cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
journalnusantara130@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
Ulil Albab
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28100581     DOI : 10.56799
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisplin menerbitkan artikel bidang multidisiplin, termasuk : Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Teknik, Kebijakan Publik, Pariwisata, Sosial dan Politik, Budaya, Seni, Pertanian, Peternakan, Ilmu Komputer, ilmu humaniora dan bidang ilmu lainnya. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin terbit setiap bulan atau 12 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,703 Documents
 263   264   265   266   267 
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA Trisno Eko Santoso
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20290

Abstract

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah cara orang berkomunikasi melalui platform media sosial. Meskipun media sosial menawarkan berbagai manfaat, ia juga telah menciptakan bentuk-bentuk kejahatan siber baru, termasuk penyebaran data pribadi tanpa izin. Pengungkapan data pribadi melalui media sosial dapat mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil, seperti pencurian identitas, penipuan daring, pemerasan siber, perundungan siber, dan pelanggaran hak privasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana yang mengatur penyebaran data pribadi melalui media sosial di Indonesia dan untuk meneliti tanggung jawab pidana yang dikenakan pada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, termasuk undang-undang, jurnal ilmiah terindeks SINTA, buku teks hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dilengkapi dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amandemennya. Meskipun demikian, penegak hukum terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk literasi digital yang terbatas di kalangan masyarakat, kesulitan dalam pengumpulan bukti digital, sifat transnasional kejahatan siber, dan kurangnya koordinasi optimal antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kesadaran publik yang lebih besar mengenai perlindungan data pribadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak privasi yang efektif di era digital.
DEKONSTRUKSI HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIL DALAM MENGHADAPI AKSELERASI KEJAHATAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI): TANTANGAN DAN REFORMASI HUKUM DI INDONESIA Sutrisno Sutrisno
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20291

Abstract

Akselerasi teknologi Informasi, khususnya Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan, telah mengubah lanskap kriminalitas global secara revolusioner. Hukum pidana Indonesia, baik yang bersumber dari KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), UU ITE, maupun KUHAP, menghadapi tantangan doktriner yang serius dalam memitigasi kejahatan berbasis AI seperti deepfake, autonomous cyber-attacks, dan manipulasi algoritma. Jurnal ini menganalisis dua permasalahan utama: Pertama, bagaimanakah rekonstruksi pertanggungjawaban pidana (mens rea dan actus reus) terhadap subjek hukum yang melibatkan sistem AI? Kedua, bagaimanakah adaptasi hukum acara pidana dalam pembuktian digital yang melibatkan algoritma otonom? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa doktrin hukum pidana tradisional yang berbasis anthropocentric (berpusat pada manusia) tidak lagi memadai. Diperlukan perluasan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan pembuat program (developer), serta pembaruan hukum acara pidana dalam melakukan sertifikasi dan digital forensics terhadap alat bukti berbasis AI untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.
Implementasi Edukasi Restriksi Cairan melalui Perhitungan Interdialytic Weight Gain (IDWG) pada Pasien CKD on Hemodialisis: Studi Kasus Rinita Mega P; Lia Natalia
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 10: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i10.20356

