cover
Contact Name
Muhamad Sidik
Contact Email
mgcn.sidik@gmail.com
Phone
+6289671418611
Journal Mail Official
jmia@kampusakademik.co.id
Editorial Address
Jl.pedurungan kidul IV rt.03/01 No.62 Kel. Pedurungan Kidul/ Kec.Pedurungan Semarang 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
ISSN : 30327385     EISSN : 30327377     DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v1i2
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA) , ISSN: (cetak), ISSN: (online) adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh CV. Kampus Akademik Publising . JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh dosen atau mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Bisnis, Ilmu Sosial Humaniora, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kesehatan, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Ilmu Komunikasi, Hukum. Jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 719 Documents
PERAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN IMPLIKASINYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN Deasy Febri Rosa Indah; Aminatus Zehroh; Wardatul Hasanah; Mas’odi Mas’odi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3127

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi transformasi perpustakan sekolah dari sekedar Lembaga pemberi pinjaman menjadi pusat pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan di era Pendidikan abad ke-21. Perpustakaan sekolah kini berperan penting dalam mendukung literasi, kreativitas, keterampilan teknis, dan pengembangan kepribadian siswa. Selain menyediakan sumber daya fisik, perpustakaan sekolah juga menyediakan akses terhadap berbagai media digital, teknologi, dan ruang inklusif yang mendorong kolaborasi dan pembelajaran mandiri. Meskipun banyak sekolah di Indonesia yang masih menghadap tantangan seperti keterbatasan peralatan dan kurangnya adaptasi teknologi, perpustakaan sekolah berupaya untuk berupaya untuk menjadi pusat literasi yang mendukung kemajuan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan berkelanjutan. Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji berbagai peran perpustkaan sekolah, mulai dari mendukung literasi dan kretivitas hingga pengembangan karakter siswa. Artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan modern.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): STUDI KASUS RT 14, KARANGWARU, TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA Ika Wijayanti; Triya Meilina; Maria Florentina Dhiu; Putri Wening Larasati Purwaningsih; Randi Basri Sattu
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3131

Abstract

PKH is a conditional social assistance program aimed at poor families with the goal of improving education, health, and social welfare. The implementation of PKH in RT 14, Karangwaru Village, Tegalrejo District, Yogyakarta City is analyzed using George C. Edward III's policy implementation model, which includes four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research was conducted using a descriptive method within a qualitative approach. The results indicate that effective communication between social assistants and the Beneficiary Families (KPM) ensured clear understanding of the assistance program. Resources, such as competent assistants and adequate facilities, support the smooth implementation of the program. A positive disposition from social assistants and local officials contributes to the success of PKH, although there are still coordination issues and task fragmentation among different parties, especially at the RT level. Although the implementation of PKH in RT 14 runs well, coordination between agencies and task distribution needs to be improved to enhance the program's effectiveness in the future..
LAYANAN DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH Eva Sasmita; Miftah Rahmadini; Fakhrur Razi; Hidayani Syam
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3135

Abstract

Guidance and counseling are very important in education to help students find solutions to the problems they face and develop their potential. This service also aims to shape students' character and encourage independence. Implementation of these services should focus on individual needs and problems for maximum effectiveness. This research uses a literature study method to explain guidance and counseling services in schools, which have the mission of supporting each individual to achieve maximum potential according to their personal needs and uniqueness. Factors such as talent, family, education, economy and environment are also considered so that individual development is positive.
Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia) Revalina Annisa Antoine; Najalya Siti Farizqa; Alifia Hafizha Hasna; Masta Pasaribu
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3147

Abstract

Artikel ini membahas tentang penyalahgunaan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi transaksi digital di industri perbankan digital, dengan studi kasus kebocoran data nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2023. Meskipun regulasi perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, telah diterapkan, implementasi dan pengawasan yang lemah membuka peluang bagi penyalahgunaan data. Kasus kebocoran data di BSI menunjukkan bahwa faktor manusia, serangan siber, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur keamanan dapat berkontribusi terhadap permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengevaluasi tindakan yang diambil terkait kasus kebocoran data dengan mencocokkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, termasuk undang-undang dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder dan tersier untuk memperdalam analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi dan menawarkan solusi berupa penguatan sistem keamanan, pemutakhiran regulasi, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Diharapkan, temuan ini dapat menjadi acuan bagi institusi keuangan dalam meningkatkan perlindungan data nasabah di masa depan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.
HUKUM PERDATA DI ERA DIGITAL: ADAPTASI, TANTANGAN DAN INOVASI Ailsa Novelita Saharany
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3150

Abstract

This article discusses the development of civil law in the digital era, highlighting the challenges and opportunities that arise as a result of technological transformation. In the context of globalization and advances in information technology, civil law is facing significant changes, especially in terms of contracts, personal data protection and dispute resolution. This research analyzes how civil law can adapt to increasingly digital-based business practices, including e-commerce and online transactions. In addition, this article explores the regulations needed to protect individual rights in the digital environment, as well as the importance of collaboration between government, business and society in creating a responsive legal ecosystem. With an analytical approach, this article provides recommendations for legal reform that supports justice and legal certainty in the digital era.
PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PERADILAN PERDATA Gresia Wulaning Rum
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3151

Abstract

The development of information technology has brought significant changes to the process of evidence presentation in civil litigation. Electronic evidence, such as emails, instant messages, and digital documents, is now legally recognized as evidence with the same probative value as physical documents. This study analyzes the position of electronic evidence in Indonesian civil procedural law, identifies its advantages and disadvantages, and discusses the challenges faced in its implementation. Based on Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and its amendment through Law No. 19 of 2016, electronic evidence has been incorporated into the evidentiary system in courts, enabling the use of various digital formats in trials. However, the main challenges include the authentication of evidence, the risk of data manipulation, the admissibility of evidence depending on regulations, and the costs of managing electronic evidence. This study concludes that while electronic evidence plays an important role in the modernization of civil litigation, its success heavily depends on clear regulations and the enhancement of the judiciary’s capacity to effectively manage digital evidence.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata di Indosenia Safira Putri Zakia
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3153

Abstract

The utilization of mediation as an alternative dispute resolution in civil procedural law in Indonesia has become increasingly important with the rising number of disputes submitted to the courts. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving disputes and identify the challenges faced in its implementation. The method employed is qualitative literature study, reviewing various laws and previous research related to mediation. The findings indicate that mediation offers quicker and more cost-effective solutions, as well as helps maintain good relationships between the disputing parties. However, challenges such as low legal awareness among the public and a lack of mediator skills need to be addressed to optimize mediation as a dispute resolution method. The conclusion of this study emphasizes that mediation is a valid option and should be promoted in the practice of dispute resolution in Indonesia
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU ANTARA MALAYSIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERPSEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Syaiful Ihsan Hilmi; Maulana Akhyar; Aprila Niravita
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3166

Abstract

Artikel ini membahas urgensi dan tantangan dalam implementasi digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia. Sertifikat tanah elektronik, yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, keamanan data, dan transparansi pengelolaan tanah. Penelitian deskriptif analitis menunjukkan bahwa sertifikat ini penting untuk mempercepat birokrasi, mencegah pemalsuan, dan mempermudah akses masyarakat. Namun, tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, dan kebutuhan keamanan data yang tinggi. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital, memperluas jaringan internet, mengelola data center secara berkala, serta mengadakan edukasi publik dan pelatihan petugas. Langkah-langkah ini diharapkan mendukung efektivitas pendaftaran tanah digital dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah di Indonesia M Fikry Aimmar Rabbani; Dihyan Arga Perdana; Cakra Putra Negara; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Aprilia Niravita
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3171

Abstract

Hak tanggungan atas tanah merupakan instrumen jaminan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam transaksi pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hak tanggungan dalam memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa, dan mengeksplorasi fungsi notaris dalam proses pendaftaran hak tanggungan. Proses pendaftaran hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah langkah kunci yang menciptakan legitimasi atas status hukum objek jaminan. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang, memiliki tanggung jawab dalam menyusun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang merupakan dokumen formal dasar untuk pendaftaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam memastikan keabsahan dokumen, memverifikasi identitas para pihak, dan menjaga integritas proses hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa ketelitian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum sangat penting bagi notaris untuk mencegah konflik di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pendaftaran hak tanggungan yang melibatkan notaris menciptakan stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di Indonesia. Melalui pengaturan yang jelas dan pelaksanaan yang baik, hak tanggungan berfungsi sebagai alat efektif dalam meningkatkan akses ke modal dan kepercayaan dalam sistem keuangan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas hak tanggungan dalam praktik
Implementasi Standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Dalam Rangka Perlindungan Pekerja Di Industri Konstruksi Alega; Muhammad Rizki Meidianto; Novelia Magdalena Pasaribu; Zakiya Az Zikra Ismail
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3172

Abstract

Occupational Safety and Health (K3) is vital in the construction industry, which faces high risks of work accidents. Implementing K3 standards is not only a legal requirement but also a strategic effort to protect workers and boost productivity. Workers have the right to protection under regulations, including the 1945 Constitution of Indonesia and Law No. 13 of 2003 on Employment. This article examines the company's responsibilities in ensuring safety, such as providing personal protective equipment (PPE) and regular safety training. Using a qualitative approach, the study explores existing regulations, challenges in K3 implementation, and solutions to create a safe work environment. Findings emphasize the importance of K3 education and training in fostering a safety culture. By taking these steps, companies fulfill legal duties while demonstrating commitment to safeguarding human resources as essential assets for sustainable business operations.