cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 4   5   6   7   8 
Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi Saputri, Silvia Dwi; Istijab, Istijab; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.113

Abstract

Anak merupakan berkah yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dilindungi. Untuk itu orangtua mempunyai peran yang besar terhadap tumbuh kembang anak, dan berkewajiban untuk melindungi anaknya. Namun pada kenyataannya anak-anak mempunyai banyak sekali ancaman di lingkungan sekitarnya, termasuk penculikan terhadap anak. Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 331-338 KUHP, sedangkan tentang penculikan anak diatur secara khusus dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tentang bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan apa saja pengaturannya, dan untuk mengetahui penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi.
TINJAUAN YURIDIS PP NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERHADAP UMKM YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT STANDAR PRODUK Zahrotul Ula; Ronny Winarno; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.79

Abstract

Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang, baik pedagang kecil ataupun pedagang besar. Contoh bagian dari perdagangan yang kerap ditemui adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering kita sebut dengan UMKM. Jumlah UMKM yang terus bertambah banyak dari tahun ke tahun, yang kenyataannya banyak sekali UMKM yang belum dan tidak mengetahui bahwasannya terdapat syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi dan tidak diabaikan oleh para pelaku usaha UMKM tersebut menurut pada aturan yang berlaku, salah satunya adalah melengkapi produknya dengan sertifikat standar. Penulisan ini memakai pengamatan yuridis normatif. Maksud dari pengamatan ini adalah untuk mencari tau mengenai urgensi hukum dari PP No. 7 Tahun 2021 ttg Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap UMKM yg tidak memiliki sertifikat standar produk serta untuk mengetahui fungsi dan tujuan dari perlindungan hukum kepada konsumen yang mengkonsumsi produk dari UMKM yang tidak memiliki sertifikat standar produk
PERLINDUNGAN HAKI DI INDONESIA DI ERA PASAR GLOBAL Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v1i1.4

Abstract

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki arti yang sangat penting dan sangat diperlukan di masa kini dan masa yang akan datang oleh karena Indonesia telah mengikuti arus globalisasi dan telah menjadi bagian/anggota WTO dan telah meratifikasi TRIP’s sebagai pengakuan terhadap HAKI. Jaminan perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan hal yang harus dan keniscahyaan. Diakui bahwa HAKI bukanlah hukum asli Indonesia dan tidak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tetapi bukanlah hal yang sulit jika seluruh pih. Sehingga penerapan dan perlindungannya agak susah dilaksanakan ak baik masyarakat dan aparat penegak hukum konsekuen melaksanakannya. Sehingga HAKI kedepan pasti dapat dilaksanakan sebagai yang diamanatkan oleh Undang-undang.Kata kunci : Perlindungan, Hak kekayaan intelektual, dan Globalisasi.
Analisis Yurisdis Normatif Ketentuan Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (Sertifikasi Tanah Petok D). Robby Patty Nurrani Pambudi; Wiwin Ariesta; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.103

Abstract

Peraturan pelaksana dibuat dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penataan tanah yang berkaitan dengan penggunaan, pengendalian, dan kepemilikan, penyelenggaraan pendaftarn haki atas tanaha untuk terciptanya kepastian hukum. Tanah yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut atau diakui sebagai tanah negara dianggap berada di bawah kewenangan langsung negara. Tanah yang telah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dengan hak dianggap sebagai tanah yang dikuasai negara secara tidak langsung, yang berarti bahwa kemampuan negara untuk mengatur tanah tersebut terkendala oleh ketentuan hak tersebut. Pemerintah federal memiliki skema untuk prosedur pendaftaran tanah yang tersebar luas atau yang lebih dikenal dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), namun pada era sekarang lebih dikenal dengan nama PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran serentak yang meliputi pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang terdaftar dan mendaftarkan semua objek pendaftarn tanaih yang tidak terdaftar dalam satu desa, satu wilayah kelurahan, atau nama lain pada tingkat yang sama dalam rangka mengumpulkan dan memberikan informasi yang lengkap tentang bidang tanah.
KONSEKUENSI YURIDIS YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN KONTRAK KERJA YANG MEMUAT NON COMPETITION CLAUSE Lailatul Murod; Ronny Winarno; Yudhia Ismail
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.69

Abstract

Non Competition Clause  atau klausula tidak bersaing merupakan salah satu klausula yang terdapat dalam kontrak kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh, di dalamnya berisi tentang batasan-batasan terhadap hak-hak pekerja/buruh yang bertentangan dengan Pasal 31 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Hak pekerja tersebut juga diperkuat dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Kedua Pasal tersebut sejalan dengan hak konstitusi warga negara Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan yang sesuai dan layak dalam hubungan kerja. Pencantuman Non Competition Clause dalam kontrak kerja dilakukan oleh PT.Nawakarya Persada Nusantara dalam perjanjian kontrak kerja dengan karyawan/buruh. Meskipun tidak semerta-merta menyebutkan dengan jelas adanya Non Competition Clause, namun jika dicermati secara seksama beberapa pasal dalam perjanjian kerjanya mengandung Non Competition Clause di dalamnya, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak buruh.Penelitian ini dilakukan pada prinsipnya untuk mengetahui konsekuensi yuridis yang timbul akibat adanya perjanjian kontrak kerja yang memuat Non Competition Clause. Non Competition Clause dalam perjanjian kontrak kerja termasuk dalam kategori klausula legal yang dilarang oleh Undang-Undang apabila dalam pemberlakuannya tidak dilakukan batasan-batasan yang jelas yang menyebabkan hak-hak pekerja/buruh dirugikan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi yaitu kontrak kerja tersebut batal demi hukum dan apabila pengadilan memutuskan Non Competition Clause tersebut masuk dalam klasifikasi perselisihan hubungan industrial, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial.
TINJAUAN YURIDIS PASAL 25 AYAT (1) HURUF d PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI Yudhia Ismail; Harsono Harsono
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v3i1.32

Abstract

Dasar utama perjanjian di Koperasi Simpan Pinjam adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan kebendaan. Perjanjian jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Perjanjian Pokok merupakan perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Perjanjian pokok merupakan dasar dari perjanjian pinjam meminjam sedangkan perjanjian tambahan adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga perjanjian tambahan adalah perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.Perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam  dan anggota dalam bentuk pinjaman adalah perjanjian pokok, sedangkan perjanjian barang jaminan dalam bentuk perhiasan adalah perjanjian tambahan. Penulis   menuangkan  dalam   bentuk  tulisan ilmiah ini dengan maksud agar diperoleh hasil analisis yang tepat tentang TINJAUAN YURIDIS PASAL 25 AYAT (1) Huruf d  PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI.Kata kunci:  Perjanjian Hutang Piutang, Jaminan dan Koperasi Simpan Pinjam.
Perspektif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Terhadap Pemakaian Replica Virginity Hymen dalam Pernikahan Briliant ElTamin Alderi; Teki Prasetyo Sulaksono; Yuli Kurniasih
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.95

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perspektif pimpinan wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian Replica Virginity Hymen dalam pernikahan dan tinjauan maslahah pimpinan wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian Replica Virginity Hymen dalampernikahan. Robeknya selaput dara dipandang sama dengan hilangnya keperawananyang dapat merusak kehormatan keluarga sehingga mereka merasa resah saat mencarijodoh. Merekamemilih untuk mengembalikan keperawanannya agar menyenangkan pasangan dan merasakan kembali sensasi malampertama. Banyak perempuan menutupinya dengan memakai selaput dara tiruan (Replica Virginity Hymen). Dengan metodekualitatifdengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer berupa dokumentasi dan wawancara, data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian. Populasi penelitian ini yaitu pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI Lampung. Teknik pengumpulan datadengan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis.Penelitian memberikan hasil; (1) Perspektif pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI di Lampung terhadap pemakaian Replica Virginity Hymen dalam pernikahan bahwa hukum pemakaian selaput dara tiruan ini tergantung dari penyebabnya, yakni jika selaput dara robek disebabkan oleh kecelakaan, terbentur benda keras, olahraga maupun haid yang berlebihan, maka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya mubah. Jika selaput dara robek disebabkan oleh perbuatan zinamaka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya haram. (2) Tinjauan maslahah pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUIdi Lampung terhadap pemakaian Replica Virginity Hymen dalam pernikahan menggunakan metode maslahah penggalian hukum Islam pada suatu masalah hukum hendaknya berdasarkan kebaikan dan kemaslahatan, antara lain untuk menutupi Aib’, melindungi keluarga, mencegah prasangka buruk dan demi keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERNIAGAAN TUMBUHAN YANG JUMLAHNYA TERBATAS Karin Puteri Dyantami; Yudhia Ismail; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.84

Abstract

Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayati diperlukan adanya penanganan dan perlindungan SDA hayati dengan tujuan mencegah kerusakan dan habisnya jenis-jenis tumbuhan dan eksositem oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Sehingga dibentuk aturan mengenai perlindungan SDA hayati. Pembahasan dalam jurnal mengenai urgensi atau keperluan mendesak dari larangan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi. Maksud dari tumbuhan yang dilindungi ialah semua jenis tumbuhan yang hidup di alam atau liar dimana keberadannya sulit ditemui dengan jumlah yang hampir tidak ada sesuai data aturan yang ada. Aturan tersebut salah satunya mengenai larangan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perdagangan tumbuhan yang keberadaanya hampir tidak ada, tercantum dalam aturan yang dibuat Pemerintah RI.
PERSEKONGKOLAN PEMENANGAN TENDER PENGADAAN BARANG BERDASAR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.9

Abstract

Penelitian ini bertolak dari fenomena banyaknya  persekongkolan pemenangan tender pengadaan barang pemerintah yang dilakukan oleh para pengusaha. Persekongkolan ini  terjadi secara horisontal sesama pengusaha, dan secara vertikal antara pengusaha dengan panitia lelang pengadaan barang dalam rangka pemenangan tender. Analisis yang digunakan untuk memastikan bahwa persekongkolan pemenangan tender antara pengusaha adalah teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto. Hal ini dipertajam menggunakan pembuktian berlakunya unsur-unsur pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yang meliputi : 1) unsur pelaku usaha, 2). Persekongkolan, 3). Mengatur dan atau menentukan pemenang tender, 4). Terjadinya persaingan usaha tidak sehat.Hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persekongkolan tender pengadaan barang pemerintah memenuhi ketentuan Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999. Sehingga ke depan diharapkan, pelaksanaan pelelangan tender pengadaan barang pemerintah dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlalu secara adil dan tidak memihak. Kata kunci : Persekongkolan, Tender, Barang,  Pemerintah.
Kajian Yuridis Terhadap Pengesahan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan Illah, Ainul Atok; Sulatri, Kristina; Budiarti, Dwi
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.109

Abstract

Anak merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang dilahirkan di luar kawin dapat diubah statusnya menjadi anak sah dari suatu perkawinan yang telah diakui oleh negara. Pembuatan akta kelahiran anak merupakan salah satu cara memberikan status hukum bagi anak. Anak haram dapat diperlakukan sebagai anak sah melalui proses hukum yang dikenal dengan istilah “legalisasi” (rechts middle). Penelitian ini ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap status anak. Dengan menggunakan tipologi riset hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, digunakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk memberikan analisis deskriptif, proses berpikir formal dan argumentatif, serta kesimpulan, selanjutnya proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk tertib andministrasi kependudukan maka diperlukan dan pencatatan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Selain itu, permintaan validasi dapat diajukan melalui perintah pengadilan daerah. Hak-hak sipil anak  harus dilindungi oleh orang tuanya, masyarakat dan dengan diakui secara hukum sebagai keturunannya yang sah.

Page 6 of 18 | Total Record : 179

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL More Issue