cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,732 Documents
PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI MATURITY LEVEL E-GOV MENGGUNAKAN COBIT 5 Rahmatin Nufus; Tata Sutabri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/rc499442

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan transparansi layanan publik berbasis digital. Namun, penerapan e-Government di berbagai instansi pemerintahan masih menghadapi tantangan dalam mengelola dan menilai tingkat kematangan (maturity level) tata kelola teknologi informasi secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen akademik yang membahas tentang e-Government, manajemen teknologi informasi, tata kelola TI, serta penerapan framework COBIT 5. Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran sumber ilmiah dari basis data seperti IEEE Xplore, Google Scholar, dan portal publikasi nasional. Hasil penelitian menghasilkan rancangan model konseptual yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu input, proses manajemen TI, dan output. Komponen input mencakup kebijakan dan regulasi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital. Komponen proses manajemen TI mengacu pada lima domain utama COBIT 5, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor (EDM); Align, Plan, and Organize (APO); Build, Acquire, and Implement (BAI); Deliver, Service, and Support (DSS); serta Monitor, Evaluate, and Assess (MEA). Hasil akhir dari proses tersebut adalah output berupa tingkat kematangan manajemen TI yang mencerminkan kesiapan dan efektivitas penerapan e-Government. Model konseptual yang dirancang diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengembangan tata kelola teknologi informasi secara berkelanjutan sesuai prinsip framework COBIT 5.
EVALUASI PENGUKURAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM MEWUJUDKAN LAYANAN G2C YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK ITIL VERSI 3 Ona Anisa; Tata Sutabri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/wpg15189

Abstract

Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menuntut adanya pengelolaan layanan TI yang efektif, terstruktur, dan terukur. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan Government-to-Citizen (G2C), namun implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola dan kualitas layanan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian SPSE dengan domain layanan pada Information Technology Infrastructure Library (ITIL) versi 3 melalui metode literature review terhadap 17 jurnal terpilih yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa SPSE telah memenuhi sebagian besar komponen Service Strategy dan Service Design, termasuk keamanan informasi, interoperabilitas, serta upaya peningkatan efisiensi pengadaan. Namun, kesenjangan ditemukan pada proses Service Transition, terutama dalam manajemen perubahan dan komunikasi pembaruan sistem, serta pada Service Operation yang masih menghadapi kendala respons layanan, insiden sistem, dan keterbatasan dukungan pengguna. Selain itu, mekanisme Continual Service Improvement belum ditopang oleh metrik evaluasi layanan berbasis ITIL yang konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi penuh ITIL v3 diperlukan agar SPSE mampu memberikan layanan G2C yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Rekomendasi diarahkan pada penguatan manajemen insiden, penyusunan metrik kinerja layanan terpadu, serta model evaluasi berkelanjutan berbasis ITIL untuk mendukung optimalisasi SPSE di Indonesia.
PROBLEMATIKA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PROSES PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS ( Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo) Siti Maryam
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/e45kck70

Abstract

Tahap pra-penuntutan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai penghubung antara proses penyidikan dan penuntutan. Pada tahap ini, jaksa meniliti kelengkapan berkas perkara yang di serahkan penyidik untuk memastikan terpenuhinya unsur formil maupun materiil sebelum di limpahkan ke pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan pra-penuntutan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan ialan penelitian hukum empiris dan normatif, dengan menggabungkan data lapangan melalui wawancara serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pra-penuntutan meliputi ketidaklengkapan berkas perkara, kesulitan penyidik memenuhi petunjuk jaksa, perbedaan penafsiran hukum, serta tingginya beban kerja disertai keterbatasan sumber daya manusia Untuk mengatasi kendala tersebut, jaksa melakukan peningkatan koordinasi dengan penyidik, memberikan petunjuk yang lebih jelas, memanfaatkan teknologi melalui sistem manajemen perkara (CMS), serta melakukan penjadwalan prioritas perkara. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara penyidik dan jaksa agar proses pra-penuntutan berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
ANALISIS EFEKTIFITAS DBH, DAU, DAN DAK DALAM MENINGKATKAN IPM STUDI KASUS : LIMA WILAYAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG Musfiq Amrullah Raihan Haj; Nuraini; RT Zakiyah Yusuf; Alief Rakhman Setyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/y310j005

Abstract

Pembangunan manusia merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap IPM di lima kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan model Fixed Effect Model (FEM). Pemilihan model FEM didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman yang menunjukkan bahwa karakteristik antarwilayah memiliki perbedaan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel fiskal DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, baik secara parsial maupun simultan. Di antara ketiganya, DAU memiliki pengaruh paling dominan terhadap peningkatan IPM karena berfungsi sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal antardaerah. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,914070 menunjukkan bahwa 91,41% variasi IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel fiskal tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana transfer, tetapi juga oleh efisiensi, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Dengan demikian, peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan dana publik menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan manusia di Provinsi Lampung
ANALISIS DAYA TARIK DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KLASTER PARIWISATA HALAL DI KAWASAN MARTAJASAH, BANGKALAN Arikatun Maimunah; Latipah; Fatonah; Muhammad Ersya Faraby
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/693w7a37

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya tarik wisata dan strategi pengembangan klaster pariwisata halal di Kawasan Martajasah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pariwisata halal merupakan fenomena global yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap konsumsi dan gaya hidup sesuai syariat Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis data sekunder. Data diperoleh dari dokumen pemerintah daerah, laporan kepariwisataan, serta literatur akademik tentang pariwisata halal dan pengembangan klaster wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Martajasah memiliki daya tarik utama berupa wisata religi Makam Syaikhona Kholil, didukung oleh tradisi keagamaan masyarakat, kuliner halal khas Madura, dan aksesibilitas yang strategis. Tantangan pengembangan meliputi kurangnya infrastruktur halal, promosi digital yang minim, dan koordinasi kelembagaan yang lemah. Strategi yang disarankan mencakup penguatan infrastruktur halal, pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah, promosi digital terpadu, serta pembentukan kelembagaan klaster wisata berbasis masyarakat. Dengan penerapan strategi tersebut, Martajasah berpotensi menjadi destinasi wisata halal unggulan di Jawa Timur.
STUDI EMPIRIS TENTANG PENGARUH KURS TERHADAP PERTUMBUHAN ASET ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA Ahmad Fikri Hasan; Dian; Arief Tegar Saputra; Muhammad Iklal Hafidzi; Achmad Budi Susetyo
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/vr356k02

Abstract

Studi ini menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) untuk memeriksa dampak nilai tukar (KURS) pada perluasan Asuransi Syariah di Indonesia. Data sekunder dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara 2018 dan 2023 digunakan. Analisis Fungsi Respon Impulse (IRF) dan Dekomposisi Variance (VD) untuk melihat dinamika dan kontribusi variabel untuk perubahan sistem mendukung model VECM, yang digunakan untuk memastikan hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara dua variabel. Menurut temuan penelitian, KURS memiliki dampak jangka panjang yang positif dan signifikan pada Asuransi Syariah tetapi tidak ada dampak jangka pendek yang terlihat. Ini menyiratkan bahwa sementara stabilitas nilai tukar sangat penting untuk mempromosikan pertumbuhan aset dan kepercayaan investor di sektor keuangan Islam, fluktuasi nilai tukar tidak langsung berdampak pada kinerja Asuransi Syariah. Menurut analisis IRF dan VD, pengaruh KURS bersifat sementara dan terbatas, sedangkan faktor industri internal memiliki dampak yang lebih besar pada Asuransi Syariah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa stabilitas nilai tukar memainkan peran penting dalam memperkuat pertumbuhan sektor asuransi Syariah Indonesia, meskipun ketahanan industri terutama tergantung pada kekuatan internal dan kebijakan investasi Syariah yang berkelanjutan.
PENGATURAN PEMANFAATAN ECO ENZYME DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK : PERSPEKTIF UU PENGELOLAAN SAMPAH Ni Putu Maharani; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8ryckb55

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kesesuaian pengaturan mengenai pengelolaan sampah organik, kualifikasi ekoenzim dalam UU No. 18 Tahun 2008 serta urgensi penguatan regulasi dalam mendukung pemanfaatan ekoenzim sebagai strategi pengelolaan sampah organik berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip ekoenzim telah sejalan dengan asas pengurangan dan pemanfaatan kembali dalam UU No. 18 Tahun 2008. Dalam konteks tersebut, eco enzyme menjadi inovasi alternatif yang dikembangkan oleh masyarakat untuk mengolah sampah organik melalui fermentasi limbah sayur dan buah dengan gula dan air selama 90 hari. Cairan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair, pengurai limbah, dan pembersih alami, serta telah terbukti mengurangi kuantitas sampah organik rumah tangga secara nyata. Namun belum terdapat pengaturan eksplisit yang mendukung integrasi ekoenzim dalam kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan dukungan kelembagaan agar ekoenzim dapat dijadikan bagian dari strategi pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat.
STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) BERBASIS MULTI AKAD DI INDONESIA Aqila Azza Fauzia; Siti Alfia Ayu Rohmayanti
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/b81h1619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berbasis multi akad di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan eksploratif dengan menggabungkan analisis fiqh muamalah serta analisis isi terhadap data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dan dokumen regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur CWLS yang berlaku saat ini masih sederhana karena bergantung pada satu instrumen investasi, sehingga membatasi potensi ekonomi jangka panjang dan fleksibilitas pengelolaan dana. Integrasi kerangka multi akad yang memadukan akad Wakalah, Mudharabah atau Musyarakah, dan Ijarah dapat meningkatkan fleksibilitas, profitabilitas, dan dampak sosial CWLS. Melalui pendekatan ini, CWLS dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana distribusi sosial tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang produktif. Selain itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas Nazhir, dan inovasi digital melalui fintech serta teknologi blockchain menjadi aspek penting untuk mendukung transformasi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model CWLS berbasis multi akad yang didukung tata kelola yang kuat dan sistem digital yang andal memiliki potensi besar untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif di Indonesia, memperluas inklusi keuangan sosial Islam, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah.
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI Michael Josua Surbakti; I Ketut Suardita
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8t6dzw74

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menggali ketentuan regulasi yang ada serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2023 memberikan peluang bagi TNI dan Polri untuk mengisi jabatan ASN tertentu di instansi pusat. Namun, terdapat potensi ketidakselarasan dengan ketentuan dalam UU TNI dan UU Polri yang dapat menimbulkan tantangan dalam harmonisasi regulasi, terutama terkait prinsip profesionalisme dan netralitas aparatur negara. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta untuk memastikan optimalisasi peran TNI dan Polri dalam birokrasi tanpa mengurangi fungsi utama ASN sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGENDALIAN RISIKO DAN MITIGASI BENCANA DI SEKOLAH Rahmi Aulia Adha
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/e64et667

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam pengendalian risiko dan mitigasi bencana di sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen relevan yang terkait dengan manajemen risiko dan kepemimpinan sekolah. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan peran strategis dalam berbagai aspek, termasuk penyusunan kebijakan keselamatan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan pelatihan dan simulasi bencana, koordinasi dengan lembaga eksternal, serta evaluasi berkelanjutan terhadap potensi risiko di lingkungan sekolah. Selain itu, kepala sekolah menjalankan fungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, inovator, motivator, supervisor, dan pemimpin yang secara langsung memengaruhi efektivitas sistem kesiapsiagaan sekolah. Kesimpulannya, kepemimpinan kepala sekolah yang tanggap, visioner, dan kolaboratif sangat menentukan keberhasilan pengendalian risiko dan mitigasi bencana, serta berkontribusi pada terciptanya sekolah yang aman dan siap menghadapi situasi darurat.