cover
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Articles 153 Documents
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS Ropianto Ropianto; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.3348

Abstract

The recognition of corporations as subjects of criminal law under the National Penal Code has not been fully matched by consistency with the special laws that govern corporate criminal liability sectorally, creating potential norm conflicts and legal uncertainty in enforcement. This study aims to analyze the forms of harmonization between the National Penal Code and special laws and regulations governing corporate criminal liability, in order to achieve legal certainty and effective enforcement of corporate criminal law in Indonesia. The study employs a normative legal research method through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively using systematic and comparative interpretation. The findings show that Articles 45-50 of Law No. 1 of 2023 affirm corporations as subjects of criminal liability, yet disharmony remains with several sectoral laws and regulations, such as the differing principles of strict liability and culpability and the limitation of the criminal subject under the Human Rights Court Law. The study concludes that the National Penal Code as lex generalis and special regulations as lex specialis need to be aligned through synchronization of substantive and procedural norms and the strengthening of corporate compliance to reduce norm conflicts and enhance legal certainty. ABSTRAKPengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya diikuti keselarasan dengan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan khusus guna mewujudkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 45-50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menegaskan korporasi sebagai subjek pidana, namun masih terdapat disharmonisasi dengan sejumlah undang-undang sektoral, seperti perbedaan prinsip strict liability dan culpability serta pembatasan subjek pada Undang-Undang Pengadilan HAM. Penelitian menyimpulkan bahwa KUHP Nasional sebagai lex generalis dan peraturan khusus sebagai lex specialis perlu diselaraskan melalui sinkronisasi norma materiil dan hukum acara serta penguatan kepatuhan korporasi untuk mengurangi konflik norma dan meningkatkan kepastian hukum.
FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN DIGITAL BERBASIS SMART CONTRACT DI INDONESIA Febriadinata Febriadinata; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.3342

Abstract

Digital transformation through blockchain technology has introduced smart contracts as an automated agreement mechanism, creating challenges for legal protection in Indonesia. This study aims to analyze and formulate legal protection for parties involved in smart contract-based digital agreements to ensure legal certainty, justice, and utility. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through literature reviews and document analysis, then analyzed qualitatively. The findings indicate that existing electronic contract regulations have not fully accommodated the characteristics of smart contracts, particularly regarding the validity of consent, automated execution, legal liability, electronic evidence, information security, and dispute resolution. Therefore, comprehensive and adaptive regulatory harmonization, along with strengthened consumer protection, is necessary to establish balanced legal protection for all parties involved. ABSTRAKTransformasi digital melalui teknologi blockchain menghadirkan smart contract sebagai mekanisme perjanjian otomatis yang menimbulkan tantangan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian digital berbasis smart contract untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kontrak elektronik yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik smart contract, terutama terkait keabsahan persetujuan, eksekusi otomatis, pertanggungjawaban hukum, pembuktian elektronik, keamanan informasi, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif dan adaptif serta penguatan perlindungan konsumen untuk mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENJAGA STABILITAS PASAR PASCA SENGKETA HUKUM: STUDI KASUS PASAR BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG Naina Afipah; Dewi Noor Azijah; Nidaul Muthmainnah
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 3 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i3.3244

Abstract

Legal disputes over village market assets create uncertainty in management and disrupt the community's socio-economic stability. This study examines the unique phenomenon of the Batujaya Village Government formally losing an ownership dispute over Batujaya Market (2016-2026) yet continuing to perform a role in maintaining market stability. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with the village head, village officials, and market traders, along with observation and documentation. The study applies Role Theory from Biddle and Thomas (1966), analyzed through three role dimensions synthesized from the literature: stabilizer, facilitator, and mediator. Results show the village government continues to perform the stabilizer role (security and order), the facilitator role (a channel for aspirations through the market supervisor), and the mediator role (deliberation). The main finding shows that this role no longer rests on the formal authority that was lost, but on social legitimacy and moral responsibility. Key obstacles include a management vacuum and communication that has not yet been optimal. The study concludes that under conditions of legal uncertainty, the village government adaptively reconstructs its role to prevent a total failure of market functions. ABSTRAKSengketa hukum aset pasar desa berdampak pada ketidakpastian pengelolaan dan gangguan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengkaji fenomena unik ketika Pemerintah Desa Batujaya secara formal kalah dalam sengketa kepemilikan Pasar Batujaya (2016-2026) namun tetap menjalankan peran menjaga stabilitas pasar. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap kepala desa, perangkat desa, pedagang pasar, serta observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Peran (Role Theory) dari Biddle dan Thomas (1966) yang dianalisis melalui tiga dimensi peran hasil sintesis literatur, yaitu stabilisator, fasilitator, dan mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa tetap menjalankan peran stabilisator (keamanan dan ketertiban), fasilitator (wadah aspirasi melalui mantri pasar), dan mediator (musyawarah). Temuan utama menunjukkan bahwa peran tersebut tidak lagi bertumpu pada kewenangan formal yang hilang, melainkan pada legitimasi sosial dan tanggung jawab moral. Hambatan utama meliputi kekosongan pengelolaan dan komunikasi yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kondisi ketidakpastian hukum, pemerintah desa melakukan rekonstruksi peran secara adaptif untuk mencegah kegagalan total fungsi pasar.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ALASAN PEMAAF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS GANGGUAN KECERDASAN BUATAN MENURUT KUHP BARU Poniman Pasaribu; Ispandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3347

Abstract

The development of artificial intelligence technology has given rise to behavioral disturbances that may affect an offender's capacity for criminal responsibility, yet the New Penal Code lacks explicit juridical parameters on whether such disturbances can be qualified as an excuse (alasan pemaaf). This study aims to juridically analyze the application of the excuse defense to offenders of crimes based on artificial-intelligence-related disturbance under the New Penal Code. The study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary and secondary legal materials qualitatively through library research. The findings show that artificial intelligence remains positioned as a means rather than a legal subject that can be held criminally liable, so its use does not automatically negate the offender's fault; the excuse defense can only be applied where it is objectively proven, through medical and psychiatric examination and expert testimony, that the disturbance eliminated the offender's capacity to understand the unlawfulness of the act or to control their will. The study concludes that applying the excuse defense to claims of artificial-intelligence-related disturbance must be carried out restrictively and based on objective evidence in order to preserve legal certainty, justice, and legal expediency. ABSTRAKPerkembangan teknologi kecerdasan buatan memunculkan gangguan perilaku yang berpotensi memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana, namun KUHP Baru belum memiliki parameter yuridis eksplisit mengenai apakah gangguan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan menurut KUHP Baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kecerdasan buatan tetap diposisikan sebagai sarana, bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga penggunaannya tidak otomatis menghapus kesalahan pelaku; alasan pemaaf hanya dapat diterapkan apabila terbukti secara objektif melalui pemeriksaan medis, psikiatris, dan keterangan ahli bahwa gangguan tersebut menghilangkan kemampuan memahami sifat melawan hukum atau mengendalikan kehendak pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan alasan pemaaf terhadap klaim gangguan berbasis kecerdasan buatan harus dilaksanakan secara restriktif dan berbasis pembuktian objektif agar tetap menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
MEREKONSTRUKSI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KONTEN DIGITAL YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Jadi Gabe P. Sitanggang; Edwar Kelvin; Dwi Afni Maileni
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3344

Abstract

The development of generative artificial intelligence (AI) presents legal challenges for intellectual property protection, particularly regarding copyright ownership of digital content generated by AI. This study aims to analyze Indonesia’s existing legal framework and formulate recommendations for legal reconstruction that adapts to technological developments. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate the need for clearer regulations concerning the legal status of AI-generated content, criteria for meaningful human creative contribution, copyright ownership of collaborative works, the use of copyrighted works as training data, and the responsibilities of AI developers and platform providers. Therefore, legal reconstruction is necessary to strengthen legal certainty through transparency, accountability, human oversight, and effective dispute-resolution mechanisms. ABSTRAKPerkembangan kecerdasan buatan generatif menimbulkan tantangan hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait kepemilikan hak cipta atas konten digital yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum Indonesia yang berlaku dan merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kejelasan mengenai status hukum konten hasil kecerdasan buatan, kriteria kontribusi kreatif manusia, kepemilikan hak cipta atas karya kolaboratif, penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan, serta tanggung jawab pengembang dan penyedia platform. Dengan demikian, rekonstruksi hukum diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum melalui transparansi, akuntabilitas, pengawasan manusia, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
DINAMIKA HISTORIS PEMUKIMAN KOMUNITAS BUGIS DI HOLTEKAMP, KOTA JAYAPURA Muhammad Aqil; Megiridha Loppies
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 3 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i3.3317

