cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,569 Documents
 319   320   321   322   323 
Pelatihan Kepemimpinan & Budaya Kerja (Leadership Culture) dalam Upaya Peningkatan Kualitas SDM UMKM di Cilejit Mela Ardiani; Julia Ananda; Ade Romi Fahruzi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dunia usaha di era digital menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tidak hanya memiliki kemampuan berjualan, tetapi juga memiliki kepemimpinan dan budaya kerja yang baik agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Namun, kondisi di wilayah Cilejit menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara sederhana tanpa penerapan leadership culture yang jelas. Kurangnya kemampuan dalam mengatur tim, membangun komunikasi kerja, serta rendahnya kesadaran terhadap disiplin dan tanggung jawab kerja menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas SDM dan perkembangan usaha UMKM. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka UMKM akan sulit bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) UMKM di Cilejit melalui pelatihan kepemimpinan dan budaya kerja (Leadership Culture). Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyampaian materi mengenai pentingnya kepemimpinan dan budaya kerja, pelatihan keterampilan komunikasi dan kerja sama tim, serta pendampingan dalam penerapan sikap disiplin, tanggung jawab, dan pola kerja yang lebih profesional dalam lingkungan usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para pelaku UMKM mulai memahami pentingnya leadership culture dalam menjalankan usaha. Peserta juga menunjukkan peningkatan dalam cara berkomunikasi, bekerja sama, dan mengelola usaha dengan lebih teratur. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan UMKM di Cilejit mampu memiliki SDM yang lebih berkualitas, produktif, dan siap menghadapi persaingan usaha di era modern
Analisis Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Meddy Juliantoputro S; Tri Eka Prasetia; Dini Aprillia
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran terhadap  isi perjanjian yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, serta akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko
Transformasi Manajemen Pesantren Berbasis Digital di Era Society 5.0: Analisis Kendala dan Strategi Pengembangan di Pondok Pesantren Nurul Huda Pakamban Laok Sumenep Lathyva Nur Wahyuni; Kacung Wahyudi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era Society 5.0 menuntut lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk mengembangkan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi manajemen pesantren, mengidentifikasi kendala administrasi berbasis manual, serta merumuskan strategi pengembangan manajemen berbasis digital di Pondok Pesantren Nurul Huda Pakamban Laok Sumenep. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh administrasi pesantren, meliputi kesekretariatan, data santri, keuangan, dan pengarsipan, masih dikelola secara manual. Sistem tersebut masih mampu mendukung operasional lembaga, namun menghadapi berbagai kendala seperti lambatnya pengolahan data, risiko kehilangan dokumen, kesulitan pencarian arsip, keterbatasan penyebaran informasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Strategi pengembangan yang direkomendasikan meliputi digitalisasi basis data santri dan alumni, pengembangan arsip digital berbasis cloud, peningkatan kompetensi digital pengurus, serta pembangunan knowledge management system. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model transformasi digital bertahap bagi pesantren yang masih menggunakan administrasi manual sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang lebih efektif dan berkelanjutan di era Society 5.0.
Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kegiatan Keagenan Asuransi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst) Yohanes Higayon; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Korupsi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pengambilan aset negara secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi aspek penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini menempatkan unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang didasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, putusan juga mengatur pembayaran uang pengganti yang dalam perkara ini dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa ke rekening penampungan KPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Efektivitas pemberantasan korupsi memerlukan penerapan hukum yang konsisten disertai penguatan sistem pengawasan internal agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.
Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Sukorejo (Studi Putusan Nomor: 43/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY) Riadi Prasetyo Nagara; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak langsung terhadap keuangan negara maupun pembangunan di tingkat desa. Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) sebagai aset yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa Sukorejo serta mengevaluasi penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dilakukan melalui pengambilan dan penggunaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Desa dan disetorkan ke rekening kas desa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan sebagai kepala desa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dalam pengelolaan aset desa memiliki peranan penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain penindakan secara pidana, diperlukan peningkatan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan aset desa, serta penguatan akuntabilitas aparatur desa guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa
Integrasi Sains dan Al-Qur’an dalam Perspektif Dr. Mir Aneesuddin Telaah atas Buku Saku Ayat-Ayat Semesta Nurqurotun Nabila; Siti Khuliyah; Rohimatus Salamah; Nanda Sri Lestari; Andi Rosa
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini membahas penggabungan antara ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an melalui sudut pandang Dr. Mir Aneesuddin, dengan menganalisis buku Pocket Book of Universal Verses. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep penggabungan antara wahyu dan ilmu pengetahuan yang dijelaskan oleh Mir Aneesuddin, khususnya dalam memahami ayat-ayat kauniyah sebagai dasar pengembangan pengetahuan ilmiah. Penelitian ini menekankan peran Al-Qur'an bukan hanya sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sumber intelektual yang mendorong manusia untuk mengamati, merenungkan, dan memahami fenomena alam dengan cara yang rasional dan ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data utama adalah buku Pocket Book of Universal Verses, didukung oleh literatur yang relevan terkait dengan epistemologi Islam, ilmu pengetahuan, dan tafsir Al-Qur'an. Analisis ini berfokus pada penelaahan gagasan, argumen, dan perspektif Mir Aneesuddin mengenai hubungan antara wahyu dan pengetahuan ilmiah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mir Aneesuddin menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber epistemologi utama yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, melainkan melengkapi dan memperkuatnya. Dari sudut pandangnya, wahyu dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang harmonis di mana keduanya memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih luas tentang realitas dan alam semesta. Ayat-ayat kauniyah dipahami sebagai tanda-tanda yang mendorong pengamatan, penelitian, dan pemikiran kritis terhadap dunia alami. Integrasi ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan berfungsi sebagai sarana untuk membaca, mengeksplorasi, dan memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan paradigma ilmiah Islam yang integratif yang menggabungkan wahyu dan penyelidikan ilmiah dalam memahami kehidupan, alam, dan eksistensi manusia.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Fasilitas Impor Gula Kristal Mentah oleh Industri Gula Rafinasi (Studi Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst) Abizar Al Ghifari; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam sektor tata niaga komoditas strategis merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap kepastian hukum, persaingan usaha, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas impor gula kristal mentah (raw sugar) kepada industri gula rafinasi pada dasarnya diselenggarakan melalui mekanisme perizinan dan rekomendasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum. Dalam praktiknya, penyimpangan terhadap mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas impor gula kristal mentah kepada industri gula rafinasi serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan, ketentuan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, serta regulasi yang mengatur tata niaga dan perizinan impor gula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor gula kristal mentah kepada perusahaan industri gula rafinasi yang dihubungkan dengan proses penerbitan rekomendasi dan persetujuan impor, yang dalam pembuktiannya didukung oleh berbagai dokumen administrasi, rekomendasi IP-Raw Sugar, persetujuan impor, risalah rapat, serta dokumen tata niaga gula yang menjadi bagian dari alat bukti di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti dan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair, serta menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Perkara ini menunjukkan bahwa kebijakan di bidang tata niaga komoditas strategis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap proses pemberian rekomendasi dan persetujuan impor perlu dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, penerbitan izin, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pelaksanaannya agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan negara maupun masyarakat.
Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemanfaatan Tanah Desa Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk) Jody Agi Napitupulu; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakikatnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu bentuk aset yang memiliki nilai strategis bagi desa adalah tanah desa, karena pemanfaatannya tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kepentingan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan tanah desa wajib dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemanfaatan tanah desa dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan negara maupun masyarakat serta berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum pidana. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, yang mengkaji dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemanfaatan tanah desa oleh penyelenggara pemerintahan desa bersama pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pemanfaatan tanah desa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana serta menganalisis penerapan ketentuan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk. Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip pengelolaan aset desa dan asas legalitas diterapkan dalam menilai adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pengelolaan aset desa. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan pemanfaatan tanah desa yang tetap berlangsung meskipun mekanisme perizinan yang dipersyaratkan belum terpenuhi, sementara dalam prosesnya terdapat keterlibatan penyelenggara pemerintahan desa yang mengetahui dan tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan tanah tersebut. Putusan ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak selalu diwujudkan melalui tindakan administratif yang secara formal bertentangan dengan hukum, tetapi juga dapat berupa pembiaran atau tindakan yang memungkinkan pihak lain memperoleh keuntungan dari penggunaan aset desa tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa memiliki fungsi penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi keuangan negara, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Implementasi Kerja Sama Lembaga Pendidikan Islam dengan Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengembangan Program Pendidikan di MA Al- Islamiyah 1 Blumbungan Larangan Pamekasan Milhatin Jamilah; Maptuhatul Laila; Maulidya Mecca
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerja sama antara madrasah, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di MA Al Islamiyah 1 Sumber Batu, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Kerja sama dengan masyarakat diwujudkan melalui partisipasi orang tua dalam komite madrasah, dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan sosial, keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembinaan peserta didik, serta partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan madrasah. Sementara itu, kerja sama dengan pemerintah dilakukan melalui pemberian bantuan operasional pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta dukungan terhadap berbagai program peningkatan mutu pendidikan dan prestasi peserta didik. Sinergi tersebut diimplementasikan dalam berbagai program pendidikan, seperti penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai keislaman, kegiatan keagamaan, pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pembinaan prestasi akademik dan nonakademik. Kerja sama yang terjalin memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan karakter peserta didik, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Keberhasilan kerja sama didukung oleh komunikasi yang baik, tingginya kepedulian masyarakat, serta komitmen guru dan staf madrasah, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya, perbedaan tingkat partisipasi masyarakat, dan kebutuhan pengembangan fasilitas pendidikan yang terus meningkat.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah Oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst) Panji Danang Saputra; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset dan pengadaan tanah oleh badan usaha milik daerah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara serta mengganggu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam praktiknya, proses pengadaan tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik. Apabila proses tersebut dilakukan melalui perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kerja sama yang bertujuan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sehingga merugikan keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya serta mengkaji pertanggungjawaban pidana para terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan, ketentuan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, serta regulasi yang mengatur pengelolaan aset dan pengadaan tanah oleh badan usaha milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan proses pengadaan tanah yang melibatkan beberapa pihak, baik dari unsur Perumda Pembangunan Sarana Jaya maupun pihak swasta, yang dalam pembuktiannya didukung oleh berbagai alat bukti berupa perjanjian, akta pengikatan jual beli, dokumen penyelesaian utang piutang, sertifikat hak guna bangunan, serta dokumen administrasi lainnya yang diajukan di persidangan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perkara tersebut didakwakan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menunjukkan adanya konstruksi hukum mengenai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Perkara ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan hukum dalam pengadaan aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengawasan yang efektif. Pengawasan terhadap setiap tahapan pengadaan tanah, mulai dari proses perencanaan, penilaian harga, pelaksanaan transaksi, hingga administrasi pengalihan hak, perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Page 321 of 357 | Total Record : 3569

 319   320   321   322   323 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026 Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026 Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026 Vol. 3 No. 01 (2026): Februari - Maret 2026 Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026 Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Februari - Maret 2025 Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025 Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024 More Issue