cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yugni Maulana Aziz
Contact Email
yugnimaulana1@gmail.com
Phone
+6285888444240
Journal Mail Official
silatene.saf@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Persada Banten, Blok D3 No 1, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang-Banten - Email : silatene.saf@gmail.com
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Silatene : Jurnal Sosial Humaniora
Published by Suwaib Amiruddin Foundation
ISSN : -     EISSN : 27765385     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Silatene : Jurnal Sosial Humaniora is an open-access, peer-reviewed academic journal managed by the Suwaib Amiruddin Foundation. Jurnal Silatene Sosial & Humaniora publishes diverse theoretical perspectives, empirical studies, and critical analyses on Sociology, Political Economy, Public Policy, Public Management, Law, Anthropology, Politics, Communication, Government, Community Development, Empowerment, and Social Welfare, as well as related interdisciplinary studies. All submitted manuscripts undergo a rigorous evaluation process by a panel of expert reviewers. The journal employs a double-blind peer-review system, ensuring the anonymity of both authors and reviewers throughout the assessment process. Carefully review and comprehend the journal submission guidelines before submitting your work. Manuscripts sent to Jurnal Silatene Sosial & Humaniora must strictly adhere to these guidelines. Submissions that fail to follow the required structure or formatting standards will be declined during initial screening without proceeding to peer review. Only papers conforming to all specified criteria will be considered for publication.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
Berebut Klaim Teritorial: Studi Manajemen Konflik Batas Wilayah Antara Desa Gunung Picung dan Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Mahpudin Mahpudin; Galih Pramudya
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026) : September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/afr5km42

Abstract

Perselisihan Batas desa di wilayah Kabupaten Bogor merupakan permasalahan yang sering terjadi belakangan ini, salah satu satunya adalah segmen batas desa antara Desa Gunung Picung dan Desa Gunung Sari di Kecamatan Pamijahan, artikel ini berusaha menjelaskan apa saja faktor yang melatarbelakangi konflik, bagaimana kronologis konflik hingga pendekatan resolusi konflik yang digunakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut, Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi konflik terjadi akibat beberapa aspek, seperti sejarah, geospasial, kependudukan dan perekonomian, kronologis konflik dimulai dari adanya laporan permohonan pelimpahan oleh Kecamatan Pamijahan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor hingga timbulnya kesepakatan antara dua desa yang disahkan melalui Peraturan Bupati, resolusi konflik tersebut dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui pendekatan Bottom Up secara muyawarah mufakat dengan seluruh pihak yang terlibat
Clipper Politics In Jakarta: A New Strategy Of Digital Political Communication Dwi Putra Asmara; Muhammad Arief Erlangga
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026) : September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/avbb8p75

Abstract

Political clipping, which involves producing and sharing brief videos that showcase political events, has emerged as a significant aspect of digital political communication in Jakarta. This research analyzes the content approaches employed by political clippers and their effects on audience interaction. Employing a sequential exploratory mixed-methods approach, the research examined 480 videos from 120 political clipper accounts, supplemented by interviews with 12 content creators and analytics from the platform. Five key strategies were recognized: targeted editing, pro-people policy focus, viral moment enhancement, motivational content, and adversary attack framing. Political jokes and emotional material elicited the most engagement, with TikTok becoming the leading platform. The results indicate that micro-clippers attained greater engagement rates compared to larger accounts, implying that authenticity carries more weight than the size of the audience. Utilizing agenda-setting, framing, and political marketing theories, this research presents a tripartite convergence model to elucidate how political clips influence democratic dialogue within short-form video environments. The findings establish a crucial foundation for comprehending digital political communication in anticipation of Indonesia’s 2024 General Election
Strategi Komunikasi Krisis Badan Gizi Nasional dalam Merespons Kasus Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis Nida Zidny Paradhisa; Chika Susanti
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026) : September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/ghq3ve47

