Jurnal Multidisiplin Indonesia
Journal Multidisiplin Indonesia is an national /scientific journal, double-blind peer-reviewed, open acces journal published monthly by CV Riviera Publishing. Journal Multidisiplin Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of social sciences, ranging from Management, Education, Economics, Culture, Law and Sains that belong to the social context
Articles
605 Documents
<![CDATA[Perancangan System Aplikasi Continuous Improvement Pt. Meira Manufacturing Indonesia Dengan Menggunakan Visual Basic.Net ]]>
<![CDATA[Makhfuddin, Makhfuddin]]>;
<![CDATA[Widodo, Widodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 10 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i10.570
<![CDATA[Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat sehingga memberikan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan maupun industri. Pada era digital saat ini dokemen jarang di simpan dalam bentuk kertas yang tersimpan dalam lemari yang tersusun rapi di sudut ruangan, namun data-data tersebut disimpan dalam kumpulan file, table atau arsip yang saling terhubung yang disimpan dalam media elektronik, di era digital ini kita mengenal dengan database salah satunya seperti phpMyAdmin. Database tersebut membutuhkan tool, tool tersebut adalah bahasa pemprograman, salah satunya Visual Studio 2010 (VB.Net). Dengan kasus tersebut penulis bertujuan untuk merancang System Aplikasi Continuous Improvement di PT. Meira Manufacturing Indonesia, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang memiliki hubungan dengan yang diteliti. Sistem ini dibuat menggunakan Visual Studio 2010 (VB.Net) dan database yang digunakan adalah phpMyAdmin. Hasil dari sistem aplikasi ini untuk mempermudah dan meningkatkan karyawan dalam mengajukan improvement perusahaan.]]>
<![CDATA[Potensi Ekspor Produk Arang Briket Dalam Menembus Pasar Internasional ]]>
<![CDATA[Loekmono, Bhagaskara]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i9.571
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi produk arang briket dalam pasar internasional dan membantu UMKM Arang Tunas Mulya Ciputat dalam melakukan ekspor produk mereka. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan analisis Porter’s Five Factors, PESTLE, dan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu UMKM Arang Tunas Mulya Ciputat dalam meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis ke pasar internasional.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer to Peer Lending Dalam Sistem Lembaga Keuangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tanri, Mark]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i9.572
<![CDATA[Minat Peer to Peer Lending semakin meningkat di Indonesia khususnya bagi pemberi pinjaman. Namun fenomena tersebut tidak membuat pemerintah bisa mengakomodir kepastian hukum bagi pemberi pinjaman. Berdasarkan kasus tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimana Peer to Peer Lending diatur dan diterapkan dalam Sistem Lembaga Keuangan di Indonesia? Dan Bagaimana cara mencapai kepastian hukum khususnya bagi kreditur terkait dengan transaksi Peer to Peer Lending pada Sistem Keuangan di Indonesia? Teori kepastian hukum yang digunakan adalah Teori Utrecht dan Teori Perjanjian Hutang oleh R. Subekti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada mengenai peer-to-peer lending di Indonesia masih belum cukup memberikan kepastian hukum kepada Pemberi Pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan P2P Lending dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia lebih banyak mengatur kepastian hukum hanya bagi debitur dan bertentangan dengan pihak pemberi pinjaman. Kemudian diperlukan penambahan peraturan baru untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi pinjaman seperti jaminan dan alternatif lainnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta ]]>
<![CDATA[Kalista Hikmasari, Inge]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i9.573
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi membuat publikasi lagu berhak cipta menjadi lebih mudah, sehingga juga dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta lagu terkait publikasi karya mereka tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan permasalahannya adalah bagaimana peraturan dan akibat hukum yang berlaku terhadap pemegang hak cipta apabila lagu berhak ciptanya dipublikasikan secara tidak sah? Dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak cipta atas publikasi yang tidak sah? Teori yang digunakan adalah Teori Akibat Hukum Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk pendekatan penelitian, Pendekatan Statuta, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitik, Pendekatan Kasus dan cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi hukum positif, jurnal dan sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah penafsiran hukum gramatikal, analisis sistematik, dan metode konstruksi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pemerintah belum merinci secara lengkap tata cara pendaftaran ciptaan. Keadaan ini mempunyai implikasi hukum bagi pemegang hak cipta, yang berpotensi mempengaruhi hak eksklusif yang diberikan kepada mereka berdasarkan undang-undang hak cipta. Pemerintah berupaya melindungi hak eksklusif pemegang hak cipta dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021, yang bertujuan untuk menjaga hak ekonomi dan/atau moral yang timbul dari karya kreatifnya. Publikasi lagu secara komersial diperbolehkan sepanjang dilakukan pembayaran royalti kepada pencipta lagu tersebut sebagai bentuk pengakuan atas karya kreatifnya.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham Dengan Metode Circular Resolution Dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Rahman Putri, Inzafani]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i9.574
<![CDATA[Pasal 91 UUPT, bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Hal ini juga harus memperhatikan Pasal 105 ayat (1) UUPT. Penyelenggaraan RUPS dengan metode Keputusan Sirkular juga dapat memicu permasalahan hukum apabila direksi yang bersangkutan tidak diberitahu terlebih dahulu, sehingga menimbulkan kurang kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder belaka, dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang diambil dari sesuatu hal. bersifat umum yang terbukti ditujukan kepada sesuatu yang khusus mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu atau mengenai gejala-gejala hukum yang ada dan peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Teori yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori organ dari Van Otto. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan oleh pemegang saham dengan metode Circular Resolusi dalam penggantian direksi suatu perseroan terbatas menjadi bermasalah apabila penggantian direksi tersebut tidak diketahui oleh direksi. Bahwa seluruh pemegang saham harus dengan suara bulat menyetujui dan menandatangani Keputusan Sirkuler RUPS tanpa kecuali. Artinya, tidak adanya pemegang saham yang menolak merupakan syarat mutlak sahnya keputusan di luar RUPS. Jika ada satu pemegang saham saja yang tidak setuju, maka RUPS Sirkuler menjadi tidak sah. Undang-undang Perseroan Terbatas tahun 2007 secara teknis tidak memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan direksi, sehingga masih terjadi konflik internal dalam perusahaan mengenai pengangkatan direksi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum keputusan rapat umum pemegang saham terkait Keputusan Sirkuler dalam rangka penggantian direksi suatu perseroan terbatas, yaitu sahnya pemberhentian direksi melalui Keputusan Sirkuler ditentukan oleh 2 (dua) hal penting. Pertama, kepada anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan terlebih dahulu mengenai rencana pemberhentiannya. Kedua, anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentiannya. Pemberian kesempatan yang layak kepada direksi untuk memberikan jawaban atas persetujuan atau pembelaannya adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 ayat (3) UUPT. Saran penulis, agar peraturan perundang-undangan mengenai Keputusan Sirkuler/Keputusan Sirkuler perlu diperjelas dan Pemerintah hendaknya memperbaharui peraturan perundang-undangan dalam UUPT dengan memperjelas bahwa mengenai pelaksanaan Keputusan Sirkuler diperlukan undang-undang yang komprehensif agar kepastian hukum dalam pelaksanaannya dapat terjamin.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pesawat Sipil Asing Diwilayah Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Dwiyanto, Erwin]]>;
<![CDATA[Lina Sinaulan, Ramlani]]>;
<![CDATA[Adianto Mau, Hedwig]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i9.576
<![CDATA[Ruang udara nasional merupakan salah satu sumber daya alam yang terdapat di udara, dan sekaligus merupakan wilayah nasional sebagai wadah atau ruang/media, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat dan yuridiksinya. Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI, sesuai dengan ketentuan dalam konvensi Chicago 1944 Tentang Penerbangan Sipil Indonesia. Pelanggaran kedaulatan udara terjadi karena, kurangnya jumlah radar milik TNI AU dibawah Kohanudnas dalam melindungi wilayah udara Indonesia, dan tugas berat Kementerian Luar Negeri untuk membangun kepercayaan negara tetangga ditengah dinamika konflik teritorial Laut China Selatan apabila pemerintah menetapkan ADIZ Indonesia. Penegakan kedaulatan atas wilayah ruang udara nasional, antara lain penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara kedaulatan Indonesia dan pelanggaran terhadap kawasan udara terlarang, baik kawasan udara nasional maupun asing, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Hasil yang dapat ditarik benang merah dalam penulisan ini menunjukan bahwa ada celah dan kekosongan hukum dalam penetapan denda sanksi administratif, dan sanksi pidana. Sehingga penegakan hukum untuk sanksi pidana dan administratif bagi pesawat sipil asing yang masuk ke Indonesia harus dilaksanakan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan konvensi Chicago 1944.]]>
<![CDATA[Pengaruh Profesionalisme Dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Mutu Pendidikan Sma Di Kecamatan Doloksanggul ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Ramot]]>;
<![CDATA[Samosir, Lustani]]>;
<![CDATA[Marbun, Rencan C]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 10 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i10.577
<![CDATA[Mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral pendidikan nasional selain isu-isu pemerataan, relevansi, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan oleh sekolah dibutuhkan input dan proses pendidikan yang saling berhubungan di mana input dan proses harus selalu mengacu pada hasil output yaitu menciptakan mutu pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nnasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan adalah rendahnya kualitas tenaga pengajar, guru belum memiliki profesionalisme yang memadai, dan memiliki disiplin kerja yang rendah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) besar pengaruh profesionalisme guru secara prasial terhadap mutu pendidikan SMA di Kecamatan Doloksanggul; 2) besar pengaruh disiplin kerja guru secara parsial terhadap mutu pendidikan SMA di Kecamatan Doloksanggul; 3) besar pengaruh profesionalisme dan disiplin kerja guru secara bersama-sama terhadap mutu pendidikan SMA di Kecamatan Doloksanggul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi dari penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Doloksanggul dengan sampel sebanyak 233 orang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara profesionalisme guru dan mutu pendidikan SMA Negeri di Kecamatan Doloksanggul yang dibuktikan dengan nilai dari hasil uji t menunjukkan thitung sebesar 2.540 > ttabel sebesar 1.527 dan nilai sig. 0.012 < 0.05, dan juga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara disiplin kerja guru dan mutu pendidikan SMA Negeri di Kecamatan Doloksanggul di mana hasil uji thitung sebesar 10.519 > ttabel 1.527 dan Sig. 0.000 < 0.05, demikian juga terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama anatara profesionalisme dan disiplin kerja guru terhadap mutu pendidikan yang dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 146.406 > Ftabel sebesar 3.035 dengan nilai sig. 0.000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel mutu pendidikan.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi ]]>
<![CDATA[Rahmi Febriani, Nur]]>;
<![CDATA[Martien, Dhoni]]>;
<![CDATA[Martanti, Yurisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 10 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i10.578
<![CDATA[Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun dalam praktiknya, dalam perjanjian penanaman modal, perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas bagi penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formal karena adanya wanprestasi oleh salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak memenuhi syarat formal akibat wanprestasi? Dan apa dampak dan akibat hukum dari perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing jika salah satu pihak wanprestasi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori akibat hukum menurut Soeroso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah hukum positif, buku literatur, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum yang sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formal karena wanprestasi yaitu tidak diperolehnya kepastian hukum karena perubahan status menjadi penanaman modal asing. perseroan terbatas dianggap tidak pernah terjadi dan masing-masing pihak dikembalikan kepada keadaan semula. semula sebelum terjadi perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing, sehingga perseroan terbatas tersebut tetap berstatus sebagai perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri. Dampak dan akibat hukum perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing apabila salah satu pihak yang wanprestasi yaitu perseroan terbatas penanaman modal asing tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sebagai subjek hukum. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perubahan pada perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yang terdiri atas syarat sebab tertentu dan syarat sebab halal karena untuk gagal bayar (default) di pihak investor.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia ]]>
<![CDATA[Shindyani Halim, Risha]]>;
<![CDATA[Yanuar Chandra, Tofik]]>;
<![CDATA[Adianto Mau, Hedwig]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i9.580
<![CDATA[Ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. Namun dalam prakteknya masih terjadi malpraktek akibat kelalaian tenaga medis, yang mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien dan dalam praktek peradilan, korban belum memperoleh hak restitusi. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kelalaian medis di Indonesia? Serta bagaimana penegakan hukum terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kelalaian medis di Indonesia? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Restorative Justice menurut Liebmann. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kelalaian medis di Indonesia yaitu masih tergantung pada upaya hukum Jaksa Penuntut Umum, selain itu jika pelaku tidak mampu atau enggan memberikan restitusi, maka korban tidak mendapatkan ganti rugi apapun. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengaturan khusus mengenai restitusi maupun kompensasi bagi korban tindak pidana kelalaian medis, dimana pengaturannya masih menginduk pada KUHAP, KUHP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maupun perubahannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU PSK) yang masih terdapat kelemahan sepereti pada KUHAP hanya terbatas pada ganti rugi atas kerugain materiil, dalam KUHP pemberiannya tergantung pada putusan bagi terdakwa, serta dalam UU PSK kompensasi hanya diberikan pada korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme. Penegakan hukum terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kelalaian medis belum mampu terealisasi dengan baik, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kewajiban restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana di bidang medis yang diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-perundangan. Sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana kelalaian medis, keberadaan korban belum menjadi hal-hal yang dipertimbangkan, dalam hal ini penegakan hukum lebih berorientasi pada pemberian sanksi bagi pelaku dan belum berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.]]>
<![CDATA[Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas ]]>
<![CDATA[Ise Tumangger, Aiso]]>
<![CDATA[ Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jmi.v2i9.581
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek ekonomi dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 yang melarang impor barang tertentu, terutama terkait bisnis jual beli barang bekas impor di Pasar Induk Gedebage, Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, melibatkan wawancara dengan para pelaku bisnis serta penelitian dokumen terkait kebijakan dan dampaknya. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa regulasi tersebut berdampak negatif terhadap operasi bisnis di pasar tersebut, mengakibatkan penutupan pasar dan hilangnya pendapatan bagi para pengusaha. Namun, penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi beberapa strategi adaptasi yang dapat diambil, seperti mengalihkan perhatian pada barang bekas produksi lokal, memperluas penjualan melalui platform online, dan menjalin kerja sama dengan produsen lokal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu meredam dampak negatif dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pelaku bisnis serta pemerintah dalam upaya mempromosikan pertumbuhan industri fashion lokal di Indonesia.]]>
