cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 198 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025" : 198 Documents clear
Pengaruh Jumlah Perusahaan Industri Skala Kecil, Investasi PMDN dan Nilai Output Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Skala Kecil di Indonesia Lubis, Cici Kurnia Sari; Syahfitri, Tengku Indah; Muliana, Rizki Samora; Salsabila, Putri; Siregar, Mirna Salifah; Nugrahadi, Eko Wahyu
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4897

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah perusahaan industru skala kecil, investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan nilai outpot industri terhadap penyerapan tenaga kerja pada sector industry skala kecil di Indonesia. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data panel 34 provinsi selama periode 2019 – 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perusahaan industry skala kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara investasi PMDN dan nilai output industry menunjukkan pengaruh negative dan tidak signifikan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mendukung pertumbuhan jumlah perusahaan skala kecil melalui kebijakan yang terfokus, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendukung dinamika perekonomian nasional.
Dampak Teknologi E-Procurement Dalam Mengurangi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rasji, Rasji; Novianti, Siti; Nathasya, Nathasya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4595

Abstract

Teknologi e-Procurement telah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memperkenalkan proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabilitas dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi e-Procurement terhadap pengurangan praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis data empiris, ditemukan bahwa e- Procurement mampu meminimalisasi interaksi langsung antara pihak- pihak terkait, mengurangi potensi manipulasi, serta memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan menurunkan tingkat korupsi, meningkatkan persaingan yang sehat, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah. Namun demikian, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi. Dengan demikian, e-Procurement merupakan inovasi penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan Sihombing, Krisna P; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk peranan daan bentuk kedudukan eksepsi dalam perkara perdata, serta ketentuan dan Batasan penggunaannya di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menerapkan ketentuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa eksepsi memiliki peran penting dalam memeberikan perlindungan hak-hak tergugat dan memberikan kepastian hukum pada saat proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang tepat. Namun, penerapan eksepsi yang tidak benar dapat mengakibatkan perpanjangan proses persidangan yang menimbulkan dampak negative terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Pemberi Kerja Rasji, Rasji; Marhein, Vannestian
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4585

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh pemberi kerja merupakan salah satu isu yang sering terjadi dalam praktik hubungan kerja di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja dalam hubungan kerja, dengan fokus pada aspek hukum yang melandasi tindakan PHK sepihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kerja dan pekerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal PHK sepihak, pekerja dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan hubungan industrial atau melalui mekanisme mediasi dan arbitrase untuk memperoleh hak-haknya yang terabaikan. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja serta prosedur hukum yang dapat diambil oleh pekerja sebagai upaya perlindungan hukum terhadap tindakan PHK yang tidak sah.
Analisis Potensi Bahaya Kerja Dengan Metode Job Safety Analysis (JSA) di Perusahaan X Medan Utara Putri, Rahma Amina; Jannah, Wirdatul; Sitompul, Maulida Neza Hayati; Siregar, Nurul Syahputri; Raudhatusshofie, Meyliesa; Simamora, Desi Fitriani; Utami, Tri Niswati
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4317

Abstract

Bahaya merupakan situasi atau keadaan yang dapat menimbulkan cedera, sakit, atau kerugian. Setiap pekerjaan tidak terlepas dari adanya potensi bahaya dan berisiko menimbulkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Perusahaan X adalah salah satu perusahaan di Kota Medan, Sumatera Utara yang bergerak di bidang asuransi sosial dengan tujuan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tergabung di dalamnya. Perusahaan X mempunyai 33 pekerja dan belum memiliki kebijakan serta standar K3 perkantoran sejak didirikan pada tahun 2016 lalu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terkait potensi bahaya dan risiko yang ada dan dapat menimbulkan kecelakaan serta penyakit akibat kerja di Perusahaan X. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui potensi bahaya kerja dan risiko yang ada pada karyawan Perusahaan X disertai dengan memberikan rekomendasi untuk tindakan pencegahan setiap tahap pekerjaan menggunakan metode Job Safety Analysis (JSA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan observasi dan wawancara kepada 7 karyawan di bidang pelayanan, pengendalian operasional, kepesertaan, kebersihan, dan satpam. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dari 6 tahapan kegiatan didapatkan potensi bahaya seperti gangguang mata akibat pencahayaan kurang dan radiasi komputer, badan dan leher pegal, tergores benda tajam seperti hekter, pisau, box, tersetrum, terpeleset, tersandung, tertimpa box, terpapar debu, kelelahan, tekanan kerja, dan lainnya. Upaya pengendalian yang bisa dilakukan yaitu dengan eliminasi, subsitusi, rekayasa alat, administrasi, dan APD.
Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia Ginting, Angelica Ulinta; Sitanggang, Irene Mariboto; Putra, Moody Rizky Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4558

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dilindungi oleh negara, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ham bertujuan untuk melindungi harga diri, kehormatan, dan nama baik individu. Nama sebagai identitas mempunyai makna dan harapan yang tersirat oleh orang tua, sehingga penting untuk dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia diakui secara universal, tanpa memandang latar belakang individu, berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, non-diskriminasi, tidak terlihat, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Pencemaran nama baik, sebagai pelanggaran hak, sering terjadi, termasuk dalam kasus-kasus penting seperti Tamara Bleszynski dan saudara laki-lakinya, Ryszard Bleszynski. Kasus tersebut mencerminkan dampak negatif pencemaran nama baik dan perlunya melindungi hak-hak individu di bidang sosial dan hukum. Oleh karena itu, pemulihan nama yang tercela menjadi bagian penting dalam menjaga harkat dan martabat manusia.
Krisis Integritas Penegak Hukum Dalam Jalannya Penegakan Hukum (Menyoroti Kasus Narkoba Teddy Minahasa) Handoyo, Dwi; Manik, Krisdayanti; Batubara, Mahdiyana Aisyah; Silaban, Marchiana Ivo; Silitonga, Mela Yanna; Nurlita, Nurlita; Putri, Rita Ivanka Pratama; Naibaho, Thalia Cornelia Angelica; Ramadhan, Taufiq
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4080

Abstract

Kasus narkoba yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa adalah salah satu skandal polisi terbesar dalam sejarah. Penelitian ini memeriksa peristiwa tersebut secara kronologis, membahas pasal-pasal hukum yang dilanggar, hukuman yang dijatuhkan, dan bagaimana hal itu berdampak pada pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran lengkap tentang kasus ini dan bagaimana peristiwa tersebut mencerminkan krisis moralitas dan integritas di kalangan penegak hukum.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Keterampilan Berwirausaha di Bidang Jasa Boga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Rahmi, Nadila Aulia; Natasya, Natasya; Ingtiyas, Fatma Tresno; Ginting, Laurena
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4802

Abstract

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial semakin diakui sebagai faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Di Indonesia, perempuan menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi, terutama di sektor informal. Sektor jasa boga menjadi peluang penting bagi perempuan karena fleksibilitasnya dan keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Namun, kurangnya pendidikan keterampilan, keterbatasan akses modal, dan hambatan pemasaran sering menghambat perkembangan perempuan di sektor ini. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pendidikan keterampilan berwirausaha di sektor jasa boga dapat memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial. Dengan memberikan keterampilan teknis seperti memasak dan pengolahan makanan, bersama dengan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan, program-program ini sangat penting untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan ini dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan keluarga perempuan dan berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih luas.
Analisis Pengingkaran Hak dan Kewajiban Pembeli yang Dilakukan oleh Penjual Pratama, Akmal Risqi Yudhianto; Djajaputera, Gunawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4903

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan bentuk kesepakatan hukum yang sangat penting dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan, sementara pembeli wajib membayar harga yang telah disetujui. Perjanjian jual beli tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga menyangkut kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak jika terjadi masalah atau pelanggaran. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Untuk itu, pemahaman yang jelas mengenai isi perjanjian sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (mediasi atau arbitrase), tergantung pada kesepakatan para pihak. Dengan memahami dan melaksanakan perjanjian dengan baik, kedua belah pihak dapat menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha pada Transaksi Belanja Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sihombing, Marta F; Sihotang, Lesson
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4677

Abstract

Di era yang semakin maju, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Dengan banyaknya platform belanja online, terbuka peluang bisnis baru seperti layanan titip beli barang secara online. Layanan ini memungkinkan seseorang untuk membeli barang di toko atau pusat perbelanjaan sesuai dengan permintaan konsumen. Layanan ini mencakup barang lokal maupun impor. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli, penyedia layanan bertanggung jawab sebagai pembeli bagi kliennya. Pelaku usaha mempromosikan barang mereka melalui platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Transaksi jual beli online sering dianggap sebagai perdagangan yang dilakukan melalui internet. Pertumbuhan transaksi online didorong oleh meningkatnya produktivitas industri yang menawarkan berbagai produk melalui media internet, memicu maraknya usaha jual beli online karena lebih mudah dijalankan, membutuhkan modal yang relatif kecil, dan tidak memerlukan sistem manajemen yang rumit. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketidakseimbangan, seperti meningkatnya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen.

Page 7 of 20 | Total Record : 198

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024