cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN PINJAMAN ONLINE UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Elsyi Pujianti
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3189

Abstract

ABSTRACTThe Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (UUD 1945), particularly in its fourth paragraph, outlines the objectives of the Indonesian state, namely to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian territory, promote public welfare, educate the life of the nation, and realize social justice for all citizens. The rapid development of information technology has significantly influenced the financial services industry, particularly through the emergence of online lending services that are widely utilized to support micro, small, and medium enterprises (MSMEs). These services are regulated under Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 concerning Technology-Based Joint Funding Services. However, in practice, the misuse of online lending services has resulted in numerous losses for consumers and the wider community. Based on this issue, this study identifies two main research questions: (1) how the Financial Services Authority (OJK) supervises financial institutions in Indonesia, and (2) how the OJK performs its supervisory function over online lending activities in Indonesia. This research aims to examine the supervisory system implemented by the OJK in financial activities, particularly in the rapidly growing fintech peer-to-peer lending sector, and to assess whether such services have contributed to improving public welfare. Furthermore, the study seeks to analyze the effectiveness of the OJK’s role and functions in overseeing online lending activities in Indonesia, especially in ensuring consumer protection, maintaining financial system stability, and supporting sustainable growth within the financial services sector. ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online sebagai bagian dari inovasi sektor jasa keuangan. Di sisi lain, maraknya penyalahgunaan pinjaman online menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan perlindungan konsumen, sehingga diperlukan pengawasan yang efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap industri jasa keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman online yang banyak dimanfaatkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun, dalam praktiknya terjadi berbagai penyalahgunaan layanan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan di Indonesia; dan (2) bagaimana fungsi OJK dalam mengawasi pinjaman online di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menelaah sistem pengawasan OJK terhadap aktivitas keuangan, khususnya layanan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang berkembang pesat, serta mengkaji peran OJK dalam mengawasi aktivitas tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui analisis terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem pengawasan OJK menggunakan pendekatan market conduct berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK); serta (2) fungsi pengawasan OJK terhadap pinjaman online belum optimal, terutama dalam penerapan sanksi, sehingga pelanggaran masih banyak terjadi.
Konstruksi Sosial dan Solidaritas Komunal dalam Ritual Bakar Batu: Sebuah Pendekatan Autoetnografi di Papua Willius Kogoya
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3255

Abstract

ABSTRACTThe Bakar Batu ritual in Papua is not merely a traditional communal feast; it is a social institution that functions to maintain communal cohesion and resolve horizontal conflicts. This article examines the sociological dynamics of the Bakar Batu tradition by combining the researcher's autoethnographic experience as a community member with constructivist sociological analysis. The research employs a qualitative design with an analytic autoethnography approach through participatory observation across all stages of the ritual procession. The findings reveal three mutually reinforcing layers of social work: first, Bakar Batu operates as a sacred canopy that reconstructs a peaceful post-conflict reality and legitimizes social order; second, pig contributions create bonds of reciprocity that reinforce the authority of communal leaders through the conversion of economic capital into symbolic capital; third, its collective celebration produces collective effervescence that strengthens mechanical solidarity and effectively dampens social tensions. The theoretical contribution of this article lies in its synthesis of three macro-sociological frameworks — Berger-Luckmann constructivism, Bourdieu's field theory, and Durkheim's solidarity — into an integrated analytical model for understanding the mechanisms of indigenous reconciliation in Papuan Highland communities. This synthesis extends our understanding of local wisdom as a conflict resolution system operating simultaneously at cognitive, political-economic, and emotional levels. ABSTRAKRitual Bakar Batu di Papua bukan sekadar peristiwa perjamuan tradisional, melainkan sebuah institusi sosial yang berfungsi merawat kohesi komunal dan menyelesaikan konflik horizontal. Artikel ini mengkaji dinamika sosiologis ritual Bakar Batu dengan memadukan pengalaman autoetnografis peneliti sebagai anggota komunitas adat dan analisis sosiologi konstruktivis. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan autoetnografi analitik melalui observasi partisipatoris pada seluruh tahapan prosesi. Temuan menunjukkan tiga lapisan kerja sosial yang bekerja secara sinergis: pertama, Bakar Batu beroperasi sebagai kanopi suci yang merekonstruksi realitas damai pasca-konflik dan melegitimasi tata tertib sosial; kedua, sumbangan babi menciptakan ikatan resiprositas yang mengukuhkan otoritas pemimpin komunal melalui konversi modal ekonomi menjadi modal simbolik; ketiga, perayaan kolektifnya menghasilkan collective effervescence yang memperkuat solidaritas mekanik dan meredam ketegangan sosial. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada sintesis tiga kerangka makro-sosiologi — konstruktivisme Berger-Luckmann, teori arena Bourdieu, dan solidaritas Durkheim — ke dalam satu model analitik yang terintegrasi untuk memahami mekanisme rekonsiliasi adat di komunitas Pegunungan Papua. Sintesis ini memperluas pemahaman tentang cara kerja kearifan lokal sebagai sistem resolusi konflik yang beroperasi secara simultan pada level kognitif, ekonomi-politik, dan emosional. Secara praktis, pemahaman sosiologis yang holistik ini menjadi basis bagi perumusan pendekatan kewargaan preventif yang berakar pada realitas kultural lokal.
OMNIBUS LAW KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DI KOTA TANGERANG Dina Sabila Putri; Tito Inneka Widyawati; achmad Kosasih; Arif Ginanjar Suryatman; Muljadi Muljadi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3073

Abstract

ABSTRACTThe implementation of Law No. 11 of 2020 on Job Creation (Omnibus Law) in the field of labor aims to introduce a series of changes to labor regulations. This study aims to examine the Omnibus Law as a piece of legislation governing labor and worker welfare. This study employs Antonio Gramsci’s Theory of Hegemony to explain the power relations among the state, corporations, and workers, as well as Public Policy Theory to analyze the gap between the normative objectives of the policy and the empirical outcomes of its implementation. This study employs a qualitative method, and the informants include workers, labor union representatives, and the Tangerang City Department of Labor. The results indicate that, more than five years after the implementation of the Omnibus Law, there has been an increase in the number of industries operating in a relatively more conducive environment in Tangerang City. The policy has successfully facilitated business operations and expanded investment opportunities for companies. However, the increase in investment and industrial growth has not been fully accompanied by an improvement in workers’ welfare. This study concludes that the Labor Omnibus Law has had a positive impact on industrial growth and development in Tangerang City, but its effectiveness in improving workers’ welfare remains suboptimal. ABSTRAKImplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam bidang ketenagakerjaan yaitu, untuk memperkenalkan serangkaian perubahan regulasi ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Omnibus Law sebagai suatu Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci untuk menjelaskan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan pekerja, serta Teori Kebijakan Publik untuk menganalisis kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan hasil empiris implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan informan pada penelitian ini yaitu, pekerja, perwakilan serikat buruh, dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan setelah lebih dari 5 tahun implementasi Omnibus Law, terdapat peningkatan jumlah industri yang relatif lebih kondusif di Kota Tangerang. Kebijakan tersebut berhasil mendorong kemudahan berusaha dan memperluas peluang investasi perusahaan. Namun demikian, peningkatan investasi dan pertumbuhan industri belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Omnibus Law Ketenagakerjaan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di Kota Tangerang, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja masih belum optimal.
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA MELALUI PEMBUATAN AKTA NOTARIS Adi permadi; Radja haehta sembada; Deden Faldi Ramadan; Iing Solihin; Deni Kamaludin Yusup
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.2497

Abstract

ABSTRACTThrough the franchise business system, small business owners in Indonesia can grow their businesses more effectively by utilizing recipes, technology, packaging, service management, and trademarks/service marks that have already proven successful. As a measure to ensure legal certainty and fairness, the franchise business system can be formalized in a contract that serves as conclusive evidence. Notaries, who are public officials, are authorized by law to draw up authentic deeds. As individuals considered knowledgeable about the law and trusted by the public, notaries play a role in providing legal guidance regarding the deeds they draw up, and they have a duty to act fairly, diligently, and meticulously. Using a normative research method, this paper outlines the steps business operators can take to draft franchise agreements that ensure legal certainty. ABSTRAKMelalui sistem bisnis waralaba, kegiatan usaha pengusaha kecil di Indonesia dapat berkembang lebih efektif karena menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, merek dagang/jasa yang sudah terbukti keberhasilannya. Sebagai langkah untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum, sistem bisnis waralaba dapat dituangkan kedalam sebuah akta perjanjian yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Notaris yang merupakan pejabat umum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Sebagai seseorang yang dianggap paham hukum dan diandalkan oleh masyarakat, notaris memiliki peran untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya serta kewajibannya untuk bertindak secara adil, saksama dan teliti. melalui metode penelitian normatif, pada tulisan ini diuraikan upaya apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk merumuskan perjanjian waralaba yang dapat menjamin kepastian hukum. 
IMPLEMENTASI PENEGAKAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI JALAN ZA PAGAR ALAM BANDAR LAMPUNG Ahmad Boby Ghifari Cahyana; Relit Nur Edi; Abidin Latua
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3165

