cover
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Articles 153 Documents
PENGATURAN PENCABUTAN HAK TERTENTU SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL Julius Marulitua Silaen; Isfandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.3339

Abstract

The revocation of certain rights is a form of additional punishment that restricts convicted persons’ rights in accordance with legal provisions and court decisions. Its regulation must ensure legal certainty, proportionality in sentencing, and the protection of human rights. This study aims to analyze the regulation of the revocation of certain rights as an additional punishment under the National Criminal Code of Indonesia. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively to examine the types of rights that may be revoked, the requirements for their application, and the limits of judicial authority. The findings indicate that Law Number 1 of 2023 regulates the revocation of certain rights as an additional punishment under Article 66, specifies the types of rights that may be revoked under Article 86, and establishes the limitations on its application under Article 87. These provisions provide a normative basis for restricting certain rights; however, their application must take into account the nature of the criminal offense, the relationship between the revoked rights and the offense committed, and the applicable legal provisions. Therefore, the imposition of this additional punishment requires carefully measured legal considerations to ensure that the objectives of sentencing are achieved without undermining legal certainty or the protection of convicted persons’ rights. ABSTRAKPencabutan hak tertentu merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang membatasi hak terpidana berdasarkan ketentuan hukum dan putusan pengadilan. Pengaturannya perlu menjamin kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji jenis hak yang dapat dicabut, persyaratan penerapan, dan batas kewenangan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam Pasal 66, merinci jenis hak yang dapat dicabut dalam Pasal 86, serta menetapkan batas penerapannya dalam Pasal 87. Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bagi pembatasan hak tertentu, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan karakter tindak pidana, keterkaitan hak yang dicabut dengan tindak pidana, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan pidana tambahan ini memerlukan pertimbangan hukum yang terukur agar tujuan pemidanaan dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak terpidana.
PENGELOLAAN LIMBAH RESIN DI DESA BRESELA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Komang Widhyani Sari; Kadek Julia Mahadewi; Putu Eva Dityani Antari; Dewa Krisna Prasada
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 3 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i3.3336

Abstract

The constitutional right to a healthy environment under Article 28H of the 1945 Constitution requires proper waste management, yet resin waste from the dulang (traditional tray) craft center in Bresela Village is still found dumped on land, in rivers, or burned, posing a pollution risk. This study aims to analyze the application of environmental law (Law 32/2009, Government Regulation 22/2021) in resin waste management and its effectiveness in preventing pollution based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory. The study uses an empirical legal method with statute and fact approaches, with data gathered through purposive interviews, observation, and documents, analyzed descriptively and qualitatively. Results show the Village Government has conducted socialization, collection-transport, cooperation with the Environmental Agency, and provision of a shredding machine, yet a customary regulation (pararem) banning dumping has not been established, oversight remains inconsistent, facilities and funding are limited, and craftspeople's compliance is uneven. It is concluded that resin waste management has not yet effectively prevented pollution, so stronger regulation, sustained oversight, and active community participation are needed. ABSTRAKHak atas lingkungan sehat dalam Pasal 28H UUD 1945 menuntut pengelolaan limbah yang tepat, namun limbah resin dari sentra kerajinan dulang di Desa Bresela masih ditemukan dibuang ke tanah, sungai, dan dibakar, berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ketentuan hukum lingkungan (UU 32/2009, PP 22/2021) dalam pengelolaan limbah resin serta efektivitasnya mencegah pencemaran berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta, data dihimpun melalui wawancara purposif, observasi, dan dokumen, dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi, pengumpulan-pengangkutan, kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan penyediaan mesin pencacah, namun pararem larangan pembuangan belum terbentuk, pengawasan belum konsisten, fasilitas dan pembiayaan terbatas, serta kepatuhan pengerajin belum merata. Disimpulkan bahwa pengelolaan limbah resin belum efektif mencegah pencemaran, sehingga diperlukan penguatan aturan, pengawasan berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR ATAS KESALAHAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR Tondo Tundu Iiian Sinaga; Agus Riyanto; Evi Febri Sartika
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.3350

Abstract

The Sailing Approval Letter (Surat Persetujuan Berlayar, SPB) serves as a preventive oversight instrument for shipping safety, yet in practice SPBs have still been issued to vessels that do not meet seaworthiness requirements, creating accident risks and raising questions about the Harbor Master's legal liability. This study aims to analyze the form of the Harbor Master's legal liability for errors in issuing the SPB under Law No. 17 of 2008 on Shipping. The study employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach, analyzing primary and secondary legal materials in a qualitative-prescriptive manner. The findings show that Articles 207-209 and Articles 217-219 of Law No. 17 of 2008 require the Harbor Master to conduct a careful inspection before issuing the SPB, while Article 219 paragraphs (3) and (4) affirm that the SPB must be withheld or revoked if a vessel fails to meet seaworthiness requirements; errors in its issuance are also subject to Law No. 30 of 2014 on Government Administration. The study concludes that issuing the SPB without adequate inspection constitutes a procedural irregularity that may give rise to the Harbor Master's legal liability, making adherence to the principles of legality, diligence, and caution essential to ensuring shipping safety. ABSTRAKSurat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan instrumen pengawasan preventif keselamatan pelayaran, namun dalam praktik masih ditemukan penerbitan SPB terhadap kapal yang belum memenuhi persyaratan kelaiklautan sehingga menimbulkan risiko kecelakaan dan persoalan tanggung jawab hukum Syahbandar. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Syahbandar atas kesalahan penerbitan SPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 207-209 dan Pasal 217-219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mewajibkan Syahbandar melakukan pemeriksaan cermat sebelum menerbitkan SPB, dan Pasal 219 ayat (3) serta (4) menegaskan SPB tidak diberikan atau harus dicabut jika kapal tidak memenuhi kelaiklautan; kesalahan penerbitan juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian menyimpulkan bahwa penerbitan SPB tanpa pemeriksaan memadai merupakan penyimpangan prosedur yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Syahbandar, sehingga kepatuhan pada asas legalitas, kecermatan, dan kehati-hatian menjadi unsur penting dalam menjamin keselamatan pelayaran.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU Kelvin Ramadhani Tambunan; Ispandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3345

Abstract

Criminal law reform through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a categorized fine system to replace the fixed-amount system, which is less adaptable to economic developments. This study aims to analyze the implementation of categorized criminal fines, their legal implications for sentencing practices, and their relevance to achieving legal certainty and proportionality. The study employs normative legal research with a statutory approach, supported by primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the categorized fine system provides a more systematic, objective, and proportionate sentencing framework while allowing adjustments to changing economic conditions. It also has the potential to reduce sentencing disparities and promote the harmonization of sectoral regulations, including the Narcotics Law. Therefore, the categorized fine system constitutes an instrument of criminal law reform that supports legal certainty, justice, utility, and effective law enforcement. ABSTRAKPerubahan kebijakan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperkenalkan sistem kategorisasi pidana denda sebagai pengganti sistem nominal tetap yang kurang adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi, implikasi yuridisnya terhadap praktik pemidanaan, serta relevansinya dalam mewujudkan kepastian hukum dan proporsionalitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kategorisasi memberikan standar pemidanaan yang lebih sistematis, objektif, dan proporsional, serta mendukung penyesuaian denda terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sistem ini juga berpotensi mengurangi disparitas pemidanaan dan mendorong harmonisasi peraturan sektoral, termasuk Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, sistem kategorisasi merupakan instrumen pembaruan hukum pidana yang mendukung kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas penegakan hukum.
PERLINDUNGAN HAK POLITIK DALAM PILKADA PAPUA: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 Melkias Hetharia; Ika Fitrianita; Nur Haliza Hasana
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3360

Abstract

Constitutional Court Decision Number 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 disqualified a candidate for Deputy Governor of Papua for failing to meet candidacy requirements and annulled the result of the 2024 Papua regional election, yet prior studies have not linked the restriction of the right to be elected with the restoration of the right to vote through a revote (Pemungutan Suara Ulang, PSU). This study aims to analyze the forms of political-rights restriction in that decision and the position of the revote as a correction and restoration mechanism in the Papua regional election. The study uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through descriptive-analytical qualitative-juridical analysis. Results show the clearest restriction of political rights occurred to the right to be elected through candidate disqualification, while the public's right to vote was not revoked, as the Court ordered a revote using the same voter list without directly declaring the runner-up the winner. The revote functions doubly as a correction for the candidacy defect and a restoration of the opportunity to vote, returning legitimacy to the people's voice. It is concluded that the revote links the right to vote, the right to be elected, electoral integrity, and popular sovereignty, so careful verification of candidacy requirements and transparent implementation of revotes are needed. ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 mendiskualifikasi calon Wakil Gubernur Papua karena tidak memenuhi syarat pencalonan dan membatalkan hasil Pilkada Papua 2024, namun kajian terdahulu belum menghubungkan pembatasan hak dipilih dengan pemulihan hak memilih melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pembatasan hak politik dalam putusan tersebut serta kedudukan PSU sebagai mekanisme koreksi dan pemulihan dalam Pilkada Papua. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dianalisis kualitatif-yuridis deskriptif-analitis. Hasil menunjukkan pembatasan hak politik paling nyata terjadi pada hak dipilih melalui diskualifikasi calon, sementara hak memilih masyarakat tidak dicabut karena Mahkamah memerintahkan PSU dengan daftar pemilih yang sama tanpa langsung menetapkan pemenang kedua. PSU berfungsi ganda sebagai koreksi atas cacat pencalonan sekaligus pemulihan kesempatan memilih, mengembalikan legitimasi kepada suara rakyat. Disimpulkan bahwa PSU menghubungkan hak memilih, hak dipilih, integritas pemilu, dan kedaulatan rakyat, sehingga diperlukan verifikasi syarat calon yang cermat serta pelaksanaan PSU yang transparan.
TRANSFORMASI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERMUKIMAN DI KOTA JAYAPURA: STUDI KASUS KAMPUNG YABANSAI DAN SEKITARNYA (1970–2025) Kulyasin Kulyasin; Muhammad Aqil
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 3 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i3.3370

Abstract

Urbanization in Jayapura City has driven the conversion of agricultural land into settlements in peripheral areas, yet longitudinal historical studies of this process in eastern Indonesia remain scarce, including in Kampung Yabansai. This study aims to describe the dynamics of land-use conversion from 1970 to 2025, identify its driving factors, analyze its impact on livelihoods and productive land, and examine the effectiveness of local spatial planning policy. The study employs the historical method (heuristics, source criticism, interpretation, historiography) combined with spatial analysis of Landsat and Google Earth imagery, using interview, archival, and field observation data. Results show the transformation unfolded in three phases: access-opening (1970-1985), acceleration (1986-2001) driven by spontaneous migration and customary land release, and consolidation-densification (2002-2025) driven by special autonomy funds; agricultural land shrank by more than 90 percent, with an irreversible turning point in the second phase, dominated by state intervention rather than the market. It is concluded that the mandate to protect customary land rights under Special Autonomy failed to operate because it was not supported by customary land registration, so a moratorium on building permits in vulnerable land and participatory mapping of customary rights are recommended. ABSTRAKUrbanisasi Kota Jayapura mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di kawasan pinggiran, namun kajian historis longitudinal mengenai proses ini di Indonesia bagian timur masih minim, termasuk di Kampung Yabansai. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika alih fungsi lahan 1970-2025, mengidentifikasi faktor pendorongnya, menganalisis dampaknya terhadap mata pencaharian dan lahan produktif, serta mengkaji efektivitas kebijakan tata ruang lokal. Penelitian menggunakan metode sejarah (heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi) dipadukan analisis spasial citra Landsat dan Google Earth, dengan data wawancara, arsip, dan observasi lapangan. Hasil menunjukkan transformasi berlangsung tiga fase: pembukaan akses (1970-1985), akselerasi (1986-2001) akibat migrasi spontan dan pelepasan adat, serta konsolidasi-densifikasi (2002-2025) yang didorong dana otonomi khusus; lahan pertanian menyusut lebih dari 90 persen, dengan titik balik ireversibel pada fase kedua, didominasi intervensi negara bukan pasar. Disimpulkan bahwa amanat perlindungan hak ulayat dalam Otonomi Khusus gagal beroperasi karena tak dilengkapi registrasi ulayat, sehingga disarankan moratorium izin bangunan di lahan rawan serta pemetaan partisipatif hak ulayat.
URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL Nasib Hutasoit; Isfandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.3340

Abstract

The implementation of judicial pardon under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code faces challenges related to the harmonization of criminal procedural law and the potential for sentencing disparities due to the absence of uniform implementation guidelines. This study aims to analyze the urgency of regulating judicial pardon within Indonesia’s sentencing system and the role of sentencing guidelines in ensuring consistency in judicial decisions. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that judicial pardon serves as an instrument of individualized sentencing that promotes substantive justice by considering the offender’s specific circumstances. However, its implementation faces procedural obstacles and unclear application criteria. The novelty of this study lies in emphasizing the need to harmonize substantive criminal law and criminal procedural law and establish measurable implementation guidelines. Therefore, synchronization between the National Criminal Code and the Criminal Procedure Code, supported by implementation guidelines, is necessary to ensure legal certainty, consistent judicial decisions, victim protection, and judicial independence. ABSTRAKPenerapan judicial pardon dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadapi persoalan harmonisasi hukum acara pidana dan potensi disparitas putusan akibat belum seragamnya pedoman penerapan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia serta peran pedoman pemidanaan dalam menjamin konsistensi putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon merupakan instrumen individualisasi pidana yang mendukung keadilan substantif melalui pertimbangan kondisi konkret pelaku, tetapi implementasinya menghadapi kendala prosedural dan ketidakjelasan parameter penerapan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap kebutuhan harmonisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana serta penyusunan pedoman penerapan yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi KUHP Nasional dan KUHAP serta pedoman implementasi yang menjamin kepastian hukum, konsistensi putusan, perlindungan korban, dan independensi hakim.
CONSTITUTIONALITY REVIEW AND EVALUATION OF THE PRINCIPLE OF NON-RETROGRESSION IN EDUCATION BUDGET EFFICIENCY POLICIES BASED ON PRESIDENTIAL INSTRUCTION NO. 1 OF 2025 Annisa Putri; Muhammad Akib; Agus Triono; Budiyono Budiyono
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 3 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i3.3363

Abstract

The constitutional right to a healthy environment under Article 28H of the 1945 Constitution requires proper waste management, yet resin waste from the dulang (traditional tray) craft center in Bresela Village is still found dumped on land, in rivers, or burned, posing pollution risk. This study aims to analyze the application of environmental law (Law 32/2009, Government Regulation 22/2021) in resin waste management and its effectiveness in preventing pollution based on Soerjono Soekanto's theory. The study uses an empirical legal method with statute and fact approaches, with data from purposive interviews, observation, and documents, analyzed descriptively and qualitatively. Results show the Village Government has conducted socialization, collection-transport, cooperation with the Environmental Agency, and provision of a shredding machine, yet a customary regulation (pararem) banning dumping has not been established, oversight remains inconsistent, facilities and funding are limited, and craftspeople's compliance is uneven. It is concluded that resin waste management has not yet effectively prevented pollution, so stronger regulation, sustained oversight, and community participation are needed. ABSTRAKHak atas lingkungan sehat dalam Pasal 28H UUD 1945 menuntut pengelolaan limbah yang tepat, namun limbah resin dari sentra kerajinan dulang di Desa Bresela masih ditemukan dibuang ke tanah, sungai, dan dibakar, berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ketentuan hukum lingkungan (UU 32/2009, PP 22/2021) dalam pengelolaan limbah resin serta efektivitasnya mencegah pencemaran berdasarkan teori Soerjono Soekanto. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta, data wawancara purposif, observasi, dan dokumen, dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi, pengumpulan-pengangkutan, kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan penyediaan mesin pencacah, namun pararem larangan pembuangan belum terbentuk, pengawasan belum konsisten, fasilitas dan pembiayaan terbatas, serta kepatuhan pengerajin belum merata. Disimpulkan bahwa pengelolaan limbah resin belum efektif mencegah pencemaran, sehingga diperlukan penguatan aturan, pengawasan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PIDANA POKOK DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU Safriko Ahmat; Ispandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.3351

Abstract

Law No. 1 of 2023 on the New Penal Code introduces community service as a principal punishment, reflecting a shift from a retributive toward a more humane and rehabilitative sentencing paradigm, yet the effectiveness of its application remains uncertain due to inadequate technical regulation and institutional readiness. This study aims to analyze the regulation and implementation of community service as a principal punishment under the New Penal Code and juridical aspects affecting the effectiveness of its application. The study employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches, examining legal materials through library research from an ius constituendum perspective. The findings show that community service is positioned as an alternative to short-term imprisonment in line with the Tokyo Rules, with parameters including the offender's admission of guilt, capacity to perform the work, limits on working hours, and a prohibition on commercialization, yet its implementation remains hindered by the limited readiness of the Correctional Center (Balai Pemasyarakatan) and Community Supervisors (Pembimbing Kemasyarakatan). The study concludes that the success of community service depends on strengthening technical regulation, institutional capacity, and coordination among law enforcement agencies so that the goals of rehabilitation and social reintegration can be effectively achieved. ABSTRAKUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok yang mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju pendekatan humanis dan rehabilitatif, namun efektivitas penerapannya masih dipertanyakan karena kesiapan regulasi teknis dan kelembagaan yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan implementasi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam perspektif KUHP Baru serta aspek yuridis yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menelaah bahan hukum melalui studi kepustakaan dari perspektif ius constituendum. Hasil penelitian menunjukkan pidana kerja sosial diposisikan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek sejalan dengan Tokyo Rules, dengan parameter berupa pengakuan pelaku, kemampuan melaksanakan pekerjaan sosial, batasan jam kerja, dan larangan komersialisasi, namun implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan kesiapan Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pidana kerja sosial bergantung pada penguatan regulasi teknis, kelembagaan, dan koordinasi antar aparat penegak hukum agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat terwujud secara efektif.
KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK Helen Helen; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3343

Abstract

The digital transformation of land administration services raises legal issues concerning the use of certified electronic signatures in the execution of deeds by Land Deed Officials (PPAT), particularly regarding authenticity and evidentiary force. This study aims to analyze the regulations governing certified electronic signatures, the authority of PPATs, and the legal implications for deed validity. The study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches through prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the recognition of electronic documents and signatures does not automatically eliminate the formal requirements for authentic deeds. Electronic land certificates issued through land registration must also be distinguished from electronic certificates used to verify signatories’ identities. Therefore, the implementation of electronic signatures in the execution of PPAT deeds requires regulatory harmonization, identity verification standards, secure archiving, and clear allocation of legal responsibilities to ensure legal certainty. ABSTRAKTransformasi digital layanan pertanahan menimbulkan persoalan hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya terkait autentisitas dan kekuatan pembuktian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tanda tangan elektronik tersertifikasi, kewenangan PPAT, serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik tidak secara otomatis menghapus persyaratan formal akta autentik. Sertipikat tanah elektronik sebagai dokumen hasil pendaftaran tanah juga berbeda dari sertifikat elektronik untuk verifikasi identitas penanda tangan. Dengan demikian, penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta PPAT memerlukan harmonisasi regulasi, standar verifikasi identitas, keamanan pengarsipan, dan kejelasan tanggung jawab hukum guna menjamin kepastian hukum.