cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 29   30   31   32   33 
EKSISTENSI SOSIOLOGI DALAM HUKUM KELUARGA INDONESIA Suryadi, Muhamad; Mustakim , Merang; Aziz, M. Hilmi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengambilan keputusan untuk memiliki anak merupakan salah satu pilihan besar yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun, tidak semua orang tua diberikan amanah untuk memiliki anak, sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk memiliki anak angkat atau mengadopsi anak agar tetap bisa merasakan pengalaman menjadi orang tua. Pengaturan hak waris bagi anak angkat sangat penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak yang diadopsi. Di Indonesia, pengaturan hukum waris bagi anak angkat sudah diatur dalam hukum perdata, di mana menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris terbagi menjadi empat golongan, tapi anak angkat tidak termasuk karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya ⅓ dari harta warisan jika tidak mendapatkan wasiat eksplisit. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga terdapat pengaturan tersendiri berdasarkan perspektif hukum Islam. Menurut KHI, anak angkat tidak otomatis mendapatkan hak waris seperti anak kandung, tapi tetap dapat menerima wasiat demi menjaga harmoni sosial dan ekonomi masyarakat. Proses pengadilan agama dalam menentukan status anak angkat sebagai ahli waris sangat penting untuk menentukan hak-hak yang dimiliki apabila orang tua angkat meninggal dunia. Oleh karena itu, pemahaman regulasi hukum waris Islam dan perdata Indonesia sangat diperlukan guna memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada anak-anak yang diadopsi
PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MEMBANGUN KESADARAN BERNASIONALISME DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI DAN DI MASYARAKAT INDONESIA Samuel, Samuel; Kayza , Salwa; Nurhalimah , Siti; Antoni, Herli
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arus globalisasi kini sedang meningkat di seluruh dunia, fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia saat ini. Arus globalisasi ini membawa beragam produk mulai dari teknologi yang semakin canggih, perubahan budaya dalam satu negara, bahkan hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan pendekatan mengajar yang semakin inovatif dan modern. Jadi, globalisasi ini memiliki banyak sekali dampak positif dan negatif yang tentu saja harus kita perhatikan adalah dampak positifnya. Namun, masih ada saja manusia-manusia yang terjebak dalam arus globalisasi ini dan menuju ke jalan yang salah. Sebagian besar yang terdampar dalam aliran globalisasi ini merupakan anak-anak dan remaja di era ini. Peran pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk keberlanjutan dan menjaga diri manusia dari dampak makin kejamnya arus globalisasi. Salah satu hal penting yang bisa ditanamkan, terutama kepada anak-anak di Sekolah Dasar, adalah pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Di mana peran Pancasila ini berupaya untuk memberitahukan nilai-nilai terbaik yang harus dipatuhi dan melindungi diri dari dampak negatif globalisasi yang semakin tidak terbendung. Disebabkan peran Pancasila sebagai benteng melawan pengaruh arus globalisasi, pembangunan semangat kebangsaan di kalangan siswa sekolah dasar adalah sangat penting untuk memastikan anak-anak memahami pentingnya mencintai tanah air. Oleh karena itu, peran Pancasila serta pembangunan rasa nasionalisme pada era globalisasi ini sangatlah krusial bagi siswa sekolah dasar. Hal ini perlu ditanamkan sedini mungkin agar generasi berikutnya dapat menjaga pergaulan di tengah arus globalisasi.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 DI NAGARI KOTO RANAH M. Doris Akbar; Hasrul; Al Rafni; Cici Nur Azizah
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Persepsi Masyarakat Terhadap Money Politic dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Nagari Koto Ranah. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan metode penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis fakta – fakta terkait masalah yang dikaji seperti perilaku, persepsi, dan tindakan yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Metode yang diterapkan adalah analisis data, dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Selanjutnya, pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu ketekunan pengamatan, member check, dan triangulasi data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Money Politics memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi dan pilihan politik masyarakat yang menerimanya. Calon kandidat dalam melakukan Vote Buying pada pemilu, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat Money Politics menjadi tidak efektif yaitu strategi Money Politic yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang di mana hal tersebut membuat Money Politic tidak menjamin dapat membeli suara-suara dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang dan barang dan adapun faktor yang melatarblakangi masyrakat dalam menerima Money Politic yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan, ketidak percayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.
PENGARUH KORUPSI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Miulyadi, Alpiani; Sunarti, Pipit; Puanandini, Dewi Asri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik korupsi terhadap distribusi sumber daya, akses layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan angka kemiskinan. Berdasarkan kajian hukum dan data statistik, ditemukan bahwa praktik korupsi menyebabkan pemborosan anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi terbatas, yang memperburuk kualitas hidup dan menciptakan kesenjangan sosial. Selain itu, korupsi menurunkan kepercayaan investor, yang berdampak pada menurunnya investasi asing dan domestik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang lebih sedikit. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh praktik korupsi juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat. Dalam rangka mengatasi masalah ini, perlu upaya serius dari semua pihak untuk memberantas praktik korupsi melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga isu sosial dan ekonomi yang harus diatasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
PANCASILA DAN PENGEMBANGAN ILMU: SINERGI UNTUK KEMAJUAN BANGSA Assalwa, Hawwa; Ripaini, Rahmah Fadillah; Khusna, Rahmatul; Susanti, Emilia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pengembangan ilmu untuk menciptakan sinergi yang kuat antara etika dan kemajuan teknologi serta sains. Setiap sila dalam Pancasila memberikan kerangka moral yang dapat memandu ilmuwan dan akademisi untuk menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan berkeadilan. Penelitian ini menyoroti relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu di berbagai bidang seperti kesehatan, teknologi, dan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Pancasila dan ilmu pengetahuan dapat mempercepat kemajuan bangsa yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM HUBUNGAN TERAPEUTIK PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TELEMEDISIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Adam, Farid Rianto Bani; Fathurokhman, Ferry; Fajar, M. Noor
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan digitalisasi teknologi bidang kesehatan bentuk pelayanan kesehatan secara online, dimana pasien tidak perlu bertatap muka langsung, jenis pelayanan baru pada bidang kesehatan ini disebut juga dengan telemedicine. Identifikasi masalah penelitian ini terdiri atas 2 masalah, pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter dalam hubungan teraupeutik pelayanan kesehatan melalui media elektronik telemedisin menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kedua bagaimana pertanggungjawaban Etik terhadap dokter dalam hubungan teraupeutik pelayanan kesehatan melalui media elektronik telemedisin jika terjadi kesalahan diagnosa. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pertanggungjawaban etik dalam pelayanan telemedisin telah diatur dalam KODEKI dokter yang di duga melakukan kesalahan dalam pelayanan telemedisin dikarenakan oleh pemeriksaan yang tidak lengkap dan mengakibatkan kesalahan terhadap saran-saran dan pemberian obat termasuk dalam kategori resiko rendah yang meyebabkan cedera ringan dan dapat diatasi dengan pertolongan pertama, dan sanksinya diatur dalam Pasal 29 oleh MKEK dengan sanksi kategori 1 (satu). Kementrian Kesehatan Agar dilakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan telemedisin di Indonesia, dimana peraturan yang ada hanya sebatas pada situasi pandemik COVID-19 dan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.
PENGATURAN VICARIOUS LIABILITY SEBAGAI ATURAN KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023 Widianto, Dimas Arief; Helmi , Helmi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan asas Vicarious Liability dalam ketentuan Umum Buku ke-1 KUHP / Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sebenarnya belum menjelaskan secara rinci terkait penerapan dari asas Vicarious Liability itu sendiri. Menurut pendapat penulis Pasal 37 Huruf b tersebut peletakannya dalam KUHP kurang tepat dikarenakan pasal tersebut merupakan suatu pasal pengecualian dari hukum pidana umum yang seharusnya berada di luar dari kodifikasi KUHP dan KUHP itu sendiri cukup hanya dengan Pasal 187 KUHP yang merupakan penghubung aturan di dalam KUHP dengan aturan yang berada di luar dari KUHP serta tidak perlu memuat suatu aturan khusus yang memiliki pengecualian atau penyimpangan dari asas umum.Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia belum dikatakan memenuhi unsur Vicarious Liability sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No, 1 tahun 2023 , dalam hal ini penulis menawarkan suatu konsep yang mungkin cocok untuk pemberlakuan asas Vicarious Liability dalam hokum pidana Indonesia di masa depan yaitu dengan menerapkan Asas Vicarious Liability terhadap Perundang-undangan yang memuat delik berkualifikasi khusus dan adanya prinsip pendelegasian.
PENERAPAN NILAI-NILAI MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM ERA DIGITAL: ANALISIS KONFLIK SOSIAL MEDIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PANCASILA Agustin, Hanny; Akmaluddin, Achmad
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2359

Abstract

Transformasi era digital telah membawa perubahan fundamental dalam dinamika interaksi sosial dan penanganan konflik di masyarakat Indonesia. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam konteks digital, khususnya dalam penanganan konflik media sosial, melalui perspektif Pancasila. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten dan observasi digital non-partisipatif, penelitian dilakukan selama periode Oktober 2023 hingga Maret 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai musyawarah mufakat dengan teknologi digital melalui framework "Digital Musyawarah 4.0" berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat polarisasi dan meningkatkan kualitas diskusi online. Implementasi sistem moderasi berbasis AI, mekanisme konsensus bertingkat, dan sistem reputasi digital terbukti efektif dalam penanganan konflik digital. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis bagi pengembangan ekosistem digital yang mendukung musyawarah mufakat, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, program literasi digital, dan regulasi yang relevan.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET: STUDI KASUS PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL Apriliya, Dewi; Fitriana , Annisa Nova
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga perbankan memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan, khususnya kredit, baik di perbankan konvensional maupun syariah. Namun, kredit macet menjadi tantangan yang signifikan bagi kedua jenis perbankan. Artikel ini menganalisis perbedaan penyelesaian kredit macet di perbankan syariah dan konvensional dari perspektif hukum. Perbankan syariah mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan melibatkan penyelesaian melalui jalur peradilan agama serta alternatif lain seperti musyawarah dan mediasi. Sementara itu, perbankan konvensional mengikuti regulasi seperti yang diatur oleh OJK dan mengutamakan restrukturisasi sebelum proses litigasi. Penelitian ini menyoroti efektivitas dan tantangan prosedur yang ada, serta dampaknya terhadap nasabah dan institusi perbankan. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi menawarkan solusi cepat dan biaya lebih rendah, namun jika gagal, prosesnya dapat berlarut-larut. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pendekatan penyelesaian kredit berbeda, kedua sistem menyediakan fleksibilitas yang menguntungkan untuk menjaga kepentingan pihak-pihak terkait.
TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP SAMPAH GALON SEKALI PAKAI Fatahudin, Akbar Maulana; Arum , Wulan Sekar
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan tinjauan hukum terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah galon sekali pakai, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji konsep pengelolaan sampah di Indonesia menurut undang-undang tersebut serta penerapan peta jalan pengurangan sampah sesuai dengan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. No. P.75/2019. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengelolaan sampah dalam undang-undang meliputi pencegahan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pembuangan akhir, pengawasan, penegakan hukum, serta kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Undang-undang juga mewajibkan produsen untuk mengelola kemasan atau barang produksinya yang sulit terurai, termasuk galon sekali pakai. Sebagai peraturan pelaksana, Permen LHK No. P.75/2019 menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% oleh produsen pada tahun 2029. Meski demikian, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur pengelolaan sampah plastik secara spesifik. Penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sampah melibatkan siklus perundang-undangan, penentuan standar, perizinan, implementasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Page 31 of 41 | Total Record : 409

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue