Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 4 (2021)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS LEGALITAS PENGGUNAAN KADAVER TANPA IDENTITAS DALAM RANGKA KEPERLUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN ILMU KEDOKTERAN ]]>
<![CDATA[Silva Khoirunnisaa]]>;
<![CDATA[Nayla Alawiya]]>;
<![CDATA[Ulil Afwa]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.104
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian penemuan hukum in concreto. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan metode analisis normatif kualitatif, content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengaturan mengenai legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya legalitas hukum dan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan pengesahan hukum terhadap pengguna cadaver tanpa identitas sehingga dapat secara legal dalam menggunakan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan pengaturan mengenai penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran yang di tingkat bawah telah berpedoman pada peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran meliputi: tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia; tanggung jawab melaksanakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, akan tetapi tidak disebutkan bentuk sanksi administratif tersebut.Kata Kunci: Legalitas Penggunaan Kadaver Tanpa Identitas, Tanggung Jawab Hukum, Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran. ]]>
<![CDATA[RELEVANSI PENDIDIKAN HUKUM DENGAN PENEGAKAN HUKUM BERDASAR PANCASILA PADA AWAL BERDIRINYA NEGARA ]]>
<![CDATA[Pramono Suko Legowo]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.91
<![CDATA[Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum berdasar Pancasila. Namun dalam praktiknya Pancasila tidak pernah menjadi alat analisa serta uji dalam pertimbangan hukum hakim. Faktor penyebab hal tersebut oleh karena pada awalnya para ahli hukum orang Indonesia terbentuk melalui sistem pendidikan barat, dengan demikian cara berpikir yang tertanam ke dalam alam pikir para ahli hukum itu adalah cara berpikir barat yang sangat berbeda sistem hukum serta budaya hukum asli Indonesia yang berdasar Pancasila.Kata Kunci : pendidikan hukum, penegakan hukum Pancasila.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SAKSI AHLI LINGUISTIK FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYIARKAN BERITA BOHONG DAN MENIMBULKAN KEONARAN TERKAIT HASIL SWAB TEST (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM) ]]>
<![CDATA[Rosaniati Rosaniati]]>;
<![CDATA[Sanyoto Sanyoto]]>;
<![CDATA[Rahadi Wasi Bintoro]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.170
<![CDATA[Pemanfaatan ilmu linguistik forensik dalam rangka penegakan hukum dan keadilan digunakan dalam sidang pembuktian. Saksi ahli forensik bertugas untuk menganalisa penggunaan bahasa dalam ranah hukum serta menelaah fenomena kebahasaan yang diidentifikasi kemudian dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian mengenai tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM dalam hubungannya dengan alat bukti keterangan ahli Linguistik Forensik serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi, disajikan dengan teks naratif, menggunakan analisis metode normatif kualitatif. Penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: a) Pembuktian tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM hakim memutus berdasarkan pada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli linguistik forensik serta barang bukti. Sehingga, keterangan ahli linguistik forensik yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus dianggap sebagai pengetahuan hakim. Berdasarkan hal tersebut hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian pembuktian yang dilakukan sudah menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagimana dalam Pasal 183 KUHAP. b) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran pada putusan No. 225/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian menurut peneliti, pemidanaan yang diberikan oleh hakim tidak tepat karena tidak memperhatikan aspek non-yuridis khususnya mengenai profil terdakwa secara komperhensif dalam putusan pemidanaan.Kata Kunci: Keterangan ahli linguistik forensik, pembuktian, penjatuhan pidana]]>
<![CDATA[PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP KASUS NIKAH SIRI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN TEGAL (Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal) ]]>
<![CDATA[Moh Aldi Nugroho]]>;
<![CDATA[Tedi Sudrajat]]>;
<![CDATA[Sri Hartini]]>;
<![CDATA[Siti Kunarti]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.195
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan kasus nikah siri setiap tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2021 di Kabupaten Tegal sehingga dibuatlah perumusan masalah guna mengetahui bagaimana penegakan sanksi disiplin terhadap kasus nikah siri pada PNS di Kabupaten Tegal serta mengetahui kendala yang dialami oleh BKPSDM Kabupaten Tegal dalam upaya penegakan sanksi disiplin kepada PNS yang melakukan nikah siri.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pemilihan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Metode penyajian data dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara sistematis. Spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Metode penyajian data menggunakan metode naratif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Kasus Nikah Siri pada PNS di Kabupaten Tegal yang dilakukan di Kabupaten Tegal telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penegakan terhadap Pelanggaran nikah siri diberikan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. (2) kendala yang dialami oleh BKPSDM terutama tim pemeriksa adalah mengenai permasalahan anggota tim pemeriksa serta kendala dalam proses pembuktian.Kata Kunci: Penegakan Sanksi Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Nikah Siri]]>
<![CDATA[TUNTUTAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi) ]]>
<![CDATA[Novemi Bestari Putri]]>;
<![CDATA[Haedah Faradz]]>;
<![CDATA[Noor Asyik]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.157
<![CDATA[Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu putusnya hubungan suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami-isteri tersebut. Menurut pemohonnya, dalam hukum Islam perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suami disebut dengan cerai gugat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Salah satu kasusnya ada dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi, dengan petitum yang diminta isteri antara lain talak satu ba’in sugra dan nafkah mut’ah sebuah RUKO kepada suami. Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dan menolak tuntutan nafkah mut’ah pada Putusan Nomor 3660/Pdt.G/2018/PA.Cmi. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan inventarisasi data, metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai gugat tersebut dengan dasar Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga menolak atau tidak dikabulkannya tuntutan nafkah mut’ah berdasarkan Pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, majelis hakim dapat memperkuat dengan menambahkan Pasal 83 dan 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban Isteri dan nusyuz Isteri.Kata Kunci : perkawinan, cerai gugat, nafkah.]]>
<![CDATA[AKIBAT CERAI-GUGAT TERHADAP HARTA PERKAWINAN (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks) ]]>
<![CDATA[Rizki Darmawan]]>;
<![CDATA[Siti Muflichah]]>;
<![CDATA[Haedah Faradz]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.172
<![CDATA[Harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang disebut sebagai harta perkawinan haruslah dibagi secara adil dan rata antara suami dan isteri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana tidak boleh ada harta yang ditutup – tutupi oleh suami maupun isteri seperti dalam perkara mengenai pembagian harta perkawinan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara harta perkawinan akibat dari cerai – gugat pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah perspektif analisis. Data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian harta perkawinan pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 016/Pdt.G/2020/PTA.Mks hanya mendasarkan pada Pasal 1 huruf f dan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti dalam pertimbangan hukum hakim dapat melengkapi dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan kurang dijelaskan dalam pertimbangan hakim. Kata Kunci : Cerai-Gugat, Harta Perkawinan.]]>
<![CDATA[Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dan India (Studi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia dan India Centre for Victimology and Psychological Studies) ]]>
<![CDATA[Anang Riyan Ramadianto]]>;
<![CDATA[Angkasa Angkasa]]>;
<![CDATA[Rani Hendriana]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.72
<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari penderitaan korban tindak pidana terorisme yang membutuhkan perlindungan hukum dari negara. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam tatanan normatif dan empiris yang diberikan kepada korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Jakarta dan India Centre for Victimology and Psychological Studies, New Delhi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di kedua negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, adapun perlindungan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut mengenai bantuan medis, hal lain yaitu pengajuan hak-hak korban tindak pidana terorisme masa lalu terbatas tanggal 22 Juni 2021 sedangkan di India tidak karena akan merugikan korban. Adapun terdapat faktor-faktor penghambat perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan India dilihat dari (1) substansi hukum (2) struktur hukum, dan (3) kultur hukum.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fina Febriyanti]]>;
<![CDATA[Dwi Hapsari Retnaningrum]]>;
<![CDATA[Haryanto Dwiatmodjo]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.158
<![CDATA[Pidana tutupan merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Sanksi pidana ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Diadakanya pidana tutupan karena situasi yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan terhadap perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak oposisi yang dikenal dengan “Peristiwa 3 Juli 1946”. Pembentuk Undang-Undang kembali mengatur sanksi pidana tutupan ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai salah satu pidana pokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi pidana tutupan dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontibusi teoritis dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pidana tutupan baik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 dengan RUU KUHP pada dasarnya sama. Berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana tutupan. Pidana tutupan juga berpotensi menimbulkan ketidak pastian karena tidak ada ukuran bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana ini.Kata Kunci : Pidana Tutupan, Sanksi Pidana, Efektifitas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO) ]]>
<![CDATA[Adiba Alya]]>;
<![CDATA[Setya Wahyudi]]>;
<![CDATA[Rani Hendriana]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.171
<![CDATA[Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Salah satu hak Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban. Restitusi menjadi hal yang penting bagi pihak korban, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan faktor-faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan Informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Metode pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara, dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonsosobo hanya diberikan dalam bentuk kerugian materiil. Adapun faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang terdiri dari faktor struktur hukum, di mana Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri dan LPSK yang masih jarang terjun langsung mendampingi korban. Adapun dari faktor substansi hukum, yakni mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang rumit, tidak adanya aturan yang menjamin pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusinya, serta tidak adanya aturan mengenai kewenangan hakim dalam melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri. Adapun dari faktor kultur hukum lebih kepada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak restitusi bagi korban, serta serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Restitusi]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN KEJADIAN SENTINEL DALAM PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Rizky Novianti]]>;
<![CDATA[Nayla Alawiya]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.102
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Akan tetapi ditemukan fakta normatif bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mencantumkan pasal sanksi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar peraturan serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak mengatur sanksi pidana terkait tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan dapat dijelaskan dalam tiga hal yaitu meliputi pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 32 huruf q, Pasal 46, dan Pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 32 huruf q dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, akan tetapi tidak diatur mengenai bentuk sanksi pidananya. Pertanggungjawaban administrasi berdasarkan Pasal 30, 31, 32, dan 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rumah Sakit, Pasien Kejadian Sentinel, Pelayanan Kesehatan]]>
