Articles
16 Documents
<![CDATA[Analisis Kepentingan Amerika Serikat Dalam Propaganda Media Massa Terkait Perkembangan Nuklir Iran Masa Pemerinatahan Mahmoud Ahmadinejad ]]>
<![CDATA[Rizky Fadila Sella]]>;
<![CDATA[Shannaz Mutiara Deniar]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i1.1
<![CDATA[Perkembangan nuklir Iran terus menjadi perhatian Amerika Serikat, termasuk saat Iran dipimpin oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Amerika Serikat yang menjadi alasannya melakukan propaganda media massa terhadap Iran pada masa pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang berbasis pada studi pustaka (library research). Analisa dalam penelitian ini berdasarkan konsep propaganda dan konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Amerika Serikat yang menjadi alasan dibalik propaganda media massa yang dilakukannya terhadap Iran masa Mahmoud Ahmadinejad adalah karena AS ingin mendominasi kawasan Timur Tengah untuk dapat dengan bebas mengakses dan menguasai sumber minyak Timur Tengah. Namun Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad yang anti Barat menentang Amerika Serikat. Mahmoud Ahmadinejad yang juga fokus pada perkembangan nuklir Iran membuat Amerika Serikat merasa terancam dengan dominasinya di Timur Tengah, sehingga negara adidaya tersebut melakukan segala upaya mencapai kepentingannya tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Amerika Serikat adalah dengan melakukan propaganda media massa terhadap Iran untuk mempengaruhi negara lain agar mendesak Iran menghentikan pengembangan nuklirnya yang dianggap mengancam perdamaian dunia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Fenomena Shoushika Terhadap Perekonomian Jepang ]]>
<![CDATA[Resqita Trisya Nurtyandini]]>;
<![CDATA[Ranti Kemalasari]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i1.2
<![CDATA[Jepang merupakan negara yang memiliki perekonomian yang relatif stabil dan unggul dibandingkan negara sekitarnya. Dibalik hal tersebut terdapat tantangan berupa kondisi demografi Shoushika, yaitu rendahnya jumlah kelahiran. Fenomena Shoushika menjadi tantangan bagi Jepang. Fenomena ini berdampak pada berbagai bidang sebagai mata rantai sebab akibat yang menyebabkan hal ini menjadi permasalahan serius seiring berjalannya waktu. Artikel ini dianalisis menggunakan konsep piramida penduduk dan teori konstruktivisme. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan mengolah dokumen dari berbagai sumber literatur dan karya ilmiah penelitian terdahulu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fenomena shoushika pada masyarakat Jepang. Dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perekonomian Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena shoshika akan menjadi tantangan bagi individu, perusahaan, dan pemerintah Jepang. Jepang akan membutuhkan sejumlah besar pekerja untuk mendukung perekonomiannya di masa depan. Dengan demikian, kebutuhan akan tenaga kerja di sektor ekonomi tinggi yang juga dihadapkan pada tantangan shoshika akan menjadikan Jepang sebagai negara yang membutuhkan tenaga kerja di luar wilayahnya. Upaya yang dilakukan pemerintah Jepang sudah cukup untuk mengatasi beberapa dampak fenomena shoshika, seperti krisis energi, belanja tinggi, dan menurunnya pendapatan pemerintah Jepang. Namun, belum ada hasil terukur yang pasti dari seluruh upaya yang dilakukan pemerintah Jepang dalam mengatasi dampak fenomena shoushika.]]>
<![CDATA[Diplomasi Publik Jepang Melalui Budaya Anime Dan Manga ]]>
<![CDATA[Muhammad Bukhori Muslim]]>;
<![CDATA[Muhammad Wilda Nurifqi]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i1.3
<![CDATA[Jepang merupakan negara dengan salah satu kekuatan militer terbaik di Dunia, yang mana termasuk dalam sepuluh negara dengan kekuatan militer terkuat. Dengan adamya kekuatan militer yang hebat seharusnya Jepang tidak khawatir akan ancaman dari negara lain, yang mana ini merupakan dari konsep Hard Power. Jepang tidak hanya menggunakan Hard Power saja demi menjaga kedamaian negaranya, akan tetapi, Jepang juga menggunakan kebudayaan yang mana ini merupakan konsep dari Soft Power. Dengan menggunakan kebudayaan yang mereka miliki tidak hanya menjaga kedamaian negaranya senduru, namun menjaga kedamaian Dunia juga. Anime dan Manga meruapakan salah satu contoh dari kebudayan Jepang yang saat ini mendunia serta menjadi diplomasi publik yang mereka miliki. Banyak Anime dan Manga yang terkenal seperti One Piece, Naruto, Dragon Ball, Shingeki no Kyojin, dan lain sebagainya.]]>
<![CDATA[Relawan (Volunteer) Asian Games 2018 Sebagai Aktor Diplomasi Publik Indonesia ]]>
<![CDATA[Kartika Indah Prayogi]]>;
<![CDATA[Agus Trihartono]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i1.4
<![CDATA[Asian Games 2018 telah sukses terselenggara di indonesia dengan melibatkan kontribusi banyak pihak. Agenda olahraga empat tahunan tersebut menjadi media yang tepat untuk meningkatkan citra positif indonesia dan mempromosikan pariwisata indonesia. Kedua pencapaian tersebut selaras dengan tujuan utama dari diplomasi publik indonesia. Praktik diplomasi publik melalui penyelenggaraan Asian Games 2018 melibatkan banyak aktor, salah satunya adalah para volunteer. Namun sayangnya masih sedikit kajian yang berfokus pada peran volunteer sebagai salah satu aktor diplomasi publik. Oleh karena itu, kajian ini memaparkan keterlibatan volunteer sebagai aktor diplomasi publik indonesia dalam Asian Games 2018. Peneliti menggunakan konsep soft power dan diplomasi publik melalui hubungan people-to-people dengan metode riset kuasi kualitatif. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan tinjauan, kiranya volunteer dalam diplomasi publik perlu untuk dimasukkan dalam diskusi mendalam. Hal ini dikarenakan bahwa keterlibatan volunteer tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan Asian Games 2018 saja. Lebih dari itu volunteer juga berperan sebagai aktor diplomasi publik Indonesia, dengan mengenalkan aspek-aspek budaya melalui hubungan people-to-people.]]>
<![CDATA[Indonesian AID: Media Diplomasi Indonesia Sebagai New Emerging Country ]]>
<![CDATA[Helga Yohana Simatupang]]>;
<![CDATA[Jusmalia Oktaviani]]>;
<![CDATA[Risky Novialdi]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i1.5
<![CDATA[Pemberian bantuan luar negeri kepada negara lain merupakan salah satu bentuk implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan dan kapasitas Indonesia sebagai new emerging country dalam pendirian Indonesian AID, mengingat kemampuan ekonomi Indonesia yang belum masuk level negara maju, bahkan termasuk negara yang masih sering menerima donor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi literatur dan teknik pengumpulan data dan analisis data bersumber pada literatur-literatur ilmiah. Penulis menggunakan kerangka konseptual seperti foreign aid, nation branding, soft power, dan soft diplomacy dalam menganalisis isu yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia melalui pendirian Indonesian AID dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepentingan ideologi, yang berpeluang meningkatkan soft-power Indonesia di level internasional. Namun, fenomena ini juga perlu dianalisis lebih lanjut melihat selama ini Indonesia telah menjadi development aid recipient dengan jumlah yang sangat besar dan dengan adanya mekanisme pemberian hibah Indonesia ke negara lain melalui Indonesian AID, diperkirakan jumlah bantuan ke Indonesia akan menurun pada tahun-tahun selanjutnya dikarenakan Indonesia kini memikul tanggung jawab untuk meningkatkan bantuan pembangunan ke negara-negara berkembang lainnya.]]>
<![CDATA[Peluang Dan Tantangan Aceh Pada Forum Kerjasama Imt-Gt (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) Dalam Peningkatan Investasi Asing ]]>
<![CDATA[Aulia Srifauzi]]>;
<![CDATA[Siti Fajrina]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i1.6
<![CDATA[IMT-GT atau Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle adalah sebuah kerja sama regional yang berada di bawah payung organisasi ASEAN. Kerja sama ini secara resmi disahkan dan dicetuskan kepada PBB pada tanggal 20 Juli 1993 dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) yang diadakan di Langkawi, Malaysia. Kerja sama ini tumbuh atas kesadaran akan pentingnya pengembangan ekonomi, investasi, dan infrastruktur dalam suatu kawasan melalui kerjasama. Program ini mencakup wilayah dari 32 provinsi, termasuk 10 provinsi di Indonesia, 14 provinsi di Thailand, dan 8 negara bagian di Malaysia bagian barat. Keputusan ini didasarkan pada potensi perkembangan ekonomi dan infrastruktur dalam wilayah subregional tersebut. Aceh merupakan salah satu provinsi yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan IMT-GT. Aceh telah mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan forum ini, seperti mempromosikan pariwisata Aceh dan melakukan kolaborasi antara pemerintah Aceh dengan berbagai pelaku bisnis di Aceh. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Peluang dan Tantangan Aceh pada Forum IMT-GT dalam meningkatkan Investasi Asing dikarenakan Aceh beberapa kali menjadi tuan rumah dalam forum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan library research merujuk pada studi pustaka melalui artikel, berita dan mandeley. Hasil penelitian menemukan bahwa Aceh memiliki peluang dalam peningkatan kapasitas investasi asing jika Masyarakat dan pemerintah dapat memanfaatkan peluang dengan baik dan mereduksi hambatan yang muncul.]]>
<![CDATA[Implementasi OBOR dalam Kerja sama Ekonomi Indonesia dengan China Melalui Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ]]>
<![CDATA[Maulida Marisa Qonita]]>;
<![CDATA[Aliyya Mahira]]>;
<![CDATA[Habib Arsyad Hamdani]]>;
<![CDATA[R. Dudy Heryadi]]>;
<![CDATA[Deasy Silva Sari]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i1.7
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan strategis China, One Belt One Road Initiative dalam kerja sama ekonomi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Penelitian ini menggunakan framework kerja sama internasional dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh China dalam mengaktualisasikan One Belt One Road Initiativenya dilandasi oleh kepentingan nasional negara, begitu pun Indonesia dalam menerima kerja sama yang diajukan. Dalam analisis yang dilakukan pun, dikemukakan fakta bahwasannya keberadaan kerja sama ekonomi dalam bentuk OBOR memberikan dampak positif dan juga negatif bagi negara Indonesia.]]>
<![CDATA[Islam Dalam Aktualisasi Peran G20 Dalam Mitigasi Krisis Moneter Di Indonesia Sebagai Salah Satu Konsekuensi Dari Konflik Rusia-Ukraina ]]>
<![CDATA[Yulia Rimapradesi]]>;
<![CDATA[Fadhil Al Rasyid]]>;
<![CDATA[Rafif Ibnu Widyadana]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 1 (2023): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i1.9
<![CDATA[Berawal dari kekhawatiran dunia terhadap krisis finansial yang terjadi pada awal 1997 serta hasil dari perundingan lembaga G7 yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya G20 sebagai bentuk protes tidak dilibatkannya negara-negara berkembang dalam menentukan jalannya pemulihan ekonomi global. Dunia bisa saja berbahagia pasca pandemi. Akan tetapi tidak dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang dapat menyebabkan krisis moneter pada negara-negara yang menjalin kerjasama bilateral dengan kedua negara tersebut. Termasuk wilayah yang memiliki nilai defisit tertinggi yaitu kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Indonesia terimbas krisis moneter akibat konsekuensi dari perpecahan Rusia dan Ukraina. Penelitian ini ingin menjelaskan bahwa bagaimana peran G20 dalam melakukan mitigasi terhadap kendala krisis yang disebabakan oleh konflik Rusia dan Ukraina.]]>
<![CDATA[Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ]]>
<![CDATA[Ella Susila Wati]]>;
<![CDATA[Ibnu Burdah]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 2 (2024): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i2.15
<![CDATA[Artikel ini membahas kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Palestina adalah satu-satunya negara anggota Konferensi Asia Afrika yang belum mencapai kemerdekaan. Konflik Palestina dan Israel telah terjadi dari setengah abad lalu dan hingga sekarang belum merdeka. Konflik ini, kemudian meletus pada tahun 2017. Dimana Donald Trump seseorang presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel. Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data berupa artikel jurnal dan tulisan lainnya yang mendukung penelitian ini. Sehingga penulis menemukan beberapa tentang kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina: pertama, terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap krisis Palestina tidak dapat di abaikan. Kedua, diplomasi multilateral, dimana Indonesia aktif dalam KTT luar biasa OKI di Turki, pada forum MU PBB dan lembaga Dewan Keamanan PBB pada informasi Yerusalem. Ketiga, kebijakan Pembebasan Bea Pajak Produk dari Palestina. Tearkhir, yaitu dukungan kemanusiaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.]]>
<![CDATA[Jakarta Sebagai Aktor Paradiplomasi Hijau Pada Masa Pemerintahan Anies Baswedan ]]>
<![CDATA[Adinda Aulia Hafizha]]>;
<![CDATA[Innayah Yanwari]]>;
<![CDATA[Shafa Salsabila Nadiah Putri]]>;
<![CDATA[Maharani Herwidyanti]]>;
<![CDATA[Diaz Prameswara]]>
<![CDATA[ Power in International Relations Vol. 8 No. 2 (2024): PIR (Power in International Relations) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal UPU ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22303/pir.v8i2.87
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Jakarta sebagai aktor paradiplomasi hijau pada masa pemerintahan Anies Baswedan yang ditinjau dari dampak, tantangan, dan masa depan mitigasi perubahan iklim di Jakarta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui studi literatur artikel, dokumen, dan karya ilmiah yang relevan untuk kemudian dilakukan analisis interpretasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Anies Baswedan, Jakarta telah menunjukkan peran yang aktif sebagai aktor paradiplomasi lingkungan. Adapun motivasi Jakarta dalam menjalankan upaya paradiplomasi hijau adalah untuk mencari solusi lain dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang telah lama menjadi perhatian pemerintah lokal sekaligus memperkuat citra sebagai kota hijau berkelanjutan. Implementasi dari paradiplomasi hijau yang dicanangkan Jakarta ditunjukkan dengan partisipasinya dalam mempromosikan kesadaran lingkungan melalui event Formula E, memegang peranan sebagai anggota komite C40, dan menjadi Co-President dalam forum UCLG-ASPAC. Dapat disimpulkan bahwa selama pemerintahan Anies Baswedan, Jakarta telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam mewujudkan cita-cita menjadi kota global dengan agenda pembangunan berkelanjutan.]]>
