Jurnal Ilmu Hukum
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang mempublikasikan hasil penelitian, kajian dan opini akademik di bidang hukum yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Lingkup Ilmu mencakup Hukum Konstitusi, Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Siber, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Lingkungan, Hukum Ekonomi Syariah dan kajian ilmiah lainnya sesuai dengan ruang lingkup bidang penelitian hukum. Isi atau artikel yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mencerminkan pandangan dan pemikiran redaksi atau institusi.
Articles
20 Documents
<![CDATA[Relevansi Tantangan Paradigma dan Konsep dalam Penelitian Hukum Kontemporer ]]>
<![CDATA[Putra, Dimas Rizki Anugrah]]>;
<![CDATA[Masyitoh, Siti]]>;
<![CDATA[Huda, Uu Nurul]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.815
<![CDATA[Penelitian hukum saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan paradigma yang tepat sebagai upaya menghasilkan analisis hukum yang relevan dan akurat. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti hukum di antaranya kompleksitas isu hukum modern, kebutuhan akan pendekatan interdisipliner dan inovasi metodologi yang dibahas secara mendalam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat paradigma hukum tradisional yang bersifat dogmatis dan mengusulkan adopsi pendekatan empiris dan kritis. Sehingga dapat memberikan panduan bagi peneliti hukum dalam mengatasi berbagai tantangan metodologis dan substantif serta menawarkan saran praktis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian hukum di era kontemporer.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang di Jerman ]]>
<![CDATA[Utami, Sekar Nursyahidah]]>;
<![CDATA[Nasrudin, N]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.816
<![CDATA[Kemajuan teknologi dan koneksi internasional telah membuka peluang baru bagi mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di tingkat global. Tetapi, peluang tersebut dimanfaatkan oleh sebagaian oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan dengan modus program magang di luar negeri, padahal program tersebut terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus eksploitasi terhadap 1.047 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang di Jerman, hal ini tentu menggambarkan bahwa praktik ilegal ini masih terjadi dengan label program magang di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum pelaku dan bagaimana upaya penanggulangan TPPO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus program magang di luar negeri memenuhi unsur-unsur TPPO, sehingga memerlukan peningkatan dalam penegakan hukumnya serta upaya penanggulangan yang komprehensif. Klarifikasi definisi, penerapan sanksi tegas, peningkatan kredibilitas aparat penegak hukum dan peningkatan sarana serta fasilitas pendukung menjadi langkah kunci dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan TPPO di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Hendra, Hardi Syah]]>;
<![CDATA[Nursari, Nina]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.817
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan hukuman cambuk sebagai bagian dari pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan fokus penelitian yang berhubungan dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga kedudukan hukuman cambuk yang telah diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam pembaruan sistem peradilan pidana sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Alhasil pemberlakuan hukum tersebut yang dikenal dengan nama Qanun bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk dengan tetap mempertahankan bingkai Negara hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahman, Isya Salsabila]]>;
<![CDATA[Rosidin, Utang]]>;
<![CDATA[Ramdani, Muhammad Alwi Khoiri]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.820
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superbody dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dan apa yang menjadi batasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga superbody. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus penelitiannya yang berhubungan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya seolah tampil sebagai lembaga negara yang superbody dengan harapan menghindari kekuasaan yang terlampau luas, tetapi dalam realitanya belum tercapai maksimal karena kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melampaui batas, berimplikasi pada putusan yang cenderung ultra petita. Begitu pula dengan mandat yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi, namun bukan berarti tafsirannya bisa dilakukan dengan tanpa batasan. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga negara harus berpedoman pada aturan hukum yang ada, sebagai upaya agar tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang superbody.]]>
<![CDATA[Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia ]]>
<![CDATA[Sulistyowati, S]]>;
<![CDATA[Maharani, Dewi Nadya]]>;
<![CDATA[Maharaja, Gusti Bintang]]>;
<![CDATA[Manoppo, Hanifa Putri]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i1.826
<![CDATA[Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 atau dikenal sebagai Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan umum ini bertujuan untuk menentukan pemegang jabatan presiden dan wakil presiden untuk periode 2024–2029. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atas kontroversi yang muncul sejak awal pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo, karena Gibran tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun untuk pencalonan. Meskipun telah dilakukan judicial review dan muncul Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, keputusan ini tetap memicu perdebatan karena dianggap melanggar aturan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya mengkaji kembali norma-norma hukum yang terperinci yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diwarnai dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi dan terus menjadi bahan perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak pada bidang politik, yaitu munculnya pemerintahan baru. Pesta demokrasi telah selesai, namun masyarakat masih terbelah kpada yang pro dan kontra.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain ]]>
<![CDATA[Silalahi, Marini Fransiska]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.878
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur serta analisis hukum terhadap putusan pengadilan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum berperan signifikan dalam membentuk kebijakan yang efektif dan adil dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan. Regulasi yang ada menunjukkan perkembangan positif dalam penegakan hukum, namun masih terdapat kelemahan dalam sinkronisasi antarperaturan dan implementasi di lapangan. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis holistik tentang integrasi kebijakan hukum dalam penanganan aset dari berbagai jenis tindak pidana, termasuk pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan finansial di era digital.]]>
<![CDATA[Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Suhanda, Dadang]]>;
<![CDATA[Huda, Uu Nurul]]>;
<![CDATA[Rosidin, Utang]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.880
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik legislasi di Indonesia dengan menyoroti peran kepentingan politik dalam proses penetapan regulasi dan bagaimana politik mempengaruhi pembentukan, perubahan, dan penerapan hukum dalam konteks negara demokratis, dengan fokus pada studi kasus Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan pendekatan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan regulasi, yang sering kali mengabaikan aspirasi publik dan prinsip keadilan hukum. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi serta analisis keterkaitan antara tekanan politik dan substansi regulasi yang dihasilkan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk menciptakan proses legislasi yang lebih transparan dan akuntabel, serta menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang adil.]]>
<![CDATA[Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi ]]>
<![CDATA[Azis, Pahrudin]]>;
<![CDATA[Kholid, Muhamad]]>;
<![CDATA[Nasrudin, Nasrudin]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.896
<![CDATA[Artikel ini membahas perbandingan lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini bertujuan memberikan perbandingan mendalam antara keduanya serta mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing metode dalam konteks hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi, dengan kepastian hukum dan keputusan final, cocok untuk sengketa kompleks, sedangkan non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, lebih efektif untuk penyelesaian cepat dan menjaga hubungan berkelanjutan. Kebaharuan artikel ini terletak pada pembahasan strategis mengenai faktor-faktor seperti urgensi penyelesaian, sensitivitas informasi, dan hubungan antar pihak, yang memberikan wawasan komprehensif bagi praktisi hukum dan masyarakat dalam memilih metode penyelesaian sengketa yang tepat.]]>
<![CDATA[Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Fadila, Salma Nurul]]>;
<![CDATA[Nursari, Nina]]>;
<![CDATA[Mukhlas, Oyo Sunaryo]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.955
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dengan menyoroti tantangan, implementasi dan implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta revisinya melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi poligami masih menghadapi tantangan signifikan, seperti konflik antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernisasi hukum yang mendukung monogami. Kebijakan poligami juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak perempuan dan harmonisasi hukum nasional. Kebaharuan dari penelitian ini adalah identifikasi kebutuhan reformasi hukum berbasis gender yang mampu menyeimbangkan nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip hukum modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi perkawinan yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.]]>
<![CDATA[Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Taorik, Nisrina Fawwazy]]>;
<![CDATA[Kusmaedi, Kusmaedi]]>;
<![CDATA[Fadil, Dicky Maulana]]>
<![CDATA[ Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/qanuniya.v1i2.959
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis regulasi, penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi masyarakat, stabilitas pemerintahan desa, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perpanjangan masa jabatan dapat memberikan stabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan desa, terdapat potensi menurunnya partisipasi masyarakat dan risiko monopoli kekuasaan yang merugikan akuntabilitas pemerintahan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengaitkan aspek demokrasi dan akuntabilitas secara simultan dalam konteks pemerintahan desa. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang menyeimbangkan stabilitas pemerintahan dengan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat.]]>
