cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haisyah
Contact Email
gungun.yudhistira.kalimasada@gmail.com
Phone
+6287774552655
Journal Mail Official
gungun.yudhistira.kalimasada@gmail.com
Editorial Address
Blok Kedung Gede RT. 13, RW 003 Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Published by CV. Kalimasada Group
ISSN : -     EISSN : 29887658     DOI : 10.59966
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan diterbitkan oleh CV Kalimasada. Yudhistira bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif mengenai studi yurisprudensi, hukum dan peradilan. Ruang lingkup Yudhistira adalah literatur yang bersifat analitis, obyektif, empiris, dan kontributif terhadap dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia. Yudhistira menerima tulisan ilmiah dalam berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, kajian teori, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang bersifat analitis, obyektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai macam topik yang dapat dipilih oleh para peneliti, Yudhistira memberikan perhatian lebih pada makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris. JYudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan merupakan media yang didedikasikan bagi insan peradilan, akademisi, praktisi, dan ahli hukum dalam mengaktualisasikan gagasan penelitian, pengembangan, dan analisis hukum dan peradilan. Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan terbit empat kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
 1   2   3   4   5 
EFISIENSI PERADILAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA Adillah Kharisma Ramadhan, Realizhar
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.883

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang efisiensi peradilan dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Peradilan yang efisien merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya pembaruan sistem peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, tulisan ini menganalisis berbagai aspek yang dapat meningkatkan efisiensi peradilan pidana. Pembahasan mencakup evaluasi terhadap sistem peradilan saat ini, identifikasi kendala dan tantangan, serta rekomendasi untuk perbaikan melalui pembaharuan hukum acara pidana. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga dalam upaya mewujudkan peradilan pidana yang lebih efisien dan efektif di Indonesia.
Analisa Kasus APF Holding I, L.P. dalam Putusan No.19/KPPU-M/2023 Kumalasari, Dewi Ratih; Ardhana, Annisa Sofia`
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.899

Abstract

Era globalisasi menyebabkan banyak negara menganut pasar bebas dimana perdagangan dan investasi dilakukan lintas batas negara. Sejalan dengan hal tersebut, resiko yang dihadapi yaitu hilangnya batas antar negara yang membuat penerapan aturan hukum negara masing masing mempunyai potensi saling tumpang tindih dan bahkan apabila terdapat putusan tidak dapat di eksekusi. Penelitian ini berusaha untuk menguji bagaimana KPPU dapat melaksanakan kewenangannya atas Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023 dengan badan hukum asing. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Diketahui bahwa selain adanya prinsip ekstrateritorial juga terdapat single ecm in entity yang juga ikut andil dalam penyelesaian sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melibatkan badan hukum asing. Penelitian ini menemukan bahwa eksekusi atas Putusan KPPU No 09. KPPUU-M 20? 3berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hukum yang kuat untuk niendukung pelaksanaan putusan tersebut.
Perilaku Bullying di UPT SPF SMP Negeri 47 Makassar: Peran Guru dalam Penanganan dan Pencegahan Bullying di Sekolah Syam, Rahmawati; Najiyyah, Nurul; Nisa, Rifkatul; Datu P, Stefanny; Nurhikmah, Syarifah; Wahyuni; Fitriany Fakhri, Nur
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i1.910

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku bullying pada siswa- Siswi sekolah menengah pertama di UPT SPF SMP Negeri 47 Makassar guna mendapatkan data sebagai bahan dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling. Dalam penelitian ini, subyeknya yakni siswa/ Siswi SMPN 47 Makassar kelas 7 dan kelas 8 yang terdiri dari dua macam informan yaitu, informan utama yakni siswa-siswa yang menjadi pelaku maupun korban bullying di sekolah dan informan pendukung yakni guru BK, Guru Wali Kelas dan teman siswa yang mengenal baik siswa terkait perilaku bullying di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Pelaksanaan Pre-test dan Post Test serta dokumentasi. Bentuk perilaku bullying yang didapatkan dari hasil penelitian yakni bullying verbal, bullying fisik, bullying elektronik dan bullying relasional. Bullying verbal mencakup mengejek, mengolok-olok kekurangan fisik siswa lain dan menggunakan kata-kata yang tidak menyenangkan, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong dan mengambil paksa milik orang lain. Dampak yang terjadi pada siswa ialah menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk yaitu merasakan banyak emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, malu, sedih, tidak nyaman, dan terancam namun tidak berdaya untuk menghadapinya, memungkinkan siswa merasakan tidak nyaman dan prestasi akademis akan terganggu karena kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Lalu usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam menangani perilaku bullying yakni preventif seperti memberikan layanan informasi baik kepada siswa maupun orang tua, kuratif berupa menyelesaikan perilaku bullying mulai dari pelaku hingga korban melalui layanan mediasi serta memberikannya sanksi sesuai tata tertib sekolah yang berlaku, preservatif seperti layanan individu baik pada korban maupun pelaku.
Peran dan Penerapan Polsek Bandung Kabupaten Tulungagung dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Zidni Syahniar, Muhamad; Ardiansyah, Pramana
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1071

Abstract

Lalu lintas didefinisikan sebagai suatu gerakan baik kendaraan maupun pejalan kaki yang berada di jalurnya masing-masing pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya atau jalan lainnya. Penelitian ini dilakukan karena dengan adanya pola mobilitas dan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang melintas dan mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dalam faktor utama yaitu pelanggaran lalu dan juga banyaknya anak yang di bawah umur belum mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) sudah mengendarai kendaraan bermotor, Dengan ini penulis melakukan penelelitian  terhadap peran dan penerapan pihak yang berwenang dan juga dengan pemerintah setempat. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan beberapa metode yaitu metode pendekatan berupa yuridis sosiologis dengan sumber dan teknik pengumpulan data beruapa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas khususnya di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan beberapa cara yaitu : peran ideal, peran yang diharapkan dan peran aktual.
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying Rohma, Na'is Natmisatur; Octavia Sari, Nurdiana
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i4.1073

Abstract

Bullying adalah perilaku agresif yang berulang yang ditunjukkan oleh satu atau sekelompok orang yang berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan, atau memaksa orang lain untuk menyakiti secara fisik atau emosional. Orang yang lebih lemah biasanya menjadi sasaran tindak bullying. Fakta menunjukkan bahwa bullying berdampak pada korban secara fisik, psikis, dan sosial. Selain mengganggu prestasi akademik mereka, bullying juga menyebabkan masalah fisik seperti migrain dan kesulitan makan. Kasus perundungan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kematian anak-anak sebagai akibat langsung dari perundungan dan trauma berkepanjangan. Gejala-gejala lainnya ialah seorang korban bullying merasa cemas saat berada di tempat umum dan merasa tidak nyaman. Dalam kasus bullying, persepsi diri korban dapat mempengaruhinya ke hal positif atau negatif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokuskan untuk mengaetahui bagaimana bentuk pertanggunjawaban terhadap pelaku tindak pidana bullying. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif (normative law research), yaitu penggunaan bahan hukum primer dengan analisa kepustakaan peraturan perundang-undangan. Serta dengan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, pendapat para ahli, media massa, maupun artikel-artikel hukum.
Insolvency Test sebagai Metode guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan oleh Kreditor yang Beriktikad Buruk Dwi Sulistyany, Frygyta; Wahyu Murwani, Seftyana
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1079

Abstract

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan opsi kepada kreditor dan debitor untuk memilih antara mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi debitor kesempatan untuk mengajukan usulan perdamaian kepada kreditor untuk menghindari pailit. Jika usulan perdamaian ditolak, debitor bisa dinyatakan pailit dan kehilangan hak untuk melakukan kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini menyoroti sebuah celah hukum yang perlu dipertimbangkan, yaitu perlunya pengadilan melakukan insolvency test dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengajuan kepailitan tidak disalahgunakan. Dalam mengkaji insolvensy test, muncul beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana urgensi penerapan Insolvency Test dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia yang telah diusulkan pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun 2018?; dan (2) Bagaimana wewenang hakim Pengadilan Niaga dalam mengimplementasikan Insolvency Test menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil yang dicapai dari pembahasan ini berupa rekomendasi bagi legislator untuk merumuskan ketentuan baru terkait insolvency test dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di masa depan.
Perlindungan Hukum Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga Wicahyo, Tito Tirto; Reyhan Ihza Mahendra Adrian Putra, Mohammad
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 1 No. 3 (2023): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v1i3.1087

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan permasalahan yang kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, Masyarakat, dan akademisi. Maka perlu dilalukan penelitian yang komprehensif terhadap isu tersebut. Dalam artikel ini kami akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak korban KDRT dan apa saja instrument hukum yang medasarinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative atau dikenal dengan study kepustakaan. Dalam penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi hukum yang ada, agar akses terhadap hukum untuk korban KDRT dapat dengan mudah diberikan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Priagung Wijaksono, Hendra; Elma Wulandari, Putri
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1107

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang ada masih menghadapi berbagai kendala dalam perlindungan anak, terutama dalam penerapan restorative justice dan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum yang efektif harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pemahaman mendalam terhadap peran dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak di Indonesia.
Problematika Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie) Terhadap Kredit Macet Perbankan Sudarsono, Galih Putri
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1115

Abstract

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi memegang perananan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi nasional. Hal ini dapat ditinjau dari kegiatan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran kredit perbankan tidak sedikit ditemukan kredit macet walaupun bank telah melakukan asas kehati-hatian. Untuk menyelesaikan masalah kredit macet bank menggunakan mekanisme cessie. Namun dalam penyelesaian kredit macet seringkali debitur tidak diketahui dimana keberadaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian normative menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji problematika pengalihan cessie kredit macet perbankan yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari debitur.
Hak Lintas Kapal Asing dalam Hukum Laut Internasional Djalil, Mochammad
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v2i2.1119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing di Perairan Indonesia. Terkait hal tersebut, Perairan Indonesia harus dilindungi secara yuridis dari ancaman pelanggaran hukumsebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah dimana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasesuai dengan hukum positif yang berlaku, 2 maka peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum mengenai pemanfaatan hak-hak kapal asing di Perairan Indonesia masih menggunakan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 yang sudah tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kondisi ini berakibat pada penegakan hukum di laut yang belum berjalan dengan optimal karena perundang-undangan sektoral yang ada belum menunjukkan harmonisasi antara satu dengan yang lain. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk melaksanakan harmonisasi hukum pengaturan pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing dalam mewujudkan penegakan hukum di Perairan Indonesia yang optimal.

Page 2 of 11 | Total Record : 104

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025): September Vol. 3 No. 2 (2025): Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Maret Vol. 2 No. 4 (2024): Desember Vol. 2 No. 3 (2024): SEPTEMBER Vol. 2 No. 2 (2024): Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Maret Vol. 1 No. 4 (2023): Desember Vol. 1 No. 3 (2023): September Vol. 1 No. 2 (2023): Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Maret More Issue