cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
Konsep Penyelesaian Sengketa Pekerja dalam Sektor Informal melalui Laporan Aduan ke Pengawas Ketenagakerjaan Fira Firnayah Rozani; Ine Fauzia; Lena Ishelmiany Ziaharah
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.2830

Abstract

ABSTRACTInformal workers dominate the labor force structure in Indonesia, accounting for approximately 57.75% of the totallabor force; however, this dominance has not been accompanied by adequate legal protection. This study aims to examine legal protections for workers in the informal sector as well as mechanisms for resolving disputes arising in employment relationships. The novelty of this study lies in its subject matter, as no previous research has addressed the resolution of labor disputes in the informal sector. This study employs a descriptive-analytical method with a juridical-empirical approach through a case study of workers at a laundry business in Bojongsoang Subdistrict, Bandung Regency, who faced problems due to misinterpretations of their employment agreements, resulting in the non-payment of their overtime wages. The results of the study indicate that informal workers who meet the criteria of work, wages, and instructions are included in an employment relationship as regulated in Article 1, paragraph 15 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and are therefore entitled to legal protection. Furthermore, disputes regarding overtime pay rights can be resolved through a complaint mechanism with labor authorities, which will be handled by labor inspectors. This study is expected to contribute to the development of labor law research, particularly regarding the protection of workers in the informal sector. This study is important for fostering legal awareness among both workers and employers in the informal sector. ABSTRAKPekerja informal mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia dengan proporsi sekitar 57,75% dari total angkatan kerja, akan tetapi dominasi tersebut belum diiringi dengan perlindungan hukum yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan kerja. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, di mana pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait penyelesaian sengketa pekerja dalam sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi kasus pada pekerja unit usaha laundry di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, yang mengalami permasalahan akibat misinterpretasi perjanjian kerja, hingga menyebabkan tidak terpenuhinya upah lembur mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal yang memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah termasuk dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, sengketa terkait hak upah lembur dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan, yang akan ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan pekerja sektor informal. Penelitian ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dikalangan sektor usaha informal baik pekerja maupun pemberi kerja.
Limitasi dan Peluang Pertahanan Negara Berbasis Pancasila: Studi Pada Masyarakat Skouw di Perbatasan Indonesia–Papua New Guinea Ade Sopyan Hadi; Joseph Rahail
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3220

Abstract

ABSTRACTBorder areas play a strategic role in safeguarding national sovereignty and defense; however, the high mobility of indigenous communities and the socio-cultural dynamics in border regions present various challenges as well as opportunities for strengthening national defense based on the values of Pancasila. This study aims to analyze the limitations and opportunities in strengthening national defense based on Pancasila among the Skouw ethnic group at the Skouw International Border Crossing Point (PLBN), Indonesia–Papua New Guinea. The study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with Skouw PLBN officials, documentation, and a literature review, and were then analyzed using qualitative data analysis techniques with triangulation of sources and methods to ensure data validity. The results of the study indicate that the high mobility of the community during traditional activities—particularly marriages between the Skouw and Wutung communities—poses a limitation to the strengthening of national defense, as it increases the complexity of border crossing surveillance and has the potential to be exploited for cross-border administrative violations. On the other hand, cross-border kinship ties, the continuity of traditional customs, community compliance with the Border Crossing Permit (PLB) mechanism, and the internalization of Pancasila values serve as social capital that strengthens non-military defense in the border region. The conclusion of this study is that strengthening national defense in border areas requires synergy among the government, security forces, border crossing point (PLBN) administrators, customary institutions, educational institutions, and the community in integrating the preservation of local culture with the implementation of the values of Pancasila to achieve national resilience. ABSTRAKKawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, namun tingginya mobilitas masyarakat adat serta dinamika sosial budaya di wilayah perbatasan menghadirkan berbagai tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat pertahanan negara berbasis nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis limitasi dan peluang dalam memperkuat pertahanan negara berbasis Pancasila pada masyarakat Suku Skouw di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Indonesia–Papua New Guinea. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan petugas PLBN Skouw, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mobilitas masyarakat pada kegiatan adat, khususnya pernikahan antara masyarakat Skouw dan Wutung menjadi limitasi dalam penguatan pertahanan negara karena meningkatkan kompleksitas pengawasan perlintasan serta berpotensi dimanfaatkan untuk pelanggaran administrasi lintas batas. Di sisi lain, hubungan kekerabatan lintas batas, keberlangsungan tradisi adat, kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme Pas Lintas Batas (PLB), serta internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi modal sosial yang memperkuat pertahanan nirmiliter di kawasan perbatasan. Kesimpulan penelitian ini yaitu penguatan pertahanan negara di wilayah perbatasan memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, pengelola PLBN, lembaga adat, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam mengintegrasikan pelestarian budaya lokal dengan implementasi nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan ketahanan nasional.

Page 13 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) More Issue