cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Citizen Research and Development
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30482933     EISSN : 30482941     DOI : https://doi.org/10.57235
JCRD Journal of Citizen Research and Development dengan nomor ISSN terdaftar 3048-2933 (Cetak - Print) dan 3048-2941 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JCRD Journal of Citizen Research and Development bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Ekonomi, Bisnis, Akuntansi, Keuangan 2. Sosial, Budaya, Hukum, Pemerintahan, Politik, Pertahanan Keamanan 3. Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas 4. Teknologi, Teknik, Transportasi 5. Kesehatan, Kedokteran, Farmasi 6. Arsitektur, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan JCRD Journal of Citizen Research and Development diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 365 Documents
Analisis Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvakeljke Verklaard) Akibat Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel) (Studi Putusan No. 7/Pdt.G.S/2026/ PN Jkt. Sel) Kayla Ayesha Nadhifa; Siti Nur Fadhilah Suryaniah; Imelda Martinelli
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8463

Abstract

Hukum sebagai alat rekayasa sosial harus mejamin perlindungan hukum bagi tiap-tiap subjek hukum yang ada. Dalam hukum acara perdata gugatan merupakan instrumen fundamental guna menegakan hak dan memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme peradilan. Namun, dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah gugatan, baik syarat formil maupun syarat materil. Akibat tidak dipenuhinya syarat baik formil ataupun materiil, utamanya terkait jelas dan tegasnya suatu gugatan disusun, gugatan tersebut bisa dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvarkelijke verklaard). Hal ini tidak dapat hanya dipandang sebagai penghambat atas akses terhadap keadilan, namun juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang berimbang. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini disusun secara deskriptif analitis dengan menganalisa putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2026/PN Jkt.Sel secara kualitatif. Dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwasannya penyusunan sistematis, cermat dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum acara perdata merupakan prasayarat utama dalam menjamin efektifitas penegakan hak, akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Syarat formil dan materil dari suatu gugatan merupakan perwujudan nyata dari keseimbangan perlindungan hukum bagi penggugat dan tergugat dalam proses peradilan perdata.
Kontribusi Tes Pengukuran Terhadap Peningkatan Prestasi Lari Melalui Evaluasi Kemampuan Fisik Atlet Bribert Martua Panggabean; Febri Doli Maruli Sinaga; Gilang Maulana Siregar; Toto Haryono Tumanggor; Mawardinur; Mesnan
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8464

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi tes pengukuran terhadap peningkatan prestasi lari melalui evaluasi kemampuan fisik atlet. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif korelasional, dengan subjek penelitian atlet lari yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa tes kemampuan fisik yang meliputi daya tahan, kecepatan, kekuatan, dan kelincahan, serta data prestasi lari atlet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes lapangan dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik korelasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara hasil tes pengukuran dengan peningkatan prestasi lari, di mana komponen kecepatan dan daya tahan menjadi faktor dominan dalam menentukan performa atlet. Selain itu, pelaksanaan tes secara berkala terbukti membantu pelatih dalam memantau perkembangan atlet serta menyusun program latihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu.
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Toll Manufacturing Studi Kasus Penundaan Jadwal Pesanan Produk pada Putusan Nomor 2463 K/PDT/2025 Moh Iqra Negara; Natalia Emanuela Tingginehe; Imelda Martinelli
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8465

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis wanprestasi dalam perjanjian toll manufacturing dengan studi kasus pada Putusan Nomor 2463 K/PDT/2025, khususnya terkait penundaan jadwal pesanan produk (purchase order) dan penetapan ganti rugi materiel akibat bahan baku yang kedaluwarsa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan jadwal pesanan produk dalam perjanjian toll manufacturing dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, khususnya keterlambatan dalam memenuhi prestasi, karena melanggar kewajiban kontraktual yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menetapkan ganti rugi materiel dengan mempertimbangkan adanya hubungan kausalitas antara wanprestasi dan kerugian, prinsip kerugian yang dapat diperkirakan (foreseeability), serta pembuktian kerugian nyata (actual loss) yang didukung oleh alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan kemungkinan adanya kontribusi kesalahan dari pihak penggugat serta ketentuan dalam perjanjian sebagai dasar penilaian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perjanjian di Indonesia.
Pengaruh K3, Promosi Jabatan, dan Sistem Rekrutmen Terhadap Turnover Intention Karyawan Pabrik PKS PT.Murini Samsam, Kab. Bengkalis Cindy Afriliani; Jumiati Sasmita; Ahmad Rifqi
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesehatan Keselamatan Kerja, Promosi Jabatan, Dan Sistem Rekrutmen terhadap Turnover Intention karyawan pabrik PKS PT.Murini Samsam, Kab.Bengkalis,Riau. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 responden. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dengan menjadikan semua populasi sebagai sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan sofware SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kesehatan Keselamatan Kerja berpengaruh positif dan signiikan terhadap Turnover Intention, 2) Promosi Jabatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention, 3) Sistem Rekrutmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention, 4) Kesehatan Keselamatan Kerja, Promosi Jabatan, dan Sistem Rekrutmen Secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention.
Analisis Yuridis Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights) dalam Tindakan Penetapan Harga Sepihak pada Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Imelda Martinelli; Jannah Desiree Pabeangi; Jeanette Dwisca Oktaviani
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8467

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penetapan harga secara sepihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan hak (abuse of rights). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis apakah tindakan penetapan harga sepihak pasca-tercapainya kesepakatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau penyalahgunaan hak, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang bertumpu pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 155/Pdt.G/2023, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 34/PDT/2023/PT SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4199 K/Pdt/2024. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan penetapan harga sepihak yang diikuti penolakan pemenuhan pelunasan bukan merupakan wanprestasi dari pihak pembeli, melainkan suatu bentuk penyalahgunaan hak (abuse of rights) dari pihak penjual karena secara nyata bertentangan dengan asas konsensualisme dan itikad baik objektif. Kekosongan norma yang secara eksplisit mengatur batasan penyalahgunaan hak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memicu inkonsistensi peradilan dan melemahkan asas pacta sunt servanda, sehingga berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum dalam ranah keperdataan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan doktrin abuse of rights ke dalam legislasi nasional untuk menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan.
Analisis Dampak Paparan Bahan Kimia Berbahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja di Lingkungan Industri Putri Zahrina Zahra; Senja Vellina; Nabila Andini; Abdurrazaq Hasibuan
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8468

Abstract

Paparan bahan kimia berbahaya di lingkungan industri merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit akibat kerja dan penurunan kualitas kesehatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak paparan bahan kimia berbahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja berdasarkan kajian literatur dalam rentang waktu tahun 2020–2025. Metode yang digunakan adalah literature review dengan mengkaji delapan artikel ilmiah yang relevan dan dapat diakses secara terbuka. Hasil kajian menunjukkan bahwa bahan kimia seperti benzena, hidrogen sulfida (H₂S), amonia, dan logam berat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan pekerja, baik secara akut maupun kronis, meliputi gangguan sistem pernapasan, saraf, dan hematopoietik. Tingkat risiko paparan dipengaruhi oleh konsentrasi zat, durasi paparan, serta kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Selain itu, kelemahan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, seperti kurangnya pengendalian teknis dan pengawasan, turut memperburuk kondisi paparan di lingkungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meminimalkan risiko paparan bahan kimia berbahaya di industri.
Kedudukan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Perlindungan Hukum Kontraktor atas Penghentian Sepihak: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025 Imelda Martinelli; Daniel Reynaldi L Tobing; Joseph William
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8469

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum perjanjian kerja serta kualifikasi hukum terhadap penghentian pekerjaan secara sepihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt/2025. Fokus kajian diarahkan pada penerapan hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1243, dan Pasal 1365. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor SPK/68/XI/21/Interkon11 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda. Perjanjian tersebut menjadi dasar utama lahirnya hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian pekerjaan secara sepihak oleh Tergugat tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan dalam pelaksanaan kontrak. Tindakan tersebut juga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang telah melaksanakan prestasi hingga 96,18%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik hukum perdata, batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bersifat fleksibel tergantung pada fakta hukum yang terjadi, sehingga perlindungan hukum diberikan tidak hanya berdasarkan kontrak, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan dan itikad baik.
Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pengembalian Dana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026 Imelda Martinelli; Michaella Anandita; Mesha Sabila Hakim
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8470

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa mengenai wanprestasi dalam suatu perjanjian pengembalian dana (refund), di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sebagaimana diatur dalam perjanjian, sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim serta menganalisis penerapan unsur-unsur wanprestasi dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi, karena terdapat perjanjian yang sah serta adanya kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya secara penuh. Dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan menilai bahwa pengakuan para pihak dan alat bukti yang diajukan telah cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap perjanjian. Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan sebelumnya, karena tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan itikad baik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mewujudkan kepastian hukum serta menghindari sengketa antara para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 650K/Pdt/2025 Arya Dapin Abdilah; Agus Arya Bhanu Apta; Imelda Martinelli
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8471

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas ne bis in idem dalam sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pdt/2025 yang berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menjawab dua permasalahan pokok, yaitu ratio decidendi hakim kasasi dalam menerapkan asas ne bis in idem pada sengketa pengadaan tanah, serta akibat hukum yang timbul apabila perkara tersebut tidak dinyatakan ne bis in idem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi Mahkamah Agung dalam putusan tersebut bertumpu pada terpenuhinya tiga unsur kumulatif asas ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yakni kesamaan para pihak (eadem personae), kesamaan objek sengketa (eadem res), dan kesamaan dasar gugatan (eadem causa petendi). Meskipun demikian, dari perspektif akademik, pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya menguraikan proses penalaran hukumnya secara transparan, khususnya dalam menguji unsur causa petendi yang seharusnya juga mempertimbangkan ada atau tidaknya perkembangan fakta atau argumentasi hukum baru. Adapun apabila perkara tidak dinyatakan ne bis in idem, akan timbul sejumlah akibat hukum yang serius, meliputi cacat hukum putusan (error in judicando), konflik antara dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, kekacauan eksekusi yang dihadapi oleh Juru Sita pengadilan, runtuhnya prinsip res iudicata pro veritate habetur, kerugian nyata bagi para pihak, serta terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas ne bis in idem merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, namun harus diterapkan secara cermat dengan memperhatikan keseimbangan antara finalitas putusan dan keadilan substantif bagi para pihak.
Model Pendidikan Karakter pada Keluarga Batak: Studi Kasus Petani Inang Batak Toba di Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga Tapanuli Utara Hidayat Hidayat; Rismauli Ritonga; Sarah Kholijah; Dwi Indah Anneke Putri
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi nilaidasar etnik Batak Toba dan model pendidikan karakter yang diterapkan oleh petani perempuan (inang Batak Toba dalam membentuk karakter anak. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualititatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Orientasi nilai dasar etnik Batak Toba dan model pendidikan karakternya diekspolrasi melalui 15 informan inang Batak Toba di Desa Garoga Sibargot. Data yang yang terkumpul dianalisis melalui pendekatan dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi dasar nilai budaya Batak Toba mencakup hamoraoan, hasasangapon dan hangabeon. Ketiga nilai taradisi ini menjadi dasar dan arah orientasi hidup dalam dalam relasi sosial dan kehidupan masyarakat Batak Toba. Tradisi nilai budaya hamoraoan, hasasangapon dan hangabeon diterapkan dalam proses internalisasi dan sosialisasi dalam keluarga termasuk dalam pendidikan karakter pada keluarga petani inang Batak. Model pendidikan pendidikan karakter dalam keluarga petani inang Batak Toba dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan dan pelibatan anak dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karakter utama yang secara terus menerus diinternaliasai dan sosialiasasi pada pada-anak dari petani inang Batak Toba adalah kemandirian, tanggung jawab, dan kerja keras. Karakter kemandirian dibentuk melalui pembiasaan anak membantu pekerjaan rumah dan mengurus dirinya sendiri sejak usia dini. Karakter tanggung jawab ditanamkan melalui pengawasan terhadap pendidikan anak, pembagian tugas rumah tangga dan pelibatan anak-anak dalam kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, karakter kerja keras dibentuk melalui pelibatan anak dalam aktivitas pertanian, pemberian nasihat dan teladan dari orang tua yang bekerja sebagai petani.