Abstract

Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) pada krisis reputasi dengan atribusi tanggung jawab yang tinggi. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi krisis BGN serta kesesuaiannya dengan karakter krisis berdasarkan dokumen terbuka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-interpretatif serta teknik studi pustaka dan dokumentasi. Korpus terdiri atas 45 sumber yang diterbitkan pada 15 Agustus 2024– 27 Juli 2026, meliputi rilis penegak hukum, komunikasi resmi BGN, regulasi, laporan pengawasan, rekaman rapat parlemen, materi audiovisual, portal keterbukaan informasi, dan pemberitaan media. Data dikodekan secara deduktif menggunakan Situational Crisis Communication Theory. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran dari legitimasi preventif pada fase prakrisis dan penyangkalan terhadap disinformasi pada awal krisis menuju strategi pembangunan kembali, tindakan korektif, dan akuntabilitas berbasis sistem. Pesan awal menjaga kesinambungan layanan, tetapi belum langsung menjawab keseluruhan substansi penyidikan. Pergantian pimpinan, penunjukan juru bicara, pembenahan tata kelola, sanksi, dan kerja sama dengan Kejaksaan lebih sesuai dengan krisis yang secara teoretis mendekati kategori dapat dicegah. Namun, keterbatasan keterbukaan dokumen pengadaan dan audit membatasi verifikasi klaim pemulihan.
Analisis Semiotika Meme Politik sebagai Bentuk Kritik Sosial terhadap Kebijakan RUU Perampasan Aset di Media Sosial TikTok Sarah Ramadhan; Sabrina Tasyauviel Azzura Ristawan
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026) : September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/rz8zrc29

Abstract

The rise of social media has transformed the way Indonesians communicate about politics, in part through the emergence of memes as a concise, humorous, and easily shareable tool for social criticism. This study aims to analyze the explicit meanings, implied meanings, and myths in political memes criticizing the Asset Forfeiture Bill on TikTok, while also explaining how these memes serve as a space for civic political participation ahead of the bill’s targeted passage in December 2026. The study employs a descriptive qualitative approach using Roland Barthes’s semiotic method to analyze three representative memes circulating on TikTok from August to October 2026, selected through purposive sampling. Data were collected via screenshots and analyzed through three stages of sign interpretation. The results indicate that these memes reflect public skepticism regarding the bill’s commitment and effectiveness, concerns about potential abuse of authority, and distrust in legislative consistency—given the repeated delays in enacting similar regulations. Memes serve as a form of informal political literacy as well as a source of social pressure for policy accountability, and they enrich the study of the semiotics of digital political communication on audiovisual platforms such as TikTok, which have been studied far less frequently than platforms based on static images.
Aspek Yuridis Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pandeglang: Urgensi Pembentukan Regulasi Daerah Restu Gusti Monitasari Restu Gusti Monitasari, Latifah; Latifah
Jurnal Silatene Sosial Humaniora Vol. 4 No. 2 (2026) : September
Publisher : Suwaib Amiruddin Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53611/91sjwv67

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pandeglang serta urgensi pembentukan regulasi daerah yang secara khusus mengaturnya. Penelitian berangkat dari kondisi pendidikan daerah yang masih menghadapi persoalan pemerataan akses, lama sekolah, putus sekolah, kualitas sumber daya manusia, kondisi sarana pendidikan, dan tata kelola pembiayaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, serta regulasi daerah yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran, harmonisasi, dan sinkronisasi bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki dasar kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun, pengaturan di Kabupaten Pandeglang belum terintegrasi dalam satu Peraturan Daerah yang komprehensif sehingga kebijakan pendidikan masih bertumpu pada regulasi tingkat pusat, provinsi, dan instrumen kebijakan yang bersifat sektoral. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penjabaran kewenangan daerah, kepastian arah kebijakan, serta kemampuan regulasi merespons karakteristik lokal. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan sebagai regulasi payung untuk mengharmonisasikan kewenangan, menjamin kepastian hukum, memperkuat tata kelola, dan mendorong pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pandeglang.

Page 5 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026) : September Vol. 4 No. 1 (2026): Maret Vol. 3 No. 2 (2025): September Vol. 3 No. 1 (2025): Maret Vol. 2 No. 2 (2024): September Vol. 2 No. 1 (2024): Maret Vol. 1 No. 2 (2023): September Vol. 1 No. 1 (2023): Maret