cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Citizen Research and Development
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30482933     EISSN : 30482941     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Health, Science, Education,
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Education Medicine & Pharmacology
JCRD Journal of Citizen Research and Development dengan nomor ISSN terdaftar 3048-2933 (Cetak - Print) dan 3048-2941 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JCRD Journal of Citizen Research and Development bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Ekonomi, Bisnis, Akuntansi, Keuangan 2. Sosial, Budaya, Hukum, Pemerintahan, Politik, Pertahanan Keamanan 3. Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas 4. Teknologi, Teknik, Transportasi 5. Kesehatan, Kedokteran, Farmasi 6. Arsitektur, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan JCRD Journal of Citizen Research and Development diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 365 Documents
 33   34   35   36   37 
Pengaruh Pemahaman Aqidah Akhlak Dalam Meningkatkan Keimanan Siswa Yuliana Aulia Putri
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8483

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemahaman aqidah akhlak terhadap peningkatan keimanan siswa. Aqidah akhlak memiliki peran penting sebagai dasar pembentukan keyakinan dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik terhadap aqidah akhlak diharapkan mampu membentuk keimanan siswa yang kuat serta tercermin dalam sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman aqidah akhlak terhadap keimanan siswa serta faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data melalui angket, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aqidah akhlak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keimanan siswa. Siswa yang memiliki pemahaman yang baik terhadap aqidah akhlak cenderung menunjukkan keimanan yang lebih kuat, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari seperti kedisiplinan beribadah, sikap hormat kepada guru dan orang tua, serta kemampuan menjaga akhlak dalam pergaulan. Selain itu, lingkungan sekolah yang religius dan keteladanan guru menjadi faktor pendukung dalam memperkuat keimanan siswa, sedangkan pengaruh lingkungan luar dan media sosial menjadi faktor penghambat. Kesimpulannya, pemahaman aqidah akhlak memiliki peran penting dalam meningkatkan keimanan siswa, sehingga diperlukan penguatan pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis melalui pembiasaan dan keteladanan.
Pengaturan Sistem Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Fikry Fachlevi; Elly Sudarti; Herry Liyus
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8484

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus pelecehan seksual non fisik terhadap anak di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban yang berdampak pada keamanan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan sistem sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksual non fisik dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, masih memiliki kelemahan, baik dari segi definisi maupun ketimpangan sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan jenis kekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana melalui penerapan double track system yang mengombinasikan sanksi pidana dan tindakan, seperti rehabilitasi serta pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban, guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Atau Kode Etik Polisi Republik Indonesia Ardi Matthius; Sahuri Lasmadi; Herry Liyus
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8485

Abstract

Fenomena pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum internal yang berdampak pada profesionalitas dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum pidana di masa yang mendatang terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin atau kode etik polisi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti penjadwalan ulang oleh saksi, keterbatasan alat bukti, keraguan pelapor, serta penundaan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian ketika terduga pelanggar masih menjabat. Pembaharuan hukum pidana ke depan menekankan penegasan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar, baik berupa sanksi etika maupun administratif sesuai Pasal 107. Sanksi etika berupa pembinaan rohani, mental, dan profesional, sedangkan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dengan opsi pengunduran diri. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem penegakan kode etik guna meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas institusi Polri.
Etika Pelayanan Publik Pendidikan Sebagai Manifestasi Ibadah Sosial Siti Aminah; Haris Riadi; Mohd Hafizzam Akmal
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8486

Abstract

Pembelajaran mengenai etika pelayanan publik dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral, tanggung jawab sosial, serta sikap profesional peserta didik sebagai bagian dari masyarakat. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan konsep etika, tetapi juga oleh strategi pembelajaran yang tepat, sistematis, dan kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji etika pelayanan publik pendidikan sebagai manifestasi ibadah sosial, serta strategi pembelajarannya agar mampu meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan pengamalan nilai-nilai etis dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, yaitu melalui kajian literatur berupa jurnal, buku, dan sumber relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran etika pelayanan publik perlu mengintegrasikan berbagai pendekatan yang variatif, seperti pembelajaran kontekstual, berbasis masalah, dan pendekatan aktif-partisipatif. Selain itu, penggunaan metode diskusi, studi kasus, refleksi, serta pembiasaan perilaku etis menjadi penting untuk memperkuat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran etika pelayanan publik dalam pendidikan sebagai manifestasi ibadah sosial menjadi kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, relevan, serta mampu membentuk karakter peserta didik yang berintegritas dan memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan kemaslahatan bersama.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Ekosida oleh Korporasi Dalam Hukum Lingkungan di Indonesia M Wahyu Armailiansyah Bakhtiar; Hafrida; Hartati
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap ekosida oleh korporasi dalam hukum lingkungan di indonesia saat ini dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap ekosida oleh korporasi dalam hukum lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait ekosida oleh korporasi saat ini belum ada secara eksplisit di dalam hukum lingkungan di Indonesia, sehingga perbuatan tersebut dikenakan pencemaran atau perusakan lingkungan biasa. Kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap ekosida oleh korporasi adalah pengakuan terhadap konsep ekosida, penguatan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan kebijakan pidana terhadap sanksi pidana yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan. Perlu adanya penguatan kebijakan hukum pidana terhadap perumusan ekosida oleh korporasi sebagai kejahatan lingkungan yang serius. Kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan dalam rumusan ekosida, penguatan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup.
Implementasi Nilai Kemanusiaan Dalam Pelaksanaan Program PMI di Kantor PMI Kota Bandung Nadzwa Salsabila; Nazwa Ayu Fadilah; Rahma Aminah Ramadhani; Siska Bunga Lestari; Ratna Fitria
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8488

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam program Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pengurus, relawan, staf, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI Kota Bandung mengimplementasikan nilai kemanusiaan secara nyata melalui layanan donor darah, ambulans 24 jam, dan edukasi pertolongan pertama. Nilai-nilai kewarganegaraan seperti toleransi, nasionalisme, tanggung jawab, dan gotong royong terwujud dalam praktik sehari-hari yang didorong motivasi altruistik para relawan dan petugas. Namun, PMI masih menghadapi tantangan berupa krisis regenerasi pendonor dan relawan dari kalangan generasi muda akibat ketakutan, mitos, serta pergeseran nilai ke arah individualisme di era digital. PMI perlu mengembangkan strategi edukasi yang lebih inovatif dan adaptif untuk menjaga keberlanjutan program kemanusiaan di tengah dinamika sosial masyarakat urban.
Analisis Yuridis terhadap Penguasaan Tanah Garapan Berbasis Bezitsrecht dalam Sengketa Agraria Eizza Adnan Adyesta; Ratna Aini; Fanny Patrica Hutasoit; Virnie Nainggolan; Mardio Alfrend Barus
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8489

Abstract

Penelitian ini melakukan kajian hukum normatif tentang penguasaan tanah garapan yang berlandaskan bezitsrecht dalam konteks hukum agraria di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan sengketa agraria. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan regulasi, kasus, dan konsep, di mana sumber hukum primer terdiri dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, serta putusan pengadilan yang relevan; sumber sekunder mencakup pendapat para ahli dan artikel jurnal; sedangkan bahan tersier mendukung interpretasi hukum. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumen yang dianalisis secara deskriptif dan analitis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa bezitsrecht secara normatif diakui melalui Pasal 19 UUPA sebagai penguasaan yang nyata dan sejalan dengan teori Savigny, yang dilindungi melalui proses konversi ke hak formal (HM/HGB) berdasarkan Permen ATR Nomor 5 Tahun 1999. Namun, terdapat kendala substantif yang muncul dari ketidakcocokan norma UUPA dengan ketentuan pendaftaran tanah yang lebih mengutamakan sertifikat formal dibanding bukti garapan historis, sementara kendala prosedural meliputi proses litigasi yang panjang (4-6 tahun) dan lemahnya pengakuan terhadap bukti adat, seperti dalam kasus Sukamaju Bogor (PN Bogor Nomor 456/Pdt. G/2023) dan PT Wilmar Riau. Permasalahan ini memperburuk sekitar 1. 500 sengketa tiap tahun, di mana 70% bezitsrecht kalah dalam menghadapi HGU korporasi (ATR/BPN, 2024). Keterkaitan dengan Teori Hukum Agraria Progresif (Amrullah) dan Teori Penyelesaian Sengketa Agraria (Boer) menekankan pentingnya reinterpretasi yang dinamis terhadap UUPA. Rekomendasi yang diajukan mencakup amandemen peraturan untuk dokumen garapan digital, pembentukan Unit Verifikasi Bezitsrecht di BPN, penguatan Pengadilan Agraria dengan melibatkan ahli adat, serta penerapan model komparatif dari Filipina (IPRA 1997). Penguatan bezitsrecht diharapkan dapat mendukung reforma agraria nasional (Perpres 86/2018), keadilan dalam distribusi, serta ketahanan pangan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), yang bertujuan untuk mengurangi konflik sosial dan meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan.
Konsep Kesalehan Sosial Dalam Profesi Pendidikan Ferdi Saputra; Haris Riadi; Maulana Ridwan
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8490

Abstract

Kesalehan dalam Islam mencakup dua dimensi utama, yaitu kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kesalehan individual berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan kesalehan sosial berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kesalehan sosial dalam profesi pendidikan serta peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema kesalehan sosial dan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kesalehan sosial dalam dunia pendidikan dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran, keteladanan pendidik, serta pembiasaan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual individual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dengan demikian, profesi pendidik menjadi faktor penting dalam upaya pengembangan kesalehan sosial peserta didik.
Pengaruh Model Kooperatif Team Games Tournament (TGT) Terhadap Minat Belajar IPAS Kelas lV di SDN Banjar Agung 4 Nurul Afina; Sholeh Hidayat; Reksa Adya Pribadi
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8491

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan minat belajar peserta didik yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dengan model Problem Based Learning (PBL). Penelitian ini dilaksanakan di SDN Banjar Agung 4 Kota Serang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode eksperimen (Quasi Eksperiment). Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan minat belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok control dengan nilai signifikansi 0,029. Simpulan penelitian ini menunjukan bahwa model TGT memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap peningkatan minat belajar peserta didik dibandingkan model PBL.
Eksistensi Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Dalam Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi Alfansa Surya Shadiq; Sahuri Lasmadi; Elizabeth Siregar
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8492

Abstract

Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berintegritas. Dalam konteks tersebut, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai instrumen preventif melalui fungsi intelijen penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan eksistensi Direktorat PPS sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi serta merumuskan penguatan pengaturannya ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, eksistensi Direktorat PPS telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, khususnya dalam mendukung pengamanan pembangunan melalui deteksi dini, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan pengaturan yang komprehensif, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya sinergitas antar lembaga. Dalam perspektif ke depan sebagaimana dibahas dalam Bab IV, penguatan eksistensi Direktorat PPS perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi, peningkatan koordinasi antar penyelenggara pemerintahan, serta optimalisasi peran intelijen penegakan hukum berbasis teknologi. Penguatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi preventif dalam mencegah potensi korupsi, sehingga pelaksanaan pembangunan strategis dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Page 36 of 37 | Total Record : 365

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026 Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025 Vol 1, No 2 (2024): November 2024 Vol 1, No 1 (2024): Mei 2024