cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Yayasan Almubarak Fil Ilmi
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 109 Documents
 5   6   7   8   9 
Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Sebagai Lanjutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Cibubur Dewangi, Permas; Markoni, Markoni; Kantikha, I Made; Widarto, Joko
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i1.424

Abstract

Dalam hal jual beli rumah, sering kali terjadi situasi di mana mantan pemilik rumah yang telah menjual propertinya melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melanjutkan statusnya sebagai penyewa hingga proses pengalihan kepemilikan sepenuhnya selesai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sebagai kelanjutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Teori yang digunakan adalah teori perjanjian dan teori wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah sebagai lanjutan PPJB tidak mau mengosongkan rumahnya meskipun sudah habis masa tenggang waktunya disebabkan oleh faktor psikologi, kurangnya pemahaman hukum, dan motivasi ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Wanprestasi tersebut berpotensi merugikan pihak pembeli sebagai pemilik sah, baik secara material maupun immaterial. Sarannya adalah dalam membuat perjanjian harus sama-sama memiliki itikad baik, dan perjanjian harus dibuat secara tertulis dengan memuat klausul-klausul yang tegas dan jelas dengan segala akibat hukum jika ada yang wanprestasi.
Analisis Strategi dan Tantangan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Kejahatan Narkoba di Indonesia Rahayuningsih, Uut; Putri Piantari, Ni Komang; Sadiah, Rika Halimatun; Sari, Normalia
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.427

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan narkoba di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hak anak, dan keterbatasan didalam sistem peradilan. Anak-anak sering kali terjebak dalam dunia narkoba karena faktor lingkungan, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan. Strategi perlindungan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan multidimensional, yang meliputi pendidikan hukum bagi anak dan masyarakat, pengembangan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak, serta peningkatan kerjasama  antara pemerintah, organisasi swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan dan pendekatan restoratif sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari kejahatan narkoba terhadap anak. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan anak pelaku kejahatan narkoba dapat memperoleh kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan angka kejahatan narkoba di Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi mendatang. Upaya ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberdayakan untuk masa depan yang lebih baik.
Pengaturan Hukum Pasar Digital dalam memperkuat dukungan terhadap UMKM di Platform E-commerce Puspawardani, Rahmi Nuraini; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i1.428

Abstract

Dalam Memperkuat Dukungan Terhadap UMKM Di Platform E-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendakatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum yang ada saat ini belum memadai untuk melindungi UMKM dalam ekosistem pasar digital. Analisis data mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM menghadapi tantangan dalam memahami kebijakan platform e-commerce, terutama yang terkait dengan algoritma peringkat dan sistem keamanan data. Lebih dari 70% responden melaporkan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan data pelanggan dan menyatakan bahwa proses pengelolaan data yang ada masih rentan terhadap serangan siber. Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya praktik persaingan tidak sehat, seperti predatory pricing, yang dilakukan oleh pelaku usaha besar dan berdampak negatif pada keberlangsungan UMKM di platform e-commerce. Meskipun peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Anti Monopoli telah ada, penerapannya di lapangan masih lemah dan memerlukan harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi kepentingan UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.
Peran Status Hukum Tanah Dalam Menjamin Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Bantaran Waduk Ndeo, Reynaldi B.; Junus, Nirwan; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i1.429

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah di Indonesia, dengan fokus pada pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat, pemerintah, dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan kerangka hukum untuk perlindungan hak atas tanah, implementasinya sering kali tidak transparan dan menimbulkan konflik antara pemilik tanah dan pemerintah. Isu-isu seperti penilaian ganti rugi yang tidak adil dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sorotan utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam pengadaan tanah, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pemilik tanah
Mengurai Dilema Penegakan Denda Tindak Pidana Umum: Studi Kritis Peran Kejaksaan Negeri Boalemo Bahua, Salwa Salsabilah; Imran, Suwitno Yutye; Apripari, Apripari
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i1.431

Abstract

Penegakan denda dalam tindak pidana umum di Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Boalemo, menghadirkan tantangan baik dari segi teknis maupun etika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam memaksimalkan pembayaran denda dan mengeksplorasi dilema etika serta efektivitas penegakan denda yang diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yang mengandalkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana, penegakan denda di Kejaksaan Negeri Boalemo terkendala oleh faktor sosial-ekonomi terpidana. Banyak terpidana yang berasal dari kalangan miskin, yang kesulitan memenuhi kewajiban membayar denda, dan memilih menjalani pidana kurungan sebagai alternatif. Selain itu, penelusuran aset yang kurang maksimal menyebabkan banyak terpidana yang tidak menjalani kewajiban denda. Dilema etika muncul ketika denda yang terlalu besar tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, terutama bagi terpidana yang tidak mampu membayar. Penelitian ini menyarankan agar Kejaksaan Negeri Boalemo menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti pembayaran denda bertahap atau penggantian dengan kerja sosial untuk terpidana yang tidak mampu membayar, guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.
Pengaruh Motivasi Eksternal dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Grand Tembaga Hotel Timika Toding, Marliani; Manduapessy, Rulan L
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i1.432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh motivasi eksternal dan pengawasan terhadap kinerja karyawan Grand Tembaga Hotel Timika serta untuk mengetahui perbedaan motivasi eksternal kerja dan pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan Grand Tembaga Hotel Timika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan komparatif, metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang sedangkan metode komparatif yaitu  bertujuan untuk melihat apakah objek-objek (bukan variabel) di dalam suatu penelitian mempunyai perbedaan yang signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Instrument analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis chi square k sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi eksternal dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Grand Tembaga Hotel Timika.
Keamanan Digital dan Peran Negara dalam Perlindungan Siber Nur, La Ode Muhammad Adam
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1: Maret (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i1.434

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan keamanan digital dan peran negara dalam perlindungan siber. Manfaat penelitian ini secara akademis adalah diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusunya berbagai aspek terkait keamanan digital, termasuk ancaman siber yang umum terjadi, regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan siber. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode studi literasi, metode pendekatan studi literasi mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penulisan untuk menyelidiki, menganalisis, dan memahami literatur terkait suatu topik atau isu tertentu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap dunia digital adalah tanggung jawab bersama antara negara, sektor publik, dan swasta. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun regulasi, kebijakan, serta strategi untuk melindungi warganya dari ancaman siber. Lembaga dan badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam keamanan siber harus bekerja sama secara efektif untuk menciptakan ekosistem yang aman dan tangguh. Dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, negara harus terus mengembangkan strategi nasional yang mencakup perlindungan terhadap infrastruktur kritis, peningkatan kapabilitas internal, serta membangun kesadaran di kalangan masyarakat.
Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps) Sudarmono, Bun Joko; Markoni, Markoni; Widarto, Joko; Asri , Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.446

Abstract

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol untuk menguji legalitas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum. Namun, praktik pelaksanaannya sering memunculkan persoalan yuridis ketika hakim melebihi batas kewenangan dengan memasuki substansi perkara. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps yang menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sah karena dianggap sebagai perkara perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan hakim dalam praperadilan menurut hukum acara pidana Indonesia, serta penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Teori yang melandasi analisis meliputi teori kewenangan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan hakim telah menilai substansi perkara sebelum pokok perkara diperiksa, sehingga bertentangan dengan KUHAP dan prinsip pembagian kewenangan. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai asas keadilan karena menghalangi pembuktian komprehensif di persidangan. Oleh sebab itu, kewenangan hakim dalam praperadilan harus dibatasi hanya pada aspek legalitas prosedural. Reformulasi melalui pembaruan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan secara normatif dan praktis.
Analisis Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada Platform Tokopedia di Indonesia (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal): (Studi Kasus Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai Alat Deteksi Transaksi Ilegal) Stianawati, Sari Tri; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.448

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya praktik perdagangan pakaian bekas impor (Thrifting) yang dapat ditemukan baik pada pasar konvensional maupun pada Platform E-Commerce seperti Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berlaku dari Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tokopedia dengan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai alat deteksi transaksi ilegal guna perlindungan hukum terhadap UMKM ditengah berkembangnya peredaran pakaian bekas impor (Thrifting). Penelitian ini menggunakan pendekatan dekstriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus dan kebijakan Tokopedia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada Tokopedia memberikan manfaat positif, mampu menyaring konten produk ilegal melalui pendeteksian kata kunci dan visual, namun masih terdapat celah upaya penghindaran kata kunci oleh pelaku. AI dapat berperan dalam mendukung pemerintah sebagai upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) di ruang digital, meski upaya penegakan hukum belum dapat diimplementasikan secara efektif dan belum sepenuhnya menggantikan fungsi pengawasan manusia. Penelitian ini juga menemukan bahwa meningkatnya praktik thrifting ilegal berdampak pada UMKM lokal dalam negeri, serta menimbulkan risiko kesehatan dan kerugian negara dari sisi pajak dan bea masuk. Tantangan yang dihadapi seperti dalam implementasi pengawasan aktivitas perdagangan digital yang rendah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat serta masih berpotensi pedagang mengakali dan melanggar syarat dan ketentuan pada platform serta tindakan penyelundupan. Untuk itu diperlukan harmonisasi antara regulasi dengan pendekatan teknologi digital, termasuk kebijakan platform dan tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik, larangan praktik perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) pada platform E-Commerce menjadi sangat penting.
Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia Saragih, Apriany; Markoni, Markoni
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.449

Abstract

Pemberlakuan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia telah menjadi isu kontrover- sial,  terutama  dalam  konteks  perkembangan  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi manusia (HAM). Penelitian ini  bertujuan untuk  menganalisis perbedaan pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru, serta meninjau implikasinya dari perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjuk-kan  bahwa  meskipun  KUHP  baru  telah  mengalami  beberapa  perubahan untuk me-nyesuaikan dengan prinsip-prinsip modern, pidana mati tetap dipertahankan dengan be-berapa perubahan dalam prosedur pelaksanaannya. Namun, pemberlakuan pidana mati masih menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pidana mati sebagai sarana penegakan hukum, serta harmonisasi antara kepentingan hukum dan perlindungan HAM. Rekomen-dasi yang diajukan adalah memperkuat mekanisme hukum yang memastikan keadilan dan transparansi dalam penerapan pidana mati, serta mempertimbangkan sistem penilaian dan pelaksanaan maa percobaan 10 tahun supaya memberikan Hukuman yang adil, transparan dan sejalan dengan prinsip HAM.

Page 7 of 11 | Total Record : 109

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3: November (2025) Vol 2 No 2: Juli 2025 Vol 2 No 1: Maret (2025) Vol 1 No 3: November (2024) Vol 1 No 2: Juli (2024) Vol 1 No 1: Maret (2024)