cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Sidik
Contact Email
mgcn.sidik@gmail.com
Phone
+6289671418611
Journal Mail Official
jmia@kampusakademik.co.id
Editorial Address
Jl.pedurungan kidul IV rt.03/01 No.62 Kel. Pedurungan Kidul/ Kec.Pedurungan Semarang 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Published by CV Kampus Akademik Publising
ISSN : 30327385     EISSN : 30327377     DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v1i2
Core Subject : Religion, Humanities, Health, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA) , ISSN: (cetak), ISSN: (online) adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh CV. Kampus Akademik Publising . JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh dosen atau mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Bisnis, Ilmu Sosial Humaniora, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kesehatan, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Ilmu Komunikasi, Hukum. Jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,132 Documents
 104   105   106   107   108 
Restitusi dalam Tindak Pidana Penganiayaan berat: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan atas Denda Rp. 25,14 Miliar Terhadap Mario Dandy Ratu Qhaylla Zasqyah Chandra; Abdur Rahman; Hibatur Rahman Wijaya; Muhamad Egi Saputra
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11460

Abstract

Kasus penganiayaan berat yang melibatkan Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora merupakan salah satu perkara pidana anak paling menonjol di Indonesia yang menyoroti Bedeutung restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restitusi dalam tindak pidana penganiayaan berat melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023 atas perkara Mario Dandy dengan nilai restitusi Rp25,14 miliar. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis pertimbangan majelis hakim, tuntutan jaksa, dan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil analisis menunjukkan bahwa majelis hakim tidak sepakat dengan perhitungan restitusi LPSK senilai Rp120 miliar yang dituntut jaksa, melainkan menetapkan angka Rp25 miliar yang dianggap lebih wajar. Restitusi tersebut mencakup ganti rugi biaya sewa tempat tinggal selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, jaminan penopang hidup, jaminan perawatan medis, serta biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum. Penelitian ini juga mengungkap bahwa hakim menegaskan pembayaran restitusi tidak dapat diganti dengan hukuman penjara dan terus melekat pada terdakwa meskipun telah menjalani pidana, serta membuka kemungkinan bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata tambahan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penentuan standar perhitungan restitusi pada kasus penganiayaan berat terhadap anak, serta menegaskan posisi restitusi sebagai hak korban yang independen dari pidana penjara.
Kedaulatan Delik Hukum dan Realitas Hukum Sosial: Tinjauan Yuridis-Sosiologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan Dini Aulia; Khairunisa Aulia. A; Siti Nurbaya; Wulan Chetty
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11461

Abstract

Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tinggi merupakan fenomena gunung es yang dilanggengkan oleh relasi kuasa yang timpang antara pendidik dan peserta didik. Jurnal ini mengkaji permasalahan tersebut melalui lensa hukum sosial dan penerapannya pada kedaulatan delik hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi hukum di masa lalu yang mengandalkan delik aduan (Klacht Delict) dalam beberapa kasus kesusilaan telah mereduksi kedaulatan negara dalam melindungi korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merepresentasikan pergeseran paradigma menuju delik biasa (Gewone Delict), yang mengembalikan kedaulatan hukum negara untuk melakukan penindakan tanpa bergantung pada aduan korban yang seringkali terbungkam oleh stigma dan hierarki sosial kampus. Namun, penerapan kedaulatan delik ini masih berbenturan dengan realitas hukum sosial di mana nilai-nilai patriarki dan budaya victim blaming masih mengakar kuat di institusi pendidikan
Campur Kode Dalam Podcast Pandji:Cara Berdamai Dengan Kesalahan dan Kritik di Media Sosial di YouTube Nihongo Mantappu Ardela Rahmadani; Marshanda Marshanda; Fatmawati Fatmawati
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11462

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wujud serpihan bahasa dalam fenomena campur kode (code-mixing) serta mengungkap alasan atau faktor penyebab terjadinya gejala sosiolinguistik tersebut dalam konteks komunikasi di media sosial. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah konten video podcast pada kanal YouTube Nihongo Mantappu yang berkolaborasi dengan Pandji Pragiwaksono dalam topik bertajuk “Cara Berdamai dengan Kesalahan dan Kritik di Media Sosial”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dibingkai dalam kajian sosiolinguistik. Pengumpulan data menerapkan metode simak dengan teknik dasar Teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), diikuti dengan teknik rekam dan teknik catat. Analisis data dilakukan secara induktif melalui empat tahap, yaitu reduksi data, klasifikasi data, deskripsi dan analisis konteks, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai wujud campur kode bahasa Inggris ke dalam struktur kalimat bahasa Indonesia yang utuh, yang meliputi tingkat kata, frasa, akronim, hingga hibridisasi morfologis (seperti kata/frasa stand up, milestone, challenge-nya, soundcheck, different skill, FOMO-nya, making some redemption, noise, vent, purpose, content creator, public speaking, hype, deactivate, dan fair-fair aja). Temuan analisis membuktikan bahwa penggunaan variasi bahasa tersebut dipicu oleh faktor sosiolinguistik dan psikolinguistik, meliputi aspek ekonomisasi bahasa, kebutuhan register teknis, penegas wacana (discourse emphatic), metalinguistic awareness, pengaruh antarmuka (interface) teknologi, hingga kebutuhan mengekspresikan konsep abstrak filosofis yang dirasa kurang memiliki kedalaman makna jika menggunakan kosakata lokal harian. Fenomena ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika perkembangan bahasa dan pola interaksi multibahasa di era digital saat ini.
IMPLEMENTASI MULTIKULTURALISME DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM (Studi komparatif Indonesia, Malaysia, Singapura) Mara Husin Lubis; Akmal Chairun Anwar Hasugian; Rosnani Siregar
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11469

Abstract

Multikulturalisme merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi modern, khususnya pada negara-negara dengan tingkat keberagaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam melalui studi komparatif di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis komparatif. Data diperoleh dari literatur akademik, laporan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dokumen kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), persaudaraan (ukhuwah), dan kemaslahatan (maslahah) memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai multikulturalisme. Implementasi multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam diwujudkan melalui pengelolaan ZISWAF yang inklusif, pengembangan lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat lintas agama, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas multikultural. Indonesia menonjol dalam pengelolaan zakat produktif, Malaysia berhasil mengembangkan sistem keuangan ganda (dual financial system), sedangkan Singapura unggul dalam inovasi pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, berbagai hambatan seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, kesenjangan regulasi, dan resistensi sosial masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan inklusif, peningkatan literasi ekonomi syariah, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dampak Paparan Pornografi dalam Pembentukan Ekspektasi Relasi Pacaran pada Remaja di Era Digital Ciek Julyati Hisyam; Adellya Putri; Atika Maharani Deya; Lutfiah Ramadhani; Salsabilla Adistiani; Ihsan Fadhiilah
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11477

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mempermudah akses masyarakat, termasuk remaja dan mahasiswa, terhadap konten pornografi yang tersebar melalui berbagai platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak paparan pornografi dalam pembentukan ekspektasi relasi pacaran pada mahasiswa di Jakarta di era digital, dengan menggunakan Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tiga orang mahasiswa di Jakarta yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan pornografi pada narasumber telah dimulai sejak usia dini melalui berbagai platform digital, khususnya Twitter/X, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mahasiswa pada dasarnya memiliki ekspektasi relasi pacaran yang berorientasi pada kedekatan emosional, kepercayaan, dan komunikasi, meskipun pandangan mengenai peran gender masih cenderung tradisional. Paparan pornografi ditemukan memberikan pengaruh terhadap pembentukan ekspektasi relasi pacaran, terutama pada aspek kedekatan fisik dan seksual, meskipun tingkat pengaruhnya berbeda pada setiap individu bergantung pada kemampuan kontrol diri masing-masing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pornografi berfungsi sebagai agen pembelajaran sosial yang dapat membentuk ekspektasi yang kurang realistis terhadap hubungan pacaran, sehingga diperlukan penguatan literasi digital dan pendidikan seksualitas yang komprehensif bagi remaja dan mahasiswa.
REKONSTRUKSI MEKANISME YURIDIS-NORMATIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEGADUHAN HUKUM PASCA PENGUNDANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL Ade Amelia; Shafa Suhaila; Cahaya Shantyani; Khairul Bariyah Ak Simatupang; Oriza Satifa Wahyuni; Anisa Syahfitri
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis turbulensi hukum atau "tindak kegaduhan" yang timbul akibat pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta merumuskan mekanisme penyelesaiannya yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kegaduhan yang dipicu oleh KUHP baru mencakup dimensi normatif, prosedural, dan sosial. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmoni horizontal yang masif dengan KUHAP lama, keberadaan pasal-pasal dengan norma kabur (vague norms), serta minimnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam proses legislasinya. Dampaknya, terjadi kebingungan prosedural di kalangan aparat penegak hukum dan resistensi sosial yang terinstitusionalisasi melalui gelombang uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi yudisial, legislatif, dan eksekutif secara menyeluruh terutama melalui percepatan pengesahan RUU KUHAP serta standardisasi panduan restriktif melalui Peraturan Mahkamah Agung guna mencegah ketidakpastian hukum dan konflik kelembagaan yang lebih luas.
PENENTUAN WAKTU BAKU DAN PRODUKTIVITAS PADA PROSES PRODUKSI TEMPE MENGGUNAKAN STOPWATCH TIME STUDY Septian Dwi Cahyo; Andung Jati Nugroho
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11488

Abstract

Pabrik Tempe Murni Muchlar merupakan UMKM produksi tempe dengan output rata-rata 1.500 kg per hari, 11 tenaga kerja, dan waktu kerja efektif 7 jam per hari. Belum adanya waktu baku menyebabkan variasi penyelesaian kerja yang berpotensi menurunkan efisiensi dan produktivitas. Penelitian ini bertujuan menentukan waktu baku setiap elemen kerja, menghitung kapasitas produksi teoritis, serta menganalisis produktivitas aktual. Metode yang digunakan adalah Stopwatch Time Study melalui observasi langsung pada 16 elemen kerja dalam delapan tahapan produksi, mulai dari perendaman hingga pengemasan. Data diuji menggunakan uji kecukupan dan uji keseragaman, kemudian dihitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku dengan rating factor Westinghouse serta allowance 16%. Hasil penelitian menunjukkan total waktu siklus 160,49 menit, waktu normal 177,66 menit, dan waktu baku 211,50 menit. Bottleneck terjadi pada Perebusan 2 dengan waktu baku 41,67 menit. Kapasitas teoritis sebesar 2.016 kg per hari, sedangkan output aktual 1.500 kg per hari.
Konstitusionalisasi Ekonomi Islam dalam UUD 1945 dan Implementasinya : Struktur, Prinsip, dan Implementasi UUD 1945 pada Praktik Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam UUD 1945 dan Kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam Rahma Sapitri; Leksa Aulia; Miftah Miftah; Herman Refani; Akdila Bulanov
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11499

Abstract

Abstrak. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi tidak hanya sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai dokumen ekonomi yang menjadi rujukan tertinggi bagi kebijakan ekonomi nasional. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam terkonstitusionalisasi dalam UUD 1945 dan bagaimana implementasinya dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia, mengingat ekonomi Islam memiliki banyak kesamaan prinsip dengan konstitusi ekonomi Indonesia, khususnya Pasal 33, 34, dan 29. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan menganalisis secara deskriptif-analitis berbagai sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Pasal 33 yang menekankan asas kekeluargaan dan Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat mencerminkan prinsip ta'awun, ukhuwah, dan pencapaian falah dalam ekonomi Islam, sementara Pasal 29 memberikan landasan konstitusional yang akomodatif bagi integrasi nilai-nilai syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstitusi ekonomi Indonesia secara substansial kompatibel dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun implementasinya di lapangan, seperti kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan kesadaran zakat, masih belum optimal dan memerlukan penguatan regulasi serta edukasi lebih lanjut. Abstract. The 1945 Constitution functions not only as a political document but also as an economic document that serves as the highest reference for national economic policy. This study examines how Islamic economic values are constitutionalized in the 1945 Constitution and how they are implemented in Indonesia's sharia economic system, given that Islamic economics shares many principles with Indonesia's economic constitution, particularly Articles 33, 34, and 29. This research uses a qualitative method with a library research approach, collecting and descriptively analyzing secondary data such as scientific journals, books, regulations, and related documents. Article 33, emphasizing the family principle, and Article 34, on state responsibility for welfare, reflect the Islamic principles of ta'awun, ukhuwah, and falah, while Article 29 provides an accommodative constitutional basis for sharia integration. The study concludes that Indonesia's economic constitution is substantially compatible with Islamic economic principles, although field implementation, such as fairness compliance and zakat awareness, remains suboptimal and requires stronger regulation and education.
URGENSI PELINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VIRTUAL VIA DIGITAL CHATTING Hanum Mutiara Firdaussa; Sapti Anggriani; Saithy Salampessy; Muhammad Adriyansyah
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11510

Abstract

ABSTRACT The evolution of sexual violence has expanded into cyber sexual harassment on digital chatting platforms. This study analyzes the criminal law construction and procedural framework in addressing this digital phenomenon within the Indonesian legal system. Using a normative legal research method, the results indicate that the offense lies in violating the victim's virtual safety and psychological integrity upon receiving explicit texts, independent of physical contact. However, conventional procedural law encounters structural barriers in assessing non-physical harm and verifying private chat logs. This article concludes the necessity of reforming procedural standards by formalizing clinical psychological assessments as valid material evidence and optimizing digital documents under the TPKS Law to ensure a victim-centered approach that guarantees immediate legal protection. Keywords: Cyber Sexual Harassment; Criminal Procedural Law; Digital Chatting; Obscene Messages; TPKS Law. ABSTRAK Perkembangan kekerasan seksual kini merambah ke ranah virtual melalui cyber sexual harassment pada platform digital chatting. Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dalam menghadapi fenomena digital tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi delik kejahatan ini terletak pada pelanggaran atas hak keamanan virtual dan integritas psikis korban saat pesan eksplisit diterima, tanpa mensyaratkan kontak fisik. Namun, hukum acara pidana konvensional masih menghadapi hambatan struktural dalam menilai daya rusak non-fisik serta memverifikasi otentisitas berkas percakapan privat. Artikel ini menyimpulkan perlunya reformasi standar hukum acara melalui formalisasi asesmen klinis psikologis sebagai alat bukti materiil yang sah serta optimalisasi dokumen digital di bawah UU TPKS guna menjamin pelindungan hukum seketika. Kata Kunci: Hukum Acara Pidana; Percakapan Digital; Pelecehan Seksual Siber; Pesan Tak Senonoh; UU TPKS.
Peran Lembaga Pengelola Wakaf dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazir di Kota Binjai (Studi Kasus KUA Binjai Kota) Mutia Hasan PA; Muhammad Nur Iqbal
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11513

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi menuju wakaf produktif, yang keberhasilannya sangat bertumpu pada kapabilitas dan profesionalisme nazhir sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, realitas di Kota Binjai menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan; pengelolaan wakaf masih didominasi oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) sebagai aktivitas sampingan, sehingga banyak aset tanah strategis hanya dimanfaatkan untuk sektor sosial-keagamaan statis tanpa pengembangan ekonomi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai, mengidentifikasi kendala struktural maupun kultural yang dihadapi, serta merumuskan upaya taktis dalam meningkatkan profesionalisme nazhir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Pelaksana BWI Kota Binjai di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara data sekunder bersumber dari studi pustaka dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Kota Binjai telah melakukan sosialisasi regulasi wakaf di lima kecamatan, tetapi program pelatihan teknis formal untuk meningkatkan kompetensi nazhir belum berjalan maksimal akibat keterbatasan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Binjai. Hambatan kultural juga ditemukan berupa rendahnya pemahaman masyarakat dalam membedakan peran nazhir wakaf dengan pengurus masjid, meskipun di sisi lain para nazhir menunjukkan komitmen tinggi yang dibuktikan melalui surat pernyataan resmi serta kesediaan untuk diaudit. Kesimpulannya, kendala utama peningkatan profesionalisme nazhir di Kota Binjai bersifat struktural (pendanaan) dan kultural (pemahaman masyarakat). Sebagai langkah taktis ke depan, BWI Kota Binjai mengoptimalkan sinergi dengan penyuluh agama di tingkat kecamatan untuk memperluas edukasi perwakafan sembari terus mengusulkan dukungan anggaran daerah demi menyelenggarakan pelatihan kompetensi yang komprehensif di masa mendatang.

Page 106 of 114 | Total Record : 1132

 104   105   106   107   108 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA)  April 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): Oktober Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI Vol. 3 No. 1 (2026): Februari Vol. 2 No. 6 (2025): Desember Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus Vol. 2 No. 3 (2025): Juni Vol. 2 No. 2 (2025): April Vol. 2 No. 1 (2025): Februari Vol. 1 No. 6 (2024): Desember Vol. 1 No. 5 (2024): Oktober Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus Vol. 1 No. 3 (2024): Juni Vol. 1 No. 2 (2024): April Vol. 1 No. 1 (2024): Februari More Issue