Abstract

ABSTRACTSidewalks serve as public spaces that support safe and orderly pedestrian mobility. However, the ZA Pagar Alam Street corridor in Bandar Lampung City has experienced a distortion of its function due to illegal occupation by street vendors and the private commercial sector. This study analyzes the empirical conditions of sidewalk function violations, evaluates the enforcement of Article 21, Paragraph (4) of Local Regulation No. 13 of 2023 by the Satpol PP, and examines it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The method used is field research with a juridical-empirical approach. Data were collected through observations and in-depth interviews with the Satpol PP, street vendors, and road users. The results reveal that sidewalk enforcement has repeatedly failed due to low legal compliance among vendors, limited supervisory personnel, illegal extortion by thugs, and the local government’s failure to implement alternative business zoning. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the policy prohibiting sidewalk occupation possesses strong sharia legitimacy for the sake of the public interest (maslahah ammah) and the protection of life (hifz an-nafs). Nevertheless, its implementation has not yet fulfilled the principle of distributive justice (al-‘adalah al-ijtimaiyyah) because it disregards the economic rights of the underprivileged (hifz al-mal). The Bandar Lampung City Government is recommended to immediately issue regulations for the zoning and relocation of street vendors to suitable areas and to transform its repressive approach into a persuasive, guidance-based one. ABSTRAKFasilitas trotoar berfungsi sebagai ruang publik penunjang mobilitas pejalan kaki yang aman dan tertib. Namun, koridor Jalan ZA Pagar Alam Kota Bandar Lampung mengalami distorsi fungsi akibat okupasi ilegal oleh pedagang kaki lima (PKL) dan sektor komersial privat. Penelitian ini menganalisis kondisi empiris pelanggaran fungsi trotoar, mengevaluasi penegakan Pasal 21 Ayat (4) Perda Nomor 13 Tahun 2023 oleh Satpol PP, serta mengkajinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam bersama Satpol PP, PKL, dan pengguna jalan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penertiban trotoar mengalami kegagalan berulang akibat rendahnya kepatuhan hukum pedagang, keterbatasan personel pengawas, praktik pungutan liar oknum preman, dan belum terealisasinya zonasi usaha alternatif dari pemerintah daerah. Secara Siyasah Tanfidziyyah, kebijakan pelarangan okupasi trotoar memiliki legitimasi syar'i kuat demi kemaslahatan umum (maslahah ammah) dan perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Meski demikian, eksekusinya belum memenuhi prinsip keadilan distributif (al-'adalah al-ijtimaiyyah) karena mengabaikan hak ekonomi masyarakat kecil (hifz al-mal). Pemerintah Kota Bandar Lampung direkomendasikan segera menerbitkan regulasi zonasi relokasi PKL yang layak serta mentransformasikan pendekatan represif menjadi pembinaan persuasif.
TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PELANGGARAN HAK ATAS DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM Samsul Huda; Muhamad Dluha; Achmad Syamsul Askandar; fathul Qorib
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3135

Abstract

ABSTRACTThe rapid development of information technology and digital transformation has significantly increased the risk of personal data rights violations, resulting in substantial harm to individuals, while the legal construction of civil liability for such violations remains insufficiently developed within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal construction of civil liability for violations of personal data rights from the perspective of tort law and to examine the forms and scope of civil liability that may be imposed on perpetrators under Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation and prescriptive analysis. The findings reveal that violations of personal data rights satisfy the elements of tort as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Civil liability may include compensation for material and immaterial damages, cessation of unlawful data processing, deletion of personal data, restoration of data subjects' rights, and other legal remedies corresponding to the nature of the harm suffered. This study concludes that strengthening the legal framework of civil liability is essential to ensuring legal certainty, justice, and effective legal protection for personal data rights in Indonesia. ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah meningkatkan risiko pelanggaran hak atas data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sementara konstruksi tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran tersebut masih memerlukan penguatan dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tanggung gugat perdata terhadap pelanggaran hak atas data pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum serta mengkaji bentuk dan ruang lingkup tanggung gugat perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas data pribadi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipadukan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung gugat perdata dapat berupa ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, penghentian pemrosesan data, penghapusan data pribadi, pemulihan hak subjek data, serta bentuk pemulihan hukum lainnya sesuai karakteristik kerugian yang dialami korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan konstruksi tanggung gugat perdata diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak atas data pribadi di Indonesia.
KEPASTIAN HUKUM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DENGAN CARA ARBITRASE Radja haehta sembada; Deden Faldi Ramadan; Iing Solihin; Muhamad Kholid; Tatang Astarudin
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i1.2496

Abstract

ABSTRACTThe Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) was established as an alternative institution for resolving disputes between consumers and businesses outside of court. One of the mechanisms used is arbitration, which aims to provide legal certainty for the parties involved. However, in practice, the enforcement of BPSK arbitration awards often faces legal obstacles that affect their effectiveness. This study aims to analyze the effectiveness of consumer dispute resolution through arbitration at the BPSK as well as its legal certainty based on the Consumer Protection Act (UUPK). Using a normative legal research method, this study examines secondary data and primary and secondary legal materials through a qualitative juridical approach. The results of the study indicate that although Article 54(3) of the UUPK states that BPSK awards are final and binding, there remains a legal loophole in Article 56(2) of the UUPK that allows for appeals to the courts. This situation creates legal uncertainty and undermines the effectiveness of BPSK arbitration awards in resolving consumer disputes. The conclusion of this study emphasizes that the regulations governing the BPSK require refinement to provide stronger legal certainty for consumers. Harmonization of relevant regulations is necessary to ensure that BPSK arbitration awards truly possess effective enforceability in Indonesian legal practice. ABSTRAKBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dirancang sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah arbitrase, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, implementasi putusan arbitrase BPSK sering kali menghadapi kendala hukum yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK serta kepastian hukumnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji data sekunder dan bahan hukum primer serta sekunder melalui pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, masih terdapat celah hukum dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK yang memungkinkan upaya keberatan ke pengadilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas putusan arbitrase BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa regulasi yang mengatur BPSK memerlukan penyempurnaan agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi konsumen. Harmonisasi peraturan terkait diperlukan untuk memastikan bahwa putusan arbitrase BPSK benar-benar memiliki daya eksekusi yang efektif dalam praktik hukum di Indonesia.
TATA KELOLA PENYELESAIAN GANTI RUGI PROYEK PEMBANGUNAN SUMUR BOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH M Ardhian Prabaswara; Yufi Wiyos Rini Masykuroh; Yusika Sumanto
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3164

Abstract

ABSTRACTThe practice of drilling domestic wells in rural communities often relies on traditional verbal agreements that are prone to triggering Islamic civil disputes. This study aims to analyze deviations from drilling specifications in Pabrik Ateng Village, North Lampung; examine the validity of the ujrah contract; and formulate a compensation mechanism (dham?n) from the perspective of Sharia Economic Law. Using a qualitative, juridical-empirical field research method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results indicate that deviations include the manipulation of pipe quality, unilateral cessation of drilling, and the extortion of additional fees, which render the contract an “ij?rah f?sid” due to the elements of gharar and tadl?s. The main findings confirm that reconstructing a proportional compensation governance framework based on calculations of actual damages (real damage)—integrated into written agreement standards (kit?bah) oriented toward mitigating geological risks—can ensure legal certainty and protect consumers in commercial transactions. ABSTRAKPraktik pengerjaan sumur bor domestik di masyarakat pedesaan sering kali bersandar pada kesepakatan lisan tradisional yang rentan memicu sengketa perdata Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyimpangan spesifikasi pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng, Lampung Utara, meninjau keabsahan akad ujrah, serta merumuskan mekanisme ganti rugi (dham?n) perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yuridis-empiris berk pendekatan kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyimpangan meliputi manipulasi kualitas pipa, penghentian pengeboran sepihak, dan pemerasan biaya tambahan yang menyebabkan akad berstatus ij?rah f?sid akibat unsur gharar dan tadl?s. Temuan utama menegaskan bahwa rekonstruksi tata kelola ganti rugi proporsional berbasis kalkulasi kerugian riil (real damage) yang diintegrasikan ke dalam standar perjanjian tertulis (kit?bah) berorientasi mitigasi risiko geologis mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen muamalah.
Kepastian Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata Abdur Rohim; Khusnul Hitaminah; Muhamad Dluha
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3178

Abstract

ABSTRACTThis study is motivated by the continuing legal uncertainty regarding the inheritance rights of children born out of wedlock under Indonesia’s civil law system. Although the Constitutional Court, through Decision No. 46/PUU-VIII/2010, has expanded recognition of the civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, in practice, the implementation of this law has not been effective. The objective of this study is to analyze the legal certainty regarding the inheritance rights of children born out of wedlock from a civil law perspective and to examine dispute resolution mechanisms in the event of disagreements with other legitimate heirs. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach, and utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The results indicate that although there has been normative progress through case law and administrative recognition, obstacles remain in the form of proving civil relationships, social resistance, and inconsistent judicial practices. In resolving inheritance disputes, John Rawls’s theory of justice is relevant because it emphasizes the principle of “justice as fairness,” namely equality of rights without discrimination based on birth status. In conclusion, harmonization of regulations and more inclusive legal standards of proof are needed to ensure substantive justice for children born out of wedlock. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidakpastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, dalam praktiknya implementasi hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan pendapat dengan ahli waris sah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif melalui yurisprudensi dan pengakuan administratif, masih ditemukan hambatan berupa pembuktian hubungan keperdataan, resistensi sosial, dan belum seragamnya praktik peradilan. Dalam penyelesaian sengketa waris, teori keadilan John Rawls relevan digunakan karena menekankan prinsip justice as fairness, yaitu kesetaraan hak tanpa diskriminasi status kelahiran. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi dan pembuktian hukum yang lebih inklusif untuk menjamin keadilan substantif bagi anak luar kawin.
Efektivitas Komunikasi Pemerintah Dalam Penanganan Banjir Di Kota Tasikmalaya Neng Gina Awaliah; Demisa Aulia; Muhamad Aldi Khoirul Fazmi; Nazwa Azahra Millah; Akmal Ilham Mutakkin; Dinar Nurul Falah; Andi Andi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3095

Abstract

ABSTRACTFloods are a frequent disaster in the city of Tasikmalaya and have an impact on community activities, the economy, and the environment. Flood management requires not only infrastructure development but also effective government communication to support interagency coordination and community participation. This study aims to analyze the effectiveness of government communication in flood management in Tasikmalaya City, identify the forms of communication used, and identify the obstacles encountered in the flood management process. The study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Research informants included the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Public Works and Spatial Planning Agency (PUTR), and the Environmental Agency (DLH) of Tasikmalaya City. The results indicate that government communication in flood management is relatively effective through interagency coordination carried out via meetings, official letters, joint field surveys, and digital communication channels such as the “Sinergi Team” WhatsApp group. Communication with the community is carried out through outreach, disaster mitigation education, and waste management programs that encourage the formation of active waste banks. However, there are still obstacles, including suboptimal long-term inter-agency coordination, low awareness among some members of the public regarding environmental cleanliness, and limited human resources within the DLH’s outreach team. Consequently, government communication plays a crucial role in supporting coordination, information exchange, decision-making, and public participation, thereby contributing to the effectiveness of flood management in Tasikmalaya City. ABSTRAKBanjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kota Tasikmalaya dan berdampak pada aktivitas masyarakat, perekonomian, serta lingkungan. Pengelolaan banjir tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga komunikasi pemerintah yang efektif untuk mendukung koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi pemerintah dalam pengelolaan banjir di Kota Tasikmalaya, mengidentifikasi bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan banjir. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dalam pengelolaan banjir tergolong cukup efektif melalui koordinasi antarlembaga yang dilakukan dengan pertemuan, surat resmi, survei lapangan bersama, serta media komunikasi digital berupa grup WhatsApp Tim Sinergi. Komunikasi dengan masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, edukasi mitigasi bencana, dan program pengelolaan sampah yang mendorong terbentuknya bank sampah aktif. Namun, masih terdapat hambatan berupa koordinasi jangka panjang antarlembaga yang belum optimal, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta keterbatasan sumber daya manusia pada tim penyuluhan DLH. Dengan demikian, komunikasi pemerintah berperan penting dalam mendukung koordinasi, pertukaran informasi, pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat sehingga berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan banjir di Kota Tasikmalaya.

Page 12 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 5, No 1 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) More Issue