Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 3 (2021)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT ]]>
<![CDATA[Dita Dwi Lestari]]>;
<![CDATA[Kadar Pamuji]]>;
<![CDATA[Supriyanto Supriyanto]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.166
<![CDATA[Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan objek pajak yang memiliki prosentase tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas khusunya Kecamatan Purwokerto Barat. Permasalahannya, bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan apakah yang menjadi kendalanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji permasalah tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer sebagai data pendukung, yang merupakan pengumpulan data yang berupa wawancara. Kemudian data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, yang menginterpretasikan bahan hasil penelitian, yang dijabarkan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat atau penyertaan yang berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dan selanjutnya membuat kesimpulan. Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Purwokerto Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012. Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat kendala-kendala baik akibat faktor internal maupun eksternal yang kemudian diantisipasi dengan kebijakan atau strategi khusus yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga tetap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASAR ILEGAL (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN Kbm) ]]>
<![CDATA[Fajar Triyantoro]]>;
<![CDATA[Kuat Puji Prayitno]]>;
<![CDATA[Dwi Hapsari Retnaningrum]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.151
<![CDATA[Penelitian ini bersumber pada Putusan Perkara Register Nomor 150/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Kbm mengenai Penambangan Pasir Ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Sukadi, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja, proses penambangan yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Terdakwa merupakan orang yang memanfaatkan pertambangan batu bara dan tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam Register Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm kurang tepat dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keterangan yang ada didalam maupun diluar persidangan dengan begitu diharapkan penegak hukum lebih tepat dalam penerapan hukumnya.Kata Kunci : Penambangan ilegal,batu bara, penerapan hukum hakim.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS PEGAWAI NON PNS MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN PP 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ]]>
<![CDATA[Ferian Luthfi Zakiyya]]>;
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.165
<![CDATA[Penulisan hukum dengan judul Kebijakan peralihan status pegawai non PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan PP 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peralihan pegawai non PNS menjadi PPPK dan untuk menganalisis standar dan kriteria menjadi PPPK. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (StatuteApproach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dilakukan adalah data primer dan sekunder dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peralihan status pegawai non PNS menjadi PPPK berdasarkan PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pengangkatan secara otomatis pegawai non PNS menjadi PNS sudah tidak berlaku lagi, sehingga pegawai non PNS tersebut harus memenuhi syarat dan lolos seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara yang pelaksanaannya mirip dengan seleksi CPNS.Kata Kunci : Kebijakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Non PNS ]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM KASASI TERHADAP EKSEPSI PERMOHONAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Terhadap Putusan Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015) ]]>
<![CDATA[Oji Jefri Saputra]]>;
<![CDATA[Antonius Sidik Maryono]]>;
<![CDATA[Sanyoto Sanyoto]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.161
<![CDATA[Permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam perkara kepailitan haruslah memenuhi syarat-syarat formil. Apabila syarat-syarat formil itu tidak terpenuhi maka akan memperbesar kemungkinan pihak termohon untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi yang diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Niaga menyebabkan permohonan pemohon menjadi kandas sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, Para Pemohon mengajukan Kasasi yang tercatat dalam register perkara Nomor 817 K/Pdt. Sus-Pailit/2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat dideskripsikan bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam amar putusanya menolak permohonan kasasi dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim Kasasi menilai putusan judex facti sudah tepat dalam menerapkan hukumnya karena Para Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) butir a Perjanjian Perwaliamanatan juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya menegaskan bahwa, Para Pemohon sebagai pemegang obligasi diwakili oleh wali amanat baik di dalam maupun di luar persidangan. Akibat hukum diterima dan dikabulkannya eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yaitu hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi kembali pada keadaan semula seperti sebelum adanya permohonan pembatalan perdamaian.Kata Kunci : Eksepsi, Kapasitas Hukum, Kepailitan ]]>
<![CDATA[PERAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto) ]]>
<![CDATA[Mosses Bibelmart Putra Mahadewa]]>;
<![CDATA[Suryono Hanadi]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.167
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bidan dan faktor-faktor yang cenderung memengaruhi peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif Purwokerto dengan responden sebanyak 25 bidan. Pengambilan sampel penelitian mengunakan simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode coding, editing dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi tingginya peran bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, tingginya peran bidan sebagai penyuluh konselor serta fasilitator, tingginya peran bidan sebagai penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, tingginya peran bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana dalam pelayanan kebidanan meliputi faktor semangat kerja dan faktor motivasi kerja sebagai faktor personal, setrta faktor fasilitas kerja sebagai faktor sosial.Kata Kunci : Peran Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana; Pelayanan Kebidanan; Semangat Kerja; Motivasi Kerja; Fasilitas Kerja.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN OLEH PALANG MERAH INDONESIA SEBAGAI PERHIMPUNAN NASIONAL PALANG MERAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA MASA REVOLUSI FISIK 1945 – 1949 ]]>
<![CDATA[Candra Adji Waskito]]>;
<![CDATA[Wismaningsih Wismaningsih]]>;
<![CDATA[Lynda Asiana]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.153
<![CDATA[Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 1945, masih terjadi peperangan antara bangsa Indonesia melawan Belanda sehingga banyak korban yang berjatuhan. Peristiwa tersebut dikenal dengan masa Revolusi Fisik 1945 sampai dengan 1949. Palang Merah Indonesia dibentuk untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan negara Indonesia adalah suatu fakta nyata sebagai negara yang berdaulat setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional dan untuk mengetahui peran Palang Merah Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional di Indonesia pada masa revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan metode pendekatan perundang- undangan dan sejarah. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan korban perang adalah suatu pengaturan atau ketentuan hukum, yang mengatur tentang prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional dalam isi pasal-pasalnya. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 merupakan semua pokok-pokok utama atau inti dari Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan kemanusiaan bagi korban perang, maka pasal ini sering disebut dengan Konvensi Mini (mini convention). Keberadaan PMI di Indonesia sejak terbentuknya hingga selama masa revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949 banyak membantu para korban perang, baik penduduk sipil maupun kombatan yang terluka baik dari pihak Indonesia maupun pihak lawan. Pelaksanaan kegiatan PMI pada masa revolusi fisik berdasarkan Anggaran Dasar PMI dan prinsip kemanusiaan dalam kepalangmerahan. Melalui kegiatan yang dilakukan PMI pada masa revolusi fisik tersebut merupakan bentuk perwujudan dari implementasi prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional.Kata Kunci : Prinsip kemanusiaan, Palang Merah Indonesia, revolusi fisik ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto) ]]>
<![CDATA[Valen Hadi Putri]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>;
<![CDATA[Kadar Pamuji]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.162
<![CDATA[Pekerja mempunyai peran penting bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap pekerja agar dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, salah satunya yaitu perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT PLN (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyalur listrik yang mempunyai target tentang K3, yaitu Zero Accident atau tidak ada kecelakaan tiap tahunnya. Mengingat bahwa PT PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan milik Negara terbesar di Indonesia yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi maka diperlukan kajian tentang keselamatan dan perlindungan bagi para pekerja di PT PLN (Persero). Permasalahan yang diteliti yaitu mengenai standar dan prosedur keselamatan dalam pelaksanakan K3 di PT PLN (Persero) Purwokerto. Permasalahan kedua yaitu bentuk perlindungan hak pekerja dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja di PT PLN (Persero) Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode penyajian data adalah deskriptif kualitatif, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) Purwokerto telah berupaya melakukan prosedur-prosedur pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap peralatan dan penerapan K3. Wujud proteksi kesehatan diberikan oleh PT PLN (Persero) Purwokerto kepada karyawannya berupa penjaminan Program Kartu Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sehat. Program ini merupakan upaya pemberian layanan kesehatan kepada pegawai.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT. PLN (Persero)]]>
<![CDATA[PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. MULIA AGRO PERMAI ]]>
<![CDATA[Nico Ibrahim]]>;
<![CDATA[Sukirman Sukirman]]>;
<![CDATA[Ulil Afwa]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.168
<![CDATA[Perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh para pelaku ekonomi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan usaha. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki beberapa peranan seperti, penciptaan lapangan pekerjaan, produksi barang dan/atau jasa, sumber pendapatan negara. Berdasarkan peran tersebut perusahaan harus melaksanakan kewajiban suatu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) yang selanjutnya diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas guna ikut berperan dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat maupun lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif serta menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum serta data primer melalui wawancara di kantor pusat PT. Mulia Agro Permai, dengan model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat mengenai perusahaan kelapa sawit merusak lingkungan adalah salah, karena PT. Mulia Agro Permai telah melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan program CSR ini dilakukan pada beberapa sektor yaitu, education, community, environment, dan employees.Kata Kunci : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR), Perseroan Terbatas, Perusahaan Kelapa Sawit, PT. Mulia Agro Permai]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt) ]]>
<![CDATA[Eris Rudipta]]>;
<![CDATA[Setya Wahyudi]]>;
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.154
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur tindak pidana tindak pidana pencurian, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt. Metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis, Sumber Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literature. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Majelis Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian telah sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur berikut: Barangsiapa; Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah : Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan; Pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti dimaksud berupa : Keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa ; Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Memberatkan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PRODUSEN OBAT TRADISIONAL TERHADAP KEAMANAN OBAT TRADISIONAL BAGI PASIEN ]]>
<![CDATA[Nani Suryani]]>;
<![CDATA[Nayla Alawiya]]>;
<![CDATA[Ulil Afwa]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.163
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan tanggung jawab hukum produsen obat tradisional terhadap keamanan obat tradisional bagi pasien dan bentuk tanggung jawab hukum produsen obat tradisional terhadap keamanan obat tradisional bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan tanggung jawab hukum produsen obat tradisional terhadap keamanan obat tradisional bagi pasien telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya telah menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk tanggung jawab hukum produsen obat tradisional terhadap keamanan obat tradisional bagi pasien meliputi : tanggung jawab mengganti kerugian yang merupakan tanggung jawab dari hukum perdata. Tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam peraturan tersebut. Tanggung jawab menjalankan sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, perintah penarikan produk dari peredaran, pengentian sementara dari kegiatan, atau pencabutan izin industri dan izin usaha, teguran lisan serta teguran tertulis.Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Produsen Obat Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional]]>
