cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hafizatul Ulum
Contact Email
jurnalunizar@gmail.com
Phone
+62370 - 6175565
Journal Mail Official
unizarrechtjournal@unizar.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Al-Azhar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Unizar Recht Journal
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 28292472     EISSN : 28292472     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 290 Documents
 25   26   27   28   29 
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Bale Mediasi Kota Mataram Rizaldi, Mohammad Rizaldi; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.231

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan restorative justice dalam hukum positif dan bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT di Bale Mediasi Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa observasi (pengamatan), wawancara dan studi dokumen. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan restorative justice dalam hukum positif di Indonesia berlandaskan beberapa payung hukum antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Bale Mediasi Kota Mataram diawali dengan adanya pihak pemohon yang mengajukan surat permohonan mediasi. Pihak Bale Mediasi Kota Mataram membuatkan surat permohonan mediasi yang selanjutnya disampaikan kepada mediator, lalu setelah disetujui maka mediator memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan proses mediasi. Setelah melalui proses mediasi kepada kedua belah pihak, mediator memberikan keputusan yang berisikan kesepakatan pihak terkait sebagai penyelesaian perkara KDRT ini. Kesepakatan yang diberikan oleh mediator Bale Mediasi Kota Mataram meliputi kesejahteraan pada berbagai pihak dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan menghasilkan win-win solution bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Jaminan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Memperoleh Pelayanan Yang Sesuai Dengan Promosi Pariwisata Selywati; Atin Meriati Isnaini; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum Wisatawan Sebagai Konsumen Yang Tidak Sesuai Dengan Promosi dan bagaimana Upaya Hukum Wisatawan Terhadap Ketidak Sesuaian Pelayanan Dengan Promosi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, mengkaji Undang-Undang. Metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan, meskipun ada peraturan daerah yang mengatur tentang pariwisata namun belum sampai melindungi hak- hak wisatawan dan begitu juga dengan Peraturan Gubernur. Terbitnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan Jasa Usaha Akomodasi dalam Even Besar dinyatakan kurang efektif karena tidak sedikitpun memberikan perlindungan kepada wisatawan sebagai konsumen karena masih banyak para pengusaha penginapan menaikkan harga kamarnya melebihi standar karena dalam peraturan ini belum memberikan kepastian terhadap harga kamar hanya mengatur tentang ketidak bolehan menaikkan harga hotel saja. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wisatawan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata dan dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen yaitu dengan menyelesaikan secara Litigasi dan non litigasi yaitu Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang dibuat oleh pemerintah. Kata Kunci: Jaminan; Hukum; Pariwisata
Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Fasahuddin; B. Farhana Kurnia Lestari; Ruslan Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Angkutan Barang dan bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menjalankan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih terkendala, terutama karena terbatasnya peran Dishub Kota dalam operasi penegakan hukum di lapangan. Keterbatasan ini muncul karena wewenang utama pengoperasian alat penimbangan kendaraan berada di tingkat pusat dan provinsi, sehingga Dishub Kota Mataram hanya dapat bertindak jika mendapat koordinasi dari Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepolisian. Akibatnya, pelaksanaan penegakan hukum di tingkat kota menjadi tidak optimal. Selain itu, berbagai hambatan juga muncul dari kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan, yaitu pemakai jasa, operator kendaraan, regulator, dan penegak hukum. Tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian memperumit proses penindakan, karena Dishub tidak dapat menindak langsung tanpa pendampingan Polisi dan harus menyerahkan tindak lanjut pelanggaran kepada mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan koordinasi antarlembaga, penyediaan sarana pengawasan yang memadai, serta peningkatan edukasi hukum kepada para pelaku transportasi. Dengan demikian, sistem penegakan hukum dan transportasi di Kota Mataram diharapkan menjadi lebih terintegrasi, tertib, dan efisien.
Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB Hamdan Yuafi Abdillah; Sukarno; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial. Dan Bagaimana hambatan dan upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian Dalam mengatasi Konflik Sosial Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kepolisian menjalankan perannya dalam penanganan konflik sosial, baik dari perspektif hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 maupun dari praktik yang terjadi di lapangan. Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yang mencakup tiga tahapan utama yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik. Pada tahap pencegahan, kepolisian bertugas mendeteksi potensi konflik, melakukan mediasi, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pada tahap penghentian, kepolisian bertanggung jawab untuk mengendalikan massa, menegakkan hukum, dan mengamankan situasi. Sedangkan pada tahap pemulihan, kepolisian berperan dalam rehabilitasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi sosial. Di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, kepolisian menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas penanganan konflik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kepolisian melakukan pendekatan preventif melalui patroli, penyuluhan, dan penegakan hukum secara represif, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Sebagai perbandingan, di Lombok Tengah, pendekatan berbasis kearifan lokal dan mediasi lebih dominan dalam menangani konflik sosial, dengan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bertugas merancang aksi terintegrasi untuk mengkoordinasikan penyelesaian konflik dan pemulihan pasca-konflik. Sehingga keberhasilan penanganan konflik sosial sangat bergantung pada pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik sosial, budaya, dan infrastruktur di masing-masing daerah, serta pentingnya koordinasi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat.
Peranan Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) Dalam Reintegrasi Narapidana Tindak Pidana Umum Melalui Cuti Bersyarat (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat) I Made Indra Permana Putra; Jauhari D. Kusuma; Sukarmo, I Gede
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.237

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) dalam proses reintegrasi sosial narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat melalui program Cuti Bersyarat Dan Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polsuspas dalam menjalankan tugasnya untuk membina dan mengawasi narapidana yang mendapatkan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat dan perangkat yang ada di bawahnya, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan dalam sekripsi ini yaitu dalam program reintegrasi sosial berupa pemberian Cuti Bersyarat, Polsuspas memiliki tanggungjawab terbatas pada pembinaan Narapidana di dalam Lapas dan dalam tahapan pengusulan program reintegrasi sosial. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat, tanggungjawab pengawasan beralih kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II A Mataram adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsuspas dalam program reintegrasi sosial berupa Cuti Bersyarat adalah tidak adanya penjamin dari pihak keluarga terdekat atau tempat tinggal penjamin jauh dari Lembaga Pemasyarakatan, kendala yang terkait dengan perilaku Narapidana sendiri seperti melakukan perbuatan kriminal atau pelanggaran-pelanggaran dalam masa pembinaan dan belum dikirimkannya kutipan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan. Kendala-kendala tersebut akan mudah teratasi jika petugas kemasyarakatan menyadari tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat, termasuk Narapidana yang dalam masa pembinaan di dalam Lapas.
Implementasi Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penindakan Huruhara Dalam Penanganan Konflik Sosial Perang Kampung Monjok Dan Taliwang Kota Mataram Ida Bgs Gde Narayana; Hafizatul Ulum; Anwar
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 dalam menangani kerusuhan akibat konflik sosial di Monjok dan Taliwang, Kota Mataram. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparat Brimob dalam mengatasi konflik sosial di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris, yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai peraturan dan praktik lapangan terkait penerapannya dalam menangani konflik sosial, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Korp Brimob Polri Nomor 02 Tahun 2021 telah memberikan pedoman jelas bagi pelaksanaan tugas Brimob. Tim Brimob mampu merespons dengan cepat dan efektif sesuai ketentuan yang ada. Koordinasi antara Brimob, Polri, dan lembaga terkait sangat penting dalam penerapan peraturan ini. Keberhasilan operasional bergantung pada sinergi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan proaktif dan terukur yang diterapkan oleh Brimob, dengan mengutamakan tindakan persuasif dalam situasi kritis, dapat membantu mengurangi eskalasi konflik. Kesiapan dan kualitas personel Brimob yang terlatih memungkinkan mereka untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan, termasuk penggunaan perlengkapan pengendalian massa dan teknik pengamanan yang tepat. Namun, aparat Brimob menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, kondisi geografis yang sulit, cepatnya eskalasi konflik, dan kesulitan dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Tantangan ini dapat diminimalisir melalui peningkatan pelatihan, koordinasi yang lebih baik antar instansi, dan penambahan sumber daya, untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan kondusif.
Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Nominee Oleh Warga Negara Asing (WNA) Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Khansa Aqilla Sabilillah; M. Ikhsan Kamil; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian nominee Oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimana implikasi hukum apabila perjanjian nominee dinyatakan batal demi hukum. Metode penelitian menggunakan tipe yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh hasil penelitian yang diperoleh yakni, Nominee Agreement (perjajian yng diwakilkan) oleh WNA dalam kepemilikan hak atas tanah perspektif hukum positif di Indonesia tidak sah, karena melanggar ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata jo Pasal 21 ayat (1) UUPA. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, yang berarti tidak dipenuhinya syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata, yaitu suatu sebab yang dilarang. Implikasi hukum apabila nominee agreement dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak pernah terjadi perjanjian pinjam nama yang dibuat di hadapan notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan memberikan sanksi kepada notaris, dan terhadap jika disengketakan berdasarkan SEMA Tahun 2020, orang yang namanya dalam sertipikat (pihak yang dipinjam namanya) menjadi pemilik.
Kajian Putusan Hakim Dengan Perkara Nomor : 1378/Pdt.G/2022/Pa.Sel Terkait Pengalihan Hak Hibah Menjadi Waris Mansur Zaen; Ahmad Rifai; L. Ahmad Tijani Isnaini
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan hakim dengan perkara nomor 1378/Pdt.G/2022/Pa.Sel terkait pengalihan hal hibah menjadi waris dan bagaimana bentuk kekuatan hukum hibah orang tua kepada ahli waris sebelum pembagian warisan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga dapat menemukan jawaban dari masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan dalam sekripsi ini yaitu Hibah dari orang tua kepada ahli waris sebelum pembagian warisan memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, tergantung pada cara dan bukti hibah. Hibah lisan cenderung lemah dalam hukum positif, tetapi dapat diakui dalam hukum Islam jika memenuhi syarat tertentu. Pengakuan ahli waris dan bukti yang ada sangat penting untuk menentukan kekuatan hukum hibah. Putusan hakim menunjukkan bahwa hibah yang tidak dapat dibuktikan tidak dapat dipertahankan, sehingga harta harus dibagi di antara semua ahli waris. Hibah berperan penting dalam pengaturan harta waris, namun dapat menimbulkan sengketa jika tidak sesuai ketentuan hukum, sehingga semua pihak perlu memahami hak dan kewajiban serta melakukan pengalihan hak secara sah dan transparan. Sebaiknya hibah dilakukan secara tertulis dengan akta otentik untuk memperkuat kekuatan hukum dan menghindari sengketa, serta penting bagi semua pihak, terutama ahli waris, untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hibah dan warisan; melibatkan penasihat hukum atau notaris dalam proses hibah juga dianjurkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum, dan jika terjadi sengketa, penyelesaian melalui mediasi atau pengadilan harus dipertimbangkan untuk menjaga hak semua pihak.
Peran Bale Mediasi Provinsi NTB Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Di Bale Mediasi Provinsi NTB) Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.243

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, biaya tinggi, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator dan pihak terkait, serta studi dokumen terhadap peraturan dan kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui Bale Mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi Provinsi NTB berperan penting dalam penyelesaian sengketa perdata dengan memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan prinsip perdamaian. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya melakukan mediasi tentang sengketa saja tetapi Bale Mediasi Provinsi NTB juga melakukan pembinaan kepada desa maupun daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya Perbup/Perwalkot di daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di daerah.Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Mekanisme yang pertama adalah alur mediasi. Alur mediasi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya pengajuan permohonan mediasi,penunjukan mediator dan sebagainya. Berikutnya proses mediasi dimana para pihak memulai proses mediasi di bantu oleh pihak ke3 yang bernama mediator.
Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hukum Acara Pidana) Sabarul Yaqin; Fathur Rauzi; L. Ahmad Tijani Isnaini
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan Persepektif Hukum Acara Pidana dan bagaimana Perlindungan Hukum Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dari hasil analisis Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hukum Acara Pidana) Perlindungan hak tersangka residivis merupakan bagian penting dalam menjamin keadilan dalam proses penyidikan. Meskipun KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka secara normatif, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya diskriminasi, pemberatan pidana, dan stigma sosial terhadap residivis. Ketimpangan kekuasaan antara penyidik dan tersangka serta kurangnya pemahaman hukum sering menyebabkan pelanggaran hak. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat agar proses penyidikan berjalan adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan Hukum Hak Tersangka Residivis dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hak Asasi Manusia) Dalam perspektif HAM, perlindungan terhadap tersangka residivis menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, tanpa memandang latar belakang pelanggaran hukum sebelumnya. Meskipun KUHAP dan UU HAM menjamin hak dasar tersangka, seperti bantuan hukum dan perlakuan adil, pelanggaran masih sering terjadi. Diperlukan pendekatan sistem peradilan yang terpadu serta komitmen negara untuk memperkuat pengawasan, memberikan edukasi hukum, dan mendukung reintegrasi sosial guna mewujudkan keadilan yang berkeadaban.

Page 27 of 29 | Total Record : 290

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) More Issue