cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,009 Documents
 292   293   294   295   296 
Penerapan Teknologi Bioflok sebagai Solusi Budidaya Ikan dan Kangkung pada Lahan Sempit untuk Mendukung Kemandirian Pangan Keluarga Furqon Abdalla; Conny Aprilia Ika Kusumawati; Muhammad Rifky Abhiseka; Jeny Bintang Jelita Febyanto; Diya Ayu Solehah; Yogi Chusni Mubarok; Fatma Salsabila; Rissa Lestara Alsamendi; Zhura Nur Fadhil Hermayani; Meza Sheril Berlian Jati; Gusmira Anisa Putri; Syifa Rahmania Putri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterbatasan lahan produktif di wilayah pedesaan menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Optimalisasi lahan sempit melalui inovasi budidaya terpadu menjadi alternatif strategis yang aplikatif dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan teknologi bioflok yang diintegrasikan dengan budidaya kangkung sebagai solusi pemanfaatan lahan sempit dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui survei kebutuhan masyarakat, sosialisasi, pelatihan pembuatan kolam bioflok berbahan terpal, praktik budidaya ikan lele dengan sistem padat tebar tinggi, serta pendampingan pengelolaan kualitas air dan integrasi tanaman kangkung sebagai sistem akuaponik sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sistem bioflok, kemampuan memproduksi ikan secara efisien dengan penggunaan air minimal, serta pemanfaatan limbah nutrien untuk pertumbuhan kangkung. Program ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan akses sumber protein hewani dan sayuran keluarga serta membuka peluang tambahan pendapatan rumah tangga. Penerapan teknologi bioflok terintegrasi tanaman sayuran berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis ketahanan pangan yang adaptif terhadap keterbatasan lahan dan sumber daya. ​​Program ini turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, SDG 3, SDG 12, dan SDG 14, sehingga berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.
Problematika Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana di Indonesia: Studi Kasus Indra Kenz Supadmi Supadmi; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan aspek yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa terhadap suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 yang mensyaratkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul berbagai bentuk kejahatan berbasis digital seperti penipuan online dan investasi ilegal, yang menuntut adanya adaptasi dalam sistem pembuktian. Dalam konteks ini, alat bukti tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, tetapi juga mencakup alat bukti elektronik seperti rekaman video, komunikasi digital, serta transaksi keuangan elektronik. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam kasus Indra Kenz yang melibatkan dugaan penipuan melalui platform binary option. Dalam perkara ini, pembuktian tidak hanya didasarkan pada keterangan saksi, tetapi juga pada alat bukti elektronik berupa konten media sosial, data transaksi digital, dan komunikasi elektronik yang memiliki karakteristik kompleks. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan alat bukti elektronik antara lain berkaitan dengan validitas, autentikasi, dan integritas data digital. Selain itu, keterbatasan pengaturan dalam KUHAP serta ketergantungan pada keterangan ahli dalam menafsirkan bukti elektronik turut menambah kompleksitas dalam proses pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia serta mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pembuktian yang lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan kejahatan modern.
Problematika Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Berdasarkan KUHAP (Studi Kasus Doni Salmanan) Sularto Sularto; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan aspek fundamental yang menentukan kesalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183, yang menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie), yaitu mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Seiring perkembangan teknologi informasi, muncul tantangan baru dalam pembuktian, terutama terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya pada kasus Doni Salmanan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat bukti elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem pembuktian dalam KUHAP telah memberikan dasar yang kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti masalah validitas, autentikasi, dan interpretasi alat bukti elektronik, serta keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum. Meskipun penerapan sistem pembuktian dalam perkara berbasis teknologi telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP secara formal, secara substansial masih memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem pembuktian agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mewujudkan keadilan yang substantif.
Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Deteksi Tingkat Depresi Secara Daring Menggunakan Metode SAW Mahardhika Mahardhika; Surtikanti Surtikanti
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Depresi merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang paling umum di dunia dan dapat memberikan dampak signifikan tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi lingkungan sosial dan profesionalnya. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi. Sayangnya, kesadaran masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan mental masih tergolong rendah, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Di tengah perkembangan teknologi informasi, pendekatan digital menjadi alternatif potensial dalam mendeteksi dan mengelola kondisi mental seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web yang dapat membantu mendeteksi tingkat depresi secara daring. Sistem ini menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW), yang mampu memberikan penilaian objektif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan dan diberi bobot. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal kondisi mental pengguna secara cepat dan efisien sebelum mendapatkan penanganan dari profesional kesehatan.
Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Elektronik: Kajian Terhadap Sinkronisasi Regulasi dan Implementasinya di Indonesia Putri Anatasya; Sheva Audiyah; Nuraini Nuraini
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nilai transaksi e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai Rp487 triliun pada 2025¹, tetapi 63% konsumen melaporkan kerugian tanpa mekanisme kompensasi yang jelas². Studi ini mengkaji keselarasan antara kerangka hukum perlindungan konsumen dengan praktik perdagangan digital, sekaligus memetakan kekosongan hukum dalam penegakan hak konsumen. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, analisis difokuskan pada UU No. 8/1999, UU ITE, serta UU No. 27/2022. Temuan menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya pada aspek perjanjian baku elektronik dan jaminan keamanan data. Penguatan perlindungan konsumen mensyaratkan pelembagaan Online Dispute Resolution (ODR) dan pembaruan UUPK agar selaras dengan perkembangan ekosistem digital.
Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian pada Warunk Kopi Jamoe Jasinga Bogor Imam Ismail; Purwanti Purwanti
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada Warunk Kopi Jamoe Jasinga Bogor, Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena fluktuasi pendapatan usaha yang terjadi selama periode 2022–2024, khususnya pada tahun 2023 di mana realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Warunk Kopi Jamoe Jasinga sebanyak 5.304, dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan  software SPSS versi 27. Analisis menggunakan analisis Regresi, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Koefisien determinasi menunjukkan kontribusi sebesar 42,3%, sementara 57,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Uji hipotesis uji t menunjukkan bahwa: (1) Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai t-hitung 5,683 > 1,661; (2) Lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai t-hitung 8,226 > 1,661. Secara simultan (Uji F), kedua variabel berpengaruh signifikan dengan nilai F-hitung 32,299 > 3,092. Maka Hasilpenelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan lokasi merupakan faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, Warunk Kopi Jamoe Jasinga disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperhatikan kenyamanan dan fasilitas lokasi usaha guna meningkatkan keputusan pembelian dan kepuasan konsumen
Hubungan Obesitas dengan Konsep Diri pada Remaja di SMA N 2 Kota Bukittinggi Tahun 2025 Salsabilla Putri Tisania; Wisnatul Izzati
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat tubuh mengalami kegemukaan atau obesitas dapat memberikan dampak negatif secara psikologis kepada seseorang dan juga gangguan penilaian terhadap konsep dirinya. Penilaian setiap orang terhadap konsep dirinya bisa positif ataupun negatif. Gangguan konsep diri dapat dialami oleh orang yang mengalami obesitas dari semua golongan termaksud golongan usia remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan obesitas dengan konsep diri pada remaja di SMA N 2 Kota Bukittinggi Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian terdiri dari 53 remaja di SMA N 2 Kota Bukittinggi Tahun 2025 yang diambil dengan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui lembar observasi penelitian obesitas dan kuesioner yang mengukur konsep diri. Analisis data dilakukan menggunakan uji spearman rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Obesitas siswa sebagian besar adalah obesitas siswa lebih dari separuh adalah Obesitas I sebanyak (64.2%), sebagian kecil adalah Obesitas III sebanyak (17.0%) dan Obesitas II sebanyak (18.9%). Konsep diri siswa lebih dari setengahnya adalah harga diri rendah sebanyak (66.0%) dan kurang dari setengahnya adalah harga diri tinggi sebanyak (34.0%). Hasil analisis statistik didapatkan nilai p value 0,000 (p<0,5) artinya terdapat hubungan obesitas dengan konsep diri pada remaja di SMA N 2 Kota Bukittinggi Tahun 2025. Konfisien korelasi (r) = 0,53 artinya korelasi negative sedang antara kedua variable tersebut artinya semakin tinggi tingkat obesitas, akan cenderung semakin rendah harga diri seseorang, dan sebaliknya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negative sedang dan signifikan antara obesitas dan konsep diri pada remaja, dimana semakin tinggi Tingkat obesitas maka semakin rendah harga diri yang dimiliki.
Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Hibah Daerah dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg) Ridwan Maulana; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyaluran dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan pembangunan masyarakat secara langsung. Namun dalam praktiknya, mekanisme penyaluran dana hibah kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara-cara yang menyimpang dari ketentuan hukum. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana hibah daerah serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa berperan sebagai pihak yang mengoordinasikan pengajuan proposal hibah dari sejumlah yayasan dan lembaga keagamaan, kemudian setelah dana hibah dicairkan, terdakwa melakukan pemotongan terhadap dana tersebut dengan dalih sebagai biaya pengurusan. Praktik pemotongan ini dilakukan secara sistematis dengan persentase yang bervariasi antara 30% hingga 60% dari total dana yang diterima oleh masing-masing lembaga. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang secara tegas melarang adanya pemotongan dana hibah oleh pihak manapun, tetapi juga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan. Selain itu, praktik ini menunjukkan adanya pola korupsi yang melibatkan jaringan informal antara pihak penghubung, penerima hibah, dan pihak lain yang memiliki akses terhadap proses penganggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa lemahnya sistem pengawasan serta kurangnya transparansi dalam mekanisme penyaluran dana hibah menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik serupa di masa yang akan datang.
Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg) Ajrina Rahma Hira; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu instrumen pembangunan berbasis masyarakat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana tersebut tidak jarang disalahgunakan oleh aparat desa yang memiliki kewenangan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Salah satu contoh kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang melibatkan Kepala Desa Banjarsari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa serta menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara melawan hukum melakukan pengelolaan Dana Desa tanpa melibatkan mekanisme yang semestinya, seperti tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), melakukan perubahan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa musyawarah, serta tidak menyalurkan bantuan kepada masyarakat meskipun dana telah dicairkan. Selain itu, terdakwa juga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp784.382.063.  Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan dominasi kekuasaan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa.
Kesesuaian Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Bdg) Yoyok Kurniawan; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kerugian keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp400.000.000, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.975.471.296. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang ideal, khususnya terkait perbedaan antara ancaman pidana maksimum dalam undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pembuktian, pertimbangan hakim, serta penggunaan dakwaan subsidiair. Dengan demikian, diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Page 294 of 301 | Total Record : 3009

 292   293   294   295   296 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026 Vol. 3 No. 01 (2026): Februari - Maret 2026 Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026 Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Februari - Maret 2025 Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025 Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024 More Issue