cover
Contact Name
Padang Tekno
Contact Email
padang.tekno.corp@gmail.com
Phone
085156829831
Journal Mail Official
padang.tekno.corp@gmail.com
Editorial Address
Kisaran
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Published by PT. Padang Tekno Corp
ISSN : -     EISSN : 3088988X     DOI : https://doi.org/10.59435/menulis
Core Subject : Education,
Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara adalah jurnal multidisiplin yang bertujuan untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang relevan dalam berbagai bidang ilmu, baik ilmu sosial, humaniora, sains, teknologi, hingga kajian budaya Nusantara. Jurnal ini menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi temuan penelitian, inovasi, dan kontribusi pemikiran yang dapat memperkaya pengetahuan serta memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,489 Documents
Perancangan Media Informasi Terkait Reparenting Untuk Mahasiswa Tata Triavenza Saputri; Harissman; Rias Wita Suryani
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1081

Abstract

Pola asuh merupakan hal yang penting dalam perkembangan manusia. Namun kurangnya informasi mengenai hal tersebut menimbulkan adanya pola asuh yang salah. Hal ini mengakibatkan seorang anak tumbuh dengan sifat-sifat negatif yang dibawa dari kecil. Beberapa mahasiswa sadar bahwa ini harus diubah dan mulai muncul kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terdapat solusi untuk hal ini, yakni reparenting. Namun informasi tentang reparenting juga masih terbatas. Untuk itu dibutuhkan media yang tepat untuk menginformasi hal ini, yakni media audio visual berjenis motion graphic yang dapat disebarluaskan secara digital. Metode yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan metode analisis AISAS (Attention, Intrerest, Search, Action, Share). Proses pengumpulan data terdiri dari studi pustaka, wawancara, dan kuisioner. Dalam proses penciptaan karya, telah dilalui beberapa tahap seperti brainstorming, pembuatan moodboard, studi tipografi, studi warna, storyboard, pembuatan aset digital, dan proses animasi. Dibutuhkan pula media tambahan untuk mengimplementasikan informasi yang telah didapat dan membantu promosi. Media pendukung yang digunakan adalah buku jurnal, pena, poster, x-banner, dan konten media sosial. Hasilnya adalah target audiens memahami informasi yang disampaikan dan merapkannya dalam keghidupan sehari-hari.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perspektif Maqashid Syariah Pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember Winda Sari; Sofiah
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1082

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Perkebunan Kahyangan Jember serta menganalisisnya dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian Pemasaran dan Pengembangan Bisnis. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana, meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERUMDA Perkebunan Kahyangan Jember telah menerapkan kelima prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan kelima prinsip tersebut selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga harta (hifzh al-mal), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga agama (hifzh al-din), dan memelihara keturunan (hifzh al-nasl) secara berurutan. Keselarasan GCG dan maqashid syariah berkontribusi pada peningkatan mutu tata kelola, penguatan kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan kinerja perusahaan.
Kekosongan Norma Hukum Dalam Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Di Kota Semarang Ahmad Arifin
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1083

Abstract

Transformasi digital dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik menimbulkan persoalan serius berupa kekosongan norma hukum yang berpotensi mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik serta implikasinya terhadap kepastian hukum di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma hukum terjadi pada aspek hierarki regulasi yang belum diatur pada tingkat undang-undang, lemahnya standar pembuktian digital, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap risiko siber, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa berbasis elektronik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat, kehati-hatian lembaga keuangan, inkonsistensi putusan pengadilan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang hak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif melalui pembentukan regulasi yang lebih kuat, penguatan sistem keamanan digital, serta peningkatan kapasitas aparat dan sosialisasi kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum secara optimal.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber oleh Polri dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Baru di Kota Samarinda Alfim Khabiru
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1085

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan kejahatan siber yang menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait pembuktian elektronik dan kesiapan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber oleh Polri di Kota Samarinda dalam perspektif KUHP baru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih belum optimal akibat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, terutama pada tahap pengamanan bukti digital, keterbatasan kapasitas digital forensik, serta lemahnya koordinasi dalam memperoleh data dari pihak ketiga. Faktor dominan yang memengaruhi efektivitas adalah kualitas pembuktian elektronik yang belum memenuhi standar integritas dan autentikasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas digital forensik, penerapan SOP pengelolaan bukti elektronik, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta optimalisasi penerapan KUHP baru guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum kejahatan siber.
Konstruksi Batasan Yuridis Antara Diskresi Dan Kewenangan Terikat Dalam Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Oleh Polresta Samarinda Gabriel Prima Gunawan Sagala
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1087

