Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis NALAR: Journal Of Law and Sharia SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pengabdian Nusantara
Gufran
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Batas Tanah Sawah Di Desa Kaowa Kec. Lambitu Taufiqurrahman; Gufran; Mulya, Khas Sukma; Asfarina, Sharwanda
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 3 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa sengekta batas tanah sawah di Desa Kaowa Kec.Lambitu oleh pemerintah Desa. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder Informan yang terlibat dalam penelitian adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pemerintahan Desa mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa tanah antara warga Desa. Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Kaowa sangat efektif, adapun pola penyelesaian sengketa tanah di Desa Kaowa Kec.Lambitu yakni, dengan pendekatan fungsional struktural berupa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengatasi perbedaan pendapat dan musyawarah mufakat/Mbolo ro Dampa dan memegang teguh asas kearifan lokal masyarakat Bim yakni (Maja Labo dahu) Malu dan takut.
PUBLIC POLICY OF SOCIAL SECURITY DUE TO COVID 19 LEGAL JUSTICE PERSPECTIVE Ridwan; Hajairin; Aman Ma’arij; Gufran
Awang Long Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (856.91 KB) | DOI: 10.56301/awl.v4i2.387

Abstract

Various social security policies due to the impact of the covid 19 pandemic are carried out as an effort to move the national economy and strengthen people's purchasing power, the restoration of education so that it can be better. The purpose of this study is to find out the policy of social security during the pandemic covid 19 perspective the foundation of legal justice theory. Research methods, using the type of normative legal research with the first approach of legislation (statute approach), second historical approach (historical approach), third conceptual approach (conceptual approach), and Fourth analytical approach (Analytical Approach). While the types and data sources used can be used in two, namely primary legal materials and secondary legal materials focusing on Public Policy of Social Security During the Covid 19 Pandemic Perspective of Legal Justice Theory. The findings in the study showed that various social security policies during the covid 19 pandemic. First Family Hope Program (PKH), Sembako Program Assistance (BPS), Cash Direct Assistance, Cash Social Assistance (BST), Pre-employment Card, BLT small micro-businesses, BLT Village Fund, Productive Banpres for MSME Working Capital, Employee Salary Subsidy, and electricity discount by providing electricity tariff incentives for customers affected by the Covid-19 pandemic, UKT Assistance, internet package assistance for students and students, BSU Lecturer, Pulsa ASN and Kouta are free, as well as other social protection programs. The two foundations of the theory of legal justice to social security policy due to the covid 19 pandemic show that policies in the aspects of education, business groups, communities, and employee salary subsidies, are still considered unable to embrace all elements, although using the distributive justice theory approach, let alone using affirmative justice theory that looks at equality in getting help due to covid 19.
LEGAL PROTECTION OF FLOWER HAWKERS THROUGH THE PROVISION OF LEGALITY AND BRAND RIGHTS (CASE STUDY IN TONGGONDOA VILLAGE PALIBELO DISTRICT OF BIMA REGENCY) Aman Ma’arij; Gufran
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 1 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.719 KB) | DOI: 10.56301/awl.v5i1.533

Abstract

This research is a legal research that examines the legal protection of flower snack producers in Tonggondoa Village, Palibelo District, Bima Regency, precisely in RT 03 RW 02 Dusun Doro To'i. The purpose of this research is to provide legal protection in the form of granting legality to flower snacks producers and branding the products of flower snacks in Tonggondoa Village referring to the provisions of the Minister of Trade Regulation Number 77/M-DAG/PER/12/2013 concerning the Issuance of Trading Business Permits and Simultaneous Company Registration Certificates for Trading Companies and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications to improve the welfare of the people in Tonggondoa Village. The method used in this study is an empirical legal research method, with several approaches, including: a statutory approach and a concept approach. The results showed that the flower snack producers in Tonggondoa Village from the legal aspect had not received legality as a business group and the flower snacks produced had not received legal protection in the form of labeling and branding that could increase the selling value of flower snacks. Originality: this research is very important considering that no previous research has been conducted on this matter, considering that the flower snack producers in Tonggondoa Village have been around for a long time but there has not been any effort and attention to the legality of flower snacks producers and legal protection efforts for flower snacks production.
Pelatihan Digital Marketing Desa Wisata Jambu Kecamatan Pajo Ansyor Lorosae, Teguh; Hardinandar, Fajrin; Gufran
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 3 (2023): Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v2i3.41

Abstract

Desa Jambu adalah desa yang berada di wilayah kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal sebagai desa yang produktif dalam aktifitas perikanan, pertanian, dan perkebunan. Pasca pandemi Covid-19, kebangkitan seluruh aktivitas wisata dan pariwisata di desa jambu memang diperlukan, namun terdapat beberapa permasalahan seperti kurang konsistennya para penggiat pariwisata dalam mempromosikan destinasi wisata desa jambu, khususnya dalam pemanfaatan potensi wisata menggunakan teknologi digital marketing. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan pendampingan kepada penggiat dalam upaya meningkatan strategi digital marketing dan desa jambu pasca pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan hasil dari pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan media sosial sebagai alat pemasaran digital, termasuk pembuatan dan kesesuaian konten, serta kelengkapan informasi pada halaman utama
Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Uma Lengge Masyarakat Adat Maria Kabupaten Bima: Realizing Food Security Based on Local Wisdom of Uma Lengge Maria Indigenous Community Bima Regency Taufik Firmanto; Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.282

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggali nilai kearifan local eksistensi Uma Lengge berupa lumbung pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat adat Maria Kabupaten Bima. Tujuan penelitian ini untuk menggali dan menemukan nilai kearifan lokal berupa eksistensi Uma Lengge yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat adat Maria Kabupaten Bima dalam menjaga ketahanan pangan dan menghindari ancaman bahaya krisis pangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima NTB. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara/interview secara mendalam. Hasil atau Luaran menunjukan bahwa Uma Lengge berperan integral dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat adat Maria dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, pusat perencanaan dan dukungan sosial budaya. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan menjaga praktik tradisional, Uma Lengge membantu masyarakat mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan pangan, dan melestarikan budaya mereka. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal dengan mempertimbangkan praktik Uma Lengge, berbagai langkah strategis dapat diambil. Praktik Uma Lengge yang berhubungan dengan penyimpanan pangan, perencanaan pertanian, dan pelestarian budaya dapat diintegrasikan dengan inovasi modern dan penyesuaian terhadap tantangan kontemporer. Kata Kunci: bima; kearifan lokal; ketahanan pangan; masyarakat adat maria; uma lengge
Penguatan Etika Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia: Strengthening the Ethics of State Administrators as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia Wahyudinsyah; Harmoko; Gufran; Adnan; Nasrullah; Ahmad
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.321

Abstract

Pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, dan bahkan sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Permasalahan korupsi ini adalah kurangnya etika, integritas penyelenggara negara dan kode etik, belum dijadikan sebagai instrument pengontrol perilaku para pejabat dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh etika terhadap budaya anti korupsi dan menemukan Langkah penguatan etika sebagai Upaya untuk pencegahan korupsi. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian adalah etika (kode etik) sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penyelenggara negara, bila etikanya bagus, maka korupsi bisa di hindari begitu juga sebaliknya. Faktanya kode etik sudah terbentuk hampir disetiap sektor kekuasaan negara. Akan tetapi, etika penyelenggara negara masih ditemukan berbagai kelemahan, olehkarenaya perlu dilakukan penguatan sebagai Upaya untuk mencegah korupsi di Indonesia.
Socialization on the Importance of Serving Data Privacy and Security in the Digital Age Sutriawan; Khatimah, Nur Husnul; Gufran
Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 1 No. 1 (2023): JANUARI
Publisher : Konsorsium Nasional Pengelola Jurnal Pengabdian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jpn.v1i1.5

Abstract

In the current big data era, the growth of information has shown a very rapid and significant increase. The dissemination of information in the digital era through short messages, voice calls, and updating information on social media and others is something that is commonly done by humans, making it possible for people to connect. Privacy issues are often associated with personal data, user data must be kept confidential, user identity must be protected or user actions must not be randomized, must ensure proper protection for users because of that privacy is not an easy thing to maintain. This Community Service Activity is expected to be able to increase awareness among students, especially SMK 2 Dompu, and the community in general about the importance of maintaining privacy in the current digital era, realizing that social media users are currently increasingly widespread, awareness about data security must be increased because it can have a positive impact as well as impact negative for the user. The spread of data on social media can trigger various cybercrimes that affect each user because there are many crimes that we often encounter, such as cyberbullying, cyberstalking, and various other types of crimes. If you don't increase self-awareness to protect and secure data, then data on social media can be misused by irresponsible parties.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Sertifikat Tanah Andriano, Diki; Gufran; Irwansah, Didik
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1415

Abstract

Credit agreements secured by land certificate mortgage rights are key legal instruments in financial lending. In practice, legal protection for creditors often faces obstacles such as land disputes and enforcement delays. This study reveals that although creditors are legally protected under the Mortgage Law, its implementation remains suboptimal. It concludes that legal protection for creditors must be reinforced through administrative certainty in land registration and more effective mortgage enforcement mechanisms.
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Pariwisata Mada Oi Tampuro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Purdiawan Putra, Wira; Firmanto, Taufik; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1598

Abstract

Mada Oi Tampuro tourism has significant potential as a leading destination in Bima Regency. However, its development still faces several structural and policy obstacles. This article analyzes the local government's policies in supporting tourism development in the area. The results indicate that the policies are not yet optimally integrated between planning, regulation, and community empowerment. It concludes that synergy between stakeholders, institutional strengthening, and sustainable infrastructure development are crucial.
Tinjauan Hukum Implementasi Dana Desa di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Irawan, Ebi; Erham; Gufran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1626

Abstract

The Village Fund is a strategic instrument to promote the development and welfare of rural communities, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, its implementation is often hampered by aspects of transparency, accountability, and community participation. This article examines the implementation of the Village Fund program in Boro Village, Sanggar District, Bima Regency, from a legal perspective using an empirical juridical approach. The results indicate that implementation is suboptimal due to weak apparatus capacity and minimal community participation. The principles of transparency and accountability have not been fully implemented. Regulatory strengthening, capacity building, and community oversight and participation are needed for the Village Fund to have a significant impact.
Co-Authors Adnan Ahmad Aman Ma’arij Andriano, Diki Arwana, Wandi Asfarina, Sharwanda Erham Firmanto, Taufik Hajairin Hardinandar, Fajrin Harmoko ILHAM Irawan, Ebi Irwansah, Didik Khairunnisa Khas Sukma Mulya Khatimah, Nur Husnul Mastorat Muh. Fitrah, Muh. Fitrah Munir Nasrullah Novita Komalasari Purdiawan Putra, Wira Raisul Amin Loamena Ridwan Sutriawan Sutriawan Taufiqurrahman Teguh Ansyor Lorosae Wahyudinsyah Waliyudin