cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M YAHYA WAHYUDIN
Contact Email
mochyahyawahyudin@gmail.com
Phone
+6281221759136
Journal Mail Official
htn@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jl AH Nasution No 105 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
SIYASI: Jurnal Trias Politica
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 3025664X     EISSN : 29883865     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SIYASI: Jurnal Trias Politica adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam dua periode pertahun. Jurnal ini membahas perkembangan hukum tatanegara yang dilihat dalam berbagai khazanah keilmuan dengan berbagai pendekatannya. Ruang lingkup Jurnal SIYASI:Trias Politica memfokuskan pada kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Islam. SIYASI: Jurnal Trias Politica terbit dua kali dalam setahun (Mei dan November). Proses review journal double-blind peer-review, antara reviewer dan penulis tidak saling mengetahui.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Kritis Polri Sebagai Komponen Pendukung Dalam Pertahanan Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021 Wadi, Raines; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.37653

Abstract

Status Polri sebagai Komponen Pendukung sebagaimana disebutkan dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan ditegaskan pada Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 mengalami problematika. Hal tersebut karena pada Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, kedudukan Polri ialah guna melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara adalah sebagai Komponen Utama. Sehingga, penulis ingin menguji secara menyeluruh berkaitan dengan, Pertama kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945. Kedua menganalisis keberadaan Polri dalam Komponen Pendukung pada upaya pertahanan dan keamanan negara. Terdapat dua kesimpulan yaitu Pertama, Kedudukan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan negara berdasarkan original intent perubahan UUD 1945 adalah saling bersinergi dengan TNI, khususnya jika terjadi suatu perang atau sengketa bersenjata. Kedua, mendudukan Polri sebagai Komponen Pendukung telah mempersamakan haknya sebagai warga negara yang memiliki prinsip hak untuk menolak wajib militer, sedangkan Polri dalam upaya pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban konstitusional sedangkan warga negara dalam dinas militer ialah hak konstitusional.
TEORI POSTMODERNISME: TANTANGAN TERHADAP HUKUM DI ERA ALGORITMA TEKNOLOGI Ramdani, Fitri Dwi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i2.31003

Abstract

Regarding the reaction of the community which shows that the case did not go through the criminal law mechanism and seems incomplete. The field of law faces new obstacles due to the rise of digital space in contemporary society. almost every activity, including in physical space. Because society has moved from the physical space to the digital space, the legal structures governing the order of social life are now present in both physical and digital spaces. With the inclusion of new platforms and professions, Covid 19 2020 is also supporting a wider campaign for tech algorithms. Regulations are needed to ensure that our digital space is beneficial for the benefit of society, and can guarantee justice for seekers, fulfilling a sense of justice in society. The ITE Law was the initial solution for the birth of this technological algorithm.
Hak Politik Warga Negara dan Pemilu Shaleh, Chaerul
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.26529

Abstract

The purpose of this research is to find out: 1) political rights of citizens in elections, 2) legal responsibility in a democracy, 3) Legal guarantee of constitutional rights, This research method is a form of normative juridical research, with a qualitative approach, while legal information is obtained from statutory regulations concerning the political rights of citizens, in this study it was found that political rights are constitutive rights established by law, but related to legal responsibility based on morals and ethics for the sustainability of democracy, and constitutionally every citizen has legal guarantees in fulfilling his political rightsTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1)  hak politik warga negara  dalam pemilu,  2) tanggung jawab   hukum  dalam demokrasi, 3) Jaminan hukum terhadap hak konstitusional, metode penelitian ini  merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, sedangkan informasi hukum didapatkan dari peraturan perundang-undangan tentang  hak-hak politik warga negara,   dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya hak politik adalah hak konstitutif yang ditetapkan oleh undang-undang, akan tetapi  berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang berdasarkan pada moral dan etik terhadap keberlangsungan demokrasi, dan secara konstitusional setiap warga negara mendapat jamianan hukum dalam memenuhi hak politiknya.
Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Ditinjau Dari Sistem Presidensial Arsyad, Dea
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v2i1.25587

Abstract

Abstrack; The Presidential system ensures a strong position for the President in Indonesia's state system. However, in the derivative regulations of the 1945 Constitution, the position of the DPR (People's Consultative Assembly) is stronger than that of the President, as seen in the appointment of state officials. The Law No. 34 of 2004 regarding the Indonesian National Armed Forces (TNI) requires "approval" from the DPR in every proposal of a TNI Commander candidate submitted by the President. The involvement of the DPR in approving or disapproving has reduced the President's prerogative power. The purpose of this research is to determine the authority of the President in appointing the TNI Commander in the Presidential system, and the extent of the DPR's involvement in the appointment process. This article uses the normative juridical method with a statute approach and literature review as the research specification, with a descriptive analytical approach. The article concludes that there is a confusion in the use of the Presidential system in Indonesia regarding the appointment of state officials, as the DPR has the authority to approve candidates, which reduces the President's power in appointing the TNI Commander. This is in contradiction with the Constitution, which clearly states that Indonesia uses the Presidential system. Keyword: The President's authority, Presidential system, Appointment of TNI Abstrak: Sistem Presidensial meniscayakan posisi Presiden yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam peraturan turunan dari UUD NRI 1945, DPR memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding presiden, hal tersebut terlihat dalam pengangkatan para pejabat negara. Dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI, mengharuskan adanya “persetujuan” DPR dalam setiap pengusulan calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden. Keterlibatan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui menjadikan kekuasaan prerogatif Presiden menjadi tereduksi dengan adanya ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana kewenangan Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI ditinjau dari sistem Presidensial, kemudian sejauh mana keterlibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI. Metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini yaitu melalui metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kepustakaan, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Artikel ini berkesimpulan bahwa di dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami sebuah kerancuan dalam menggunakan sistem Presidensial terkait pengangkatan pejabat negara, DPR memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan yang justru mereduksi kewenangan Presiden dalam mengangkat Panglima TNI. Padahal jelas Konsititusi menyebutkan Indonesia menggunakan sistem Presidensial. Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Sistem Presidensial, Pengangkatan Panglima TNI
Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat Rasyid, Fauzan Ali
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.25602

Abstract

Abstract; The weakness and strength of political literacy greatly influence the process and outcomes of elections. Therefore, enhancing political literacy is an obligation that needs to be improved through political education. Higher education institutions have a responsibility in enhancing political literacy to achieve dignified elections. The findings of this research indicate that higher education institutions play a central role in improving political literacy and building reputable elections, despite facing several challenges such as limited curriculum, limited resources, gender imbalances, technological challenges, and challenges related to politics and freedom of expression. Keywords : Political Literacy, Education, Elections Abstrak; Lemah dan kuatnya literasi politik sangat mempengaruhi proses dan produk pemilu. Maka, peningkatan literasi politik merupakan suatu kewajiban yang harus ditingkatkan melalui Pendidikan politik. Pendidikan tinggi merupakan salah satu yang bertanggungjawab dalam meningkatkan literasi politik untuk mencapai derajat pemilu yang bermartabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Lembaga pendidikan tinggi memegang peran sentral dalam meningkatkan literasi politik dan membangun pemilihan umum yang bermartabat dengan beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan dalam kurikulum, sumber daya yang terbatas, ketidakseimbangan gender, tantangan teknologi, serta tantangan politik dan kebebasan berpendapat. Kata Kunci: Literasi Politik, Pendidikan, Pemilu
Penerapan Syarat Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah Faozan, Fizay Muhamad
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/sjtp.v1i1.25608

Abstract

Abstract: The Presidential Decree Number 120/P of 2021 regarding the formation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for the period of 2022-2027 is not in accordance with Article 22 Paragraph 3 of Law Number 7 of 2017. Article 22 Paragraph 3 stipulates that the composition of the selection team for candidates of KPU/Bawaslu consists of 3 government officials, 4 academics, and 4 members of the public. The findings of this study state that: 1) The formation of the selection team for candidates of KPU and Bawaslu for the period of 2022-2027 is not in accordance with one of the requirements in Law Number 7 of 2017 concerning elections, namely Article 22 Paragraph 3; 2) The impact of all decisions made by the selection team can be considered illegal because they are not in accordance with the applicable law, and the selection results can be declared null and void. Furthermore, the composition of the selection team can cause conflicts of interest; 3) The review of Siyasah Dusturiyah, in accordance with Surah An-Nisa Verse 58 and the principle that "the policy of a leader depends on the benefit", indicates that the composition of the selection team should be based on the benefit, acting fairly and responsibly in accordance with the constitution so that no citizen's rights are violated. Keyword: Selection Team, KPU and Bawaslu, Siyasah Dusturiyah Abstrak: Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 ada ketidaksesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 22 ayat 3. Pada pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa komposisi tim seleksi calon anggota KPU/Bawaslu terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akedemisi, 4 (empat) orang unsur masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1) Persoalan pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 ada ketidak sesuaian dengan salah satu syarat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu pada pada pasal 22 ayat 3; 2) Dampak dari segala keputusan tim seleksi dapat dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan hasil seleksi dapat batal demi hukum, kemudian komposisi dari tim seleksi dapat menimbulkan konflik kepentingan; 3) Tinjauan siyasah dusturiyah sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58 dan dengan kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadapnya bergantung kepada kemaslahatan” maka pada dasarnya komposisi tim seleksi harus berdasarkan kemaslahatan, bertindak adil dan amanah sesuai dengan konstitusi sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan. Kata Kunci: Tim Seleksi, KPU dan Bawaslu, Siyasah Dusturiyah
Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Panglima TNI ditinjau dari Sistem Presidensial Arsyad, Dea
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.25587

Abstract

The Presidential system ensures a strong position for the President in Indonesia's state system. However, in the derivative regulations of the 1945 Constitution, the position of the DPR (People's Consultative Assembly) is stronger than that of the President, as seen in the appointment of state officials. The Law No. 34 of 2004 regarding the Indonesian National Armed Forces (TNI) requires "approval" from the DPR in every proposal of a TNI Commander candidate submitted by the President. The involvement of the DPR in approving or disapproving has reduced the President's prerogative power. The purpose of this research is to determine the authority of the President in appointing the TNI Commander in the Presidential system, and the extent of the DPR's involvement in the appointment process. This article uses the normative juridical method with a statute approach and literature review as the research specification, with a descriptive analytical approach. The article concludes that there is a confusion in the use of the Presidential system in Indonesia regarding the appointment of state officials, as the DPR has the authority to approve candidates, which reduces the President's power in appointing the TNI Commander. This is in contradiction with the Constitution, which clearly states that Indonesia uses the Presidential system.  
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ansori, Muhammad Iqbal; Sebyar, Muhamad Hasan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37637

Abstract

Dengan menerapkan pemutakhiran daftar pemilih, kita dapat melihat jumlah pemilih di suatu daerah berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan daerah pemilihan. Penyelenggara pemilu sangat memahami proses pemutakhiran data pemilih. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa data pemilih tetap akurat untuk pemilu selanjutnya, yang akan terjadi setelah pemilu. Fokus penelitian ini adalah untuk menentukan pengaturan, prosedur, dan efisiensi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui metode deskriptif analitis yuridis empiris dan metode pengumpulan primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu orang-orang yang terlibat dalam subjek penelitian, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berbasis de jure, yang berarti pendataan daftar pemilih berdasarkan domisili atau tempat tinggal pemilih saat didaftarkan. Ini berarti bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap pemilih didaftarkan sebagai pemilih berdasarkan data yang ada pada dokumen kependudukan mereka.
Implementasi Sikap Bela Negara dalam Menyambut Pemilu 2024: Perspektif dan Tantangan bagi Warga Negara Indonesia Nasir, Tomi Khoyron; Agustin, Ruli; Triadi, Irwan
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37648

Abstract

  In relation to the ongoing stages of the 2024 General Election contestation in Indonesia, the level of national defense awareness among Indonesian citizens has begun to fade, resulting in negative fanaticism and fragmented community groups. The emergence of excessive fanaticism among the Indonesian people has led to many new conflicts, such as the proliferation of hoax news, divisive politics, fictitious campaigns, black campaigns, defamation, hate speech, and SARA-based politics (ethnicity, religion, race, and intergroup relations), which seriously disrupt the public order of Indonesian society. Therefore, this research will discuss the behavioral patterns of Indonesian citizens in facing the 2024 General Election, as well as examine the Indonesian government's efforts to address the declining spirit of national defense in confronting the 2024 General Election. The research method used by the author is a normative juridical method, which involves collecting various data information from secondary sources, such as books, legal products and legislation, e-books, scientific journals, and previous research. With the various efforts of the Indonesian government to enhance and maintain the spirit of national defense among the Indonesian people in participating in the 2024 General Election, it is expected that the 2024 General Election will produce elected leaders who demonstrate high national integrity and national defense behavior based on the satisfaction of the majority of their constituents.
Eksistensi Riba dan Qimar dalam Pasal 48 Ayat (5) PP No 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Affandi, Khoir
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i1.37649

Abstract

In his article, this journal will discuss about qimār and usury in Islamic waqf investment in Islamic banks outside. According to researchers Article 43 Paragraph (1) of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which reads the management and development of endowments by Nazhir approved by Article 42 carried out in accordance with sharia principles, as opposed to Article 48 Paragraph (5) Government Regulation Number 25 Year 2018 About the Implementation of Law 41 of 2004 concerning Waqf which reads the management and development of endowment assets made in the form of investment in Islamic banks must be insured with Islamic insurance. Qualitative research methods that use historical and legal research, as for the type of data used are primary data, secondary data and tertiary data and the research method used is descriptive analysis method, with data collection techniques used are library studies. The settlement of the harmonization of legal norms is carried out by using legal reforms with the renewal of the Government Regulation on the Implementation of the Waqf Law, by other means by questioning the judicial review to the judiciary with the principle of legal certainty, the principle of expediency and legal principles, or with the help of the Lexus legal doctrine. derogate superior inferior legions. Because for the endowment money money for that money forever it is necessary to make money for immovable property, but for a temporary endowment the money can only be lent.

Page 3 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 2 (2024): Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol 2, No 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 1 (2024): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 2 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol. 1 No. 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol 1, No 1 (2023): Siyasi: Jurnal Trias Politica