cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
 26   27   28   29   30 
Perkawinan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum: Dampaknya Terhadap Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Reproduksi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Andi Aulia Berliana
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 3 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i3.285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perkawinan anak serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan reproduksi, dengan studi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tingkat perkawinan anak relatif tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik dan laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan anak masih terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin di pengadilan agama. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, norma budaya, serta tekanan sosial masyarakat. Perkawinan anak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan karena meningkatkan angka putus sekolah dan menurunkan peluang anak untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan ekonomi di masa depan. Selain itu, perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi, khususnya meningkatnya risiko kehamilan usia dini, komplikasi persalinan, serta masalah kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan multidimensional melalui penguatan regulasi hukum, peningkatan akses pendidikan, penyediaan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, serta perubahan norma sosial masyarakat.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PN MATARAM No 1995 K/Pid.Sus/2019 Iqlima Putri; Ruslan Haerani; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 3 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i3.286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Hasil penelitian ini yakni, pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun.
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DENGAN CARA MEDIASI (STUDI DI BPSK KOTA MATARAM) Ariani, Irma Aulia; M. Ikhsan Kamil; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 3 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i3.287

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen antara konsumen dan pelaku usaha dengan cara Mediasi Di BPSK Kota Mataram serta Tata Cara penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen antara Konsumen dan Pelaku Usaha melalui BPSK dengan cara Mediasi Di BPSK Kota Mataram? Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram berwenang menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001. BPSK dapat menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Karena peraturan tersebut tidak membatasi jenis sengketa yang ditangani, maka sengketa pembiayaan konsumen termasuk dalam kewenangan BPSK untuk diselesaikan.Prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen di BPSK Kota Mataram dilakukan melalui tiga tahap, yaitu permohonan, persidangan, dan putusan. Tata cara ini sama seperti penyelesaian sengketa konsumen pada umumnya, sehingga tidak terdapat perbedaan prosedur antara sengketa pembiayaan konsumen dan sengketa lainnya.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DI KOTA MATARAM Irmawan, Muhammad Riki; Haerani; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 3 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i3.288

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector di Kota Mataram serta peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung yaitu di Polresta Mataram, PT. Kanaka Dasha Mesari dan PT. Anugrah Raya Indonesia. Hasil penelitian yaitu pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector, bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun lebih spesifik dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector diantaranya yaitu melalui upaya preventif yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, debt collector maupun perusahaan pembiayaan, tersedianya ruang konsultasi dan mediasi pada kantor Kepolisian Resor Kota Mataram dan melalui upaya represif dengan menjatuhkan sanksi pidana.
PERAN BALE MEDIASI PROVINSI NTB SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN (STUDI DI BALE MEDIASI PROVINSI NTB) Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 3 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i3.289

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, biaya tinggi, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator dan pihak terkait, serta studi dokumen terhadap peraturan dan kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui Bale Mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi Provinsi NTB berperan penting dalam penyelesaian sengketa perdata dengan memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan prinsip perdamaian. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya melakukan mediasi tentang sengketa saja tetapi Bale Mediasi Provinsi NTB juga melakukan pembinaan kepada desa maupun daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya Perbup/Perwalkot di daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di daerah.Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Mekanisme yang pertama adalah alur mediasi. Alur mediasi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya pengajuan permohonan mediasi,penunjukan mediator dan sebagainya. Berikutnya proses mediasi dimana para pihak memulai proses mediasi di bantu oleh pihak ke3 yang bernama mediator.

Page 30 of 30 | Total Record : 295

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) More Issue