cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Sidik
Contact Email
mgcn.sidik@gmail.com
Phone
+6289671418611
Journal Mail Official
jmia@kampusakademik.co.id
Editorial Address
Jl.pedurungan kidul IV rt.03/01 No.62 Kel. Pedurungan Kidul/ Kec.Pedurungan Semarang 50192
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Published by CV Kampus Akademik Publising
ISSN : 30327385     EISSN : 30327377     DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v1i2
Core Subject : Religion, Humanities, Health, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA) , ISSN: (cetak), ISSN: (online) adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh CV. Kampus Akademik Publising . JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK merupakan platform publikasi jurnal Karya suatu hasil penelitian orisinil atau tinjauan Pustaka yang ditulis oleh dosen atau mahasiswa. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Bisnis, Ilmu Sosial Humaniora, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kesehatan, Peternakan, perikanan, Politik, Pendidikan, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro dan Informatika, Desain Komunikasi Visual, Ilmu Komunikasi, Hukum. Jurnal ini terbit 1 tahun 6 kali (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,132 Documents
 97   98   99   100   101 
Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Perkembangan Umkm Di Indonesia Aura Salsa Permana; Ajeng Aulia Sasri; Rosalina Bedo Jogo; Maria Seravia Sia
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11058

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung stabilitas ekonomi nasional yang berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Meskipun memiliki peran yang sangat vital, sektor ini masih menghadapi kendala struktural secara yuridis, terutama berupa ketidakpastian regulasi dan hambatan aksesibilitas legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tinjauan yuridis terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum melalui empat pilar strategis: (1) reformasi perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS dengan NIB sebagai izin tunggal; (2) penguatan akses permodalan melalui KUR dan kebijakan penghapusan piutang macet berdasarkan PP No. 47 Tahun 2024; (3) relaksasi fiskal melalui PP No. 55 Tahun 2022 yang membebaskan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500.000.000,00; serta (4) perlindungan ekosistem digital melalui mandat alokasi 40% belanja pengadaan pemerintah pada e-Katalog LKPP dan proteksi pasar melalui Permendag No. 31 Tahun 2023. Secara normatif, kebijakan-kebijakan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang kuat, namun secara empiris masih terdapat hambatan berupa ego sektoral dan ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan hukum yang terintegrasi agar substansi regulasi selaras dengan realitas operasional di lapangan
Kepastian Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin yang Disahkan atas Harta Warisan Tanah yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022) Athaayaa Karista Palia Putri Yoriswan
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11064

Abstract

This study aims to analyze the legal position of a legitimated illegitimate child concerning inheritance rights to inherited land whose inheritance rights were revoked based on Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022. This research employs a normative legal research method using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, including the Indonesian Civil Code, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, Government Regulation Number 18 of 2021, and Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022. Secondary legal materials were obtained from books, scientific journals, and literature relevant to inheritance law and land law. Data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that an illegitimate child who has been legitimated through the subsequent marriage of both parents has the same legal position as a legitimate child based on Articles 272 and 277 of the Indonesian Civil Code, and thus is entitled to inherit from the deceased. In this case, Amin Sudartio, as a legitimated illegitimate child, has the status of a lawful heir of Budiman Sudartio. However, the inheritance rights to the land that was the subject of the dispute could not be realized because the court found that the land object could not be clearly proven due to the absence of land boundary descriptions in the Land Certificate serving as the basis for land ownership. Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022 does not revoke Amin Sudartio's status as an heir, but it results in the non-fulfillment of inheritance rights over the disputed land object due to weaknesses in land administration evidence.
RUKUN DAN SYARAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN PRAKTIK KUA DI INDONESIA Isman Nuddin Ritonga; Heri Firmansyah
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11078

Abstract

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan yuridis. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana dirumuskan dalam berbagai mazhab fikih. Di Indonesia, ketentuan fikih tersebut diimplementasikan melalui sistem hukum nasional yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan rukun dan syarat nikah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali serta implementasinya dalam praktik perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap literatur fikih dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai kedudukan wali dalam akad nikah. Mazhab Hanafi tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah, sedangkan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali menjadikannya sebagai rukun yang menentukan sahnya perkawinan. Selain itu, konsep wali mujbir, wali ikhtiyar, wali hakim, dan wali adhal menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam melindungi hak perempuan dalam perkawinan. Praktik perkawinan melalui KUA di Indonesia mengadopsi mayoritas pandangan mazhab Syafi’i dengan menambahkan unsur pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalitas formal. Pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan hasil harmonisasi antara fikih klasik dan hukum nasional.
TANTANGAN DIPLOMASI BUDAYA: ANALISIS KONFLIK IDENTITAS NETIZEN INDONESIA-MALAYSIA DI MEDIA SOSIAL Nirzila Erdawati; Naura Maharani; Putri Anggraini
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11092

Abstract

This study analyzes the challenges of Indonesia-Malaysia cultural diplomacy due to identity conflicts that have developed on social media. Although both countries share historical, cultural, and linguistic ties as kindred nations, their bilateral relations are often marked by tensions arising from cultural heritage disputes, migrant labor issues, and territorial conflicts. In the digital era, these conflicts have evolved into digital identity conflicts in the form of netwar and tauntwar between Indonesian and Malaysian netizens across various social media platforms. This study employs a qualitative approach with a case study method and qualitative content analysis techniques. Data were obtained through literature reviews sourced from scientific journals, international institution reports, policy documents, and relevant digital statistical data. The analysis was conducted using Joseph S. Nye's soft power theory as the main framework to understand the influence of digital identity conflicts on the effectiveness of cultural diplomacy. The findings reveal that digital identity conflicts pose a structural challenge to Indonesia-Malaysia cultural diplomacy, as negative narratives massively disseminated by non-state actors on social media are capable of eroding the positive image and public trust that serve as the primary foundation of soft power. These conflicts are reinforced by provocative media discourse construction, the spread of cyber-nationalism through digital networks, and low levels of public media literacy. This study concludes that the effectiveness of cultural diplomacy in the digital era requires a more adaptive public diplomacy strategy, the strengthening of cross-border digital literacy, and ASEAN involvement in managing digital identity conflicts to support regional socio-cultural integration.
The Effect of Listen-Read-Discuss (LRD) Strategy on Students Reading Comprehension in Ninth Grade at SMP Widya Sakti Ni Made Putri Widya Astari; I Putu Andre Suhardiana; Ni Putu Ratni
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11093

Abstract

This study aimed to determine whether there was a significant effect of the Listen–Read–Discuss (LRD) strategy on students’ reading comprehension in ninth grade at SMP Widya Sakti Denpasar. This study employed a quantitative approach with a quasi-experimental design using a non-equivalent control group design. The participants of this study were ninth-grade students of SMP Widya Sakti Denpasar, consisting of one experimental class and one control class with a total of 36 students in each class. The instruments used in this research were pre-test and post-test in the form of multiple-choice reading comprehension tests on narrative texts. The data were analyzed using descriptive and inferential statistical analysis, including normality test, homogeneity test, Mann–Whitney U test, Independent Sample T-test, and ANCOVA. The findings showed that the students taught by using the Listen–Read–Discuss (LRD) strategy achieved better reading comprehension scores than those taught by using the conventional method. The findings revealed that students who were taught using the Listen-Read-Discuss (LRD) strategy achieved better reading comprehension performance than those who were taught through the conventional direct instruction method. The experimental group obtained a higher mean score (78.05) compared to the control group (72.67). In addition, the ANCOVA analysis showed a significance value of 0.000, which was lower than 0.05, indicating a significant effect between the two groups. In conclusion, the Listen–Read–Discuss (LRD) strategy was effective in improving students’ reading comprehension of narrative texts. Therefore, English teachers are suggested to apply the LRD strategy as an alternative strategy in teaching reading comprehension, and future researchers are recommended to conduct further studies with different text types and educational levels.
DAMPAK PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BIDANG KESEHATAN PT. PASANGKAYU TERHADAP MASYARAKAT KELURAHAN MARTAJAYA KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN PASANGKAYU Andrian; Muzdalifah; Ratu Amanda Busman; Muhamad Riski Nugraha; Riska Ayu Fahrany; Lely Elviana; Anil Zikri; Febrianty; Audietya Chantieka Aura; Friscia Novianti Setiawan; Rachamat; Muzakir Tawil; Askar Mayusa
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11104

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of corporate social responsibility that contributes to improving community welfare, particularly in the health sector. This study aims to analyze the implementation and impact of PT. Pasangkayu’s CSR health program on the community of Martajaya Village, Pasangkayu District, Pasangkayu Regency. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings show that the CSR program was implemented through mobile health services, distribution of insecticide-treated mosquito nets, supplementary feeding for stunted children, health education, fogging activities, and training for Posyandu cadres. The program positively improved access to healthcare services, reduced malaria cases, increased public health knowledge, and encouraged healthier lifestyles. However, challenges remain, including unequal distribution of benefits and limited access to healthcare services.
PERTAMBANGAN MINERAL SEBAGAI PENUNJANG ENERGI BERKELANJUTAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP LINGKUNGAN HIDUP: TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 59/G/LH/2023/PTUN.JKT Dhiya Ghina Zhafira; Yayang Rizki Pratama; Najla Alyaa; Annisa Davina Paramitha; Tegar Putra Novandi; Roy Pasaribu
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11111

Abstract

Mineral mining holds strategic relevance in supporting the transition to sustainable energy, particularly through the utilization of metallic minerals such as zinc (Zn) and lead (Pb) as components in energy storage technologies. In practice, however, such activities frequently conflict with the principles of environmental protection embedded in national legislation. This study juridically analyzes the tension between the interests of mineral utilization for sustainable energy and compliance with environmental law principles, focusing on Jakarta Administrative Court (PTUN) Decision Number 59/G/LH/2023/PTUN.JKT, which annulled the Ministerial Decree of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) Number SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 concerning the Environmental Feasibility of the Zinc and Lead Mining Activities of PT. Dairi Prima Mineral in Dairi Regency, North Sumatra. The study employs normative legal research methods with statutory, casebased, and conceptual approaches. The findings reveal that the issuance of the disputed environmental approval contained juridical defects, including violations of the principles of transparency, precaution, and noncompliance with the AMDAL assessment mechanism under Government Regulation Number 22 of 2021. The Jakarta PTUN decision affirmed the supremacy of environmental law in natural resource utilization, while simultaneously posing factual obstacles to the continuity of mining operations that contribute to the sustainable energy supply chain. These conditions underscore the urgent need for regulatory harmonization between national energy policy and environmental protection instruments to achieve genuinely sustainable mineral mining.
DINAMIKA PERADABAN BUDAYA ISLAM Clesea Marsakilahsari; Morena Ratudiah Allin; Shifa Salsabila; Neri Anjani; Tiara Pebriyanti; Fathimah Azzahra; Divani Chentia Sari; Az Zahra Sukma Nadia Ahmad
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11112

Abstract

This study aims to analyze the tradition of offerings (sesajen) and ceremonial prayers for the deceased (kenduri kiriman arwah) as a form of Islamic cultural acculturation among Javanese Muslim communities, as well as to understand the social and spiritual meanings and the factors that cause the tradition to be preserved to this day. This research employs a qualitative approach with a descriptive method through library research. Data were collected through a review of various literature sources, such as books, scientific journals, and research articles relevant to the topic of offering traditions, kenduri, and Javanese-Islamic acculturation. Data were analyzed descriptively and qualitatively using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the tradition of offerings and kenduri kiriman arwah is the result of acculturation between local Javanese culture that existed since the pre-Islamic period and Islamic teachings brought by the Wali (Islamic saints), especially Sunan Kalijaga. This tradition carries social, spiritual, and religious meanings, including as a form of respect for ancestors, a means of strengthening social solidarity and mutual cooperation, and as a medium for prayers and sending blessings to deceased family members. Factors causing this tradition to persist include the strong heritage of ancestral culture, the social values it contains, social pressure from the community, and the peaceful acculturation process that has taken place. However, there are also dynamic views among Muslim communities, where some consider this tradition as a cultural heritage that needs to be preserved, while others argue that certain elements need to be adjusted in accordance with the principles of monotheism (tauhid) in Islam. Thus, the tradition of offerings and kenduri kiriman arwah reflects the dynamics of Islamic cultural civilization in Indonesia, showing a harmonious interaction between religious values and local culture, and remains preserved as a cultural identity of Javanese Muslim communities to this day.
REORIENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING MELALUI ARBITRASE INSTITUSIONAL DOMESTIK MENYUSUL TERMINASI SEPIHAK BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT) OLEH INDONESIA Diana Setiawati; Salwa Amanda Putri; Nadia Dwi Sekar Kamila; Azzahra Shabilla Hariyono; Tisya Janice Hayu Meganova; Zukrufi Ashof Almaunah; Hadyan Sena Hendraatmaja; Kautsar Risky Fadli Hidayah
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11114

Abstract

Terminasi sepihak Bilateral Investment Treaty (BIT) oleh Indonesia sejak tahun 2014 menimbulkan kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa bagi investor asing yang sebelumnya bergantung pada forum arbitrase internasional berbasis perjanjian seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terminasi BIT terhadap perlindungan investor asing serta mengkaji kesiapan arbitrase institusional domestik, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai alternatif forum Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap regulasi nasional, instrumen arbitrase internasional, dan literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca terminasi BIT, perlindungan hukum investor asing beralih pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sunset clause, dan kontrak investasi individual. BANI memiliki potensi strategis sebagai forum pengganti ISDS berdasarkan kekuatan hukumnya, rekam jejak penanganan lebih dari seribu perkara, serta pembaruan prosedur yang menyelaraskan dengan standar internasional. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya kepercayaan investor asing, inkonsistensi eksekusi putusan, serta potensi penyalahgunaan klausul ketertiban umum dalam Pasal 66 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999. Reformasi kelembagaan yang komprehensif dan harmonisasi dengan standar internasional merupakan prasyarat utama agar BANI dapat diakui secara global sebagai forum penyelesaian sengketa investasi yang kredibel.
Peran Tokoh Masyarakat dalam Membangun Modal Sosial Pasca Bencana Banjir di Dusun Tempean, Kabupaten Jember Ely Agustin Purwantoe Saputrie; Dhea Juwita Putri Dhesma Wardani; Sukma Ngesti Arianingsih; Adinda Fathiyatul Hakim; Reva Rizky Hardanti; Joko Mulyono; Mukhammad Handy Dwi Wijaya
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i4.11116

Abstract

Flooding is one of the most frequent disasters in Jember Regency and has physical, social, and economic impacts on the community. Tempean Hamlet, Rambipuji Subdistrict, is a flood-prone area, causing the community to face various challenges in the post-disaster recovery process. Under these circumstances, community leaders play a crucial role in mobilizing the community’s social resources. This study aims to analyze the role of community leaders in building social capital following the flood disaster in Tempean Hamlet, Jember Regency. The study employs a qualitative method with an ethnographic approach. Informants were selected through purposive sampling and included the hamlet head (who also serves as the chair of Destana), the neighborhood unit (RT) chair, and residents affected by the flood. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were subsequently analyzed using qualitative data analysis techniques. The results indicate that community leaders play a role in coordinating residents, disseminating information, serving as a bridge between the community and external parties, and encouraging participation in mutual aid activities and environmental restoration. These roles strengthen social capital, characterized by high levels of trust, strong social networks, solidarity, and cooperation among residents. Social capital, formed through daily social interactions, serves as a collective resource that supports the community’s recovery process following a disaster. This study demonstrates that strengthening social capital through the active roles of community leaders can enhance the community’s capacity and resilience in facing and recovering from the impacts of flood disasters.

Page 99 of 114 | Total Record : 1132

 97   98   99   100   101 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA)  April 2026 Vol. 3 No. 5 (2026): Oktober Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI Vol. 3 No. 1 (2026): Februari Vol. 2 No. 6 (2025): Desember Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus Vol. 2 No. 3 (2025): Juni Vol. 2 No. 2 (2025): April Vol. 2 No. 1 (2025): Februari Vol. 1 No. 6 (2024): Desember Vol. 1 No. 5 (2024): Oktober Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus Vol. 1 No. 3 (2024): Juni Vol. 1 No. 2 (2024): April Vol. 1 No. 1 (2024): Februari More Issue