cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Alfian Helmi
Contact Email
alanhelmi@apps.ipb.ac.id
Phone
+6285717284812
Journal Mail Official
dkasra@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
DKSRA-IPB University Gedung LSI Lantai 1 Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor – Indonesia 16680
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : -     EISSN : 2828285X     DOI : https://doi.org/10.29244/agro-maritim
Core Subject : Economy, Science, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a publication media that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 271 Documents
 24   25   26   27   28 
Segmentasi dan Targeting Petani sebagai Basis Perumusan Kebijakan Pertanian di Indonesia Suprehatin; Harianto, Harianto; Hakim , Rizqi Imaduddin; Akzar, Rida
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1330-1335

Abstract

Seperti di negara lainnya, petani Indonesia sangat heterogen, baik dari sisi aset produksi, akses teknologi, tujuan usahatani, preferensi perilaku, jejaring kelembagaan, maupun pengetahuan dan keterampilan. Namun, kebijakan pertanian di Indonesia masih banyak yang dirancang secara seragam (one size fits all). Akibatnya, banyak program tidak tepat sasaran, kurang dimanfaatkan, atau gagal menciptakan dampak yang diharapkan. Studi empiris di Indonesia menunjukkan adanya hubungan erat antara keputusan adopsi dengan segmen unik petani, misalnya pada konteks tanaman hortikultura bernilai tinggi, teknologi peternakan, dan kemitraan tebu. Temuan ini menegaskan pentingnya menyesuaikan intervensi kebijakan nonharga dengan tipologi dan kebutuhan spesifik petani. Segmentasi, yang mengelompokkan petani berdasarkan karakteristik serupa, menawarkan kerangka untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran (targeted). Kerangka ini, lazim digunakan dalam studi konsumen, kini relevan pula bagi kebijakan pertanian. Policy brief ini mengusulkan kebijakan pertanian berbasis segmentasi (tipologi) dan targeting untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan inklusivitas intervensi.
Optimalisasi Program Fortifikasi Yodium di Indonesia Kinasih, Teresa Ester Sekar; Rahardianti, Syifha Nur Sallyima; Wityadarda, Carissa
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1341-1344

Abstract

Defisiensi yodium masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak di Indonesia. Meski mayoritas rumah tangga mengonsumsi garam beryodium, hanya sebagian kecil yang sesuai kadar standar nasional. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan mutu dan rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya konsumsi garam beryodium. Dampak utamanya terlihat pada ibu hamil dan anak-anak, yang berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif, stunting, hingga kerusakan otak permanen. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi fortifikasi garam, meningkatkan pengawasan mutu oleh BPOM, memperluas edukasi publik melalui pendekatan komunitas dan digital, serta mewajibkan fortifikasi untuk seluruh jenis garam, termasuk garam industri. Langkah ini penting untuk menjamin generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.
Menantikan Revisi UU Bagi Hasil Perikanan Solihin, Akhmad
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1349-1353

Abstract

Sistem bagi hasil perikanan di Indonesia selama ini diatur melalui U da gpundang (UU) No. 16 Tahun 1964 yang disusun dengan latar situasi sosial-ekonomi enam dekade lalu. Regulasi ini sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan saat ini, karena tidak mengatur standar perlindungan pekerja, tidak menyesuaikan dengan sutyasu lokal, serta tidak menjamin keadilan ekonomi bagi nelayan. Padahal, sektor perikanan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional dan sumber utama penghidupan masyarakat pesisir. Jika tidak direvisi, ketidakjelasan aturan ini akan terus menempatkan nelayan pada posisi rentan, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan keberlanjutan ekonomi perikanan. Policy brief ini merekomendasikan revisi UU Bagi Hasil Perikanan dengan menekankan perlindungan sosial, penyesuaian kerangka ketenagakerjaan modern, mendorong kontrak tertulis, serta perlunya mekanisme formal penyelesaian sengketa. Dengan pembaruan hukum yang adil dan adaptif, sistem bagi hasil dapat menjadi instrumen yang memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong sektor perikanan menuju keberlanjutan yang lebih pasti.
Efektivitas Pendidikan Vokasi Kelautan dalam Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia Pratama, Obi
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1349-1353

Abstract

Pendidikan vokasi kelautan merupakan pilar penting dalam mendukung transformasi ekonomi biru Indonesia. Namun, data menunjukkan mayoritas nelayan kecil belum tersentuh akses pendidikan maupun sertifikasi formal, yang membuat mereka tertinggal dari tuntutan pasar global. Program Pentaru dan sertifikasi STCW-F yang digagas pemerintah merupakan langkah maju, tetapi masih terbatas dalam cakupan, infrastruktur, dan dukungan pembiayaan. Tanpa perbaikan, kebijakan ini hanya akan memperkuat ketimpangan antara wilayah pusat dan pesisir terpencil, sekaligus melemahkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor yang mensyaratkan keberlanjutan dan ketertelusuran. Policy brief ini menegaskan perlunya sinkronisasi lintas kementerian, penguatan beasiswa vokasi, percepatan sertifikasi kompetensi, dan dukungan kerja sama internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan vokasi kelautan dapat benar-benar menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan Indonesia memetik manfaat penuh dari agenda ekonomi biru.
Optimalisasi Sistem Pemeliharaan Berbeda Ayam IPB D3 untuk Pengembangan Calon Galur Lokal Unggul Kuswandi, Wawan; Sumantri, Cece
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1366-1371

Abstract

Kebutuhan daging ayam di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi protein hewani. Untuk menjawab tantangan ini, pengembangan ayam lokal unggul seperti ayam IPB D3 menjadi solusi strategis. Ayam IPB D3 memiliki keunggulan dalam pertumbuhan bobot badan serta ketahanan terhadap penyakit dan stres, menjadikannya kandidat kuat sebagai galur lokal unggul nasional. Namun, sistem pemeliharaannya saat ini masih didominasi pola intensif, yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi peternakan rakyat di Indonesia yang umumnya mengombinasikan sistem intensif dan free-range. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada performa dan kesehatan ayam secara umum. Oleh karena itu, diperlukan pengujian dan optimalisasi sistem pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan performa dan ketahanan ayam IPB D3, sekaligus memperkuat peluangnya sebagai galur lokal unggul yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Menguatkan Peran Ayah dalam Pengasuhan: Urgensi Kebijakan Kelembagaan untuk Mendukung Keterlibatan Ayah Yulina Eva Riany; Maulana Achsan Al Farisi; Pintauli Romangasi Siregar; Adam Sugiharto; Rosintha Doris Berlian; Dina Tri Septianti Harahap
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1378-1383

Abstract

Kebijakan pengasuhan anak di Indonesia masih cenderung menempatkan ibu sebagai pengasuh utama, sementara peran ayah belum mendapat dukungan kelembagaan yang memadai. Data menunjukkan hanya 37,17% anak usia 0–5 tahun diasuh langsung oleh kedua orang tua, dan 1 dari 3 remaja menghadapi masalah kesehatan mental, kondisi yang diperburuk oleh minimnya keterlibatan ayah. Untuk itu, diperlukan kebijakan afirmatif berupa perluasan cuti ayah, layanan pengasuhan yang inklusif, serta program berbasis komunitas yang mendukung kehadiran fisik dan emosional ayah dalam pengasuhan.
Upaya Mendongkrak Perekonomian Melalui Sektor Pengungkit PDB Syariah dan Industri Halal Afandi, Frendy; Nastiti, Nur
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1354-1365

Abstract

Ekonomi syariah dapat menjadi ujung tombak pembangunan nasional mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. PDB syariah dan industri halal menjadi esensial untuk menjadi perhatian pemerintah. PDB syariah terdiri dari 8 klaster, yaitu makanan dan minuman halal; pariwisata ramah muslim; tekstil, kulit, dan fashion muslim; media dan rekreasi syariah; sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan; energi terbarukan; keuangan syariah; dan syariah lainnya. Sektor pengungkit PDB syariah dianalisis menggunakan pendekatan Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi (SNSE). Ekonomi syariah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika mengacu pada prioritas nasional ke-2 di RPJMN 2025-2029. Penguatan dilakukan pada industri halal, UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, keuangan syariah, dan dana sosial syariah (ZISWAF). Sektor pengungkit PDB syariah ada 7 dari 8 klaster yang ada. Kebijakan terfokus pada sektor pendongkrak dimaksud diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. 
Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Kawasan Mangrove Pangkal Babu Tanjung Jabung Barat Wulandari, Ratu Mutiara; Putra, Aditya Handoyo; Syaufina, Lailan
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1372-1377

Abstract

Ekosistem mangrove Pangkal Babu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan mitigasi perubahan iklim. Meskipun pernah mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan menjadi tambak dan perkebunan, rehabilitasi berbasis masyarakat berhasil memulihkan tutupan mangrove dan melahirkan destinasi ekowisata nasional sejak 2019. Pengembangan kawasan ini tidak hanya menjaga jasa ekosistem mangrove seperti perlindungan pesisir, penyediaan sumber pangan, serta penyerapan karbon tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif dan pariwisata. Namun saat ini pengembangan pariwisata masih terbatas, terdapat beberapa kendala diantaranya keterbatasan infrastruktur, kapasitas pengelolaan, dan promosi masih menjadi hambatan utama. Kebijakan strategis diperlukan dengan menekankan pada konservasi dan rehabilitasi kawasan multipihak, penguatan kelembagaan Pokdarwis dan BUMDes serta adanya local hero, pembangunan infrastruktur penunjang atraksi dan aksesibilitas wisata, riset dan edukasi konservasi, serta integrasi skema pendanaan berkelanjutan blue finance dan branding ekowisata blue carbon. Dukungan lintas sektor, ekowisata mangrove Pangkal Babu berpotensi menjadi pusat inovasi wisata hijau dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
Membangun Kelembagaan Adil dalam Relasi Patron-Klien Garam Rakyat Madura Kurniawan, Tikkyrino; Kinseng, Rilus A.; Taryono; Purnomo, Agus Heri; Sapanli, Kastana; Yanti, Bayu Vita Indah; Adriana, Galuh; Suryadarma, Sheviyola Denenti
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1384-1388

Abstract

Relasi patron–klien dalam tata niaga garam rakyat Madura masih menjadi penghambat utama kesejahteraan petambak. Patron berperan sebagai pemberi modal dan pengendali distribusi, sementara negara belum hadir secara efektif untuk melindungi petambak. Akibatnya, petambak bergantung pada patron untuk modal dan akses pasar, sehingga sulit menentukan harga secara mandiri. Kajian ini dilakukan di Kabupaten Sampang dan Pamekasan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan teknis pemerintah yang bersifat top-down tidak mampu menjawab realitas sosial ekonomi di tingkat lokal. Meski begitu, muncul inisiatif perlawanan sosial berupa pembentukan koperasi dan jaringan distribusi alternatif yang menunjukkan arah baru menuju kemandirian ekonomi petambak. Policy brief ini menegaskan pentingnya membangun kelembagaan distribusi garam berbasis komunitas, memperkuat koperasi melalui dukungan regulasi dan pembiayaan, serta mendorong transparansi harga dan informasi melalui digitalisasi. Dengan langkah-langkah ini, negara dapat berperan sebagai fasilitator yang memastikan keadilan ekonomi bagi petambak garam rakyat. 
Tata Kelola Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim di Pesisir Subang: Urgensi Komunikasi Risiko dalam Perencanaan Berbasis Risiko Soejarwo, Permana Ari; Suroso, Djoko Santoso Abi; Agustin, Herlina
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1389-1394

Abstract

Wilayah pesisir Kabupaten Subang, khususnya Desa Mayangan dan Legonwetan di Kecamatan Legonkulon, menghadapi ancaman tenggelam di masa datang akibat percepatan abrasi dan banjir pasang surut yang semakin intens. Solusi untuk mengatasi risiko dari bahaya alam tersebut perlu dipertimbangkan dalam rencana tata ruang yang tepat dengan komunikasi risiko yang baik. Dalam konteks ini, perencanaan tata ruang semestinya menjadi instrumen utama pengelolaan risiko dan adaptasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa konsep komunikasi risiko sebagai sebuah proses dua arah untuk menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap risiko bahaya alam belum dipahami dan diimplementasikan secara memadai oleh aktor penyusunan RDTR. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum formal sering tidak diakomodasi, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Proses komunikasi risiko justru lebih efektif dan berdampak melalui jalur informal yang diinisiasi oleh perangkat desa, disampaikan langsung kepada bupati, pemerintah pusat dan sektor swasta. Policy brief ini merekomendasikan: (1) redefinisi dan pengaturan formal komunikasi risiko dalam konteks perencanaan tata ruang, (2) penguatan pelibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam penentuan skenario adaptasi, termasuk pengakuan atas inisiatif lokal yang sudah berjalan.

Page 26 of 28 | Total Record : 271

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 4 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 7 No 1 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 4 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 3 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 6 No. 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 2 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 6 No 1 (2024): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 4 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 3 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 5 No 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol. 4 No. 4 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 2 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 4 No 1 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 2 No 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika Vol 1 No 1 (2019): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika More Issue