cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 14   15   16   17   18 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 7 AYAT (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM Habibillah, Kafi; Sulatri, Kristina; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.232

Abstract

Kredit macet mengacu pada ketidakmampuan debitur perorangan maupun perusahaan untuk membayar angsuran dan utang kepada pemberi pinjaman tepat waktu. Kondisi yang seperti ini bisa saja terjadi karena beberapa sebab. Salah satu sebab itu misalnya terjadi bencana alam yang mengganggu kegiatan bisnis nasabah. Bencana alam sebagai peristiwa overmacht mempunyai akibat hukum bahwa kreditur tidak dapat menuntut prestasi. Debitur tidak lagi dinyatakan lalai dan tidak lagi diwajibkan membayar ganti rugi. Kreditur tidak dapat menuntut pemutusan perjanjian bersama dan kewajiban dianggap batal demi hukum. Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 mengatur mengenai restrukturisasi kredit macet akibat bencana alam dengan memberikan fasilitas tambahan yang diharapkan dapat membantu debitur dalam membangun kembali dan mengembangkan usahanya serta mampu melunasi kredit bermasalah sebelumnya
PERAN CAMAT DALAM KOORDINASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 225 AYAT (1) HURUF d UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: (Studi Kantor Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) Fatah, Abdul; Ismail, Yudhia; Mashuri, Muhammad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.233

Abstract

Otonomi daerah berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Atas dasar itu maka maksud dan tujuan utama dari proses desentralisasi yang menyeluruh akan membentuk berbagai kebijakan, namun arahnya semata-mata pada peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan kekuasaan yang diwariskan. ada. Camat merupakan pengelola pemerintahan, pembangunan, dan koordinator masyarakat di wilayahnya, dalam artian mereka mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat semaksimal mungkin serta menjamin terselenggara dan diterapkannya di masyarakatnya. Perlunya mengkaji, mengkaji dan menjelaskan tugas dan peran wakil dan camat dalam mengkoordinasikan daerahnya masing-masing menjadi maksud dan tujuan penelitian ini.
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN TUGAS MARINE INSPECTOR DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAPAL TRADISIONAL BERBENDERA INDONESIA Sudarso, Sudarso; Ismail, Yudhia; Ariesta, Wiwin
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.234

Abstract

Setiap kapal harus memenuhi unsur-unsur keselamatan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh marine inspector. Penilaian terhadap pemenuhan unsur-unsur keselamatan sudah dimulai sejak kapal dirancang bangun, pada saat pembangunan, kapal beroperasi hingga kapal tidak digunakan lagi. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 54 tahun 2021 Tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim, namun dalam implementasi peraturan tersebut masih ditemui adanya ketidaksesuaian dengan keadaan sosial budaya masyarakat khususnya terhadap pembangunan kapal tradisional berbendera Indonesia. Mengingat kedudukan kapal tradisional dalam sistem transportasi laut dan sistem perekonomian negara maka marine inspector sebagai pejabat negara yang melaksanakan wewenang statutoria diharapkan dapat melaksanakan sertifikasi kapal tersebut meskipun menemui berbagai permasalahan. Pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan ruang lingkup pembahasan pada peran dan tugas marine inspector dalam pengawasan pembangunan kapal tradisional berbendera Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pengawasan pembangunan oleh marine inspector, menguraikan permasalahan yang ada serta mengetahui dasar pertimbangan marine inspector dalam melakukan diskresi ketika melaksanakan sertifikasi kapal tradisional berbendera Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER: (Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023) Syalum, Novita Citra; Sulatri, Kristina; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.235

Abstract

Besarnya arus globalisasi yang hadir ke Indonesia membawa pengaruh yang begitu kompleks. Hadirnya kaum LGBT yang mulai menyuarakan hak asasi manusia mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. LGBT di Indonesia dianggap sebagai salah satu perbuatan penyimpangan seksual dan dilarang. Banyaknya penolakan terhadap kaum LGBT membuat mereka ramai menyuarakan hak asasi manusia. Di lain sisi, hak asasi manusia sendiri dibatasi oleh norma-norma yang diakui di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Hingga saat ini belum ada kepastian hukum untuk mengatur pelarangan LGBT. Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah Bupati Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Namun, Peraturan Bupati tersebut hanya mengatur mengenai pencegahan. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis secara yuridis terhadap Peraturan Bupati tersebut dan tujuan hukum yang hendak dicapai dari Peraturan Bupati tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisis apakah Peraturan Bupati berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta metode penafsiran. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Bupati tersebut dan perlu adanya aturan lebih tinggi yang mengatur pelarangan LGBT untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pelarangan dan pencegahan perilaku LGBT yang memiliki dampak buruk pada masyarakat secara luas, serta diharapkan dengan adanya peraturan tersebut akan menjamin kepastian hukum terhadap peraturan mengenai perilaku LGBT di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT YANG TDAK BERSERTIFIKAT Rahman, Hasbullah Abd; Sukron, Ahmad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.236

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang tidak bersertifikat merupakan isu yang kompleks dalam hukum agraria Indonesia. Salah satunya di desa Atuwaqlupang suku Waqlupang yang mana masih ada tanah adat tidak bersertifikat. Analisis dimulai dengan pembahasan mengenai hak ulayat, yang merupakan hak tradisional masyarakat adat atas tanah yang tidak bersertifikat. Kemudian, skripsi ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa tanah ulayat di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya, skripsi ini menguraikan berbagai metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam konteks tanah ulayat yang tidak bersertifikat, seperti mediasi, arbitrase, dan proses hukum formal. Setiap metode penyelesaian sengketa tersebut dianalisis secara yuridis untuk menyoroti kelebihan dan kekurangannya dalam menangani sengketa tanah ulayat yang tidak bersertifikat. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum atas tanah ulayat yang digugat tanpa sertifikat dan apakah tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum atas tanah ulayat yang digugat tanpa sertifikat dan untuk mengetahui serta menganalisis tujuan hukum yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan data sekunder dan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
URGENSI PENETAPAN STATUS HUKUM AIR SEBAGAI BARANG PUBLIK KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI ERA OTONOMI DAERAH Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.237

Abstract

Di era otonomi daerah yang mengedepankan desentralisasi kekuasaan, penetapan status hukum air sebagai barang publik merupakan isu strategis yang sangat penting dalam tata kelola sumber daya air. Mengingat air merupakan kebutuhan mendasar manusia dan lingkungan serta sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, maka pengelolaannya tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar atau kepentingan privat. Studi ini menekankan urgensi penetapan air sebagai barang publik dalam kerangka hukum nasional guna menjamin akses yang adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa pengelolaan air harus menjamin hak rakyat atas air. Namun, dalam praktiknya di era otonomi daerah, terjadi fragmentasi tata kelola dan komersialisasi sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip air sebagai hak publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan air secara hukum sebagai barang publik guna memperkuat fungsi pengawasan negara, memberikan kejelasan yuridis, serta memastikan bahwa pengelolaan air tetap berfokus pada kepentingan umum, bukan semata-mata keuntungan finansial. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjaga air sebagai barang publik di tengah dinamika otonomi daerah.
DEEP FAKE CRIME ON SOCIAL MEDIA: A JURIDICAL ANALYSIS OF THE SPREAD OF HOAXES AND THE MANIPULATION OF PUBLIC OPINION IN STATE SECURITY Fa’izah, Firdausi Nur; Kurniasari, Roihatul Jannah
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.238

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak besar terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi di media sosial. Di balik manfaatnya, teknologi ini juga menimbulkan ancaman baru berupa penyebaran hoaks dan manipulasi opini publik, terutama pada masa demonstrasi ketika masyarakat sangat bergantung pada informasi digital. Penggunaan deepfake, AI bot, dan konten otomatis sering dimanfaatkan untuk menciptakan narasi palsu yang dapat memicu keresahan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia, khususnya UU ITE, belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis AI yang kompleks dan sulit dibuktikan. Penulis ini menganalisis bentuk dan modus operandi kejahatan AI di media sosial serta mengkaji tanggung jawab hukum pelaku, pengembang, dan platform yang terlibat. Menimbulkan dapak pada Penyalahgunaan atau manipulasi deep fake tidak hanya ditujukan untuk hiburan atau untuk mencemarkan reputasi seseorang, tetapi dalam skala besar juga digunakan untuk membentuk opini publik, mengalihkan isu hingga propaganda. Melalui menyebarkan berita hoax dan cybercrime untuk memicu cyberterrorism. Keberadaannya dalam cyberterrorism yang terus semakin berkembang. Penelitian hukum ini membahas manipulasi data pribadi ke dalam teknologi deep fake dan dampaknya terhadap cyberterrorism, ketahanan politik dan hukum di Indonesia. Serta menggunakan teori cross-border crime (kejahatan lintas batas negara). Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan modern, khususnya kejahatan siber, tidak lagi terikat oleh batas geografis suatu negara. Pelaku kejahatan deep fake dapat beroperasi dari negara lain dengan target negara yang berbeda. Hasil kajian menegaskan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan kerja sama lintas sektor untuk menanggulangi penyalahgunaan AI di ruang digital dalam memeperkuat keamana negara.
ANALISIS YURIDIS KEKERASAN PSIKIS PADA ANAK AKIBAT BULLYING VERBAL DI SEKOLAH DITINJAU MELALUI PASAL 76C UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Pramata, Muhammad Nabil; Ismail, Yudhia; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.239

Abstract

Kekerasan psikis terhadap anak, khususnya melalui bullying verbal di lingkungan sekolah, merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi. Bullying verbal meliputi ejekan, hinaan, pelabelan negatif, ancaman, serta kata-kata yang merendahkan martabat anak. Tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti trauma, gangguan emosional, menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, dan terganggunya proses tumbuh kembang anak. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menjamin hak anak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, bullying verbal tidak dapat dianggap sebagai perilaku biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan psikis yang memiliki implikasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kekerasan psikis pada anak akibat bullying verbal di sekolah berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying verbal memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 76C, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, sekolah memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam upaya pencegahan serta penanganan bullying sebagai bagian dari perlindungan anak. Diperlukan penguatan implementasi norma hukum serta sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi anak.
PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA AHLI WARIS YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA PEMBUATAN AKTA WARIS Bani, Merdian Engge Doku; Ismail, Yudhia; Ariesta, Wiwin
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.240

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk ahli waris yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam praktiknya, biaya pembuatan akta waris sering menjadi hambatan bagi golongan tidak mampu untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris yang tidak mampu membayar biaya pembuatan akta waris, serta mengkaji dasar hukum dan bentuk pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Bantuan Hukum, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara normatif memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat tidak mampu, termasuk dalam pembuatan akta waris, sebagai perwujudan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, pelaksanaan bantuan hukum tersebut masih menghadapi kendala berupa belum adanya pengaturan teknis yang jelas serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi agar peran notaris dalam pemberian bantuan hukum kepada ahli waris tidak mampu dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Page 18 of 18 | Total Record : 179

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL More Issue