cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 31   32   33   34   35 
SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT Kamaludin, Alfin; Saebani, Beni Ahmad
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat untuk memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan refleksi dari nilai-nilai sosial. Dalam masyarakat, hukum tidak hanya bertindak sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme yang dinamis dalam menciptakan ketertiban sosial. Karya tulis ilmiah ini membahas peran hukum dalam menjaga harmoni sosial melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan analisis terhadap efektivitas regulasi yang ada. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk mencerminkan norma dan nilai-nilai masyarakat, serta adaptabilitasnya terhadap perubahan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya peran sosiologi hukum dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada keadilan.
Analisis Yuridis Invensi Artificial Intelligence Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Rahadianputri, Maurelisha Ayunidewi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam Revolusi Industri ke-4 telah menciptakan inovasi teknologi yang signifikan, termasuk invensi dalam bentuk perangkat lunak. Namun, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia belum secara eksplisit mengatur invensi kecerdasan buatan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap invensi AI dalam perspektif hukum paten Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis regulasi terkait paten dan relevansinya dengan invensi AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa invensi kecerdasan buatan dapat dilindungi sebagai paten jika memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan penerapan dalam industri. Selain itu, algoritma yang dikembangkan untuk menciptakan efek teknis juga dapat dilindungi sebagai paten proses. Namun, regulasi paten di Indonesia memerlukan penyesuaian agar lebih inklusif terhadap inovasi berbasis AI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong perkembangan teknologi AI di Indonesia.
Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Simandjuntak , Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi.Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
PRAKTIK NEPOTISME DI ERA REFORMASI Amalia, Putri Liyana; Rohman, Mohammad Taufiqur
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, sebagai negara demokrasi, diharapkan dapat memfasilitasi keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Namun, kenyataannya menunjukkan munculnya dinasti politik yang mengutamakan hubungan pribadi di atas kualifikasi kandidat. Meskipun literatur yang ada membahas nepotisme, masih terbatas eksplorasi mengenai dampaknya terhadap integritas demokrasi dalam konteks dinasti politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi nepotisme terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa nepotisme merusak meritokrasi, menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Penelitian ini memperkenalkan konsep "nepokrasi," di mana nepotisme menyamar sebagai demokrasi, menyoroti perlunya reformasi mendesak dalam praktik dan legislasi politik. Studi ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih ketat untuk membatasi nepotisme dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam penempatan jabatan publik. Penelitian ini mendorong tinjauan menyeluruh terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa posisi politik diisi berdasarkan kompetensi, bukan ikatan keluarga, sehingga memperkuat integritas pemerintahan demokratis di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS KRITIS KONFLIK NORMA YANG MENGATUR SUMBER ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Jauhari, Raguna; Saputra , Widian; Rahmawati , Khafifah; Oktariza , Rahma; Yamani, Yamani
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik norma yang mengatur terkait sumber anggaran penetapan dan penegasan desa adalah permasalahan yang sering terjadi di beberapa desa dan menjadi perhatian pemerintah. Penyelesaian permasalahan anggaran dalam batas desa diperlukan untuk mengetahui kejelasan dalam pengaturan dalam sumber anggaran. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan penyebab konflik norma dalam mengatur sumber anggaran untuk menyelesaikan batas desa yang didasari lemahnya kapasitas pengelolaan dan pengawasan serta dibutuhkan harmonisasi dalam pengaturan sumber anggaran.
Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Aspek Hukum Studi Kasus UMKM Getuk Pisang Baariklana Sugiharto, Sindu Saktiyo; Putri, Nur Betty Purnama
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis memainkan peran penting dalam menentukan legalitas dan keberlanjutan sebuah usaha. Kurangnya pemahaman dalam aspek hukum atas persyaratan pendirian dan menjalankan usaha akan menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Artikel ini membahas kelayakan bisnis UMKM Getuk Pisang Baariklana di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, dengan pendekatan studi kasus pada aspek hukum. Penelitian ini mencakup analisis terhadap dokumen legalitas dan kepatuhan hukum terhadap regulasi pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa UMKM ini telah memiliki dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha mikro, Kajian ini memberikan gambaran komprehensif tentang pentingnya pengelolaan aspek hukum sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PERS DI INDONESIA Putri, Kharisma Rahmadani; Chaniago, Shania Lorenza; Utami, Syifa Maghfiroh Rizqi; Hidayatullah, Muhammad Akmal; Tambunan, Mario Yesaya; Barus, Sonia Ivana
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengupas analisis hukum mengenai penerapan hukum pidana terhadap media di Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan pers yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Studi ini mengangkat konflik antara hak untuk berekspresi dan pembatasan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang, seperti UU ITE dan KUHP. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini membahas dasar hukum, prinsip-prinsip kebebasan pers, serta dampak hukum bagi jurnalis dan lembaga media. Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan hukum terhadap media sering kali memicu perdebatan, khususnya berkaitan dengan penafsiran hukum yang tidak selalu konsisten. Di samping itu, tulisan ini menyarankan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi media demi menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum.
IMPLEMENTASI PANDANGAN FILSAFAT POSITIVISME, PROGRESIVISME, HUMANISME, DAN PANCASILA DALAM PRAKTEK PENDIDIKAN Umami, Nailariza; Wardoyo, Cipto; Hermawan, Agus
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pandangan filsafat Positivisme, Progresivisme, Humanisme, dan Pancasila dalam praktik pendidikan di Indonesia. Dengan metode tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis peran masing-masing filsafat dalam membentuk sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Positivisme memberikan kerangka kerja berbasis data empiris untuk evaluasi dan kurikulum yang terukur, sementara Progresivisme berfokus pada pembelajaran berbasis siswa yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan individu. Humanisme menekankan pengembangan potensi holistik siswa mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai moral dan kebangsaan untuk membentuk karakter siswa yang religius, demokratis, dan toleran. Gabungan pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara modernisasi pendidikan dengan penguatan nilai-nilai lokal, meskipun menghadapi tantangan seperti ketimpangan sumber daya pendidikan dan kurangnya pemahaman mendalam oleh pendidik. Studi ini merekomendasikan sinergi berbagai filsafat pendidikan untuk menciptakan sistem yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masa depan.
MENGENAL PROSES HUKUM DI PERADILAN KONSTITUSI Simandjuntak, Reynold; Runtunuwu, Mutiara Juli
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peradilan Konstitusi di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran yang sangat krusial dalam memastikan supremasi konstitusi tetap ditegakkan dan dijunjung tinggi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan penjaga prinsip demokrasi. Melalui kewenangannya, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pemutusan sengketa hasil pemilu, dan kewenangan lainnya, MK telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang berfungsi menjaga keadilan konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat maupun mengganggu tatanan negara. Dengan adanya mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan terukur, MK mampu membangun kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai persoalan ketatanegaraan yang kompleks. Selain itu, MK juga berperan dalam menafsirkan norma-norma konstitusi secara resmi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap aturan hukum tertinggi negara, sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ketatanegaraan. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah memberikan dampak signifikan dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta harmonisasi antara hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, MK hadir sebagai lembaga yang menjamin hak-hak dasar warga negara tidak dilanggar oleh kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara, partai politik, lembaga negara, maupun badan hukum, mencerminkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam menjaga prinsip negara hukum yang demokratis.Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara, menjaga stabilitas negara hukum, dan memperkuat pilar demokrasi. Melalui kinerjanya, MK memastikan bahwa segala produk hukum, kebijakan pemerintah, dan tindakan institusi negara tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK sebagai penegak supremasi konstitusi tidak hanya mencerminkan pentingnya keadilan hukum, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.
PROBLEMATIKA TUGAS DARI OMBUDSMAN PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DALAM MENCEGAH MALADMINISTRASI Simanjuntak, Reynold; Gonggonang, Frederico Louis Fan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ombudsman merupakan salah satu lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tidak terjadi maladministrasi. Definisi ombudsman diatur pada Pasal 1 angka 1 UU No. 37/2008 yang berbunyi “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Page 33 of 41 | Total Record : 409

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue