cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
Published by PT. MEDIA AKADEMIK PUBLISHER
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,732 Documents
 241   242   243   244   245 
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)  SURABAYA Riska Setianingsih; Nur Aini; Uswatun Hasanah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/21ycjk20

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara konsumen dan Bank Tabungan Negara (BTN), dengan tujuan untuk mengetahui substansi perjanjian serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara formal perjanjian KPR BTN telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun secara substantif masih ditemukan beberapa klausul yang belum mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan bagi debitur, terutama terkait transparansi informasi, perubahan suku bunga, serta kedudukan para pihak dalam perjanjian yang bersifat baku. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dalam pelaksanaan perjanjian agar hubungan hukum antara bank dan konsumen tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat.
PROSEDUR PENERIMAAN BERKAS PERKARA PRA PENUNTUTAN DI SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN Matahari Zaman; Andre Kurniawan Ardiansah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zjjdvm54

Abstract

Tahap prapenuntutan merupakan fase krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana Kejaksaan, bertindak sebagai dominus litis (pengendali penuntutan), bertanggung jawab memastikan kelengkapan syarat formil dan materil berkas perkara sebelum diajukan ke persidangan. Kajian ini berfokus pada analisis prosedur yang diterapkan di Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan, yang merefleksikan penerjemahan regulasi nasional, seperti KUHAP, ke dalam praktik sehari-hari di daerah. Secara normatif, prosedur mengikuti alur baku: Penerimaan dan Registrasi (fisik dan elektronik), dilanjutkan dengan Penunjukan JPU dan penerbitan P-16. Tahap paling substansial adalah Penelitian Formil dan Materil oleh JPU, yang melibatkan penilaian hukum terhadap kecukupan alat bukti. Hasil penelitian ini menentukan apakah JPU akan mengeluarkan surat P-19 (Petunjuk untuk melengkapi berkas) yang wajib ditindaklanjuti penyidik, atau surat P-21 (Pernyataan Berkas Lengkap) yang menandai dimulainya Tahap II. Meskipun prosedur normatif telah terstruktur, implementasi di Seksi Pidum Kejari Lamongan menghadapi sejumlah tantangan faktual. Kendala paling krusial adalah masalah Komunikasi dan Koordinasi Institusional saat pengembalian berkas (P-19). Perbedaan interpretasi antara JPU yang berorientasi pada standar pembuktian di pengadilan dan penyidik mengenai kecukupan alat bukti seringkali memicu bolak-balik berkas (herziening) yang memakan waktu. Tantangan lain meliputi Beban Kerja dan Time Management JPU yang signifikan serta Kualitas Berkas Awal dari Penyidik yang seringkali memaksa JPU mengeluarkan P-19. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa prosedur penerimaan berkas prapenuntutan yang dijalankan oleh Pidum Kejari Lamongan sejalan dengan semangat KUHAP dalam menciptakan kepastian hukum; namun, kendala praktis terutama koordinasi institusional membutuhkan upaya perbaikan.
PENGARUH JASA KONSULTAN PAJAK TERHADAP PENYUSUNAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK Bismillah Ghaza Juniar; Yumna Fahira
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/htek6c96

Abstract

Penyusunan SPT Tahunan merupakan kewajiban administrasi perpajakan yang membutuhkan ketelitian, pemahaman regulasi, dan kemampuan teknis yang memadai. Kompleksitas peraturan serta dinamika kebijakan pajak mendorong banyak wajib pajak untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak sebagai bentuk pendampingan profesional. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan jasa konsultan pajak terhadap kualitas penyusunan SPT Tahunan berdasarkan telaah sepuluh penelitian terdahulu. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa keberadaan konsultan pajak berperan penting dalam meningkatkan akurasi pelaporan, memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, serta meminimalkan risiko kesalahan pengisian data. Konsultan pajak juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendampingan prosedural, kontrol dokumen, dan penyampaian informasi yang relevan terkait batas waktu maupun perubahan regulasi. Efektivitas dan efisiensi proses penyusunan SPT meningkat karena konsultan mampu mengelola dokumen secara sistematis serta menyediakan verifikasi yang komprehensif terhadap data keuangan. Kajian ini menegaskan bahwa jasa konsultan pajak memiliki pengaruh yang konsisten dan positif terhadap keberhasilan pelaporan SPT Tahunan, sehingga keberadaannya menjadi faktor strategis dalam mendukung kualitas kepatuhan perpajakan di Indonesia.
PENGATURAN TITIK BERAT KERUGIAN DALAM PERKARA KONEKSITAS Ni Made Ayu Trisna Angreni; Diah Ratna Sari Hariyanto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bb5xt996

Abstract

Peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perkara koneksitas terjadi ketika tindak pidana melibatkan pelaku dari dua lingkungan peradilan, yakni sipil dan militer. Secara prinsip, Peradilan Umum berfungsi sebagai pengadilan utama (primary resort of court/primus interpares) yang berwenang mengadili perkara tersebut. Namun, jika titik berat kerugian akibat tindak pidana lebih dominan pada kepentingan militer, maka kewenangan absolut berpindah kepada peradilan militer untuk mengadili perkara tersebut. Dalam praktiknya, belum ada aturan hukum yang secara jelas menetapkan parameter atau kriteria objektif tentang bagaimana menentukan titik berat kerugian tersebut. Kekosongan aturan ini menimbulkan potensi perbedaan pendapat dan konflik kepentingan antara Kejaksaan dan Oditurat militer yang cenderung egosentris terhadap lembaganya masing-masing. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus, menemukan bahwa pengaturan parameter titik berat kerugian ini harus diakomodasi secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar proses hukum dalam menentukan kewenangan absolut di perkara koneksitas dapat berjalan dengan transparan, adil, dan konsisten. Parameter obyektif yang dapat dijadikan dasar adalah biaya nyata yang dikeluarkan atau biaya perbaikan atas dampak tindak pidana yang dapat dihitung secara konkret. Penilaian ini akan memberikan kepastian hukum serta menghindari perbedaan tafsir dan sengketa kewenangan dalam penanganan perkara koneksitas. Dengan demikian, penentuan kewenangan absolut pengadilan didasarkan pada titik berat kerugian yang terukur dan dilindungi secara hukum, guna mendukung efektivitas proses peradilan yang adil dan cepat.
PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP NASIONAL INDONESIA DAN JEPANG Iqmal Arief; Albani Imam Firdaus; Tri Agung Bagaskara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/d28z9w34

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, dengan Penal Code of Japan (Act No. 45 of 1907), guna memahami persamaan dan perbedaan norma hukum yang berlaku di kedua negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun Indonesia dan Jepang sama-sama menganut sistem hukum civil law, keduanya memiliki karakteristik budaya, pendekatan hukum, dan pemidanaan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-komparatif, dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana konsep normatif tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Jepang, serta apa saja perbedaan dan persamaan pengaturan tindak pidana perkosaan di kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menekankan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam definisi perkosaan serta membuka kemungkinan pelaku dan korban dari semua jenis kelamin. Namun demikian, Jepang secara eksplisit mengatur kondisi korban yang tidak sadar dan menggunakan pendekatan rehabilitatif dalam pemidanaan, sedangkan Indonesia masih terbatas pada pidana penjara dan denda.
ANALISIS PENGELOLAAN KAS SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANCARAN ARUS KEUANGAN PADA UMKM Nia Ananda Rahma Wati; Laras Vigna Radiata; Sri Rahayuningsih
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/y5spv717

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya penjual sayur di sektor informal, adalah pilar penting perekonomian Indonesia, namun sering menghadapi hambatan utama dalam pengelolaan keuangan yang belum optimal. Pencatatan yang sederhana, sebatas kas masuk dan keluar, serta pencampuran keuangan pribadi dan usaha menjadi masalah umum yang menyulitkan penilaian kinerja dan pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks usaha dengan pergerakan kas harian yang cepat, Analisis Pengelolaan Kas sangat krusial untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik pengelolaan kas yang telah berjalan, menganalisis efektivitasnya, dan merumuskan rekomendasi praktis untuk menjamin arus keuangan yang sehat dan stabil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan suatu keadaan tanpa manipulasi. Objek penelitian adalah UMKM penjual sayur di Pasar Semolowaru. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha dan studi dokumen/literatur. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelaporan keuangan standar, tersitanya waktu untuk operasional, dan seringnya terjadi pencampuran uang pribadi dan usaha (commingling of funds). Sebagai solusi, direkomendasikan penjadwalan waktu khusus untuk rekapitulasi, pendisiplinan dalam memisahkan fisik uang usaha dan pribadi, serta penggunaan template pencatatan sederhana yang mengakomodasi lump sum pengeluaran kecil dan Biaya Kerugian Stok/Penyusutan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang baik sangat berpengaruh positif terhadap pengusaha UMKM dan membantu mereka terbiasa dengan pencatatan saat usaha berkembang lebih besar.
AKIBAT HUKUM SERTIFIKAT GANDA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK MILIK TANAH Wiwik; Defi Purnama Wati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/kq3nm070

Abstract

Sertifikat ganda merupakan fenomena yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum sertifikat ganda terhadap kepastian hukum dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi hak milik tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ganda menimbulkan akibat hukum yang serius dalam beberapa dimensi: pertama, menghancurkan prinsip kepastian hukum objektif karena menciptakan dokumen resmi negara yang saling bertentangan atas objek yang sama, bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997; kedua, menimbulkan ketidakpastian hukum subjektif bagi pemegang sertifikat yang beritikad baik; ketiga, melanggar asas contradictoire delimitatie. Perlindungan hukum bagi pemegang hak terdiri dari perlindungan preventif melalui mekanisme pengumuman (Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997) dan rechtsverwerking (Pasal 32 ayat 2), serta perlindungan represif melalui Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 yang mengatur mediasi sebagai mekanisme penyelesaian dengan efektivitas hingga 70% dalam kasus sederhana, meskipun kurang efektif untuk pihak yang lemah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO Siti Rahayu Ramadhani; Yufa Verlita
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1fa3re64

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat serta solusi dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana formal berdasarkan prinsip restorative justice, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks kelembagaan, kejaksaan memegang peran strategis dalam pelaksanaan diversi, terutama pada tahap penuntutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dengan jaksa fungsional serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama pelaksanaan diversi meliputi keterbatasan norma hukum, kurangnya harmonisasi antarperaturan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice yang sering kali mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai. Restorative justice sendiri merupakan paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Solusi yang direkomendasikan mencakup harmonisasi regulasi, pelibatan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan diversi dan mewujudkan perlindungan hukum yang lebih berkeadilan bagi anak.
EVALUASI PENGUKURAN APLIKASI SIPEDE (SISTEM INFORMASI PERSURATAN DAN DISPOSISI ELEKTRONIK) TERHADAP KUALITAS LAYANAN INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK ITIL VERSI 3 PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG Dian Yunita Situmorang; Tata Sutabri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/pt6yyk49

Abstract

Abstrak B indoPerkembangan teknologi informasi mendorong organisasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas layanan melalui proses digitalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi pada Aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) di Kejaksaan Negeri Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan framework ITIL versi 3 pada Aplikasi SIPEDE mampu mendukung pengelolaan layanan informasi yang lebih efektif melalui tahapan Service Management Lifecycle, yang meliputi strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, operasi layanan, dan pemantauan layanan. Implementasi siklus layanan ini membantu memastikan bahwa pengelolaan surat-menyurat dan disposisi elektronik berjalan lebih terstruktur, responsif, dan sesuai kebutuhan organisasi.Dengan demikian, penggunaan framework ITIL Versi 3 terbukti dapat membantu Kejaksaan Negeri Palembang dalam meningkatkan kualitas layanan informasi, terutama dalam hal kecepatan pemrosesan surat, akurasi disposisi, serta kemudahan akses informasi melalui aplikasi SIPEDE sehingga sistem SIPEDE secara praktis telah mengubah alur kerja manual yang sebelumnya memakan waktu menjadi proses digital yang lebih hemat waktu dan tenaga
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL Ni Ketut Yenny Wulandari; I Gede PerdanaYoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/prtxj208

Abstract

Industri kecantikan di Indonesia mengalami lonjakan minat masyarakat terhadap layanan klinik kecantikan. Akan tetapi, perkembangan ini turut memicu bertambahnya jumlah klinik kecantikan ilegal yang menggunakan produk tanpa izin edar resmi dan tidak mengikuti standar pelayanan medis, sehingga membahayakan keselamatan konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terkena dampak produk dari klinik tidak berlisensi tersebut dan menganalisis tindakan pencegahan dan hukuman yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan hukum normatif menjadi metode dalam studi ini, yang mengedepankan kajian terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa meskipun UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, dan peraturan terkait lainnya sudah memberikan kerangka hukum yang memadai, namun penegakan hukum terhadap keduanya masih belum memadai. Pelaku usaha mungkin menghadapi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran konsumen sangat penting untuk mengubah perlindungan hukum dari sekedar ideal menjadi pengalaman hidup bagi masyarakat.

Page 243 of 274 | Total Record : 2732

 241   242   243   244   245 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni Vol. 3 No. 5 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret Vol. 3 No. 2 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November Vol. 2 No. 10 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober Vol. 2 No. 9 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September Vol. 2 No. 8 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus Vol. 2 No. 7 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli Vol. 2 No. 6 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret Vol. 2 No. 2 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari Vol. 1 No. 1 (2023): JURNAL MEDIA AKADEMIK More Issue