Abstract

Chronic Kidney Disease (CKD) merupakan penyakit progresif yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal secara permanen sehingga pasien stadium akhir memerlukan terapi hemodialisis. Salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien hemodialisis adalah hipervolemia akibat ketidakpatuhan terhadap restriksi cairan. Kepatuhan pembatasan cairan dapat dipantau melalui Interdialytic Weight Gain (IDWG), yang menjadi indikator penting keberhasilan manajemen cairan. Edukasi berbasis perhitungan IDWG merupakan intervensi keperawatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap pembatasan cairan. Tujuan: Mendeskripsikan implementasi edukasi restriksi cairan melalui perhitungan IDWG pada pasien CKD yang menjalani hemodialisis. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan pada satu pasien CKD yang menjalani hemodialisis di Unit Dialisis RS X. Implementasi dilakukan melalui edukasi mengenai pembatasan cairan dan perhitungan IDWG selama dua sesi hemodialisis, kemudian dievaluasi berdasarkan perubahan nilai IDWG dan pemahaman pasien. Hasil: Setelah intervensi, pasien pertama hingga keempat mampu menjelaskan kembali konsep IDWG, memahami pentingnya restriksi cairan, serta menunjukkan penurunan nilai IDWG. Pasien pertama mengalami penurunan IDWG dari 2,5 kg (4,92%) menjadi 2 kg (3,92%), pasien kedua dari 3 kg (4,48%) menjadi 1,2 kg (1,79%), pasien ketiga dari 3 kg (6%) menjadi 1 kg (2%), dan pasien keempat dari 2 kg (3,28%) menjadi 1,5 kg (2,46%). Penurunan IDWG tersebut menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap pembatasan cairan sehingga kebutuhan cairan selama periode interdialitik dapat lebih terkontrol. Kesimpulan: Edukasi restriksi cairan melalui perhitungan IDWG efektif meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien dalam mengendalikan asupan cairan sehingga mendukung pengelolaan status cairan pada pasien CKD yang menjalani hemodialisis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAU YANG MENGALAMI PHK AKIBAT EFISIENSI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 91/pdt.Sus-PHI/2025/PN.Bdg Indah Dwi Tri Lestari; Arifin Arifin
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20365

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan alasan efisiensi rawan menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti terjadi pada PT Daya Mekar Tekstindo yang mem-PHK 32 karyawan akibat tekanan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan kebijakan impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Lima belas pekerja menolak kompensasi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 dan menempuh litigasi di PHI Bandung, karena PKB perusahaan yang merujuk UU Nomor 13 Tahun 2003 menjanjikan pesangon lebih besar.Penelitian ini penting karena belum ada kajian yang menganalisis konflik norma antara klausul PKB dan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 dalam perkara konkret yang telah diputus pengadilan. Tujuannya menganalisis keabsahan PHK efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut serta mengkaji kedudukan hukum klausul PKB pascaberlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, bersumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis deskriptif-evaluatif.Hasil penelitian menunjukkan PHK telah memenuhi syarat prosedural yang ditentukan undang-undang. Namun, klausul Pasal 52 PKB seharusnya tetap mengikat berdasarkan asas pacta sunt servanda meskipun undang-undang rujukannya dicabut, karena tujuan substantifnya tidak bertentangan dengan ketentuan terbaru. Disimpulkan diperlukan regulasi transisi yang tegas mengenai status klausul PKB pascapencabutan undang-undang acuan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja.
ANALISIS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP PEMECAHAN MASALAH SISWA KELAS IV PADA MATERI KEBERAGAMAN BUDAYA Elsa Aulia Fadhilah; Yona Wahyuningsih; Ranu Sudarmansyah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20379

Abstract

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan yang perlu dikembangkan sejak sekolah dasar, namun pembelajaran konvensional masih menghambat perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi model Problem Based Leaning (PBL) dan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV pada materi keberagaman budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, tes esai tertulis, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PBL berjalan secara kondusif dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua, yang tercermin dalam peningkatan jumlah siswa yang meraih nilai sangat baik dari 5 siswa menjadi 8 siswa. Penelitian  ini menyimpulkan bahwa penerapan model PBL pada materi keragaman budaya efektif dalam mendorong keterlibatan aktif dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa secara kontekstual dan bermakna.
Analisis Persepsi Pelaku UMKM Toko Sadiya Menganai Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak dalam Mewujudkan Kepatuhan Pajak PPH Final 0,5% Hayati, Nur; Supyan, Ita Suryanita
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20392

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM mengenai pengetahuan perpajakan dalam mewujudkan kepatuhan pajak Pph Final 0,5% untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku UMKM mengenai sanksi pajak dalam mewujudkan kepatuhan pajak Pph Final 0,5% dan untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan pemhambat pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pelaporan PPh final 0,5%. Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak pph final 0,5% periode tahun 2025. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa UMKM toko sadiya dalam membuat laporan keuangan nya masih manual sehingga masih membutuhkan pendampingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi pelaku UMKM toko sadiya mengenai pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pph Final 0,5%. Pelaku UMKM telah memahami pentingnya pajak, namun pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga pelaporan belum optimal. Sanksi pajak juga menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk tetap patuh membayar dan melaporkan pajak. Faktor pendukung kepatuhan meliputi kesadaran wajib pajak dan tarif pajak yang ringan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pemahaman perpajakan, pencatatan keuangan yang belum tertata, serta kondisi omzet usaha yang tidak stabil.
Kepatuhan Syariah dan Maqashid Syariah dalam Praktik Bisnis Multi Level Marketing di Indonesia: Tinjauan Konseptual atas Kesesuaian Model Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 Fathimah Khoirunnisa; Tajuddin Pogo; Ahmad Muti
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20407

Abstract

Bisnis Multi Level Marketing (MLM) berkembang pesat di Indonesia dan menjadi bagian penting dari industri penjualan langsung nasional. Di tengah pertumbuhannya, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian model bisnis ini dengan prinsip syariah, khususnya terkait potensi unsur riba, gharar, dan maisir dalam sistem bonus serta skema perekrutan anggota. Artikel ini bertujuan menganalisis secara konseptual kepatuhan syariah dan penerapan maqashid syariah dalam praktik bisnis MLM syariah di Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah berbagai kajian akademik, regulasi, dan pola praktik umum yang berkembang pada industri MLM berbasis syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam bisnis MLM ditentukan oleh keberadaan produk riil, sistem bonus yang bersumber dari aktivitas penjualan, transparansi akad, serta mekanisme pengawasan syariah yang berkelanjutan. Penerapan maqashid syariah tercermin dalam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta para pelaku usaha. Kajian ini menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan bagi pelaku bisnis MLM agar praktik di lapangan tetap konsisten dengan prinsip syariah yang telah digariskan.
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Perkara Narkotika Riefki Syahdan Susandy; Sri Astutik; Renda Aranggraeni
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian mengkaji Putusan PN Banda Aceh Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bna, Putusan PT Banda Aceh Nomor 288/PID.SUS/2025/PT BNA, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12183 K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 3 tahun penjara di bawah batas minimum 5 tahun Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa hanya menguasai sabu seberat 0,38 gram untuk dikonsumsi sendiri, bukan jaringan pengedar. Hakim mengedepankan keadilan substantif dan kepastian hukum yang berkeadilan dengan mempedomani SEMA No. 3 Tahun 2015. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dibenarkan secara hukum guna menghindari disparitas dan ketidakadilan, sepanjang didasarkan pada pertimbangan rasional dan objektif.
Peran dan Pertanggungjawaban Perdata Notaris Atas Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang Dibatalkan oleh Pengadilan Karena Penyalahgunaan Keadaan Ketidakseimbangan Ekonomi Bintang Maulana Habib
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20423

Abstract

Akta Notaris adalah akta otentik berkekuatan pembuktian sempurna yang pembuatannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat Akta Notaris yang dibuat dalam kondisi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan dibatalkan oleh pengadilan sehingga menimbulkan persoalan pertanggungjawaban perdata notaris. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) bagaimana peran notaris dalam mencegah perikatan jual beli hak atas tanah yang mengandung penyalahgunaan keadaan akibat ketidakseimbangan ekonomi; dan 2) bagaimana pertanggungjawaban perdata notaris atas perikatan jual beli hak atas tanah yang dibatalkan oleh pengadilan karena penyalahgunaan keadaan. Kedua permasalahan dianalisis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan dari Hans Kelsen sebagai grand theory dan Teori Keabsahan Akta Otentik dari G.H.S. Lumban Tobing sebagai applied theory. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Analisis dan Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) Gramatikal dan Sistematis dan metode konstruksi hukum menggunakan teknik konstruksi hukum analogi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa notaris berkewajiban menjamin keabsahan materil akta, termasuk memastikan kehendak para pihak terbebas dari tekanan dan ketidakseimbangan yang signifikan. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 65 UUJN dan Pasal 1365 KUH Perdata apabila terbukti lalai menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan standar kehati-hatian notaris, penguatan fungsi pengawasan, serta penyempurnaan regulasi sebagai langkah preventif.
Peran Kualitas Pelayanan sebagai Faktor Penentu Kepuasan Pelanggan pada Layanan Internet WiFi Heryanto Heryanto; Marselinus Marselinus
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.20453

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada layanan internet WiFi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian terdiri atas pelanggan aktif layanan internet WiFi, sedangkan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sebanyak 71 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Data penelitian dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dapat mendorong terciptanya tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Keandalan layanan, responsivitas dalam menangani kebutuhan pelanggan, serta kemampuan memberikan layanan yang konsisten menjadi aspek penting dalam membangun kepuasan pelanggan. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor yang berperan penting dalam membentuk kepuasan pelanggan pada industri penyedia layanan internet. Sehingga perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam menjaga stabilitas jaringan dan meningkatkan kecepatan respons terhadap keluhan pelanggan, guna mempertahankan kepuasan pelanggan dan memperkuat daya saing perusahaan.

Page 265 of 271 | Total Record : 2703

 263   264   265   266   267 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 11: Oktober 2026 Vol. 5 No. 10: September 2026 Vol. 5 No. 9: Agustus 2026 Vol. 5 No. 8: Juli 2026 Vol. 5 No. 7: Juni 2026 Vol. 5 No. 6: Mei 2026 Vol. 5 No. 5: April 2026 Vol. 5 No. 4: Maret 2026 Vol. 5 No. 3: Februari 2026 Vol. 5 No. 2: Januari 2026 Vol. 4 No. 12: November 2025 Vol. 4 No. 11: Oktober 2025 Vol. 4 No. 10: September 2025 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 9: Agustus 2025 Vol. 4 No. 8: Juli 2025 Vol. 4 No. 7: Juni 2025 Vol. 4 No. 6: Mei 2025 Vol. 4 No. 5: April 2025 Vol. 4 No. 4: Maret 2025 Vol. 4 No. 3: Februari 2025 Vol. 4 No. 2: Januari 2025 Vol. 3 No. 12: November 2024 Vol. 3 No. 11: Oktober 2024 Vol. 3 No. 10: September 2024 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 9: Agustus 2024 Vol. 3 No. 8: Juli 2024 Vol. 3 No. 7: Juni 2024 Vol. 3 No. 6: Mei 2024 Vol. 3 No. 5: April 2024 Vol. 3 No. 4: Maret 2024 Vol. 3 No. 3: Februari 2024 Vol. 3 No. 2: Januari 2024 Vol. 2 No. 12: November 2023 Vol. 2 No. 11: Oktober 2023 Vol. 2 No. 10: September 2023 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 9: Agustus 2023 Vol. 2 No. 8: Juli 2023 Vol. 2 No. 7: Juni 2023 Vol. 2 No. 6: Mei 2023 Vol. 2 No. 5: April 2023 Vol. 2 No. 4: Maret 2023 Vol. 2 No. 3: Februari 2023 Vol. 2 No. 2: Januari 2023 Vol. 1 No. 11 (2022): Oktober 2022 Vol. 1 No. 12: November 2022 Vol. 1 No. 10: September 2022 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 8: Juli 2022 Vol. 1 No. 7: Juni 2022 Vol. 1 No. 6: Mei 2022 Vol. 1 No. 5: April 2022 Vol. 1 No. 4: Maret 2022 Vol. 1 No. 3: Februari 2022 Vol. 1 No. 2: Januari 2022 Vol. 1 No. 9: Agustus Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue