cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 3   4   5   6   7 
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia Syavira Dwi Puspasari; Yudhia Ismail; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.94

Abstract

Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 saat ini, seluruh negara termasuk Indonesia mencari banyak upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan jika masyarakat sudah memberikan data pribadi pengguna. Namun, aplikasi PeduliLindungi ini perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan data pribadi dalam aplikasi PeduliLindungi ini telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia, serta tanggung jawab yang didapatkan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP Mamu, Karlin Z; Hasan, Yeti S
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.108

Abstract

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Bentuk kekerasan yang terdapat dalam KUHP tersebut termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang dengan cara melakukan kekerasan fisik yang dilakukan di tempat di mana dapat diketahui atau dapat dilihat secara kasat mata oleh publik. Pasal 170 KUHP dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan jaminan perlindungan terhadap korban akibat pengeroyokan yang dilakukan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama di tempat umum. Namun Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci, hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menimbulkan kerugian materil, menganiaya orang lain, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan sistem pemidanaan terhadap kasus pengeroyokan selama ini belum efektif.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP SENGKETA DIBIDANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN Muhammad Ilham Rizkq; Kristina Sulatri; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.83

Abstract

Dalam setiap peraturan selalu mempunyai faktor-faktornya, baik faktor pendukung keberhasilan suatu produk hukum tersebut dibuat atau faktor penghambat. Jurnal ini dibuat karena adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masuk ke pengadilan wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu, namun dalam hal ini penulis memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi terhadap sengketa dibidang perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam efektivitas ini Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2021 menerima perkara masuk sebanyak 3.170 perkara yang terdiri atas 1.985 perkara gugatan dan 1185 perkara permohonan dari keseluruhan kasus perceraian hanya 201 perkara yang berhasil dimediasi terdiri dari 122 perkara cerai talak dan 79 cerai gugat. Jadi dalam perkara gugatan sengketa di bidang perkawinan saja perkara yang tidak dimediasi adalah 2.983 perkara, jadi bisa dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan belum efektif. Dalam hal ini penulis memberikan rumusan masalah adalah apa yang menjadi faktor berhasil dan apa faktor penghambat terjadinya mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan
POLITIK HUKUM NIKAH DINI SEBAGAI PENEROBOSAN HUKUM PERKAWINAN Ronny Winarno; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.8

Abstract

Secara normatif Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menentukan batasan usia diizinkan kawin yaitu pihak pria berusia 19 Tahun dan pihak wanita berusia 16 Tahun. Jika usia kawin tidak sesuai ketentuan ini (masih dini) harus ada dispensasi perkawinan dari Pengadilan, sebab hal ini merupakan penyimpangan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Penyimpangan ini dianggap merupakan politik hukum nikah dini, karena bisa menimbulkan penerobosan hukum perkawinan yang bisa berdampak terjadinya nikah dini dalam bentuk perkawinan siri. Nikah dini inilah yang memerlukan perlin-dungan hukum terkait legalitas nikah dini sejalan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.Kata Kunci :Politik Hukum, Nikah Dini, Penerobosan Hukum Perkawinan.
Tinjauan Hukum Pengadaan Lahan Untuk Industri Pertambangan Mineral Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.107

Abstract

Penelitian pengadaan lahan untuk industri pertambangan adalah suatu masalah khusus yang tidak cukup disediakan oleh tanah hak milik. Penelitian ini, penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara seksama. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat autoritatif : berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum seperti : buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.Pengadaan lahan untuk pembangunan berupa pencabutan, pembebasan dan pelepasan hak-hak atas tanah baik oleh pemerintah untuk pembangunan berbagai proyek pemerintah maupun untuk pembangunan kepentingan umum oleh swasta. Pemerintah melaksanakan pembebasan, untuk proyek pemerintah atau proyek fasilitas umum seperti kantor pemerintah, jalan raya, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan sebagainya. Tujuan pembebasan tanah oleh pihak swasta dipergunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum yang bersifat komersil misalnya, pembangunan perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, pembangunan jalan bebas hambatan dan pembangunan pertambangan.Berdasar UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum, salah satunya adalah penyediaan lahan pertambangan. Dasar hukum Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2004, UU Kehutanan, memperkenankan hutan produksi dan hutan lindung. Tata caranya, diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 64/kpts/DJ/1/1978 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969. K/05/M. PE/1989; 429/Kpts-11/1989. Serta Keputusan Menteri Kehutanan No. 55/Kpts-II/1994 Jo. KMK No. 56/Kpts-II/1994; Jo KMK No. 41/Kpts-II/1994; KMK No. 614/Kpts-II/1997 Jo KMK dan Perkebunan No. 720/Kpts-II/1998
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PERUSAHAAN (SEBUAH STUDI PASAL 5 PERMENNAKER RI NOMOR 28 TAHUN 2014) Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.73

Abstract

Peran dan kedudukan Tenaga kerja sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional sangat besar dan meningkat dengan berbagai resiko, tanggung jawab dan tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Contoh studi di PT. Bakti Jaya Abadi yang merupakan perusahaan yang memanfaatkan pekerja/buruh, sehingga dalam pelaksanaan hubungan kerja masih mengalami hambatan dan kendala. Haln itu untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.Metode pendekatan saat penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penilitian memakai penelitian kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kasus atau studi kasus sehingga berpengaruh terhadap metode pengumpulan data yang akan digunakan. Simpulan hasil studi di PT. Bakti Jaya Abadi, telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, walaupun masih ditemui adanya kekurangan. Ada temuan adanya pekerja/buruh kurang memahami hak dan kewajiban dalam Peraturan Perusahaan dan perjajian Kerja bersama. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus dan peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama dengan benar.
Menjamin Hak Rakyat Atas Air Sebagai Parameter Hukum Kinerja Pasangan Terpilih Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 Ronny Winarno
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.99

Abstract

Negara menjamin hak rakyat atas air, karena air adalah refleksi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan sumber daya air mengutamakan kepentingan hak dasar masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih. Jaminan negara menentukan terpenuhinya nilai keadilan atas air. Isu hukumnya (1) negara menjamin hak rakyat atas air apakah sudah memenuhi nilai keadilan (2) apa saja parameter hukum menjamin hak rakyat atas air pada negara hukum yang bermartabat di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup jaminan hak rakyat atas air. Hasil penelitian, negara menjamin hak rakyat atas air berdasar penguasaan negara atas air. Namun kebijakan pengelolaan masih lemah, pelayanan lamban serta belum optimal nilai keadilannya. Sehingga parameter hukum yang menjamin hak rakyat atas air menjadi konsekwensi hukum dan kinerja utama pasangan terpilih Pilkada serentak Kota Pasuruan Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Kesimpulannya negara menjamin hak rakyat atas air merupakan keniscayaan yang memenuhi nilai keadilan, dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan penuh tanggung jawab dan memiliki parameter hukum sebagai negara hukum yang bermartabat.
TANGGUNG GUGAT OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN PERUSAHAAN INVESTASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADANYA INVESTASI ILEGAL YANG BERGERAK DI BIDANG PASAR MODAL Ronny Winarno; Muhammad Mashuri; Ad Putri Balqissiyah
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v3i1.39

Abstract

Pada masa globalisasi ekonomi yang menguat, banyak orang yang tergiur untuk melakukan kegiatan investasi karena tergiur dengan tawaran keuntungan besar yang diberikan. Ketidakpahaman masyarakat tentang cara berinvestasi membuat masyarakat rentan akan penipuan yang berkedok investasi. Investasi sendiri memiliki arti yaitu penanaman modal untuk proses produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.  Masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal dapat menuntut hak-haknya, salah satunya dengan ganti rugi, dengan membawa barang bukti bahwa mereka telah menjadi korban penipuan dari sebuah kegiatan investasi. Dalam menuntut adanya ganti rugi dengan dasar  Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut karena perusahaan investasi telah melakukan suatu kegiatan ilegal atau tidak sesuai dengan hukum serta adanya kerugian yang diderita korban. Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal tersebut juga harus dipenuhi oleh perusahaan yang telah melakukan hal tersebut. Perusahaan investasi haruslah memberikan hak-hak korban investasi ilegal yang berupa pemberian ganti rugi.Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Investasi Ilegal, dan Ganti Rugi
ANALISIS HUKUM PUTUSAN MK RI NO. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENCANTUMAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA IDENTITAS KEPENDUDUKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 Bambang Sudjito; Hidayatul Fitri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.13

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama yang diakui oleh negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Dilihat dari keadilan subtantif, putusan ini menjamin terhadap hak-hak para Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara serta mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminatif.  Kenyataan putusan ini menyisakan ketegangan-ketengangan, khususnya pada pemaknaan Agama dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi sama.Tulisan ini hendak membahas tentang relevansi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap pelayanan administrasi KTP-el dengan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 23 Tahun 2006 yang memberikan pengakuan hukum terhadap warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam administrasi KTP-el sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia untuk menjamin hak dan kewajiban warga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam administrasi kependudukan sebagai warga yang bermasyarakat dan bernegara. dan Memberikan perlindungan hukum terhadap Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga menumbuhkan persamaan didalam hukum dan pemerintahan.Kata Kunci : Analisis Hukum, Agama, Penghayat Kepercayaan, Keputusan Mahkamah Konstitusi.
KONSEP YURIDIS NEGARA DALAM MEMBERIKAN PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK KORBAN PADA SPPA Elis Ayu Mayang; Muhammad Mashuri; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.88

Abstract

Dalam hal preservasi hukum terhadap anak berdasarkan SPPA erat kaitannya oleh keadilan. Karena dalam penanganan perkaranya para penegak hukum dilarang menjadi penyebab anak tidak bisa berkembang, prilaku tidak terkontrol dan menjadi penyebab anak hilang minat dan keahlian dalam berbagai aspek. Dengan adanya hal tersebut negara harus memberikan jaminan keselamatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dan pandangan-pandangan mereka. Dalam Jurnal dengan jenis analisis Yuridis Normatif. Serta 2 sisi strategi UU yang menggunakan legislasi dan regulasi serta konsep yang menemukan pengertian, asas, konsep aturan yang konkrit dan tepat. Hasil yang dicapai dalam penulisan jurnal ini bahwa anak sebagai korban tindak pidana dalam hal menyatakan pendapatnya sesuai asas penghargaan terhadap pendapat anak telah menjadi upaya penuh Negara Republik Indonesia dalam melindungi kepentingan terbaik anak di persidangan maupun setelah menjalani proses persidangan.

Page 5 of 18 | Total Record : 179

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL More Issue