cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hajairin
Contact Email
hajairinbima91@gmail.com
Phone
+6285237644315
Journal Mail Official
fundamental.ejournal@umbima.ac.id
Editorial Address
Jl. Anggrek No.16. Ranggo. Kelurahan. Na'e. Kota Bima-NTB
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bima
ISSN : 19789076     EISSN : 27745872     DOI : https://doi.org/10.34304/jf.v13i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Fundamental Universitas Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat dijadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juni dan Juli-Desember setiap tahunnya. Tidak saja dosen di Universitas Muhammadiyah Bima, tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainnya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Hukum Acara, Hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 136 Documents
 10   11   12   13   14 
Politik Hukum dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana: Analisis Pemidanaan dalam KUHP Baru Akhyar; Iksan; Malik, Abdul; Munir; Amin, Muhamad; Gufran; Wahyudinsyah
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.439

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mengulas reorientasi, tujuan dan keberpihakan pemidanaan, serta dinamika pemidanaan dalam KUHP baru termasuk perdebatan antara pendekatan keadilan restoratif dan retributif. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan rancangan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan literatur terkait pemidanaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum dalam pembaruan KUHP telah berhasil menggeser paradigma pemidanaan dari nuansa retributif (pembalasan) yang dominan dalam hukum kolonial menuju pendekatan yang lebih restoratif-utilitarian. KUHP Nasional merumuskan empat tujuan pemidanaan yang mencerminkan model integratif, yaitu mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik dan memperbaiki keseimbangan sosial, dan menumbuhkan rasa penyesalan. Dalam KUHP baru menunjukkan keberpihakan yang lebih humanis dan adil melalui adopsi model integratif. Dalam tiap kasus pidana, pemilihan metode keadilan yang tepat harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk jenis dan beratnya kejahatan, sifat pelaku, kebutuhan korban maupun masyarakat.
Kegagalan Perlindungan Hukum Terhadap TKA dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/pdt.sus-PHI/2017: Analisis Teori Keadilan Hutagalung, Yosia Fulius Patris
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kegagalan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/pdt.susPHI/2017. Fokus penelitian diarahkan pada ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan praktik peradilan, serta bagaimana teori keadilan dapat digunakan untuk mengkritisi dan menawarkan solusi atas ketimpangan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, melalui analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum masih terjebak dalam paradigma positivistik dan legalistik, sehingga gagal memenuhi hak-hak TKA seperti pembayaran gaji hingga akhir kontrak dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Analisis dengan teori keadilan Rawls, Sen, Selznick, dan pendekatan restoratif menegaskan perlunya reformasi hukum ketenagakerjaan yang lebih substantif, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial serta standar internasional.
Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Saat Berbelanja Online Menggunakan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Alid, Idul Hanzah; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Salsabila, Shafa' Diva; Oktavina, Sinta
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.451

Abstract

The rapid development of information technology has changed people's behavior in conducting transactions from conventional methods to electronic commerce (E-Commerce), where the Cash on Delivery (COD) payment system has become a popular option due to its convenience and efficiency. However, this buying and selling practice often poses legal risks and losses due to a lack of understanding of the rights and obligations of the parties involved. This study aims to analyze two main aspects: the legal basis governing the COD payment system in E-Commerce transactions and the forms of legal protection for consumers in such transactions. The research method employed is a normative juridical approach with an analytical and prescriptive focus, which involves reviewing literature and secondary data, as well as applicable legal norms, to provide arguments regarding emerging legal issues. The results of the study show that the legal basis for COD transactions in Indonesia is based on the Civil Code (KUHPer) concerning agreements, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and is specifically regulated in the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 8 of 2025 concerning Commercial Postal Services, which provides a legal framework for on-site payment facilities. Legal protection for consumers is guaranteed through Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which regulates the right to comfort, security, and truthful information, as well as the obligation to act in good faith. In conclusion, existing regulations have established a robust legal framework to protect both consumers and business actors.
Pertanggungjawaban Hukum Jasa Valet Parking atas Kehilangan Barang Konsumen dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perdata Dewandaru, Rendra Djagad
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v14i2.459

Abstract

This study discusses the legal liability of valet parking service providers for the loss of consumers belongings. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, referring to the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The findings indicate that valet parking agreements are classified as innominate contracts containing elements of both deposit and lease agreements. From the perspective of consumer protection, service providers remain legally responsible for the loss of consumers’ property and cannot exempt themselves through standard clauses. Consumers are entitled to compensation as stipulated in Article 19 of the Consumer Protection Law. This article emphasizes the importance of the service provider’s legal responsibility to ensure safety and legal certainty for consumers.
Analisis Komparatif Putusan Pengadilan dalam Kasus Pembunuhan di Amerika Serikat dan Indonesia: A Comparative Analysis of Court Decisions in Murder Case in the United States and Indonesia Calvine Augustino Saputra
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v15i1.458

Abstract

Artikel ini membandingkan putusan pengadilan dalam kasus pembunuhan di Amerika Serikat dan Indonesia. Tujuannya adalah melihat bagaimana kedua negara menangani proses persidangan, menilai bukti, dan menjatuhkan hukuman. Dengan metode studi komparatif melalui analisis beberapa putusan dan literatur hukum, penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat cenderung memiliki putusan yang lebih beragam karena penggunaan juri dan sistem yang terdesentralisasi, sedangkan Indonesia lebih konsisten karena keputusan sepenuhnya berada pada hakim. Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang perbedaan cara kedua negara menegakkan hukum pidana dan pelajaran yang dapat dipetik dari masing-masing sistem.
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Oleh Mafia Tanah (Studi Putusan No. 65/PID.B/2024/PN.PTI): Criminal Law Enforcement in Cases of Document Forgery by Land Mafia (Study of Decision No. 65/Pid.B/2024/PN.PTI) Lidya Christina Wardhani; Suyoto; Evelin Aulia
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2026): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v15i1.526

Abstract

Criminal law enforcement plays an essential role in ensuring legal certainty and protecting public rights in the field of land administration. However, technological development and the modernization of land administration have also created opportunities for the emergence of land mafia practices, particularly through document forgery. This study aims to analyze the concept of criminal law enforcement within the national legal system and its application to land mafia practices through an examination of Decision Number 65/Pid.B/2024/PN.Pti. The research employs a normative legal method using a case approach and a statutory approach. The results indicate that the defendant’s actions in the case fulfill the elements of document forgery as regulated in the Indonesian Criminal Code. The panel of judges adopted a substantive approach by considering not only the formal aspects of forgery but also the legal and social consequences, namely losses suffered by other parties and the disruption of legal certainty over land rights. This study concludes that criminal law enforcement against land mafia practices must be carried out firmly and comprehensively, not only by punishing individual offenders but also by dismantling criminal networks and strengthening the land administration system to prevent similar practices in the future.

Page 14 of 14 | Total Record : 136

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue