cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 290 Documents
 25   26   27   28   29 
Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Hutang Yang Dinyatakan Sah Dan Berharga Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pdt.g/2023/Pn.mtr) Ida Ayu Made Septiana; Khairul Aswadi; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.245

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Hukum Dalam Putusan Perdata Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Yang Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Sudah Sesuai Dengan Hukum. dan bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Dalam Perkara Nomor: 181/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Tentang Akta Di Bawah Tangan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan dengan cara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:181/Pdt.G/2023/PN.Mtr menyatakan bahwa tergugat, Umar dan Dewi Ratna Ayuati, telah melakukan wanprestasi karena gagal membayar utang sebesar Rp134.000.000 kepada penggugat, Ida Ayu Made Septiana. Utang ini telah diakui dalam surat pernyataan tertulis, namun tidak dilunasi meskipun sudah diberi somasi. Majelis hakim menilai bukti-bukti penggugat sah, termasuk surat pernyataan dan percakapan digital, dan menghukum tergugat membayar sisa utang Rp74.865.000 beserta bunga dan biaya perkara. Putusan ini menegaskan bahwa akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat jika tidak disangkal isinya dan didukung bukti lain, meskipun tidak dibuat oleh notaris. Dengan demikian, surat pernyataan utang dalam perkara ini dinilai memiliki kekuatan hukum pembuktian yang signifikan, bahkan dijadikan dasar bagi penggugat untuk menempuh jalur hukum pidana selanjutnya.  
Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur) Melda Wenda Yurista; Novie Afif Mauludin; Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Implementasi Perjanjian Pengelolaan Sarang Burung Walet di Desa Labuhan Lombok dan bagaimana Dampak Hukum Wanprestasi dari Perjanjian Pengelolaan Sarang Burung Walet di Labuhan Lombok, Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan analisis putusan pengadilan, wawancara dengan pihak terkait, serta studi terhadap peraturan hukum perdata mengenai wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perjanjian pengelolaan sarang burung walet di Desa Labuhan Lombok menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pengusaha dapat berjalan efektif jika dilandasi kesepakatan yang adil, berorientasi pada keberlanjutan, dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan. Keberhasilan pengelolaan ini bergantung pada penetapan wilayah yang sesuai, sistem pengawasan yang jelas, pembagian hasil yang adil, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab mereka. Selain itu, keberlanjutan pengelolaan memerlukan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan dukungan aktif dari pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang holistik, pengelolaan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. dab Wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan sarang burung walet di Labuhan Lombok berdampak serius secara hukum dan ekonomi, termasuk kerugian materiil dan immateriil bagi pihak yang dirugikan. Pemutusan kontrak sepihak tanpa alasan sah melanggar Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi. Untuk mencegah sengketa, perjanjian harus disusun secara rinci dan mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Suhardiman; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.247

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan perizinan Usaha Pariwisata Di Tinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dan Apakah sanksi yang diatur dalam Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 sudah memadai untuk menanggulangi pelanggaran dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat, Adapun hasil penelitian yaitu Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengawasan perizinan usaha pariwisata. Peran ini mencakup fasilitasi proses perizinan berbasis risiko secara elektronik, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan, termasuk promosi, perlindungan wisatawan, pelatihan SDM, pengembangan UMKM, dan pelestarian aset pariwisata. Namun, dalam implementasinya, Pemerintah Kota Mataram menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur dan teknologi yang belum memadai, kurangnya fasilitas penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai upaya dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi terpadu, penguatan penegakan hukum, edukasi kepada pelaku usaha, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta peningkatan koordinasi antar instansi dan pengalokasian anggaran yang lebih efektif.  
Analisis Kedudukan Hukum Dan Hak Perusahaan Pma Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan No. 177/Pdt.G/2023/Pn.Mataram) Mukminatul Munawarah; Ainuddin; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Dan Hak Perusahaan PMA Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Pada Putusan No. 177/ Pdt. G/2023 /PN Mataram dan bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum dan hak perusahaan PMA dalam penyelesaian sengketa jual beli tanah pada Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram pada pokok dan prinsipnya telah dijamin oleh hukum positif di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam penyelenggaraan asas dalam penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan adanya jaminan kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan lainnya. Yakni, memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, adapun pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PN.Mataram pada pokoknya mengemukakan introdusir pertimbangan hukum bahwa “Pembatalan suatu perjanjian (Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 15 tanggal 30 Maret 2020 Jo. Addendum Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 22 Mei 2020) yang dibuat oleh Notaris Amalia Sartika Nasution, SH.,M.Kn. sebagaimana dilakukan oleh Tergugat Konvensi (Efrosina Marta Berta) adalah termasuk perbuatan yang dikualifisir sebagai ‘Perbuatan Melawan Hukum.Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) tersebut, Penulis berpendapat bahwa sejatinya pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena didasarkan atas ketidaktelitian Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) dalam memahami dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi (Vivian Lorena Fedeli) secara lengkap dan menyuluruh berkenaan dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi (Efrosina Marta Berta) yang berdasarkan pemaknaan akan ketentuan/ definisi dan unsur-unsur yuridis atas perbuatan wanprestasi sebagaimana yang termaktub di dalam 1243 KUHPerdata.
Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Di Wilayah Polres Lombok Timur) Martina; Megayati, Dhina; Apriyanti , Nurul
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.250

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara viktimologi terhadap tindakan perdagangan orang (Human Trafficking) di wilayah Polres Lombok Timur Bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di wilayah Polres Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris, yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari PeraturanPerundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti yaitu tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian dan pembahasan dalam sekripsi ini yaitu tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang menargetkan individu, terutama perempuan dari keluarga miskin, yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, utang, dan kurangnya pendidikan membuat mereka rentan terhadap eksploitasi melalui janji pekerjaan yang menggiurkan. Banyak korban tidak memahami hak-hak mereka dan mudah ditipu oleh pelaku TPPO, sementara kurangnya akses informasi mengenai bahaya TPPO memperburuk situasi ini. Serta penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Polres Lombok Timur menghadapi berbagai hambatan, termasuk regulasi yang tidak tegas, kendala internal dan eksternal dalam penyidikan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun ada upaya perlindungan hukum bagi korban melalui aspek yuridis dan non-yuridis, implementasinya masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah TPPO secara efektif.
Upaya Penerapan Hukum Pasal 378 Kuhp Terkait Penipuan Dalam Industri Pariwisata : (Studi Di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram) Muhammad Irfan Maulana; Muhammad Ikhsan Kamil; Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.251

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana Bentuk Bentuk modus operandi penipuan yang terjadi dalam industri pariwisata dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan bagaimana Upaya penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum untuk menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa Modus operandi penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani mencakup berbagai cara yang dapat merugikan wisatawan, seperti penyediaan paket wisata palsu, penyalahgunaan identitas pemandu, penawaran akomodasi yang tidak sesuai, biaya tersembunyi, dan informasi menyesatkan. Cara-cara ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi terhadap agen perjalanan, serta memanfaatkan sumber informasi yang terpercaya untuk memastikan pengalaman berwisata yang aman dan menyenangkan.Penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum merupakan langkah krusial dalam menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Dengan menindak tegas pelaku penipuan, penegak hukum dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan wisatawan dan menjaga integritas industri pariwisata. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan kepada wisatawan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Kelalaian Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia : (Studi Putusan Nomor.18/PID.SUS-ANAK 2024/PN.MTR) Aspuri; B. Farhana Kurnia Lestari; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Mengemudi Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2024/PN.MTR dan bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtr, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan mengunakan data primer skunder, dan tersier. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR, Anak dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaian mengemudi yang mengakibatkan kematian Tuti Marlina pada 5 Januari 2024 di Mataram. Meskipun Anak tidak sengaja menabrak korban di jalan yang basah karena kaget dan pandangan terhalang gerimis, kelalaiannya dalam berkendara dengan kecepatan 40 km/jam tanpa pengereman atau klakson terbukti secara hukum, sesuai Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim memutuskan pidana pembinaan selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram, sebuah lembaga kesejahteraan sosial, demi kepentingan terbaik Anak untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan terarah. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN.MTR sudah tepat, terbukti dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti lainnya, yang menunjukkan kelalaian Anak mengakibatkan kematian korban. Hakim mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi Anak sesuai UU SPPA dengan menjatuhkan pidana pembinaan selama 12 bulan di LPKS Sentra Paramita Mataram, bukan pidana penjara, demi rehabilitasi dan kelanjutan pendidikan Anak.  
Analisis Yuridis Bentuk Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/Pn Cbi) Wawan Anshori Yusuf Setyawan; Ary Wahyudi; Sukarno
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana.Bentuk Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Bentuk Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dalam Putusan No. 116 Pdt.G Tahun 2020 PN Cbi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini menjelaskan bahwa Analisis putusan ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum tidak diberikan kepada pembeli karena ia dianggap tidak memenuhi standar itikad baik. Hakim menafsirkan itikad baik bukan hanya sebagai niat jujur, melainkan juga kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati. Penggugat dianggap lalai karena gagal memverifikasi keabsahan dokumen dan status hukum tanah yang dibelinya, yang terbukti mengandung pemalsuan dan sudah diblokir. Putusan ini menyoroti ketidakpastian hukum akibat tidak adanya definisi itikad baik yang jelas dalam undang-undang, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada interpretasi hakim. Meskipun setuju dengan penolakan gugatan, penulis berpendapat bahwa keadilan substantif harus tetap dipertimbangkan, seperti memberikan ganti rugi kepada pembeli yang menjadi korban penipuan. Intinya, putusan ini menekankan bahwa tanggung jawab utama untuk memastikan keabsahan transaksi berada di tangan pembeli.
Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Atas Nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) Junaedin; Haerani; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.254

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 08 dan 09 Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/TUN/2012. Penelitian ini menggunakan gabungan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dipakai untuk menganalisis dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur. Sedangkan metode empiris digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara, observasi di Kantor Pertanahan, dan dokumentasi, Berdasarkan analisis yuridis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/TUN/2012 membatalkan Sertifikat HPL milik PT. BTDC karena terbukti cacat hukum dan administratif, sekaligus mengukuhkan kepemilikan sah Nurhuda yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan ini final, pelaksanaannya terhambat oleh birokrasi terpusat yang lambat, resistensi PT. BTDC, dan ketidakpatuhan pejabat Kantor Pertanahan terhadap perintah pengadilan. Hambatan ini menyoroti kelemahan struktural dalam administrasi pertanahan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga, yang pada akhirnya merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Minuman Tradisional Beralkohol Di Desa Lilir Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Lalu Guntur Abi Mayu KR; Abdul Gani Makhrup; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.255

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sertakendala dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol di Desa Lilir Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini ialah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol yaitu: kebiasaan perilaku minuman tradisional (tuak), faktor Lingkungan atau Pergaulan masa kanak-kanak dan remaja, dan faktor ekonomi. Adapun kendala dalam penanggulangan tindak pidana memperdagangkan minuman tradisional beralkohol mencakup kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi : kurangnya pengetahuan/kesadaran masyarakat; kurangnya koordinasi terkait pengawasan; Kendala eksternal meliputi : Sering terjadi gagal razia karena bocor informasi; adanya perlawanan dari pihak pemilik kios ketika minuman keras akan disita; sanksi kepada pelaku tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi/penyuluhan dampak negatif memperdagangkan minuman tradisional beralkohol; melakukan koordinasi dalam melakukan razia, melakukan penertiban terhadap penjual minuman keras yang tidak sesuai aturan dan memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat.  

Page 28 of 29 | Total Record : 290

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) More Issue