cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Citizen Research and Development
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30482933     EISSN : 30482941     DOI : https://doi.org/10.57235
JCRD Journal of Citizen Research and Development dengan nomor ISSN terdaftar 3048-2933 (Cetak - Print) dan 3048-2941 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JCRD Journal of Citizen Research and Development bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Ekonomi, Bisnis, Akuntansi, Keuangan 2. Sosial, Budaya, Hukum, Pemerintahan, Politik, Pertahanan Keamanan 3. Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian Tindakan Kelas 4. Teknologi, Teknik, Transportasi 5. Kesehatan, Kedokteran, Farmasi 6. Arsitektur, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan JCRD Journal of Citizen Research and Development diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Mei dan November
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 365 Documents
Menganalisis Sejarah Kantor Pos Medan Pristi Suhendro Lukitoyo; Muhammad Arif Fauzi; Oktavina Sijabat; Rahel Exclesya; Yesi Astasia
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8473

Abstract

1.What is the background of the establishment of the Medan Post Office 2. Who is the founder of the Medan Post Office 3. Where is the Medan Post Office located 4. When was the Medan Post Office founded 5. Why was the Medan Post Office founded 6. What are the roles and functions of the Medan Post Office in providing services. Research Objectives As befits writing, it must have goals and benefits. The purpose of writing this paper is to fulfill the assignment from Mrs. Dr. Rosmaida Sinaga, M.Hum as a Lecturer for the course “Indonesian History of the Colonial Period” besides that, she also answered from the problem formulations that had been made. The benefits of writing are to add to the author’s insight regarding “The History of the Medan Post Office in the Dutch Colonial Period (1911-1942)”. The research method used by the author is the historical method or historical method. Heuristics is a step in the work of historians to find and collect historical sources or evidence. The Medan post office building which was first established by the Dutch colonial government during the leadership of Resident J. Ballot which is located around Medan Merdeka Square (formerly Esplanade Field) was built by an architect named Ir. S. Snuyf from BOW (Burgelijke Openbare Werken) or the Dutch East Indies government public works service for Indonesia at that time. From the beginning of its establishment, the Medan post office had a function, namely as a place or means of sending existing letters or goods. Where in carrying out its functions in sending letters using postcards and others by using postage as a sign of settlement.
Pengaruh Penerapan Media Video Tutorial Terhadap Hasil Praktik Dasar Kecantikan Siswa Kelas X Tata Kecantikan di SMK Negeri 3 Pematangsiantar Manuella Desviana Ritonga; Siti Wahidah
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8474

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil praktik Dasar Kecantikan siswa kelas X Tata Kecantikan di SMK Negeri 3 Pematangsiantar yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil praktik rias wajah pagi dan siang hari menggunakan media video tutorial dan PowerPoint, serta untuk mengetahui pengaruh penggunaan media video tutorial terhadap hasil praktik siswa. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang menggunakan video tutorial dan kelas kontrol yang menggunakan PowerPoint, masing-masing berjumlah 30 siswa. Data dikumpulkan melalui lembar observasi berdasarkan indikator keterampilan dan dianalisis menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen memperoleh kategori tinggi sebesar 56,67%, sedangkan kelas kontrol sebesar 40,00% termasuk kategori kurang. Nilai thitung 32,15 lebih besar dari ttabel 1,67 pada taraf signifikansi 0,05. Disimpulkan bahwa video tutorial berpengaruh signifikan dan lebih efektif meningkatkan hasil praktik siswa.
Aek Sipitu Dai Sebagai Jejak Mistis Dalam Pengobatan Tradisional Dalam Suku Batak Toba Sonia R Matanari; Dela Ayu Sitanggang; Josua Simanjuntak; Zeki Pandiangan; Tymoty Doli Sinaga; Ika Purnamasari
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8475

Abstract

Aek Sipitu Dai merupakan fenomena mistis yang mendalam dalam masyarakat Batak Toba. Dipercaya sebagai sumber spiritual dan kekuatan gaib, aek ini dianggap memiliki kekuatan penyembuhan dan perlindungan. Jejak mistisnya tercermin dalam budaya dan tradisi sepanjang sejarah Batak Toba. Di tengah modernisasi, keberadaannya tetap menjadi pusat kepercayaan dan ritual, baik dalam upacara adat maupun kegiatan spiritual. Aek Sipitu Dai menjadi simbol kekuatan alam dan warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati. Keyakinan akan kekuatannya mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat, memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya. Meskipun dihadapkan pada perubahan zaman, nilai-nilai mistis yang terkandung dalam Aek Sipitu Dai tetap bertahan dan terus menginspirasi generasi baru untuk menjaga warisan spiritual nenek moyang mereka.
Kode Etik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Perspektif Islam Putri Ananda; Haris Riadi; Ismawati
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8476

Abstract

Kode etik pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pedoman penting dalam mewujudkan profesionalisme dan mutu pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kode etik ini mengatur sikap, tanggung jawab, dan perilaku guru serta tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif Islam, kode etik berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah dengan meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik utama, yang menekankan akhlak mulia, amanah, dan keikhlasan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual bagi penerapan kode etik yang mampu membentuk pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, beretika, dan berkarakter Islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Kesimpulan pada penelitian ini menjelaskan bahwa kode etik guru dan tenaga kependidikan menjadi pedoman profesionalisme pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam seperti akhlak mulia, amanah, dan keteladanan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia Dalam Perspektif Perundang-Undangan Mega Ayu Safitri; Usman; Elly Sudarti
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8477

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana illegal fishing dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengaturan pertanggungjawaban pidananya masih belum jelas dan cenderung menimbulkan kekaburan hukum, terutama karena sanksi pidananya dibebankan kepada pengurus daripada korporasi itu sendiri. Dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilakukan oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Saran kedepan perlu penegasan pada Pasal 101 Undang-Undang Perikanan terkait pembedaan pengaturan sanksi antara pengurus dan korporasi agar tidak menimbulkan kekaburan hukum serta guna menjamin kepastian hukum.
Consumer Protection in the Fintech Peer-to-Peer Lending Ecosystem in Indonesia Based on the Principles of Justice and Legal Certainty Mohd Ikrom Yuserma; Umar Hasan; Indriya Fathni
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8478

Abstract

This study aims to analyze the regulation of consumer protection within the fintech peer-to-peer lending ecosystem in Indonesia based on the principles of justice and legal certainty. The results of the analysis indicate that: First, the regulation of fintech peer-to-peer lending services in Indonesia is governed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 on Technology-Based Collective Funding Services. These regulations provide a legal framework that guarantees consumer rights, including the right to security, comfort, and safety in transactions, as well as the obligation of providers to maintain data confidentiality, provide complaint mechanisms, and conduct business activities transparently and responsibly. However, the existing regulations are still general and partially implicit, which in practice poses challenges regarding the certainty of providers’ responsibility for consumer losses, particularly in terms of direct compensation. Second, consumer protection in the implementation of fintech peer-to-peer lending must be based on the principles of justice, balance, and legal certainty. These principles require equality of rights and obligations between providers and consumers, transparency of information, accountability, and effective dispute resolution mechanisms. Although supervisory mechanisms and administrative sanctions by the Financial Services Authority (OJK) have been established, legal certainty for consumers regarding compensation for losses still requires more explicit and specific regulations to avoid ambiguities. Clearer regulations would provide consumers with more effective legal protection, while encouraging providers to improve service quality and transaction security, thereby creating a fair, transparent, and trustworthy fintech ecosystem in Indonesia. Furthermore, existing regulations do not yet strengthen the obligation of providers to create written agreements electronically for all parties involved in transactions, leaving the rights and obligations of each party unclear and potentially resulting in the loss of provider accountability. Strengthening electronic written agreements aims to ensure comprehensive consumer protection and prevent potential disputes in the future.
Legal Protection for Banking Customers Regarding Personal Data Information in the Perspective of Legal Certainty M Ridho; Taufik Yahya; Indriya Fathni
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8479

Abstract

The development of information technology and the digitalization of banking services has increased the utilization of customers' personal data in various financial transactions. On the other hand, this situation also poses risks of misuse of access and leakage of personal data. Therefore, clear legal regulation that provides legal certainty is crucial to ensure the protection of personal data in the banking sector. This study aims to analyze the legal regulation of personal data protection in the banking sector from the perspective of legal certainty and to examine the forms of legal protection provided to customers regarding access to personal data information in Indonesia. This research employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used include legislation, specifically Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as various financial sector regulations issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. The analysis is conducted using the theory of legal certainty and the principle of conflict resolution of norms, namely lex specialis derogat legi generali and lex posterior derogat legi priori. The results of the study indicate that the regulation of personal data protection in the banking sector essentially has a sufficient legal foundation through provisions on bank secrecy in the Banking Law and general personal data protection regulations in the Personal Data Protection Law. However, there is a potential overlap of norms between these two legal regimes, particularly regarding state access to data and the obligations of data controllers. Furthermore, the fragmentation of supervisory authority among the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and law enforcement agencies may lead to inconsistencies in the procedures for access and protection of customer data. Legal protection for customers can be provided through preventive mechanisms, such as banks’ obligations to maintain data confidentiality and implement electronic system security, as well as repressive mechanisms through complaints, dispute resolution, administrative sanctions, and criminal sanctions based on the applicable legislation. Based on indicators of legal certainty, the existing regulations have provided a normative basis for the protection of customers’ personal data, but regulatory harmonization and strengthening of supervisory mechanisms are still required to ensure effective legal protection of personal data in the digital banking era.
Pengaruh Latihan Small-Sided Games terhadap Peningkatan Daya Tahan dan Teknik Dasar Sepak Bola Nimrot Capello Manalu; Zahra Rizkiyah; Hamidah Mayrani; Asep Hutasoit; Rizqon Zadida Siregar
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode latihan Small-Sided Games terhadap peningkatan daya tahan dan teknik dasar sepak bola pada mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain one group pretest–posttest design. Subjek penelitian berjumlah 8 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran sepak bola dan dibagi menjadi dua kelompok permainan dalam pelaksanaan latihan Small-Sided Games. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi tes daya tahan (bleep test) dan tes keterampilan teknik dasar sepak bola (passing, dribbling, dan shooting) untuk mengukur kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Prosedur penelitian diawali dengan pelaksanaan pretest, kemudian dilanjutkan dengan pemberian perlakuan berupa latihan Small-Sided Games selama beberapa kali pertemuan, dan diakhiri dengan posttest. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji t untuk mengetahui perbedaan hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan daya tahan dan teknik dasar sepak bola setelah diberikan latihan Small-Sided Games. Nilai rata-rata daya tahan dan keterampilan teknik dasar mahasiswa mengalami peningkatan yang signifikan setelah perlakuan. Dengan demikian, metode latihan Small-Sided Games memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan daya tahan dan teknik dasar sepak bola pada mahasiswa.
Revitalisasi Maronang-Onang: Strategi Pengenalan Tradisi Lisan Etnis Batak Angkola Kepada Generasi Z Husna; Muhammad Ripai; Dhea Amalia; Syarafina Harahap; Novita Eka Fitri; Fitriani Lubis
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8481

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan upaya revitalisasi tradisi lisan maronang-onang sebagai salah satu warisan budaya etnis Batak Angkola melalui strategi pengenalan yang adaptif dan relevan bagi Generasi Z yang hidup dalam era digital, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami bentuk, fungsi, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut sekaligus menganalisis tantangan dan peluang dalam proses pewarisannya kepada generasi muda, di mana data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, observasi, serta analisis terhadap praktik aktual maupun representasi maronang-onang dalam media modern, kemudian dianalisis dengan menitikberatkan pada aspek kebahasaan, sosial, dan kultural yang membentuk keberlanjutan tradisi lisan tersebut dalam konteks kontemporer, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi maronang-onang dapat dilakukan melalui integrasi media digital, pengemasan ulang dalam bentuk kreatif, serta pelibatan aktif Generasi Z dalam proses produksi dan reproduksi budaya, yang pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai medium pembentukan identitas budaya dan penguatan kesadaran akan pentingnya warisan lokal di tengah arus globalisasi yang semakin masif.
Kekaburan Prosedural Pemberian Amnesti dan Abolisi oleh Presiden Secara Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Al Pansya Wijaya; Syamsir
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8482

Abstract

Penelitian ini menganalisis prosedur pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit mewajibkan Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, namun implementasiannya masih merujuk pada UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang bersifat anakronistik pasca amandemen. Menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini mengidentifikasi adanya legal gap yang memicu ketidakpastian hukum dan degradasi kewenangan konstitusional Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disorientasi normatif ini menyebabkan pemberian amnesti dan abolisi rentan dipandang sebagai instrument politik pragmatis daripada sarana rekonsiliasi. Tanpa parameter kepentingan neara yang objektif, legitimasi kebijakan tersebut menjadi rapuh seacara yuridis. Sebagai Solusi konstitusional, diperlukan pembentukan ataupun pembaharuan Undang-Undang organic baru yang secara komperhensif mengatur mekanisme verifikasi transparan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.