cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 5   6   7   8   9 
ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN Elsa Safitri Wulandri; Muhammad Mashuri; Kristina Sulatri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.75

Abstract

Orang tua memikul kewajiban untuk melindungi anak sebagai manusia yang padanya melakat hak asasi manusia seutuhnya. Hak anak menyangkut hak untuk memeluk agama, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan setinggi mungkin, hak anak dalam aspek sosial, dan perlindungan khusus. Untuk mewujudkan hal tersebut orang tua berperan untuk melindungi anak agar terhindar dari bentuk pelanggaran apapun yang dapat membatasi masa depan anak, dalam hal ini salah satunya adalah perkawinan anak dibawah umur yang mana dalam penerapannya jika berpedoman dengan peraturan yang ada maka perlu dilakukan dispensasi kawin. Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud yang ingin disampaikan dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawban orang dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.
Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 Resma Bintani Gustaliza; Helmi Chandra SY; Prima Resi Putri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.92

Abstract

Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 49 Tahun 2020 mengatur tentang teknis pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan pada lokasi-lokasi tertentu. Dalam hal penegakan hukum atas protokol kesehatan tersebut, pada Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020 dijelaskan secara eksplisit bahwa penegak hukum yang berwenang dalam menjalan penegakan hukum protokol kesehatan adalah Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, dan Polri. Pada Pasal 36 ayat (2) Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020, mengatur tentang pola kehidupan baru dalam bentuk protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya. Namun persoalannya tidak disebutkan mekanisme penjatuhan denda kepada pelanggar. Berdasarkan itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah ada ketentuan dalam bentuk aturan pelaksana tentang pemungutan denda administratif tersebut sehingga dapat dilaksanakan oleh Satpol PP dan apakah satpol PP memang memiliki wewenang dalam penjatuhan dan pemungutan sanksi administratif tersebut. Metode penelitian dalam riset ini ialah yuridis sosiologis. Dari hasil riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk penjatuhan sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran terhadapat protokol kesehatan. Disamping itu, penjatuhan sanksi adminitrasi tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut bekerja di masyarakat, mengatur masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Proses bekerjanya hukum tersebut muncul karena adanya mobilisasi hukum.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN PASURUAN Tarekh Ari Prayogo; Humiati Humiati; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.65

Abstract

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, tidak dapat dihindari adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah untuk dapat membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how, dengan tidak menyampingkan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia. Khusus mengenai Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 49 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan agar dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap masalah keamanan (security) dan berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pasuruan, karena banyaknya perusahaan berdiri di Kabupaten Pasuruan dan tentunya tidak sedikit pula perusahaan tersebut menggunakan Tenaga Kerja Asing.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja Asing dengan seluruh perusahaan di Kabupaten Pasuruan berjalan selaras, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor  9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada hakikatnya sama-sama harus memenuhi kewajibannya, yakni untuk membuat suatu perjanjian kerja, harus memiliki Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berguna untuk mengurus izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, wajib membayar kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya, kemudian menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing, juga mengikutsertakannya dalam program jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan memulangkan Tenaga Kerja Asing ke Negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Kendala-kendala yang ditemui adalah adanya Tenaga Kerja Asing yang bekerja hanya menggunakan visa kunjungan tanpa visa untuk bekerja, juga tidak adanya penunjukan pelatihan dan Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping, dan lemahnya penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA HUKUM PERSEROAN Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v2i1.14

Abstract

Undang-Undang  No. 40Tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas (UUPT), khususnyaPasal 84 ayat (1)  memberipembatasankepadapemegangsahambahwa setiappemegangsahammempunyaihaksatusuara (oneshareonevote),kecuali anggaran dasar  menentukan  lain. Pemegang  saham mempunyai haksuarasesuai denganjumlahsahamyangdimiliki,sehinggadapatdisimpulkan bahwaUUPTini tidak membatasi kekuatan pemegang saham dalam jumlah  yang besar dalam perolehanhaksuarayangdidapat.Dalam praktiknya sering timbul perselisihan di antara organ perseroan dengan pemegang saham atau bisa terjadi di antara pemegang saham sendiri. Perbedaanantarapemegangsahammayoritasdengan pemegangsahamminoritasadalahdalamhaljumlah kepemilikansaham,sehinggaseringberlakuprinsip mayoritas yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya, yang tidak mampumenghadapitindakanDireksiatauKomisaris yang merugikan dirinya dan Perseroan.Kata kunci : Perseroan terbatas, pemegang saham
STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP FREIES ERMESSEN DENGAN IJTIHAD DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA Muchammad Andy Pradana; Ronny Winarno; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.89

Abstract

Freies Ermessen merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan (diskresi) dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi itu sendiri. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaruan bagi ijtihad yang lama sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama. Bahkan sekalipun berbeda hasil dari ijtihad baru juga tidak bisa mengubah status ijtihad yang lama. Penulisan ini menggunakan metode penelitian perbandingan hukum dan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini karena banyaknya pejabat tata usaha negara sekarang ini yang notabene mereka berasal dari golongan yang mengerti agama (Islam), justru mereka belum mampu membedakan yang sebenarnya konteks dan hakikat dari freies ermessen dan ijtihad itu sendiri. Seringkali menjadikan ijtihad sebagai alat pelindung untuk dirinya dalam membuat kebijakan atau keputusan agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat karena seolah olah mereka berijtihad layaknya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya terdahulu.
Perlindungan Khusus Terhadap Pengungsi Anak Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kusuma, Meidiana Bethari; Humiati, Humiati; Mashuri, Muhammad
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i3.114

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji peraturan pengungsi anak dari luar negeri berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan khusus pengungsi anak diatur selanjutnya di dalam hukum humaniter. Hal ini berbeda dengan kenyataannya mengingat Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tidak tunduk dalam hukum humaniter, tetapi Indonesia membuat peraturan khusus yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
ANALISA HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA AKSES BANDWIDTH TANPA IZIN PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI M. Yogi Prianto; Ronny Winarno; Muhhamad Mashuri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.80

Abstract

Semakin berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan perubahan terhadap sisi kehidupan dari segi sosial, semakin maju teknologi akan banyak akibat, baik akibat positif atau akibat negatif, karena turut serta dalam meningkatkan kemakmuran, kemajuan serta perkembangan manusia, tapi pada akibat lain sangat ampuh menimbulkan tindakan pelanggaran hukum. Perbuatan tersebut tidak terkecuali pada tindak pidana akses bandwidth tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi. Suatu penyalahgunaan yang memicu timbulnya perbuatan melawan hukum merupakan sisi negatif dari kemajuan teknologi. Tindak pidana akses bandwith tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui serta menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana akses bandwidth tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi juga menjelaskan bentuk perlindungan hukum pada korban tindak pidana akses bandwidth tanpa izin.Adapun penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan hukum yang menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber dasar dan mempelajari dan menganalisa peraturan-peraturan, penggunaan beberapa literatur yang berkaitan. Berdasarkan analisa hukum yang digunakan maka penulis memberikan kesimpulan bahwa tindak pidana akses bandwidth tanpa izin telah menimbulkan kerugian bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi, dalam hal ini adalah Indihome dari PT. Telkom, juga mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan internet lainnya yang resmi. Untuk itu, hendaknya para pelaku diberikan sanksi yang tepat.
PENERAPAN ASAS UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v1i1.5

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah, peranan penting berada pada pihak eksekutif dan legislatif daerah.  Penyelenggaraan good governance haruslah sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan daerah. Peranan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat  terjaga dengan baik. Pemerintahan Daerah bertujuan untuk segera mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pencapaiannya ditentukan/tergantung pada pelaksanaan program yang telah ditentukan oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatifnya, karena kedua lembaga tersebut sangat berpengaruh pada kemajuan suatu daerah.Kata kunci : Peranan Penyelenggaraan, Asas umum, Pemerintahan Daerah.
Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Muchammad Agung Laksono; Ronny Winarno; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.104

Abstract

Tanah merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat. Selain kebutuhan pokok berupa makanan dan pakaian, manusia juga perlu adanya tanah untuk ditinggali sebagai tempat tinggal dan kediaman mereka. Dalam memberikan suatu kepastian hukum serta menjamin hak milik tanah kepada pemegang hak atas tanah, maka masyarakat harus memiliki alat bukti beruoa sertifikat hak milik (SHM). Rumah tinggal merupakan kebutuhan yang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, sebaiknya tanah yang dipakai sebagai rumah tinggal yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) harus diubah menjadi Hak Milik.Peningkatan HGB menjadi Hak Milik merupakan bentuk dari penegakan dan penegasannya terkait hapusnya hak atas tanah semula/asal atas pemberian hak atas tanah baru. Dengan dihapusnya hak atas tanah asal itu maka dengan sendirinya, hapus juga hak tanggungan yang membebaninya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi peningkatan HGB menjadi Hak Milik. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait prinsip hukum kepemilikan tanah yang berstatus HGB dan mengapa peningkatan HGB menjadi Hak Milik dalam PP RI No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah perlu diupayakan.Pendekatan penelitian ini mengarah pada studi kepustakaan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ada metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai aturan, norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi acuan perilaku dan tingkah laku setiap orang. Penelitian hukum normatif ini adalah proses yang berguna untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum dan/atau doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti.
PERLINDUNGAN HUKUM AWAK KAPAL ATAS PEMBAJAKAN KAPAL NIAGA DI LAUT INDONESIA Kiki Hadi Wirantno; Dwi Budiarti; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.70

Abstract

Perlindungan hukum terhadap awak kapal atas pembajakan kapal niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia merupakan suatu fenomena yang harus diperhatikan mengingat pembajakan kapal di laut Indonesia merupakan kejahatan pelayaran yang berdampak pada keselamatan dan keamanan pelayaran. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui pihak-pihak terkait  di bidang keselamatan dan keamanan di laut merupakan hal utama dalam memberikan perlindungan pengguna di laut Indonesia.Perlindungan hukum tersebut di nilai dari aspek peraturan perundang-undangan, pihak terkait dalam penanganan kejahatan pelayaran, penegakan hukum. Dalam hal ini keberadaan ketentuan tersebut masih terkendala pada koordinasi antara pihak terkait yang berwenang di laut dalam upaya perlindungan dari kejahatan pelayaran. Yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap awak kapal sebagai korban pembajakan kapal niaga di wilayah yurisdiksi Indonesia. Perlindungan hukum awak kapal secara normatif masih lemah terhadap kejahatan pembajakan kapal niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia. Namun, perlindungan yang diberikan Negara dengan cara preventif maupun represif dapat meminimalisir kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan kapal. Melalui pihak-pihak terkait dengan upaya patroli keamanan dan keselamatan laut kejahatan pelayaran khususnya pembajakan kapal dapat di cegah sehingga laut Indonesia aman dari bentuk kejahatan laut apapun sehingga laut Indonesia dapat dijadikan poros maritim dunia.

Page 7 of 18 | Total Record : 179

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL More Issue