cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. Di Kuala No. 06 Mns Matang Pasi, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh,
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Yayasan Almubarak Fil Ilmi
ISSN : -     EISSN : 30468507     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor dalam Perjanjian Pemborongan Jalan Di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Sirun, Anas; Kantikha , I Made; Markoni, Markoni; Zudge , Zulfikar
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.467

Abstract

          Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan, yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. Temuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban kontraktor dalam perjanjian pemborongan, terutama setelah kontrak dinyatakan selesai secara administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerja sama kontraktor jalan terhadap perjanjian pemborongan pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan dengan adanya hasil temuan BPK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontraktor bertanggung jawab secara hukum atas wanprestasi meskipun proyek secara administratif telah dinyatakan selesai. Pertanggungjawaban hukum tersebut mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian negara, serta kemungkinan dikenakan sanksi administratif dan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang lebih lanjut. Temuan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan kontrak secara substansial, tidak hanya administratif, serta perlunya penguatan pengawasan teknis dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat semata-mata diukur dari penyelesaiannya secara administratif, melainkan juga harus mempertimbangkan pemenuhan substansial terhadap isi perjanjian dan prinsip itikad baik. Temuan BPK menjadi dasar otoritatif yang mengikat bagi pemerintah daerah untuk menuntut pertanggungjawaban kontraktor secara hukum. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan substansial atas pelaksanaan proyek, kontraktor mematuhi standar pelaksanaan teknis secara bertanggung jawab.
Pemidanaan Dampak pada Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/Lh/2023/Pn Btm) Hendy , Fadillah Herly; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Widarto, Joko; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.468

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai hukum dapat berdampak serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib melalui prosedur ketat dan berizin, mulai dari pengurangan hingga pemusnahan. Dalam kasus ini, kapal MT. Arca 1 membawa limbah B3 tanpa izin dan berencana membuangnya di wilayah yurisdiksi Indonesia, yang telah melanggar ketentuan hukum dan berpotensi mencemari lingkungan. Pemidanaan terhadap tindakan tersebut dapat dibenarkan dari sudut teori pembalasan maupun pencegahan. Meski proses hukum telah memenuhi asas legalitas dan yurisdiksi, putusan hakim dinilai terlalu ringan karena mengabaikan potensi bahaya pencemaran. Penegakan hukum yang terlalu formalistik tanpa mempertimbangkan risiko ekologis akan menghambat terwujudnya keadilan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan pengawasan, khususnya terhadap kapal asing yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia
Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Tanpa Dihadiri Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025) Mahandry , Prigel Ma'mur; Judge, Zulfikar; Subiyanto, Achmad Edi; Widarto, Joko; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.469

Abstract

Praktik kenotariatan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam UUJN. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelalaian notaris yang berdampak serius terhadap kekuatan pembuktian akta. Contohnya terhadap perkara dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025, notaris terbukti lalai menjalankan kewajiban membaca akta di hadapan penghadap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian notaris dalam pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, tersebut berdasarkan teori akta otentik, teori tanggung jawab profesi, serta teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam prosedur formil mengakibatkan SKMHT kehilangan keotentikannya sehingga turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Hal ini berdampak pada lemahnya kekuatan pembuktian dan risiko wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum oleh para pihak yang dirugikan. Dari segi pertanggungjawaban, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi etik oleh organisasi profesi. Kesimpulannya bahwa kepatuhan prosedur formil adalah prasyarat utama lahirnya akta otentik yang sah. Saran penelitian meliputi penguatan pengawasan Majelis Pengawas Daerah dan peningkatan pembinaan etik terhadap notaris agar kelalaian serupa tidak terulang.
Kedudukan Hukum Klausul Take Or Pay dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam Antara PT. P dengan PT. S, PT. K, Dan PT. B Purba, Maria Elisabet; Kanthika, I Made; Judge, Zulfikar; Widarto, Joko; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.470

Abstract

Klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam lazim digunakan sebagai mekanisme kepastian pendapatan bagi penjual. Namun, persoalan hukum timbul karena klausul tersebut mengharuskan pembeli membayar penuh atas volume gas yang disepakati, meskipun tidak seluruhnya diambil, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian permasalahan yang muncul akibat dari klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam yang dapat melindungi kepentingan penjual dan pembeli secara proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta mengacu pada teori perjanjian, teori keadilan, dan teori penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul take-or-pay ini berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak disusun dengan memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak. Kesimpulannya, keberadaan klausul take-or-pay hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila disusun dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas, serta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang melindungi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Sarannya Pemerintah dan pelaku industri energi perlu mendorong penggunaan contractual risk-sharing mechanism yang adil dalam klausul ini, termasuk pengaturan tentang kompensasi yang wajar apabila terjadi kegagalan pengambilan gas yang bukan karena kelalaian pembeli.
Perlindungan Hukum terhadap Pt. Sekai Hikari Indonesia Atas Kerugian pada Perjanjian Kerjasama Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing Saido, Rochmat; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.473

Abstract

Program pemagangan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di Jepang merupakan bentuk kerja sama internasional yang penting bagi peningkatan kompetensi. Namun, perjanjian kerja sama antara PT. Sekai Hikari Indonesia dan Kochi Hitomaru Association Jepang sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kerugian akibat wanprestasi peserta magang yang berdampak pada beban tanggung jawab pihak pengirim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia atas tagihan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perjanjian  kerja dan teori perlindungan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitiannya bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia antara lain melalui klausul pembatasan tanggung jawab, mekanisme pengawasan penempatan, serta perlunya perjanjian tambahan dengan peserta magang yang mengatur ganti rugi secara rinci apabila terjadi pelanggaran kontrak. Kesimpulan bahwa untuk memitigasi risiko kerugian, PT. Sekai Hikari Indonesia perlu membuat perjanjian tersendiri dengan peserta magang serta memastikan harmonisasi ketentuan perjanjian dengan regulasi Jepang. Sarannya diperlukan standardisasi perjanjian kerja sama pemagangan internasional yang lebih komprehensif serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh instansi terkait di Indonesia.
Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dengan Pt. Srijati Gandasari Terhadap Konvensi Apostille Budiman, Budiman; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.474

Abstract

Sulitnya pengurusan dokumen legalisasi antarnegara dalam penempatan tenaga kerja migran Indonesia menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan implementasi terhadap Konvensi Apostille 1961, meskipun konvensi tersebut telah resmi berlaku di Indonesia sejak tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum hal pengakuan dokumen hukum oleh negara tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberlakuan apostille terhadap Perjanjian Kerja Sama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dan PT. Srijati Gandasari dikaitkan dengan asas rebus sic stantibus. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, dan konvensi internasional. Hasil penelitiannya bahwa asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar hukum untuk menyesuaikan perjanjian kerja sama internasional ketika terjadi perubahan fundamental yang mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konvensi apostille memberikan kemudahan dalam pembuktian dokumen tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Kesimpulannya penerapan Asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali perjanjian apabila terdapat kondisi luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak. Saran dari penelitian ini adalah agar BP2MI menyusun pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan Konvensi Apostille dengan standar perlindungan hukum tenaga kerja.
Analisis Yuridis Subrogasi dan Perjanjian Buy Back dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi) Wibowo, Ari; judge, Zulfikar; Helvis, Helvis; Fitria, Annisa; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.475

Abstract

Sengketa utang piutang sering kali menimbulkan persoalan hukum terkait pengalihan hak tagih melalui mekanisme subrogasi dan perjanjian buy back guarantee. Penelitian ini bertolak dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi yang memutus sengketa antara debitur, kreditur, dan penjamin yang telah melunasi utang debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum subrogasi dalam KUH Perdata serta menelaah kedudukan dan pelaksanaan perjanjian buy back dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan subrogasi dalam Pasal 1400–1403 KUH Perdata memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pengganti yang melunasi utang debitur. Dalam perkara tersebut, subrogasi dianggap sah karena didukung bukti pembayaran, akta subrogasi, dan perjanjian kredit. Perjanjian buy back tidak menghapus utang debitur, namun memperkuat hak regres penjamin. Kesimpulannya, subrogasi merupakan instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak kreditur dan mewujudkan keadilan. Disarankan agar klausul subrogasi dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian kredit
Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Putri, Mela Antika; Fitria, Annisa; judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.477

Abstract

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor telah membawa kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh kendaraan, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku yang bersifat sepihak dan merugikan. Klausula baku, khususnya klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, sering kali tidak diketahui secara rinci oleh pihak konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dalam penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan; dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kendaraan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini mengacu pada teori perjanjian serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya klausula eksonerasi, bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan regulasi ketat terhadap isi kontrak pembiayaan, serta edukasi hukum kepada konsumen. Saran yang diberikan meliputi perbaikan kebijakan pelaku usaha, peningkatan literasi hukum konsumen, dan peran aktif negara dalam menjamin keadilan kontraktual dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.
Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Harian Lepas pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di Cv. Sumber Batu Alam Mandiri) Aisah, Siti; Saragih, Horadin; Widarto, Joko; Subiyakto, Ahmad Edi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.481

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja harian lepas di CV Sumber Batu Alam Mandiri, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Lebak, Banten. Penelitian berfokus pada implementasi jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilengkapi dengan empiris melalui wawancara mendalam terhadap pekerja harian lepas, karyawan tetap, dan manajemen perusahaan untuk memahami dinamika penerapan jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas belum optimal, terutama dalam pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi proses pendaftaran yang rumit, kurangnya transparansi informasi, dan fluktuasi jumlah hari kerja yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan pekerja. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban jaminan sosial turut memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah solusi, seperti peningkatan sosialisasi program BPJS, penyederhanaan prosedur administrasi pendaftaran, pemberian subsidi iuran BPJS bagi UMKM, dan pembentukan serikat pekerja lokal untuk mengadvokasi hak-hak pekerja. Implementasi jaminan sosial yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Kekuatan Hukum Akta Notaris dan Ppat dalam Peralihan Hak Atas Tanah Belum Terdaftar pada Akta Jual Beli dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Imelda, Imelda; Markoni, Markoni; Widarto, Joko; Zulfikar, Zulfikar
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.483

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah belum terdaftar, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 922 K/Pid/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PPJB dan AJB yang dibuat oleh Notaris dan PPAT tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi asas dan syarat sahnya perjanjian dan prosedur formal yang berlaku, seperti adanya surat keterangan dari desa, pengukuran oleh BPN, penetapan Nilai Zona Tanah, serta pembayaran BPHTB dan PPh. Dalam contoh kasus yang ada dalam pembahasan, perjanjian jual beli yang dilakukan secara terang, tunai, dan berdasarkan itikad baik dinyatakan sah menurut hukum. Maka dari itu akta Notaris dan PPAT dalam peralihan hak atas tanah belum terdaftar tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat material dan formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap para pihak dapat diperoleh melalui kepastian hukum dari akta otentik dan pembuktian melalui putusan pengadilan.

Page 9 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3: November (2025) Vol 2 No 2: Juli 2025 Vol 2 No 1: Maret (2025) Vol 1 No 3: November (2024) Vol 1 No 2: Juli (2024) Vol 1 No 1: Maret (2024)