Abstract

Bugis migration has helped shape the multiethnic character of Jayapura City, including Kampung Holtekamp, known as "Kampung Bugis" although it administratively remains part of Holtekamp, yet historical studies on it remain limited. This study aims to identify the factors driving Bugis migration, the formation of settlement patterns, the community's socio-economic role, and its social interaction with the local community. The study employs a descriptive-analytical historical method (heuristics, source criticism, interpretation, historiography) using interview, literature review, and documentation data. Results show the Bugis arrival occurred in two phases, from fishpond labor mobility before 1996 to permanent settlement through kinship networks, forming the "Kampung Bugis" identity reinforced by bonding-bridging social capital, livelihood diversification, religious tolerance, and interethnic marriage, even as the Bugis language declines among younger generations. It is concluded that Bugis settlement in Holtekamp is a historical-relational process reflecting cultural continuity alongside socio-economic adaptation. ABSTRAKMigrasi Bugis turut membentuk karakter multietnis Kota Jayapura, termasuk di Kampung Holtekamp yang dikenal sebagai "Kampung Bugis" meski administratif tetap bagian dari Holtekamp, namun kajian historisnya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor migrasi Bugis, pembentukan pola permukiman, peran sosial-ekonomi komunitas, serta interaksi sosialnya dengan masyarakat lokal. Penelitian menggunakan metode sejarah deskriptif-analitis (heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi) dengan data wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan kedatangan Bugis berlangsung dua fase, dari mobilitas kerja tambak sebelum 1996 menuju permukiman menetap melalui jaringan kekerabatan, membentuk identitas "Kampung Bugis" yang diperkuat modal sosial bonding-bridging, diversifikasi mata pencaharian, toleransi beragama, dan perkawinan antaretnis, meski bahasa Bugis menurun pada generasi muda. Disimpulkan bahwa pemukiman Bugis di Holtekamp merupakan proses historis-relasional yang memperlihatkan keberlanjutan identitas budaya sekaligus adaptasi sosial-ekonomi.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Roni Zul Effendi; Edwar Kelvin; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.3349

Abstract

The criminal law reform under Law No. 1 of 2023 on the Penal Code introduces community service as an alternative principal punishment besides imprisonment, yet its regulation remains general, creating ambiguity in its practical implementation mechanism. This study aims to analyze the application of community service punishment under Law No. 1 of 2023 on the Penal Code and its standing as an alternative sentencing option within Indonesia's criminal justice system. The study employs a normative juridical method through library research on primary and secondary legal materials, analyzed by examining the relevant legal principles, doctrines, and sentencing concepts. The findings show that community service is regulated under Article 85 and Article 82 paragraph (2) letter c of the National Penal Code, with a duration of 8-240 hours, performed without remuneration and prohibited from commercialization, yet its implementation remains hindered by the absence of implementing regulations on the type of work, procedures, and supervision. The study concludes that comprehensive technical regulation, institutional readiness, and synergy among law enforcement agencies are needed so that community service can be applied consistently and achieve restorative justice. ABSTRAKPembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana pokok selain pidana penjara, namun pengaturannya masih bersifat umum sehingga menimbulkan ketidakjelasan mekanisme penerapan dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pidana kerja sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta kedudukannya sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis dengan menelaah asas hukum, doktrin, dan konsep pemidanaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 82 ayat (2) huruf c KUHP Nasional dengan durasi 8-240 jam tanpa imbalan dan larangan komersialisasi, namun implementasinya masih terhambat karena belum tersedia peraturan pelaksana teknis mengenai jenis pekerjaan, tata cara, serta pengawasannya. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi teknis yang komprehensif, kesiapan kelembagaan, dan sinergi antar aparat penegak hukum agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara konsisten dan mewujudkan keadilan restoratif.
REKONSTRUKSI BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU Abdi Sukmana; Edwar Kelvin; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.3338

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI), particularly deepfake technology, presents new challenges for Indonesia’s criminal justice system, especially in determining the criminal liability of perpetrators. This study aims to analyze and reconstruct the boundaries of criminal liability for deepfake perpetrators from the perspective of the New Criminal Code. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative legal approaches through a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that existing regulations do not specifically address deepfake misuse, particularly regarding the identification of responsible parties, proof of culpability (mens rea), and digital evidence. Therefore, specific regulations on AI misuse, harmonization of the New Criminal Code with the Electronic Information and Transactions Law, strengthened digital forensics, and a liability model based on human knowledge, control, and contribution are necessary. This reconstruction is expected to ensure legal certainty, improve law enforcement effectiveness, and strengthen legal protection for victims. ABSTRAKPerkembangan Artificial Intelligence (AI) melalui teknologi deepfake menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi batas pertanggungjawaban pidana pelaku deepfake dalam perspektif KUHP Baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum secara spesifik mengakomodasi penyalahgunaan deepfake, terutama terkait penentuan subjek yang bertanggung jawab, pembuktian unsur kesalahan (mens rea), dan pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai penyalahgunaan AI, harmonisasi KUHP Baru dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penguatan forensik digital, serta model pertanggungjawaban yang didasarkan pada tingkat pengetahuan, kendali, dan kontribusi manusia. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memperkuat perlindungan korban.
POSISI LEMAH KONSUMEN AKIBAT KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM DIGITAL: TINJAUAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Fithry Khairiyati; Sugeng Samiyono
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 3 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i3.3374

Abstract

The growth of e-commerce in Indonesia has expanded the use of standard-form clauses on digital platforms, yet the Consumer Protection Law (UUPK) was drafted in 1999 before digital platforms existed, while prior studies have not examined how clause content, claim procedures, and the burden of proof jointly hinder consumer recovery. This study aims to identify forms of standard clauses that weaken consumers' position and to analyze their standing under Article 18 of the UUPK. The study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches, examining primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively and analytically. Results identify five problematic clause types: liability transfer, absolute refusal of returns or refunds, unilateral changes of terms, hard-to-understand clauses, and disproportionate complaint and evidentiary requirements (e.g., mandatory unboxing videos); although void by law under Article 18(3), such clauses still obstruct recovery because claim procedures remain platform-controlled. It is concluded that consumers' weak position stems from the interlocking chain of clause content, procedure, and proof, so transparent platform terms, preventive oversight, and substantive enforcement of Article 18 are needed. ABSTRAKPertumbuhan e-commerce di Indonesia memperluas penggunaan klausula baku pada platform digital, namun UU Perlindungan Konsumen (UUPK) disusun tahun 1999 sebelum platform digital berkembang, sementara kajian terdahulu belum melihat bagaimana isi klausula, prosedur klaim, dan beban pembuktian saling menghambat pemulihan konsumen. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk klausula baku yang melemahkan posisi konsumen serta menganalisis kedudukannya berdasarkan Pasal 18 UUPK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis. Hasil mengidentifikasi lima bentuk klausula bermasalah, yaitu pengalihan tanggung jawab, penolakan mutlak pengembalian barang/dana, perubahan syarat sepihak, klausula sulit dipahami, serta pembatasan pengaduan dan pembuktian tidak proporsional (mis. video unboxing); meski batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3), klausula tersebut tetap menghalangi pemulihan karena prosedur klaim dikendalikan platform. Disimpulkan bahwa kelemahan konsumen bersumber dari rangkaian isi klausula, prosedur, dan pembuktian, sehingga diperlukan transparansi syarat platform, pengawasan preventif, dan penegakan Pasal 18 secara substantif.
STRATEGI INOVASI DAN ADAPTASI PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU ERA PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS ENERGI DI KOTA TANGERANG SELATAN Desna Gera Andika; Muhadam Labolo; Sri Hartati
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 3 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i3.3322

Abstract

Population growth and urban activity in South Tangerang City have increased waste generation that has not been matched by optimized management facilities, while the capacity of the Cipeucang landfill is increasingly limited, requiring waste management to shift toward an integrated energy-based system. This study aims to formulate an innovation and adaptation strategy linking rising waste generation with readiness for the transition toward energy-based waste processing (PSEL). The study uses a qualitative approach combined with SWOT analysis based on the Regional Innovation and Adaptive Governance concepts, with data from interviews, observation, and documentation analyzed through Miles's interactive model and the IFAS-EFAS-SWOT matrices. Results show that innovation is developing through RDF, BSF maggot processing, waste banks, TPS3R, and Waste to Energy, supported by institutional learning, collaboration, policy flexibility, and adaptive leadership; IFAS and EFAS scores of 3.1481 and 2.6000 place the strategy in Quadrant I, favoring the use of internal strengths to capture external opportunities. It is concluded that innovation and adaptation are underway but not yet fully integrated due to limited financing, infrastructure, coordination, and community participation, so an integrated roadmap and stronger partnerships are needed to sustain energy-based waste management. ABSTRAKPertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan di Kota Tangerang Selatan meningkatkan timbulan sampah yang belum diimbangi optimalisasi sarana pengelolaan, sementara kapasitas TPA Cipeucang semakin terbatas, sehingga pengelolaan sampah perlu beralih menuju sistem berbasis energi yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi inovasi dan adaptasi yang menghubungkan peningkatan timbulan sampah dengan kesiapan transisi menuju pengolahan sampah berbasis energi (PSEL). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dipadukan analisis SWOT berbasis konsep Inovasi Daerah dan Adaptive Governance, dengan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, dianalisis melalui model interaktif Miles serta matriks IFAS-EFAS-SWOT. Hasil menunjukkan inovasi berkembang melalui RDF, maggot BSF, Bank Sampah, TPS3R, dan Waste to Energy, didukung pembelajaran kelembagaan, kolaborasi, fleksibilitas kebijakan, dan kepemimpinan adaptif; skor IFAS 3,1481 dan EFAS 2,6000 menempatkan strategi pada Kuadran I yang mengutamakan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Disimpulkan bahwa inovasi dan adaptasi berjalan namun belum terintegrasi penuh akibat keterbatasan pembiayaan, infrastruktur, koordinasi, dan partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan roadmap terpadu dan penguatan kemitraan untuk keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis energi.