Abstract

Penegakan hukum pidana dalam praktik penyidikan tidak selalu berjalan secara normatif, khususnya dalam penghentian penyidikan yang melibatkan batas antara diskresi dan kewenangan terikat yang masih belum jelas secara operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat serta mengkaji implementasinya dalam penghentian penyidikan perkara pidana di Polresta Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder dan ilustrasi praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penghentian penyidikan telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun dalam praktiknya terdapat ruang interpretasi yang melahirkan penggunaan diskresi oleh penyidik. Implementasi di lapangan menunjukkan adanya tiga pola, yaitu berbasis norma, diskresi terbatas, dan situasional, yang menunjukkan bahwa batasan yuridis belum sepenuhnya tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci serta penguatan pengawasan dan transparansi agar penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor hukum dan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Petugas Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Insider Threat Peredaran Narkotika: Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Bengkulu Lutfi Rohim
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1088

Abstract

Permasalahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan menunjukkan kompleksitas serius termasuk potensi insider threat yang melibatkan petugas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum, mengidentifikasi faktor penyebab, serta merumuskan strategi pencegahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung analisis kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum petugas mencakup aspek administratif, etik, dan pidana yang belum optimal akibat faktor struktural, integritas, serta kelemahan pengawasan. Insider threat dipengaruhi oleh overcrowding, tekanan individu, celah prosedur, dan jaringan eksternal. Strategi efektif meliputi pengawasan berlapis, penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antar lembaga. Disarankan peningkatan kualitas SDM, perbaikan sistem pengawasan, dan kebijakan yang lebih adaptif untuk meminimalkan risiko peredaran narkotika di dalam rutan serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan menutup celah penyimpangan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keamanan serta pembinaan yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan di Bengkulu secara menyeluruh dan konsisten dalam setiap lini operasional organisasi pemasyarakatan nasional.
Problematika Keabsahan Sertifikat Tanah Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Pertanahan: Studi Yuridis di Kota Bengkulu Muhammad Farhandi Gantara
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1089

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi digital dalam sistem administrasi pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik yang menimbulkan permasalahan terkait keabsahannya sebagai alat bukti dalam sengketa pertanahan, khususnya di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan sertifikat tanah elektronik sebagai alat bukti serta mengkaji problematika penggunaannya dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung dengan gambaran empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis sertifikat tanah elektronik memiliki keabsahan hukum yang kuat dan setara dengan sertifikat konvensional, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta risiko keamanan sistem dan belum optimalnya infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan regulasi pada tingkat undang-undang, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem teknologi yang lebih aman dan terintegrasi guna mewujudkan kepastian hukum yang optimal di bidang pertanahan.
Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Trainer Alat Berat Dalam Kecelakaan Kerja Pasca Pelatihan Di Kota Balikpapan Tri Darmanto Karangan
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1090

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kecelakaan kerja pada sektor industri alat berat di Kota Balikpapan meskipun pekerja telah mengikuti pelatihan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi formal dan kesiapan kerja di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum trainer alat berat dalam kecelakaan kerja pasca pelatihan serta merumuskan strategi dan model ideal dalam pencegahannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap norma hukum serta praktik pelatihan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum trainer bersifat terbatas dan berada pada tahap pra-operasional, namun tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kelalaian dalam proses pelatihan. Kecelakaan kerja lebih dominan disebabkan oleh kegagalan sistemik, termasuk lemahnya evaluasi, ketidaksesuaian pelatihan dengan kondisi lapangan, serta kurangnya pengawasan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pelatihan berbasis kebutuhan lapangan, evaluasi berlapis, serta pengaturan hukum yang lebih jelas untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kecelakaan kerja.
Perlindungan Hukum Awak Kabin Dalam Penanganan Penumpang Bermasalah (Unruly Passenger) Di Maskapai Pelita Air Tangerang Vinna Handriani
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1091

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena unruly passenger dalam penerbangan yang berpotensi mengganggu keselamatan serta menimbulkan risiko hukum bagi awak kabin sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di dalam pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap awak kabin serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya di Maskapai Pelita Air Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap awak kabin secara normatif telah diatur melalui pemberian kewenangan, standar operasional prosedur, serta dukungan institusional maskapai, namun dalam praktiknya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi ketidakjelasan batas kewenangan, keterbatasan pemahaman hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas hukum awak kabin, serta optimalisasi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Desy Wulan Dari; Yeka Hendriyani; Resmi Darni; Ade Kurniawan
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i4.1092

Abstract

Penerimaan siswa baru merupakan proses penting yang menentukan kualitas input pendidikan di sekolah. SMAN 1 Painan menghadapi kendala dalam proses seleksi yang masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu lama, kurang akurat, dan berpotensi menimbulkan subjektivitas. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu proses seleksi penerimaan siswa baru menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW dipilih karena mampu melakukan penilaian multi-kriteria secara sederhana, cepat, dan objektif melalui proses pembobotan dan perangkingan alternatif. Sistem dikembangkan menggunakan metode prototype dengan tahapan komunikasi, perencanaan, desain, konstruksi, serta evaluasi. Implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kriteria yang digunakan meliputi nilai akademik, prestasi, organisasi, dan hafalan Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi siswa secara lebih cepat, akurat, dan transparan dibandingkan metode manual. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif serta meminimalisir kesalahan dalam proses seleksi penerimaan siswa baru.