cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
J-CEKI
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 308 Documents
 21   22   23   24   25 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1: Desember 2024" : 308 Documents clear
Perspektif Manusia terhadap Satwa Liar Macaca hecki Masuk ke Perkebunan Masyarakat, Kecamatan Taluditi, Pohuwato Gorontalo Frandika K. Toiyo; Muhammad Yusuf; Mohamad Zainudin Usman; Hasim Hasim; Mahludin H. Baruwadi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6485

Abstract

Konflik antara manusia dan satwa liar khususnya spesies Macaca hecki, telah menjadi isu yang semakin mendesak di Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi, Pohuwato, Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif masyarakat lokal terhadap keberadaan Macaca hecki dan mengidentifikasi penyebab serta dampak dari konflik yang terjadi akibat konversi hutan menjadi lahan pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dengan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi hutan menyebabkan penyusutan habitat alami Macaca hecki yang mendorong satwa liar untuk mencari makanan di area perkebunan. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani akibat kerusakan tanaman budidaya. Jarak antara lahan perkebunan dan hutan berpengaruh signifikan terhadap tingkat gangguan yang dialami oleh petani, di mana semakin dekat lahan dengan hutan, semakin tinggi tingkat gangguannya.Masyarakat menganggap Macaca hecki sebagai hama, Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian habitat masih terhalang oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan pengelolaan satwa liar yang berkelanjutan.
Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Boedel Pailit Debitor Fitri Nur Melatiningsih; Dipo Wahjoeno S
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6490

Abstract

Artikel ini membahas tentang tugas, peran, serta tanggung jawab seorang kurator atas harta boedel pailit yang dimiliki oleh kreditor dalam konteks hukum kepailitan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau biasa disebut dengan UUK-PKPU menjelaskan bahwa pengadilan niaga mengangkat kurator guna untuk mengelola serta membereskan harta pailit setelah debitor tersebut dinyatakan pailit, selai itu kurator juga yang nantinya akan membagikan hasil penjualan harta pailit debitor kepada kreditor. Selain itu kurator juga memiliki peran penting yaitu sebagai mediator untuk para kreditor dan debitor dalam hal menyelesaiakan sengketa yang nantinya akan terjadi dalam proses kepailitan tersebut. Kurator juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan berperilaku secara profesional, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kelaiaian dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif guna untuk menganalisis peraturan yang ada serta nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengania tugas, peran, dan tanggung jawab kurator atas harta boedel pailit debitor. Hasil penelitian nantinya akan menunjukkan bahwa proses kepailitan ini berhasil atau tidaknya bergantung pada kinerja kurator dalam menjalankan tugasnya.
Keabsahan Hukum Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur Nabila Rahma; Merline Eva Lyanthi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6491

Abstract

Pengalihan piutang (cessie) sering kali menimbulkan potensi masalah terutama apabila cessie dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak debitur (cessus). KUHPerdata mengatur bahwa tindakan pengalihan piutang (cessie) harus dituangkan dalam suatu bentuk akta yang disebut dengan akta cessie. Keabsahan dari akta cessie berperan krusial dalam memberikan kepastian hukum serta memberi perlindungan pada kepentingan semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative legal research), sehingga pendekatannya meliputi pendekatan terhadap undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan berbasis kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif dan menggunakan logika deduksi. Pemberitahuan dan persetujuan debitur adalah faktor penting dalam menjaga keabsahan akta cessie, apabila diabaikan dapat membuat cessie tidak berdampak hukum bagi debitur atau bahkan batal demi hukum.
Independensi Notaris Terkait Tanggung Jawab Merahasiakan Isi Akta Dalam Mengungkap Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Siti Badriyah; Frans Simangunsong
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6492

Abstract

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait independensi notaris dalam kewajiban tidak mengungkapkan isi akta terkait kewajiban lapor pada saat terjadi dugaan kejahatan pencucian uang. Metode penulisan ini adalah normative, yaitu mengetahui aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menerangkan isu hukum terkait independensi notaris dalam merahasiakan isi akta dan kewajiban pelaporan saat terjadi dugaan kejahatan pencucian uang. Hasil dan pembahasan penelitian ini yakni notaris sebagai pejabat publik bertugas menjalankan kewenangannya membuat akta notaris sebagai akta berkekuatan hukum. Setiap profesi Notaris harus merahasiakan isi akta pada saat menjalankan profesinya dengan berpedoman Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris juga merupakan pihak yang berkewajiban melaporkan apabila terjadi kejahatan pencucian uang, yang sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Independensi profesi notaris merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki notaris, yaitu dengan bersikap netral tidak memihak dan dapat menjaga integritasnya dalam melaksanakan profesinya. Independensi notaris bertujuan untuk memastikan bahwa notaris bekerja dengan netral dan bersikap obyektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan pihak luar, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data yang disampaikan pada saat membuat akta notaris,dan memastikan bahwa akta-akta tersebut berkekuatan hukum, menjadi bukti yang diakui dalam persidangan, dan tidak ada campur tangan pihak lain.
Penyelesaian Perselisihan Koperasi Syariah Yang Berkeadilan Di Indonesia Ahmad Sholikhin Ruslie; Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti; Siti Badriyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6493

Abstract

Keberadaan lembaga ekonomi syariah di Indonesia sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara ini, khususnya bagi para pelaku usaha kecil dan mikro. Lembaga keuangan syariah, yang mencakup sejumlah industri, termasuk perbankan, asuransi, dan koperasi Islam, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan karena, meskipun tujuannya adalah pembiayaan bebas riba, sejumlah operasi ekonomi syariah berpotensi menimbulkan risiko perselisihan, termasuk gagal bayar. Tantangan dalam penelitian ini adalah bagaimana menyelesaikan perselisihan dalam keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menentukan tindakan terbaik dalam skenario ekonomi syariah yang melibatkan keuangan syariah dan klien mereka. Menurut temuan penelitian ini, sengketa ekonomi syariah antara keuangan syariah dan klien mereka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi Pengadilan Agama, yang mengutamakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang digariskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Selain menempuh upaya non litigasi juga dapat melakukan upaya litigasi di pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” dan putusan “Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012” yang menegaskan yurisdiksi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa syariah melalui jalur litigasi, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.
Telaah Hukum Atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Maryam Kamati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konteks hukum dalam menangani fenomena perjudian online di Indonesia, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan yang digunakan adalah metode normatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal, bertujuan untuk menelaah ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap peran dalam aktivitas perjudian online, termasuk pembuat situs judi, pemain, dan pihak yang menyebarluaskan konten perjudian, berpotensi dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penerapan hukum yang berlaku, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami batasan hukum terkait dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum dalam penanganan perjudian online, mengingat tingginya variasi peran dan keterlibatan pelaku dalam aktivitas tersebut.
Strategi Optimalisasi Rantai Pasok Padi dalam Penyimpanan RMU Mekar Jaya di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu Shakkira Bintang Maharani; Bilqis Bilqis; Davina Naswa Nur Amallina; Muthi’a Zahira Fathimah; Liisa Firhani Rahmasari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6499

Abstract

Padi merupakan tanaman yang biasanya tumbuh di iklim tropis dan termasuk tanaman semusim, sehingga iklim di Indramayu cocok untuk ditanam tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Optimalisasi Rantai Pasok padi dalam Penyimpanan RMU Mekar Jaya di Kecamatan Bangodua, Indramayu. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan metode studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian di RMU Mekar Jaya, diketahui bahwa Pak Taryono memiliki ruang penyimpanan gabah kering dengan kapasitas 100 ton. Selain itu, Pak Taryono juga memperhatikan kualitas gabah dan beras yang mana saat penyimpanan gabah kering tidak hanya diletakkan saja, melainkan alasnya ditatakin sekam yang dikemas menggunakan karung. Serta penyimpanan beras menggunakan plastik yang besar dan disekam. Dengan demikian, adanya strategi rantai pasok dalam penyimpanan di RMU Mekar Jaya yang tepat dapat meningkatkan kualitas padi yang dihasilkan.
Anomitas MiChat dan Implikasi Hukum: Diskursus Kajian Penyalahgunaan Aplikasi MiChat Sebagai Wadah Prostitusi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 Aprilia Vitaloka Buloto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana prostitusi daring serta implikasi hukumnya berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta kajian yurisprudensi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan analitis untuk mengkaji penerapan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dalam kasus prostitusi daring yang difasilitasi oleh MiChat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik prostitusi daring yang melibatkan aplikasi MiChat melanggar ketentuan hukum, khususnya terkait penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang melanggar norma sosial dan hukum. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten pornografi atau mentransmisikan transaksi seksual melalui aplikasi tersebut. Penelitian ini menyarankan peningkatan regulasi dan tindakan preventif dalam pengawasan aplikasi digital guna melindungi hak privasi serta mencegah eksploitasi seksual melalui platform online.
Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Nur Rizka I. Hamsah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis predisposisi hak anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi untuk mengumpulkan dan menganalisis teks undang-undang serta peraturan yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan hak-hak anak dan perlindungannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan anak. Perubahan ini memperlihatkan komitmen negara untuk tidak hanya mengakui hak-hak anak secara normatif, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata melalui sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar hukum. UU No. 35 Tahun 2014 juga memperluas cakupan perlindungan anak dengan melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta menambah perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi rawan, termasuk korban kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan prinsip sistem peradilan yang ramah anak (child-friendly justice) untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dalam proses hukum. Penyesuaian dengan standar internasional melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) juga menjadi bagian penting dari perubahan ini
Standar Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Priska Triska Nangka; Sisca B. Kairupan; Itje Pangkey
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6502

Abstract

Penelitian ini menganalisis standar pelayanan pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) di Dinas Dukcapil Kota Tomohon menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian dari 7 informan menunjukkan bahwa pelayanan SKPWNI telah memenuhi standar pelayanan publik, namun masih terdapat beberapa kendala. Masalah utama meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur, sistem informasi yang kurang memadai, komunikasi internal yang tidak terstruktur, serta koordinasi antarinstansi yang lemah. Kendala lain termasuk keterlambatan akibat sistem antrean yang tidak efisien, masalah keabsahan dokumen, pemalsuan data identitas, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Diperlukan perbaikan pada prosedur, koordinasi, sistem informasi, dan pelatihan petugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Page 23 of 31 | Total Record : 308

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue