad nikah dan fungsi social engineering yang menetapkan sejumlah laki-laki dari garis keturunan ayah menjadi wali nikah apabila ayah tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Bahkan, bila mereka tidak ada maka wali hakim ditetapkan sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bentuk keluarga dalam Islam bukanlah nuclear family, melainkan extended family.
Integrasi Nilai Budaya dan Hukum Islam dalam Praktik Pemberian Mahar Emas di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Nasir
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah22895

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dari perspektif hukum Islam. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian mahar emas di KUA Anggeraja serta pandangan masyarakat dan perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, meliputi observasi dan wawancara mendalam dengan pihak KUA serta tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Anggeraja tidak mensyaratkan mahar dalam bentuk emas, tetapi mendorong pemberian sesuatu yang bernilai sebagai bentuk penghormatan. Meskipun tidak diwajibkan dalam syariat Islam, pemberian mahar emas memiliki makna kultural yang mendalam dalam masyarakat Kecamatan Anggeraja, di mana emas dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan. Praktik ini menunjukkan sinergi antara adat lokal dan ketentuan agama, di mana mahar emas dipilih sebagai bentuk pemberian yang bermakna dan dihormati oleh masyarakat.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Poligami Ilegal dalam Perspektif Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 Hibatullah Abdul Kudus, Hilyas; Akmal, Asep
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah22955

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, prinsip monogami yang diatur dalam Pasal 3 sering sulit dipertahankan, sehingga memicu praktik poligami ilegal. Poligami ilegal kerap menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap perlindungan anak, seperti anak-anak yang terabaikan dan terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ilegal, faktor penghambat, dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ilegal belum optimal. Kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesejahteraan anak, sulit dipenuhi karena penghasilan keluarga sering tidak mencukupi. Kondisi ini menghambat perkembangan fisik dan mental anak, menyebabkan mereka merasa minder. Faktor utama penghambat adalah keterbatasan finansial dan ketidakseimbangan tanggung jawab antara suami dan istri. Solusi yang diusulkan adalah mencari sumber penghasilan tambahan oleh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang telah mampu bekerja, meskipun ini sering menimbulkan beban tambahan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara lebih baik.
Normalisasi LGBT Era Modernisasi Persfektif Hukum Syari’ah, HAM, dan Keluarga Syari’ah Hapsari, Nia Puspita; Juwita, Silvia Ratna; Nurbaiti
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah311051

Abstract

LGBT semakin marak terjadi, menjadi hal yang biasa saja di kalangan masyarakat. Penelitian mengkaji fenomena yang banyak terjadi di Indonesia, kehidupan abnormal LGBT sudut pandang persfektif Hukum Syari’ah, HAM, dan Keluarga Syari’ah. Artikel ini mengkaji perbuatan yang dilakukan terhadap LGBT yang menormalisasikan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kajian dilakukan terhadap Hukum Islam, HAM, dan Hukum Keluarga Islam. Jenis peenlitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, dan kasus berlangsung di lapangan. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana fakta-fakta bahwa kehidupan LGBT semakin tersosialisasi terhadap aktivitas mereka di media sosial dan ruang publik (publik umum). Metode penelitian menerapkan bibliografi Pustaka acuan review, dan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diketahui Undang-Undang mengatur LGBT di Indonesia, UU No.1 Th.74” Perkawinan bukan untuk memidanakan praktik LGBT. Dalam KUHP baru, larangan homoskesual diatur Ps.414 ayat(1) UU No.1 Th.23” Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Pelaku homoseksual dapat dipidana jika perbuatannya disertai dengan
Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Fazlur Rahman dan Implementasinya di Indonesia Nasir
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah311240

Abstract

Hak-hak perempuan dalam perkawinan telah diatur dalam regulasi hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dari aspek budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum perempuan, serta kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak-hak perempuan dalam perkawinan di Indonesia dalam perspektif Fazlur Rahman serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi, serta analisis putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam perkawinan, realitas di lapangan masih menunjukkan ketimpangan. Banyak perempuan mengalami kesulitan dalam memperoleh nafkah pasca-cerai dan hak-hak ekonomi lainnya, sementara poligami masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan. Perspektif Fazlur Rahman menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam agar lebih sesuai dengan nilai keadilan dan perubahan sosial. Sebagai rekomendasi, diperlukan edukasi hukum yang lebih luas bagi perempuan, penguatan peran lembaga keagamaan dan pendidikan dalam membangun kesadaran keadilan gender, serta reformasi hukum perkawinan yang lebih berpihak pada perempuan. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, hukum Islam di Indonesia
Perang Dalam Islam: Analisis Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 190-194 Firdaus, Dede Rahman
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah311338

Abstract

Artikel ini membahas konsep perang dalam Islam dengan menganalisis Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 190–194. Ayat-ayat ini memuat prinsip-prinsip dasar dalam peperangan, termasuk batasan, etika, dan tujuan dari jihad fi sabilillah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Islam tidak menganjurkan kekerasan tanpa alasan yang sah, tetapi mengatur perang dalam koridor keadilan dan pembelaan diri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i), serta didukung analisis linguistik dan historis terhadap konteks turunnya ayat (asbabun nuzul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang dalam Islam hanya dibenarkan sebagai respons terhadap agresi dan penindasan, serta harus dilakukan dengan batasan moral seperti tidak melampaui batas, tidak menyerang lebih dahulu, dan menjaga hak-hak nonkombatan. Islam mendorong perdamaian dan melarang permusuhan yang berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat ini. Artikel ini menegaskan bahwa konsep jihad dalam Islam bersifat defensif dan proporsional, berbeda dari tuduhan bahwa Islam adalah agama yang menyebarkan kekerasan.
Perbandingan Batas Usia Minimal Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Brunei Darussalam Norhilma; Zahra, Fatimah
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah311339

Abstract

Pernikahan merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Setiap negara memiliki ketentuan hukum yang berbeda terkait usia minimal menikah, mencerminkan keragaman nilai budaya, agama, dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan batas usia minimal pernikahan dalam hukum positif Indonesia dan Brunei Darussalam. Indonesia menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kebijakan ini diambil untuk mencegah perkawinan anak, melindungi hak anak dan perempuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum pluralistik dengan batas usia yang bervariasi yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dalam hukum Islam, serta usia lebih rendah untuk agama lain. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data secara deskriptif-komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia mengarah pada harmonisasi hukum dengan standar internasional, sementara Brunei tetap mempertahankan tradisi dan fleksibilitas hukum berbasis agama dan adat. Studi ini memberikan kontribusi dalam wacana harmonisasi hukum keluarga di negara-negara Muslim.
Dampak Hukum Pernikahan Siri Terhadap Pendidikan Formal Anak Awaliyah, Milda Handayani; Nursyamsi
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah311367

Abstract

Pernikahan merupakan suatu proses hukum yang menghasilkan tindakan hukum dengan perlindungan yang diatur oleh hukum. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hanya dapat diselesaikan secara hukum apabila perkawinan tersebut tercatat secara resmi. Salah satu hak fundamental yang harus diperoleh oleh setiap anak adalah hak atas pendidikan. Pendidikan yang baik memberi kesempatan bagi anak untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, yang mendukung perkembangan pribadi mereka secara menyeluruh. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian untuk mencapai hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri memberikan dampak signifikan terhadap hak pendidikan formal anak, termasuk kendala administratif, terbatasnya akses pendidikan, stigma sosial, serta dampak psikologis yang dialami anak. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi kesulitan ekonomi dalam mendukung pendidikan mereka, serta terbatasnya akses ke pendidikan tinggi dan program beasiswa. Penelitian ini juga mengkaji peraturan dan kebijakan pendidikan yang memengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak yang lahir dari pernikahan siri.
Peran dan Fungsi Administrasi di Pengadilan Agama Dedi; Nugraha, Devy
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah311380

Abstract

Administrasi memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas lembaga peradilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi administrasi dalam menunjang operasional Pengadilan Agama, baik dari aspek administrasi umum, administrasi keuangan, maupun administrasi perkara. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara dengan pegawai dan pejabat struktural di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi berperan sebagai tulang punggung manajemen pengadilan dalam mendukung pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel. Fungsi administrasi meliputi pengelolaan dokumen perkara, pencatatan keuangan, pengarsipan, serta pelayanan publik. Efektivitas fungsi administrasi turut menentukan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan internal menjadi faktor kunci dalam optimalisasi peran administrasi di Pengadilan Agama.

Page 3 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2025): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2023): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2023): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam