cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 30   31   32   33   34 
DINAMIKA PENANAMAN NILAI-NILAI MORAL PANCASILA DALAM MENUMBUHKAN SIKAP BELA NEGARA DI TINGKAT SEKOLAH DASAR Putri, Ananda; Azis , Elinda; Zaharani , Nadya; Aretha , Elvina; Subakdi, Subakdi; Kayowuan , Kayus; Suprima, Suprima
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila as the ideology of the Indonesian nation as well as being used as the basis of the Indonesian state has noble values that are important to instill from an early age. In addition, Pancasila is also the way of life of the Indonesian people. The influence of the globalization era on the values of Pancasila is very impactful with the weakening of the power of education control by the state and the decline in the moral quality of elementary school students. Technological advances due to the rapid flow of globalization, greatly changing the pattern of teaching in the world of education. Because the influence of the globalization era that is so fast can fade the ideological values of Pancasila and the attitude of state defense in the lives of generation Z and Alpha. This article will describe the dynamics of the moral values of Pancasila that must be implemented so that the values of Pancasila in fostering the attitude of state defense remain strong, it is necessary to strengthen the values of Pancasila to the next generation of the nation, especially to students from the elementary school level first. This article is made to continue to make Pancasila as a guideline in everyday life to foster an attitude of state defense from an early age, so as to make the next generation of nationalists, responsible, democratic, and become the next generation who uphold the values of Pancasila. This article is made using the community service method (PKM) by paying attention to activity planning, implementation, and evaluation stages.
DINAMIKA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN “KEAGAMAAN” DALAM SUDUT PANDANG POTENSI PELANGGARAN HAM Putera, Ilham Rachmat
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jika berbicara dalam konteks lainnya, ialah dalam proses perizinan, perusahaan tambang kerap menggunakan cara-cara kotor, tak terpuji dan tanpa ada persetujuan masyarakat terlebih dahulu. Jikapun kemudian apabila narasinya ormas keagamaan akan bekerja sama dengan perusahaan. Maka permasalahan selanjutnya adalah selama ini tidak ada perusahaan tambang yang mengedepankan pemenuhan HAM dan prinsip demokrasi, sehingga kemudian sejatinya ormas juga akan menjadi bagian dari pelanggaran HAM. Dengan adanya jalan khusus pemberian WIUPK ini, maka sejatinya sudah barang tentu penjaga kedaulatan rakyat dan sebagai perwujudan negara demokrasi kian melemah, bahwa kemudian dengan adanya konsesi kepada ormas, tentu akan semakin memperpanjang konflik-konflik sosial yang sayangnya itu dapat terjadi antar masyarakat.
SOSIOLOGI HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI ERA DIGITAL Akmal, Farhan Al-Khalik; Saebani, Beni Ahmad
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara hukum ditegakkan, terutama dengan kemunculan teknologi yang memengaruhi struktur sosial dan interaksi manusia. Dalam konteks ini, sosiologi hukum berperan penting untuk memahami dinamika hubungan antara hukum, teknologi, dan keadilan sosial. Artikel ini mengkaji tantangan yang muncul dalam penegakan hukum di era digital, seperti ketimpangan akses teknologi, bias algoritma, dan pergeseran norma sosial. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat sekaligus memastikan prinsip keadilan tetap terjaga. Solusi berbasis inklusi sosial dan pemahaman mendalam tentang dampak teknologi diusulkan sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan ini.
KASUS KORUPSI DALAM SEKTOR TIMAH: TANTANGAN IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PANCASILA Syafitri, Intan Nadilla; Akmaluddin , Achmad
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah menjadi masalah di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu sektor yang menjadi sasaran praktik korupsi adalah industri timah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang mengutamakan keadilan sosial. Penelitian ini menganalisis kasus korupsi di sektor timah dengan menggunakan pendekatan filosofis normatif dengan mempertimbangkan penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya yang berkaitan dengan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus PT Timah Tbk untuk mengidentifikasi pola korupsi, mekanisme yang memungkinkan terjadinya korupsi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan degradasi lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor timah tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip moral dan etika yang ditetapkan dalam Pancasila. Studi ini memberikan rekomendasi praktis, antara lain ialah Langkah-langkah penting untuk mencegah dan mengatasi korupsi serta mencapai keadilan sosial antara lain memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi hukum, dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIGITAL Ridha, Irfan; Maulana, Raffi; Harahap, Rafli Ananda; Safitri, Reska; Prayoga, Ridho Adji; Wirani, Salsabila; Ramadhan, Syahrul; Salim, Syarla Anazira Putri; Mahfudhoh, Tiatil; Syahputra, Wahyu; Aulia, Yulfa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2427

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen digital dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh transformasi fundamental dalam pola transaksi dan interaksi konsumen seiring meningkatnya penggunaan platform e-commerce dan layanan digital. Meskipun transaksi elektronik telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, perlindungan hukum yang ada masih dianggap lemah dalam menghadapi risiko seperti penipuan, kebocoran data pribadi, dan praktik tidak transparan dari pelaku usaha. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka. Proses analisis dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai referensi relevan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen di era digital. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dan diperluas agar dapat menjawab tantangan kompleksitas transaksi digital. Upaya hukum yang diperlukan mencakup peningkatan regulasi yang adaptif serta mekanisme yang lebih efektif untuk mengatasi risiko penipuan dalam transaksi digital.
HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH Ridha, Irfan; Maulana, Raffi; Harahap, Rafli Ananda; Safitri, Reska; Prayoga, Ridho Adji; Wirani, Salsabila; Ramadhan, Syahrul; Salim, Syarla Anazira Putri; Mahfudhoh, Tiatil; Syahputra, Wahyu; Aulia, Yulfa
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2428

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang dapat melindungi hak dari para para pegawai-pegawai dan juga para nasabah-nasabah bank Syariah, sehingga mereka bisa merasa aman dan nyaman di dalam bertransaksi dalam lingkungan bank Syariah ini, dan Ketika masyarakat sudah merasa aman dan nyaman di dalam bertransaksi ini diharapkan setidaknya bank Syariah ini bisa menjadi bank yang digunakan oleh seluruh masyarakat terutama dan terkhususnya bagi masyarakat yang menganut agama Islam karena di dalam prosedural bank Syariah tidak menggunakan riba di dalamnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Serta Teknik pengumpulan datanya ialah dengan Teknik literatur kepustakaan. Analisis data melibatkan pengumpulan data secara metode informasi yang dikumpulkan dari literasi berbagai buku, dan jurnal yang memiliki sumber-sumber yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukakn, maka dasar hukum yang digunakan ialah Undang-undang nomor 21 tahun 2008, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (“POJK 1/2013”). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
HUKUM SENGKETA BANK SYARIAH Ridha, Irfan; Hasibuan, Khadijah; Khairunnisa, Khairunnisa; Iqbal, Muhammad; Rambe, Multisari; Septia, Munila; Fauzan, Nabil; Wulandari, Nabila; Sari, Pramita; Sari, Puspita; Hasanah, Putri Amalia
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i2.2429

Abstract

Bank yang bekerja sesuai dengan Prinsip Syariah dikenal sebagai perbankan syariah. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank tradisional adalah penerapan prinsip syariah. Pada hakekatnya, Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber utama pedoman hukum Islam, dari sanalah prinsip-prinsip syariah ini berasal. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum bagi bank syariah saat ini. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan di Bandung pada tahun 1991, dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam dirintis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui  rangkaian workshop “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, dari 18 – 20 Agustus 1990. Peristiwa tersebut menandai awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Temuan ini kemudian melahirkan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai berjalan pada tahun 1992.
EFEKTIVITAS PENEGAK HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Siregar, Petro Binsar; Arisandi, Muhammad Rizky; Puanandini, Dewi Asri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah masalah fundamental yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari sektor ekonomi hingga sosial dan politik. Praktik korupsi menghambat pembangunan nasional, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan fokus pada regulasi yang berlaku, penerapan hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses pemberantasan korupsi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum antikorupsi di Indonesia dan menganalisis bagaimana regulasi tersebut diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk memberantas korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keberadaan lembaga khusus seperti KPK. Regulasi ini juga diperkuat oleh ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang memberikan landasan internasional dalam pemberantasan korupsi.Namun, implementasi regulasi antikorupsi sering kali menghadapi berbagai tantangan. Hambatan terbesar adalah intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga penegak hukum. Penunjukan pejabat di institusi penegak hukum kerap kali didasarkan pada kepentingan politik, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Selain itu, lemahnya koordinasi antarlembaga, seperti antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, mengakibatkan proses hukum sering kali berjalan lambat dan tidak efisien. Fenomena ini diperparah oleh budaya korupsi yang telah mengakar di berbagai level birokrasi, sehingga membentuk ekosistem yang sulit diberantas.Selain hambatan struktural, masalah teknis juga menjadi tantangan besar. Misalnya, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan independen dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Banyaknya beban kerja di lembaga penegak hukum juga sering kali mengurangi fokus dalam penanganan kasus-kasus strategis. Di sisi lain, masih terdapat celah hukum dalam regulasi yang memungkinkan pelaku korupsi memanfaatkan mekanisme hukum untuk menghindari hukuman berat, seperti penyalahgunaan hak asasi manusia sebagai alasan untuk menghindari proses hukum.Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Penegak hukum harus memperkuat kapasitas dan independensinya melalui pelatihan khusus, pengawasan internal yang ketat, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Lembaga-lembaga penegak hukum juga perlu memperbaiki koordinasi melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terintegrasi, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penanganan kasus. Selain itu, edukasi dan kampanye antikorupsi harus diperkuat untuk mengubah budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi.Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada regulasi yang memadai, tetapi juga pada komitmen dan integritas lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan sinergi yang baik antara regulasi yang tegas, implementasi yang konsisten, dan dukungan masyarakat, efektivitas pemberantasan korupsi diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini tidak hanya penting untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat
RELEVANSI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER GENERASI Z DI DUNIA MAYA Radeva, M. Arsyl; Wibowo , Bagus Prasetyo; Ratna , Farah; Fadilla , Alif; Antoni , Herli
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah membentuk karakter positif Generasi Z di dunia maya dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Melalui pemahaman Pancasila, diharapkan Generasi Z dapat mengurangi perilaku negatif seperti cyberbullying dan penyebaran hoaks, memperkuat identitas nasionalisme, serta meningkatkan kesadaran etika digital agar interaksi online lebih harmonis dan mencerminkan nilai kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pengaruh Pancasila terhadap perilaku Generasi Z di media sosial dan internet. Studi ini mengeksplorasi bagaimana Generasi Z mengadopsi nilai Pancasila dalam aktivitas daring mereka, termasuk dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta dampak interaksi digital terhadap pembentukan identitas dan karakter. Generasi Z, berdasarkan data APJII 2024, merupakan pengguna media sosial terbesar di Indonesia (34%). Media sosial berperan signifikan dalam pendidikan, hubungan sosial, dan kehidupan sehari-hari mereka. Meski memberi dampak positif, seperti kemudahan akses edukasi dan interaksi virtual, penggunaan yang tidak bijak dapat menyebabkan penyebaran hoaks, penurunan nilai budaya, dan melemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila
Transformasi Teori Hukum Konstitusi dan Implikasinya dalam Kapita Selekta Hukum Tata Negara Simajuntak, Reynold; Kurniawan, Girindra Wardhana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The transformation of constitutional law theory reflects a response to the political, social, and technological changes of modern times. This study aims to analyze how these transformations occur and their implications for constitutional law, particularly in Indonesia. Using a qualitative approach based on a literature review, this research highlights constitutional transformation through strengthening democracy, the application of digital technology, and the integration of environmental sustainability into legislation. The findings show that legal reform, which is more participatory and responsive, is essential to ensuring substantive justice. This transformation offers solutions to global challenges while strengthening the legitimacy of national constitutions.

Page 32 of 41 | Total Record : 409

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue