cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nasrudin
Contact Email
anazhaitami@uinsgd.ac.id
Phone
+6282240015474
Journal Mail Official
anazhaitami@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cimincrang, Panyileukan Kecamatan Gedebage, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20898843     EISSN : 3063540     DOI : 10.15575/qanuniya.v1i1
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang mempublikasikan hasil penelitian, kajian dan opini akademik di bidang hukum yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Lingkup Ilmu mencakup Hukum Konstitusi, Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Siber, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Lingkungan, Hukum Ekonomi Syariah dan kajian ilmiah lainnya sesuai dengan ruang lingkup bidang penelitian hukum. Isi atau artikel yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mencerminkan pandangan dan pemikiran redaksi atau institusi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Fulfilment of the Right to an Adequate Standard of Living for Workers According to the Universal Declaration of Human Rights: A Review of Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 Hidayat, Agi Attaubah; Arifin, Tajul; Fauzia, Ine; Fauzi, Ridwan
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1043

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menelaah relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 dalam konteks pemenuhan hak hidup layak bagi pekerja sesuai Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap putusan MK, instrumen hukum internasional seperti UDHR, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK mempertegas aspek perlindungan hak pekerja, tantangan tetap muncul dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Di antara tantangan tersebut adalah fleksibilitas durasi PKWT, penghapusan batasan jenis pekerjaan outsourcing, serta ketidakjelasan dalam pengaturan upah minimum sektoral. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan hak hidup layak pekerja sesuai prinsip UDHR dapat terpenuhi secara optimal.
Peran Sertifikasi Halal dalam Penguatan Industri Makanan Halal : Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia Nasrudin, Nasrudin; Nursari, Nina
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1268

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pentingnya sertifikasi halal dalam memperkuat industri makanan halal di Indonesia, terutama sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim. Sertifikasi halal menjadi krusial di tengah era perdagangan bebas yang membawa produk asing ke Indonesia, di mana konsumen Muslim memerlukan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi hukum, praktik industri, dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif dalam membangun iklim bisnis halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar produk halal global. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mendalam tentang peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan strategis bagi pengembangan industri makanan halal dan menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai alat perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.
Sekte Keagamaan Sebagai Ancaman Sosial: Penegakan Hukum Terhadap Ajaran Menyimpang Di Indonesia Fillah, Muhammad Alwan; Al Hadad, Alwi
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1314

Abstract

Fenomena berkembangnya sekte keagamaan menyimpang di Indonesia telah menimbulkan keresahan sosial yang signifikan, seiring dengan meningkatnya penyimpangan ajaran agama dari norma-norma hukum dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kelompok keagamaan menyimpang yang berpotensi mengancam integrasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap beberapa aliran menyimpang seperti Kerajaan Ubur-ubur, Sunda Empire, Gafatar atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dan Keraton Agung Sejagat, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang berlaku dan implementasi yang belum konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif cenderung tidak menyentuh akar masalah sosial, sehingga dibutuhkan integrasi antara regulasi hukum, edukasi sosial, dan pemetaan risiko sektarian. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengajuan kerangka model penegakan hukum yang berimbang antara perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas sosial. Kontribusinya adalah memberikan dasar konseptual bagi pembaruan kebijakan hukum dan pencegahan sektarianisme di Indonesia secara komprehensif.
Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Suprihatno, Andri; Yusup, Deni Kamaludin; Astarudin, Tatang
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1618

Abstract

Tanah sempadan pantai memiliki nilai strategis dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, namun pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum akibat tumpang tindih regulasi dan konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan tanah sempadan pantai dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam guna merumuskan model tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap literatur hukum nasional dan fikih kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal, sedangkan hukum Islam menawarkan kerangka normatif berbasis keadilan kolektif dan perlindungan lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pengelolaan kawasan pesisir. Kontribusi riset ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum agraria pesisir serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang inklusif dan partisipatif.
Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia Praka Antariksa, Frandaga
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i1.1279

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Ide utama yang diangkat adalah urgensi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, dan dampaknya terhadap konsistensi dan integritas sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar yuridis, peluang penerapan, serta dampak sistemik hukuman mati dalam konteks hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi penerapannya masih menghadapi kendala Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa pendekatan sistemik yang menyatukan aspek hukum pidana material, prosedural, hingga perbandingan sistem hukum lainnya, sehingga dapat memberikan landasan yang lebih komprehensif bagi wacana reformasi hukum dan kebijakan pemidanaan di Indonesia.
Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial Ikhsan, Fachrial; Sulastri, Dewi
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.1796

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif dalam membentuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berorientasi pada prinsip reformasi yudisial. Gagasan utama yang diangkat adalah, bahwa AUPB tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika administrasi, melainkan telah berkembang menjadi parameter hukum yang mengikat dalam menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AUPB yang diterapkan oleh PTUN sebagai acuan substantif dalam memutus sengketa administrasi dan mengukur sejauh mana integrasi asas-asas tersebut dapat memperkuat independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme peradilan administrasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berupa penelaahan terhadap perundang-undangan, yurisprudensi, dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan AUPB sebagai standar normatif masih bersifat tidak konsisten dan rentan terhadap bias interpretatif. Di mana penelitian ini menunjukkan perlunya formulasi baku terhadap AUPB dalam konteks peradilan guna memastikan keadilan substantif dan mempercepat agenda reformasi yudisial di bidang hukum administrasi. Adapun kontribusi penelitian ini terletak pada usulan integratif kodifikasi AUPB sebagai standar objektif yang dapat meningkatkan kualitas dan legitimasi putusan PTUN di Indonesia.
Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Abdul Haq, Fairuz; Almas Musyafa, Doni; Rosidin, Utang
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.1819

Abstract

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kerap memunculkan persoalan tumpang tindih kewenangan, disharmonisasi regulasi, dan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kewenangan pusat dan daerah dikonstruksikan dalam kerangka desentralisasi, dan harmonisasi kebijakan dapat diperkuat guna meningkatkan efektivitas pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen kebijakan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur pembagian kewenangan secara normatif, namun dalam praktiknya masih terjadi tarik-menarik kepentingan antar level pemerintahan yang berdampak pada pelayanan publik, seperti pengelolaan perizinan berusaha pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kewenangan perizinan yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah daerah dialihkan ke pemerintah pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS); dan penetapan pengelolaan kawasan hutan, di mana pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kawasan hutan, termasuk di dalam wilayah otonomi daerah. Penelitian ini menawarkan suatu kerangka harmonisasi berbasis prinsip kolaborasi antar pemerintah dengan pendekatan integratif vertikal dan horizontal, sebagai upaya memperkuat sinergi dan menghindari fragmentasi kewenangan. Kebaruan terletak pada usulan konseptual mengenai desain ulang pembagian kewenangan yang adaptif terhadap dinamika sektoral.
Memahami Status Tanah di Indonesia Antara Hak Milik dan Hak Menguasai Negara Nasrudin, Nasrudin; Nursari, Nina; Jamaludin, Jujun
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis kedudukan hukum kedua konsep tersebut dalam kerangka hukum perdata agraria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, selanjutnya data dianalisis melalui penafsiran hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum (legal construction) untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya dalam batas ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang menegaskan bahwa hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, pada pelaksanaan hak tersebut tetap berada di bawah prinsip hak menguasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi menjamin fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Kebaruannya adalah pemetaan hubungan hukum yang menegaskan batas kewenangan negara tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak individu. Kontribusinya diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum perdata agraria dan menjadi acuan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Mukhlas, Oyo Sunaryo; Ziaharah, Lena Ishelmiany
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2064

Abstract

Meningkatnya kasus pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai prinsip syariah. Litigasi di pengadilan seringkali dianggap tidak efektif karena memakan biaya, waktu, dan berisiko merusak hubungan baik antara nasabah dan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas penyelesaian hukum non litigasi, di antaranya mediasi, arbitrase syariah, dan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam menangani pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia, melalui analisis peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta data praktik penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur non litigasi mampu mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan, meskipun masih terkendala pada sosialisasi, kapasitas mediator, dan pemahaman nasabah. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian kritis terhadap peran LAPS Syariah sebagai institusi yang relatif baru dalam sistem keuangan syariah Indonesia, yang berpotensi menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kontribusi penelitian memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan dan regulasi LAPS Syariah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non litigasi.
Pembentukan Norma Hukum Adat Melalui Transformasi Mitos Membunyikan Klakson Di Jalan Alas Roban Anggraeni, Putri Ayu; Hamidah, Nasywa
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2051

Abstract

Jalan Alas Roban di Jawa Tengah dikenal dengan mitos membunyikan klakson saat melintas yang diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan gaib. Kebiasaan ini terus bertahan meskipun modernisasi lalu lintas berlangsung pesat. Fenomena tersebut menarik diteliti berdasarkan perspektif sosiologi hukum karena memperlihatkan bagaimana mitos dapat bertransformasi menjadi norma hukum adat yang mengikat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses transformasi mitos membunyikan klakson menjadi norma hukum adat sekaligus mengkaji legitimasi sosialnya di tengah perkembangan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi literatur, analisis pemberitaan, penelusuran wacana di media sosial, dan serta analisis regulasi lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik membunyikan klakson di Jalan Alas Roban telah bertransformasi dari mitos bernuansa spiritual menjadi norma sosial yang memiliki legitimasi kuat, meski tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Keberadaannya pun mendapat penguatan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis interdisipliner yang menautkan sosiologi hukum dan hukum adat untuk menjelaskan bagaimana mitos dapat berkembang menjadi living law di ruang publik modern. Kontribusi praktisnya memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan lalu lintas yang responsif terhadap kearifan lokal dan mendorong pelestarian tradisi masyarakat yang berfungsi mendukung keselamatan berkendara.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum