cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugik
Contact Email
mr.awinwijaya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
civilia@anfa.co.id
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Published by ANFA MEDIATAMA
ISSN : -     EISSN : 29618754     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 409 Documents
 28   29   30   31   32 
Larangan Menikah Sebab Persusuan Kajian Studi Naskah Kitab Fiqih Fathul Mu’in Sinulingga, Ahmad Yasir; Adly , Amar; Firmasyah , Heri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi larangan hukum menikah sebab persusuan berdasarkan kitab Fathul Mu’in, dan apa hikmah dari larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti, media elektronik, kamus dan sebagainya. Penulis juga menggunakan Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian filologi yang menyesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya serta mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada saat ini dan masa mendatang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dari pada menikahi wanita sepersusuan itu hukumnya haram dan pernikahan seperti itu dapat dibatalkan. Sedangkan hikmah dari larangan tersebut dapat terjaga dalam segi kesehatan dan genetika.
Analisis Wali Nikah Terhadap Budak (Studi Naskah kitab Fathul Mu’in) Simanjuntak, Heriamsyah; Firmansyah , Heri; Adly , M. Amar
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan wali nikah terhadap budak berdasarkan kitab Fathul Mu’in. Penulis menggunakan metode penelitian penelitian filologi yang menysesuaikan dengan tujuan dan objek (naskah) yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntingan teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang lebih mendekati teks aslinya dan penulis juga menggunakan Teknik yuridis normatif oleh karena itu penelitian ini bersifat pada penelitian data skunder yang meliputi dari bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti, media elektronik, Kitab Klasik, kamus dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan wali nikah bagi para budak yang ingin menikah salah satunya seorang budak yang menikah tanpa izin sayidnya maka nikahnya batal.
ANALISIS HUKUM PERJUDIAN ONLINE DENGAN MODUS GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLANDS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Novaisal, Ahmad; Sumarno , Sumarno
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan yang terjadi di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, aplikasi Game Higgs Domino Islands dalam kurun waktu 1-2 tahun belakangan ini sangat terkenal dikalangan masyarakat mulai dari orang tua, remaja, maupun anakanak. Seiring perkembangan teknologi game yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau offline yang dilakukan di dalam kehidupan masyarakat. adanya fiture pengiriman koin ini, pengguna Game Higgs Domino Islands bisa mendapatkan keuntungan diluar dari ketentuan Game yang telah menyediakan jasa Top Up. Saat ini koin Game Higgs Domino Islands menjadi alat transaksi sesama pengguna karena biasanya pengguna yang menjual koin (chip) jauh lebih murah dan dapat lebih banyak koin (chip) daripada membeli dengan pihak Game Higgs Domino Islands sendiri. Akibat dari itu timbul suatu penjualan yang ilegal di dalam Game Higgs Domino Islands dikarenakan pengguna menjual koin diluar ketentuan game tersebut. Penelitian ini mengedepankan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Tujuannya supaya dalam penelitian ini dapat menemukan pemecahan masalah dalam melihat fenomena hukum yang terjadi.Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), peneliti menjadikan pertauran undang-undang dan konvensi internasional terkait sebagai bahan dan pondasi dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian menyatakan Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara Online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 303 untuk bagi yang menyediakan wadah perjudian, sedangkan untuk pengguna atau orang yang memainkan judi dikenakan sanksi pada pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kriteria Aplikasi Judi Online menurut hukum pidana di Indonesia, sebagimana diketahui judi merupakan kegiatan yang dilarang menurut hukum positif dan terhadap Aplikasi judi Online dilarang dengan adanya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dengan kriteria: adanya taruhan harta/materi, suatu permainan, yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan. Analisis Perjudian Tehadap Game Online Higgs Domino Islands menurut perspektif hukum pidana di Indonesia merupakan sebagai wadah permainan biasa pada umumnya dan bukan merupakan suatu Aplikasi judi Online.
PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER BERBASIS KEADILAN PANCASILA Putri, Anggun Yolin Fetrida; Abdillah , Fariz Rahman; Alfarezi , Muhammad Rafki; Julian , Rizki Farid; Fitri , Rahma
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum kejahatan siber di Indonesia dengan pendekatan keadilan berbasis Pancasila, serta mengevaluasi dominasi paradigma positivisme hukum dalam sistem peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih didominasi oleh positivisme hukum, yang seringkali mengesampingkan nilai-nilai keadilan sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan pendekatan hukum progresif dan keadilan restoratif guna menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PENDIDIKAN: TANTANGAN DAN PELUANG Diamanti, Minggus T; Mokat, Jetty E. H.; Tumbel, Goinpeace H.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi telah menjadi pilar transformasi dalam tata kelola layanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Artikel ini mereview implementasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Temuan utama mengidentifikasi kendala seperti kurangnya SOP yang jelas, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya partisipasi pengguna. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penyesuaian manajemen tata kelola untuk mengoptimalkan sistem digital. Dengan penanganan tantangan ini, digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik secara keseluruhan.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PARIWISATA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Pangkey, Inggrid L. H.; Sendouw, Recky H. E.; Siwij, Devie S. R.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja serta faktor-faktor yang memengaruhi penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ASN, baik dari hasil kerja maupun perilaku kerja, dinilai baik, meskipun terdapat beberapa masalah kedisiplinan yang tidak signifikan memengaruhi predikat kinerja secara keseluruhan. Faktor kompetensi individu dan dukungan organisasi terbukti mendukung pencapaian target kinerja, meskipun terdapat beberapa kekurangan. Faktor dukungan manajemen menunjukkan adanya kelemahan dalam penilaian kinerja yang cenderung subjektif, dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan atau empati. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penilaian kinerja ASN agar lebih objektif, transparan, dan berbasis pada indikator yang terukur.
Peran Sosiologi Hukum Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat Modern Septiani, Nabila; Lestari, Nindi Putri; Saebani, Beni Ahmad
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran sosiologi hukum Islam dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial, pluralisme, dan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan studi literatur dan analisis konseptual, penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai modern, seperti individualisme dan sekularisasi, tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif melalui penerapan kebijakan berbasis syariah, penyelesaian konflik sosial, dan pemberdayaan masyarakat marginal. Artikel ini menegaskan bahwa sosiologi hukum Islam, sebagai cabang ilmu yang memadukan pendekatan normatif dan sosiologis, mampu memberikan solusi inovatif terhadap permasalahan modern, sehingga menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.
AKIBAT HUKUM PADA KOMPARISI AKTA NOTARIS YANG TIDAK MEMENUHI LEGAL STANDING Nugroho, Agus Tri
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian akibat hukum pada komparisi akta notaris yang tidak memenuhi legal standing ini mengkaji dan menganalisis bagaimana akibat hukum pada komparisi akta notaris yang tidak memenuhi legal standing. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesalahan dalam membuat komparisi pada akta notaris jika legal standingnya tidak terpenuhi atau penghadap/subyek hak tidak mempunyai kewenangan hak terhadap obyek hak maka dapat berakibat fatal yaitu perjanjiannya/aktanya batal demi hukum.
HUKUM WARIS DALAM ISLAM : DISTRIBUSI HARTA WARISAN Lestari, Winda; Fatihah , Nadya Layla
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini meneliti hukum waris dalam islam dan distribusi harta warisan, karena pada dasarnya manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian dan tentunya manusia memiliki harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris yang sesuai sebagaimana diatur dalam syariat. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian studi pustaka. Hasil analisis yang didapatkan adalah ahli waris itu dikategorikan dalam 2 kelompok utama yaitu ada ahli waris utama dan ahli waris sekunder. Selain itu ada penentuan bagian ahli waris, asas-asas ahli waris, dan prosedur pembagian harta warisan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu rekomendasi bagaimana cara untuk menghindari sengketa di masa depan terkait pembagian harta warisan, yaitu seperti Komunikasi Terbuka, Penyusunan Surat Wasiat, Inventarisasi Harta Peninggalan, Penyelesaian Kewajiban Pewaris, Identifikasi Ahli Waris, Penentuan bagian setiap Ahli Waris, Musyawarah Keluarga, Libatkan Mediator, Dokumentasi Lengkap, Penghormatan terhadap Kehendak Pewaris, dan Pendidikan tentang Hukum Waris.
Dinamika Hukum dan Budaya dalam Pernikahan Dini dari Sudut Pandang Sosiologi dan Antropologi Tambunan, Alif Hakiim Parulian; Restu , Andhika Hartian; Nababan , Barent Louiz; Fajri , Fasya Ehsan; Mediansyah , Muhammad Alif Dzaky; Shodiq , Muhammad Fajar; Aufa , Muhamad Gagah; Ramzidhan , Nandan Aldila; Nababan, Theodore Christian Nathanael; Barus , William Herlen Haganta; Mulyadi, Mulyadi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dini di Indonesia adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara hukum dan adat. Artikel ini membahas fenomena tersebut dari perspektif sosiologi dan antropologi. Secara sosiologis, pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi, dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan tekanan budaya yang berperan penting. Banyak orang tua terlibat dalam pengaturan pernikahan anak mereka, mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengedepankan kehormatan keluarga dan stabilitas sosial. Sementara itu, dari sudut pandang antropologis, pernikahan dini mencerminkan struktur sosial yang lebih luas yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan dan berpotensi melanggar hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Meskipun pemerintah berusaha mencegah praktik ini melalui sosialisasi dan pendidikan, tantangan tetap ada karena adanya ketidakcocokan antara hukum positif dan adat yang masih kuat. Artikel ini menyoroti pentingnya pendekatan interdisipliner untuk menangani isu pernikahan dini, serta perlunya harmonisasi antara hukum adat dan undang-undang guna melindungi hak anak sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya yang ada.

Page 30 of 41 | Total Record : 409

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan More Issue